Home » Wacana » Perspektif » Menjerat Pelaku Penyebaran Fitnah Tanpa Menciderai Demokrasi
Ifdhal Kasim, kuasa Hukum Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki, memberikan keterangan kepada awak pers usai melaporkan Alfian Tanjung ke Bareskrim Polri pada Jumat (27/1) di Jakarta.

Menjerat Pelaku Penyebaran Fitnah Tanpa Menciderai Demokrasi

Rombongan kuasa Hukum Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki mendatangi Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, pada Jumat pagi dua pekan lalu (27/1). Rombongan yang dipimpin Ifdhal Kasim itu berniat melaporkan Alfian Tanjung karena ceramahnya yang berbedar di jejaring sosial media dalam format audio-visual.

Dalam ceramahnya itu Alfian menyatakan bahwa setiap malam, antara pukul 20.00 sampai 23.00 WIB, ada rapat kader Partai Komunis Indonesia (PKI) yang diselenggarakan di KSP yang terletak di Gedung Binagraha, Komplek Istana Negara. Dengan percaya diri Alfian menyatakan bahwa informasi yang dia terima itu valid dan akurat.

Ifdhal menyanggah isi ceramah Alfian itu. Menurutnya, Alfian telah menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik Teten melalui ceramahnya itu. Pernyataan Alfian itu sama saja menyatakan bahwa Teten adalah kader PKI dan Istana Negara, terutama kantor KSP, adalah sarang kader PKI.

Tuduhan Alfian tersebut, sambung Ifdhal, telah mendelegitimasi personal Teten dan KSP. Tuduhan itu jelas berupaya merusak citra dan peran KSP yang ikut mengelola strategi program Pemerintahan Jokowi-JK. Atas dasar itu, Alfian kemudian dilaporkan.

“Kami melaporkan tindak pidana fitnah, pencemaran nama baik, dan menyebarkan konten negatif di media sosial yang diduga dilakukan oleh seorang bernama Alfian Tanjung,” kata Ifdal di Bareskrim Polri. Alfian dinilai telah melanggar Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam kesempatan itu juga Ifdhal menyerahkan barang bukti berupa rekaman video ceramah Alfian. Ada pula salinan berita-berita terkait dengan ceramah Alfian yang sudah menyebar di media sosial. “Sekarang kami sudah menyampaikan dan laporan ini akan segera di-follow up oleh kepolisian,” ujar Ifdhal.

Sebenarnya Teten enggan menempuh jalur hukum. Teten berusaha menyelesaikan persoalan ini melalui jalur “kekeluargaan” dengan menyampaikan somasi (teguran hukum). Teten berharap Alfian mau meminta maaf dan membatalkan pernyataannya itu.

Teten mengaku somasi itu sudah dilayangkan pada awal Januari lalu. Namun Teten menyatakan somasi itu tidak kunjung direspons Alfian.

“Kita baik-baik dululah. Siapa tahu yang bersangkutan mendapat informasi yang keliru. Saya mau luruskan dulu. Tapi kalau memang dia tidak mau mencabut ucapannya, saya perkarakan,” tegas Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/1).

Gampangnya Memfitnah

Ceramah Alfian itu diketahui terjadi pada Sabtu 1 Oktober 2016. Ceramah itu disampaikan di Masjid Jami Said Na’um, Tanah Abang, dalam satu forum pengajian yang dihadiri puluhan jamaah.

Ceramah Alfian itu bisa diakses di situs berbagai video YouTube dengan sejumlah kata kunci “Alfian Tanjung + Istana Negara + sarang PKI”. Dalam rekaman ceramah audio-visual itu tampak pengajian itu direkam lebih dari satu kamera.

Dalam ceramahnya itu Alfian menyatakan, “Sejak bulan Mei 2016 di dalam lingkungan Istana Negara sudah tidak ada lagi tentara aktif. Ini saya ngomong karena tahu, bukan karena sok tahu. Memang berat ngomong ini, apalagi direkam.”

(tentara aktif) memang enggak ada (di Istana Negara) karena mereka diisi oleh Teten Masduki, Urip Supriyanto, Budiman Sudjatmiko, Waluyo Jati, Nezar Patria, dan sederet kader-kader PKI, yang mereka menjadikan Istana tempat rapat rutin mereka tiap hari kerja di atas jam delapan malam ke atas. Keren ya.”

Jadi Istana Negara sekarang jadi sarangnya PKI sejak bulan Mei 2016. Sampai kapan, gue enggak tahu.”

Tidak banyak angle yang memperlihatkan reaksi jamaah dalam forum pengajian itu setelah mendengar ceramah Alfian di atas. Tidak tampak jamaah saling menatap satu sama lain yang menandakan kerisauan atau ketidakpercayaan.

Alfian adalah satu dari sekian nama yang menyokong Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI). Dia juga disebut-sebut Anggota Komite Dakwah MUI Pusat dan dosen Universitas Uhamka Jakarta.

Dalam berbagai kesempatan, Alfian diketahui sering memberikan ceramah tentang PKI. Dalam ceramahnya, Alfian kerap menyebarkan ketakutan di tengah masyarakat dengan isu kebangkitan PKI dan ancaman PKI.

Alfian tampak menutup mata bahwa kader-kader PKI dan siapapun yang dianggap dekat dengan PKI sejak 1965 ditangkap, diasingkan, bahkan dibunuh. Komunisme Internasional juga sudah lama bangkrut dan sangat sulit untuk dibangkitkan lagi.

Meski begitu, Alfian terus berhalusinasi bahwa PKI masih hidup. PKI, menurutnya, saat ini memanfaatkan peluang untuk menjadi besar di bawah perlindungan Pemerintahan Jokowi-JK.

Yang tidak kalah penting dari profil Alfian adalah sosok ini begitu gampang menuduh pihak lain sebagai kader atau pengikut PKI secara serampangan.

Alfian, misalnya, pernah menuding Komunitas Bambu, komunitas dan penerbit buku yang dipimpin sejarawan JJ. Rizal, menjadi corong PKI karena membela Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Dia pun pernah menyatakan kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sebagai markas PKI. Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pun pernah dituding sebagai kader PKI.

Selain fobia terhadap PKI, Alfian juga fobia terhadap sejumlah kelompok minoritas yang selama ini tertindas, seperti Ahmadiyah, Syiah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dan Jaringan Islam Liberal. Di berbagai kesempatan Alfian kerap menyampaikan ujaran kebencian dan hasutan permusuhan pada dua kelompok minoritas yang disebut pertama.

Saat dikonfirmasi terkait somasi dari Teten, Alfian mengaku tidak tahu-menahu tentang somasi itu. Alfian baru tahu perihal somasi itu dari link sebuah berita yang ditunjukkan anaknya.

Lebih jauh Alfian mempertanyakan sikap Teten yang baru mempersoalkan ceramahnya itu baru-baru ini. Padahal, menurutnya, ceramah itu sudah dia sampaikan sudah delapan bulan yang lalu.

“Saya itu bicara sudah 8 bulan yang lalu, enggak pernah berhenti. Saya bicara di Solo, saya bicara di Klaten, saya bicara di Sragen, saya bicara di berbagai tempat. Ke mana saja, gue (saya) sudah ngomong. 8 bulan baru sekarang pakai somasi,” kata Alfian kepada detikcom, Selasa (24/1/2017).

Somasi dari Nezar Partria

Rupanya yang menyampaikan somasi terhadap Alfian tidak hanya Teten. Anggota Dewan Pers dan Pemimpin Redaksi The Jakarta Pos Digital Nezar Patria juga melayangkan somasi melalui kuasa hukumnya pada Senin lalu (30/1).

Nezar adalah salah satu nama yang disebut Alfian dalam ceramahnya itu. Dengan kata lain, Alfian telah mengatakan bahwa Nezar adalah seorang kader PKI yang sering hadir dalam rapat-rapat yang dilakukan di KSP.

Karena itu, kuasa hukum Nezar, J. Kamal Farza SH menyesalkan dan sangat berkeberatan dengan pernyataan Alfian melalui ceramahnya itu. Kamal meminta agar Alfian berhenti menyebarkan fitnah berupa kabar bohong tentang kliennya dan mencabut seluruh pernyataan yang mengatakan bahwa kliennya sebagai kader PKI.

“Nezar sebagai generasi yang lahir dan besar di zaman Orde Baru jelas tidak pernah menjadi anggota apalagi kader PKI,” kata Kamal dalam pers rilis yang disebarkan pada Senin pekan lalu.

Melaui ceramah itu Alfian, sambung Kamal, berpotensi membuat kliennya menjadi ancaman buat umat Islam. Mengingat citra PKI yang dinyatakan Alfian dan kelompok-kelompoknya adalah kalangan yang memusuhi umat Islam.

“… sebagai Muslim, Nezar mustahil memusuhi Islam, yang telah menjadi agama serta identitas budayanya sebagai seorang yang lahir dan besar di Aceh, sebuah daerah yang kental tradisi Islamnya di nusantara”, ujar Kamal. “Tuduhan tak berdasar itu juga telah membuat marah keluarga besar serta kerabat Nezar di daerah asalnya, Aceh”.

Selain itu, tuduhan bahwa Nezar setiap malam berada di Istana Negara telah merusak kredibelitas Nezar sebagai wartawan profesional yang menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik. Apalagi Nezar sendiri adalah  anggota Dewan Pers.

“Sebagai wartawan dia menjunjung tinggi sikap obyektif, tak memihak, dan terbukti independen dalam melakukan tugasnya,” ujar Kamal.

Karena kliennya merasa dirugikan, Kamal dan kawan-kawan memberikan waktu selama  3 x 24 (tiga kali dua puluh empat ) jam terhitung sejak somasi ini diterima Alfian Tanjung, agar yang bersangkutan mencabut ucapan, perkataan, dan menghentikan penyebaran secara luas baik lewat media cetak maupun elektronik, serta membuat pernyataan maaf di media massa nasional.

“Jika dia tidak berubah, kita akan proses hukum,” ujar Kamal Farza.

Rabu pekan lalu masa waktu somasi itu telah habis. Somasi dari Nezar itu pun tidak mendapat respons dari Alfian. Terkait hal ini, salah satu kuasa hukum Nezar, Mahmudin menyatakan akan menempuh jalur hukum.

“Sepertinya begitu (seperti langkah Teten). Tapi pastinya setelah kami bertemu dengan klien dulu,” kata Mahmudin kepada Madina Online via What’s App Jumat (3/2).

Efek Jera

Regional Coordinator Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) Damar Juniarto menyayangkan langkah hukum yang ditempuh Teten Masduki yang melaporkan Alfian Tanjung dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Padahal menurutnya ada perangkat hukum lain yang bisa digunakan untuk memberi efek jera kepada pelaku penyebaran fitnah dan berita bohong.

Damar tidak setengah hati dengan gagasan kebebasan berbicara atau berekspresi. Tapi gagasan ini bisa dibatasi dalam sejumlah kondisi tertentu.

Pertama, ketika kebebasan berbicara atau berekspresi mendorong untuk angkat senjata menyerang pihak lain. Kedua, ketika kebebasan berbicara atau berekspresi digunakan untuk mendiskriminasi orang berbasis agama dan etnis. Ini yang sering disebut ujaran kebencian. Terakhir, ketika kebebasan berbicara atau berekspresi mengancam keamanan nasional.

“Ketiga patokan ini yang kami pegang ketika berbicara tentang batasan kebebasan berekspresi. Dalam konteks ini, ketika seseorang mengungkapkan pendapat, lalu pendapatnya itu dianggap mencemarkan nama baik orang lain, ini tidak masuk dalam batasan kami sebagai rujukan,” kata Damar kepada Madina Online pada pekan lalu di Jakarta.

Namun, untuk konteks hukum di Indonesia, batasan kebebasan berekspresi diperluas. Yaitu, pencemaran nama baik (defamasi), penodaan agama, dan ancaman. Batasan kebebasan berekspresi yang diperluas itu kemudian masuk pasal cyber crime yang diatur dalam UU ITE.

Alih-alih melaporkan pelaku penyebaran fitnah dan berita bohong dengan menggunakan UU ITE, Damar menyarankan agar korban lebih menggunakan perangkat hukum perdata dalam menyelesaikan persoalan ini. Hal yang disarankan Damar itu bukan tanpa sebab.

Selama ini ada anggapan UU ITE memberi efek jera karena hukumnnya tinggi dan denda materialnya besar. Semula hukuman bagi pelanggar UU ITE divonis penjara selama 6 tahun, kemudian diperingan menjadi 4 tahun setelah UU itu direvisi. Sementara dendanya yang semula Rp 1 Miliyar kemudian diperingan menjadi Rp. 700 juta.

Faktanya, UU ITE dengan hukumannya yang berat dan dendanya yang besar tidak menimbulkan efek jera. Dari data kasus-kasus yang terkait UU ITE yang masuk ke dalam pengadilan, secara umum pengadilan menjatuhkan vonis hukuman di bawah satu tahun.

“Majelis hakim menilai pencemaran nama baik itu adalah kejahatan ringan. Bukan kejahatan yang serius,” kata Damar. “Di bawah satu tahun itu artinya si pelaku dianggap tidak perlu menjalani hukuman.”

Sejauh ini, Damar melihat UU ITE itu telah menghasilkan dua efek. Pertama, teror bagi kebebasan berekspresi. Orang menjadi takut untuk mengutarakan pendapatnya. Ini berlaku buat semua. Tidak hanya bagi orang-orang yang berniat untuk menghina, tapi orang ingin mengkritik atau mengungkapkan kebenaran juga dihantui ketakutan.

“Tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban karena UU ITE. Mereka tidak berniat untuk menghina atau menyebarkan fitnah,” ungkap Damar.

Kedua, efek pemenjaraan yang didasarkan pada perasaan balas dendam si pelapor. Si pelapor merasa tersakiti dengan pernyataan orang lain, lalu dia ingin melakukan balas dendam cara memenjarakan orang itu. Keinginan itu bisa tercapai dengan UU ITE.

“Jadi, UU ITE itu sudah tidak sehat rumusannya dan efektivitasnya juga diragukan.”

Karena itu, Damar berkali-kali menawarkan perangkat hukum perdata bila seseorang merasa difitnah dan dibunuh karakternya. Melalui perangkat hukum perdata setidaknya pihak yang merasa menjadi korban bisa menuntut ganti rugi secara material dan immaterial dalam sejumlah uang yang dituntut.

Damar menilai ganti rugi material dan immaterial melalui perdata lebih jelas efeknya, yaitu efek pemiskinan bagi pelaku penyebaran fitnah dan kabar bohong. Ganti rugi material dan immaterial itu bisa dimanfaatkan korban untuk menutupi kerugiannya akibat fitnah dan kabar bohong yang menyerangnya dan menyebabkannya tidak dipercaya lagi oleh klien atau perusahaannya.

Damar berharap Teten Masduki dan Nezar Patria lebih menempuh jalur perdata ketimbang jalur pidana melalui UU ITE terkait kasus dugaan penyebaran fitnah dan kabar bohong yang dilakukan Alfian Tanjung kepada keduanya. Harapan itu juga ditujukkan kepada kalangan aktivis yang menghadapi situasi yang sama seperti Teten dan Nezar.

Dengan begitu, kalangan aktivis ikut memberikan contoh yang baik dan edukasi kepada masyarakat dalam menghadapi situasi serupa. Dan upaya ini tidak menciderai kebebasan berekspresi sebagai salah satu prinsip penting dalam demokrasi. []

Komentar