Home » Wacana » Perspektif » Manuver Gelar Imam Besar untuk Rizieq Shihab
Sumber: tirto.id

Manuver Gelar Imam Besar untuk Rizieq Shihab

Baru-baru ini beredar surat pernyataan yang mengajak masyarakat untuk mendukung Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, sebagai imam besar umat Islam Indonesia. Surat dukungan itu dibuat di Pandeglang, Banten, tertanggal 4 Januari 2017.

Isinya, sebagaimana yang dikabarkan tempo.co, tercantum ruang untuk menuliskan nama, jabatan, alamat yang masih dikosongkan. Di bawahnya adalah pernyataan bahwa yang mengisi surat itu bersepakat mengangkat Rizieq sebagai imam besar umat Islam Indonesia dan berjanji setia atas perintah dan larangannya sesuai dengan syariat.

Surat pernyataan dukungan yang meresahkan itu mendapat respons dari warga Nahdlatul Ulama (NU). Pemimpin Pesantren Assalaffiyah Mlangi, Yogyakarta, Irwan Masduqi menolak memberikan dukungan.

Menurut Irwan, Rizieq tidak punya pengaruh besar di Pesantren NU. Pesantren NU lebih simpati pada habib yang pro-perdamaian, santun, dan demokratis. Pesantren NU pada umumnya lebih merujuk pada sosok seperti Habib Luthfi bin Yahya yang toleran dan teguh membela Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Mayoritas pesantren NU tidak setuju dengan cara-cara Habib Rizieq,” kata Irwan kepada tempo.co.

Sikap penolakan juga ditunjukkan Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Banten. Ketua GP Ansor Banten Ahmad Nuri mengatakan dalam perkembangan sejarah Islam di Indonesia tidak dikenal terminologi imam besar umat Islam Indonesia.

“Kami meminta kepada umat Islam untuk tidak menanggapi surat dukungan tersebut dan kepada MUI untuk menelusuri dan melakukan tabayun terhadap Habib Rizieq sebagai imam besar umat Islam yang telah meresahkan umat Islam,” kata Nuri, seperti dikutip NU Online.

Sekretaris GP Ansor Banten Tb Adam Marifat menambahkan kiblat keumatan di Indonesia dalam catatan sejarah adalah NU dan Muhamadiyah. Keduanya merupakan ormas yang menjaga keislaman dan keindonesiaan. Tidak ada dari kedua ormas tersebut yang mengharuskan hadirnya imam besar.

“Umat Islam hari ini menurut saya jangan terlalu berpolitik, karena tugas kita adalah mengurusi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Itu yang paling utama…” kata Adam.

Belakangan, saat dikonfirmasi Tempo tentang kebenaran surat dukungan itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan FPI Ahmad Sobri Lubis membantah pihaknya mengeluarkan surat pernyataan dukungan itu.

“Tidak betul itu,” kata sosok yang pernah menyeru untuk membunuh jemaat Ahmadiyah itu dalam salah satu ceramahnya. Sobri hanya mengatakan hal itu sebelum sambungan telpon tiba-tiba terputus.

Road Show GNPF MUI

Petinggi FPI boleh saja membantah beredarnya surat pernyataan dukungan itu. Tapi upaya untuk mengangkat Rizieq Shihab sebagai imam besar umat Islam Indonesia bukan informasi tak berdasar. Faktanya ada di hadapan kita.

Pengangkatan itu diberikan bersamaan dengan kunjungan Rizieq dan rombongannya ke tiga lokasi. Kunjungan itu adalah road show yang sengaja dilakukan Gerakan Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) untuk memperbesar pengaruhnya setelah diklaim berhasil mengumpulkan ratusan ribu umat Islam Indonesia di Monas pada 2 Desember 2016 untuk mendesak pemerintah pusat agar memenjarakan Ahok karena kasus dugaan penistaan agama.

Peristiwa pertama berlangsung di Banda Aceh, Nangroo Aceh Darussalam. Dalam acara tabligh akbar Maulid Nabi Muhammad, Himpunan Ulama Dayah Aceh  (HUDA) dan sejumlah ormas Islam berbasis dayah (pesantren) mengangkat Rezieq sebagai imam besar umat Islam Indonesia.

Pengangkatan itu dibacakan Sektaris Jendral HUDA Tgk Bulqaini Tanjungan di hadapan umat Islam yang hadir pada Senin (26/12/16) malam itu. Dia juga mengajak ulama Nusantara lainnya untuk segera mengikuti apa yang sudah dilakukan ulama-ulama Aceh itu.

Peristiwa kedua terjadi di Medan, Sumatera Utara (Sumut). Ribuan warga dikabarkan memadati acara tablig akbar di Masjid Agung Medan, pada Rabu (28/12/2016).

Rizieq yang menjadi bintang dalam kegiatan itu disambut kepolisian setempat. Kapolda Sumut Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel pun duduk berdampingan di atas panggung bersama Rizieq.

Lebih dari itu, mantan ajudan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menyampaikan rasa hormat dan apresiasi atas kunjungan Rizieq ke Sumut. Bahkan Rycko menyatakan Rizieq sudah dianggap menjadi warga Sumut dan karena itu diberi marga Lubis. Sedangkan istrinya diberi marga Nasution.

Yang tidak disangka-sangka, mantan Kapolres Jakarta Utara itu menasbihkan Rizieq sebagai imam besar umat Islam Indonesia.

Peristiwa ketiga di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). Ribuan umat Islam di Kota Palembang mengikuti tabligh akbar Maulid Arba’in di Benteng Kuto Besak (BKB), Sabtu (7/1/2017) malam.

Rizieq dikabarkan datang beserta M. Al Khaththoh (sekjen FUI sekaligus Sekretaris GNPF MUI), Zaitun Rasmin (Wasekjen MUI/Wakil Ketua GNPF), dan M Husni Thamrin Pimpinan Ponpes Al Ihya Bogor (Pembina GNPF MUI).

Selain diisi ceramah yang disampaikan Rizieq, sebagian ulama dan pimpinan ormas Islam di Sumsel mendeklarasikan Rizieq menjadi imam besar umat Islam Indonesia. Deklarasi itu dibacakan Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman yang didampingi sejumlah tokoh yang lain.

Sebenarnya wacana pengangkatan Rizieq sebagai imam besar sudah dihembuskan sebelum rangkaian kunjungan di atas. Yang mewacanakan pertama kali adalah Pengurus Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia (PP Parmusi) di salah satu kesempatan di Jakarta pada Senin (19/12/2016).

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Parmusi Usamah Hisyam mengusulkan kepada seluruh elemen umat Islam untuk segera bermusyawarah dan menetapkan Rizieq sebagai Imam Besar Nasional untuk menjadi acuan dalam penegakkan amar makruf nahi mungkar di Indonesia.

Tantangan Demokrasi

Direktur Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Irfan Abubakar menyatakan Rizieq Shihab dan petinggi GNPF MUI beberapa pekan terakhir ini sedang merasa naik daun. Itu terlihat dari klaim keberhasilan mereka menginisiasi sejumlah demonstrasi yang melibatkan massa dalam jumlah cukup besar.

Harus diakui demonstrasi yang diklaim Aksi Bela Islam itu memiliki bobot tekanan politik yang sangat kuat pada Pemerintahan Jokowi-Kalla. Terutama pada demonstrasi  4 November dan 2 Desember.

Padahal sebelum sejumlah demonstrasi itu, Rizieq dan FPI jelas bukan ormas keislaman arus utama umat Islam Indonesia. FPI dibandingkan NU dan Muhammadiyah kalah jauh dari sisi ‘jam terbang’, pengikut, dan besarnya pengaruh. Malah mayoritas umat Islam melihat Rizieq dan FPI adalah minoritas yang berisik dan tidak disukai karena rekam jejaknya yang kerap melakukan aksi kebengisan.

“Pendukung dan simpatisan Rizieq ingin menjaga dan memelihara momentum itu. Mereka lalu mewacanakan pengangkatan Rizieq sebagai imam besar umat Islam Indonesia. Pengangkatan itu juga untuk meningkat legitimasi kepemimpinan Rizieq di kalangan umat Islam. Sekaligus testing the water,” kata Irfan kepada Madina Online pada Senin (9/1) via telepon.

Mereka menyadari bila momentum yang sudah dibangun itu dibiarkan begitu saja, momentum itu akan tenggelam dengan munculnya isu-isu baru. Apalagi di era sosial media seperti sekarang satu isu cepat bergulir tapi juga cepat berganti dengan isu yang lain. Tidak pernah ada satu isu yang langgeng cukup lama.

Dosen UIN Jakarta itu menyatakan pemerintah dan masyarakat sipil yang mendukung demokrasi dan toleransi tidak perlu panik menghadapi eforia sebagian umat Islam terhadap Rizieq, pendukung, dan simpatisannya. Sebab kelompok ini bukan kelompok dalam satu paket ideologi tertentu dengan Rizieq sebagai pemimpinnya.

Kelompok ini tampak besar karena ada tumpang-tidih kelompok kepentingan. Pertama, kelompok yang merupakan anggota dan simpatisan FPI. Kedua, mereka yang berkepentingan dalam politik elektoral di Jakarta. Dan ketiga, kelompok yang anti Jokowi pasca pemilihan presiden 2014.

“Ketiga kelompok ini dipertemukan oleh kepentingan yang sifatnya sesaat. Tapi momentum itu dimanfaatkan Rizieq dan para operatornya untuk meningkatkan daya tawar mereka melalui sosial media. Karena mereka kesuiltan untuk membangkitkan lagi satu demonstrasi yang sama besar dan signifikannya dari demonstrasi- demonstrasi sebelumnya,” terang Irfan.

Selain itu, dalam sistem politik kita, poros politik yang establish adalah poros politik yang bersifat kelembagaan, seperti parlemen dan lainnya. Inilah poros politik yang menentukan. Adapun poros politik jalanan yang digerakkan Rizieq dan para pendukungnya, misalnya, tidak terlalu berpengaruh, walaupun tekanan dari mereka pasti ada.

“Para politisi akan menggunakan kekuatan politik jalanan untuk kepentingan agenda politik sementara mereka. Ketika di antara kekuatan politik kelembagaan mendapat peluang untuk melakukan koalisi dan lainnya, kekuatan politik jalanan tidak lagi dibutuhkan. Dan dengan sendirinya legitimasi kekuatan politik jalanan itu hilang,” tandas Irfan.

Meski begitu, ada kekhawatiran yang dirasakan Irfan dengan tren terakhir ini. Yaitu, tergerusnya pembangunan demokrasi Indonesia yang berbasis nasionalitas, keragaman, dan toleransi. Dalam konteks ini, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah.

Yang bisa dilakukan untuk menghadapi tantangan ini adalah kekuatan masyarakat sipil, presiden, poros politik di parlemen, birokrasi, kepolisian, dan TNI harus menegaskan komitmennya pada pilar-pilar dan prinsip kenegaraan. Kekuatan-kekuatan politik ini juga harus terus mengingatkan masyarakat bahwa Indonesia masih on the right track meskipun ada hiruk-pikuk belakangan ini.

“Jika masyarakat tidak diingatkan, dikhawatirkan terjadi kebingungan di tengah masyarakat dan ketidakpastian. Peluang ini akan dimanfaatkan kelompok-kelompok yang punya agenda islamisme untuk ‘menggorengnya’ dan mencari pendukung baru,” pungkas Irfan. []

Komentar