Home » Wacana » Perspektif » Catatan untuk Kontroversi Larangan Asyura
Foto: tempo.co

Catatan untuk Kontroversi Larangan Asyura

Oleh: Husein Ja’far Al Hadar*

Sebuah surat edaran kontroversial dikeluarkan oleh Bima Arya selaku Wali Kota Bogor. Dalam Surat Edaran No. 300/321-Kesbangpol itu, ia melarang peringatan Asyura di Kota Bogor. Dan, sebelumnya, ia juga pernah bermasalah dengan GKI Yasmin di Kota Bogor terkait kebebasan beribadah umat Kristen di sana.

Ada apa dengan Bima Arya? Semua kian bertanya-tanya. Surat-surat kontroversialnya itu jauh bertentangan dari latar belakangnya ketika ia masih menjadi pemuda pintar di Paramadina. Jauh pula dari ekspektasi masyarakat Indonesia yang justru lantaran latar belakangnya itu berharap ia bisa berbuat banyak secara konstitusional bagi kebebasan beragama dan berkeyakinan di kota yang dipimpinnya itu sesuai amanat UUD 1945, asas Pancasila dan semangat Bhineka Tunggal Ika.

Terlepas dari motifnya, tulisan ini hendak memberi catatan atas surat kontroversial Bima Arya tersebut. Catatan ini, besar kemungkinan isinya sudah diketahuinya, dengan latar belakangnya sebagai pemuda pintar. Tapi, penulis hendak menyampaikannya untuk mengingatkannya. Sebab, sering kali kekuasaan membuat seseorang lupa.

Pertama, sejak di judul surat edaran itu, penulis temui kesalahan. Ditulisnya Asyura sebagai Hari Raya Kaum Syiah. Padahal, pertama, itu bukanlah “Hari Raya” dalam pandangan Islam manapun, termasuk Syiah. Ia bahkan sebaliknya: “Hari Duka”. Karena pada hari itu, cucu kesayangan Nabi yang bernama Sayyidina Husain, dibantai di Padang Karbala pada 61 H bersama keluarga dan sahabatnya. Karenanya, ia “diperingati”, bukan “dirayakan”.

Kedua, Asyura bukan hanya ‘milik’ Syiah. Ia peringatan Islam, apapun madzhabnya. Di Indonesia, ia bahkan telah berakulturasi dengan budaya setempat dan diperingati di masyarakat Sunda, Jawa, Madura, Aceh, Bengkulu, dll. Lebih jauh lagi, ia bahkan menginspirasi tokoh-tokoh non-Muslim dunia, seperti Mahatma Gandhi dalam mengusir kolonialisme Inggris atau Kahlil Gibran yang menyebutnya sebagai “inspirasi bagi semua agama”.

Kedua, Bima Arya harus sadar bahwa posisinya adalah Wali Kota Bogor. Sehingga, ia harus menjalankan segalanya di atas rule konstitusi. Apalagi dalam mengeluarkan sebuah surat edaran. Sedangkan jelas bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan -apalagi sekadar bermadzhab atau beribadah- merupakan salah satu hak asasi warga negara Indonesia yang diatur dalam UUD 1945, dalam Pasal 28 E ayat 1 dan 2 dan juga Pasal 28 I ayat 1 dan Pasal 29 ayat 2. Sehingga, penulis menjadi bertanya-tanya, bagaimana bisa Rapat MUSPIDA Kota Bogor bisa menghasilkan sesuatu yang inkonstitusional semacam itu?

Ketiga, sebagai Wali Kota Bogor, ia harus melihat seluruh elemen masyarakat Bogor sebagai warganya yang haknya harus dilindungi, termasuk hak untuk beribadah. Muslim-Syiah Bogor yang dilarang untuk memperingati Asyura oleh Bima Arya adalah bagian dari warganya yang -sekecil apapun jumlahnya, hak beribadahnya harus dilindungi sebagai warga Bogor. Jika ada ancaman, maka itulah tugas ia bersama jajarannya -termasuk jajaran kepolisian- untuk mengupayakan pengamanan.

Dan, selebihnya, apapun keputusannya, harus didiskusikan terlebih dulu dengan Muslim-Syiah Bogor sebagai pihak yang bersangkutan, agar tak ada pihak yang tercerabut haknya secara sepihak.

Keempat, rujukan surat edaran itu adalah sikap dan respons MUI Kota Bogor dan surat pernyataan ormas Islam di Kota Bogor. Seharusnya Bima Arya malah mempertanyakan -bahkan menertibkan- sikap dan respons MUI Kota Bogor serta surat pernyataan ormas Islam tersebut yang itu bertentangan dengan MUI Pusat yang tak pernah melarang Asyura dan bahkan tak pernah menilai Syiah sebagai madzhab sesat.

Lebih jauh lagi, sikap, respons, dan surat pernyataan itu bertentangan dengan fatwa ulama besar dan otoritatif dalam Islam (termasuk ulama besar Indonesia) dalam beberapa konferensi ulama internasional: setidaknya sejak 1950-an digagas oleh Syaikh Mahmud Syaltut dan para ulama besar al-Azhar (lihat: taghrib.org), Deklarasi Amman 2005 (lihat: ammanmessage.com), Deklarasi Makkah 2006, hingga -jangan jauh-jauh- Deklarasi Bogor sendiri pada 2007.

Kini, momentum Asyura telah lewat. Namun, surat edaran itu tetaplah harus dicabut dan Bima Arya meminta maaf atas sempat terbitnya surat edaran itu. Agar ia tak menjadi preseden buruk di tahun-tahun selanjutnya maupun di kota-kota lain. Bima Arya juga patut diminta komitmennya bagi kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai semangat Pancasila dan amanat UUD 1945. Mengingat ia juga sempat bermasalah dalam perkara GKI Yasmin yang juga di Bogor.

*Pendiri Cultural Islamic Academy Jakarta

Komentar