Home » Wacana » Perspektif » Inilah Penjelasan versi Muslim Syiah tentang Keputusan Bima Arya Melarang Peringatan Asyura
Foto: suara-islam.com

Inilah Penjelasan versi Muslim Syiah tentang Keputusan Bima Arya Melarang Peringatan Asyura

Pekan lalu, Bima Arya Sugiarto, Walikota Bogor, melarang umat Muslim Syiah di kotanya menyelenggarakan peringatan Asyura. Menurut Bima, kebijakan itu dikeluarkan untuk merespons ancaman kelompok masyarakat yang akan menyerang jamaah Muslim Syiah pada acara yang puncaknya berlangsung pada 10 Muharram (Jumat, 23 Oktober) itu. Jamaah Muslim Syiah yang dimaksud adalah mereka yang tergabung dalam Yayasan Ikatan Pemuda Ahlul Bait Indonesia (IPABI) yang diketuai Habib Abdullah Assegaf.

Kebijakan Bima itu segera memantik kontroversi di tengah publik karena dianggap diskriminatif terhadap jamaah Muslim Syiah yang minoritas.

Bima beralasan bahwa kebijakannya itu dikeluarkan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Kota Bogor, mengingat situasi saat itu darurat. Apalagi, dalihnya, kebijakan itu merupakan hasil pembahasan bersama antara Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor. (Baca: Walikota Bogor: “Pelarangan Asyura itu Dilakukan karena Kondisi Darurat!”)

Namun, benarkah situasi saat itu darurat seperti yang digambarkan Bima? Dede Azwar Nurmansyah, Juru Bicara Yayasan IPABI, mengaku tidak paham apa yang dimaksud Bima dengan situasi darurat itu.

Dede justru kecewa dengan keputusan Bima yang melarang Yayasan IPABI menyelenggarakan rangkaian kegiatan peringatan Asyura di Huseiniyyah Rasul al-A’dhom, pusat lokasi acara sekaligus Sekretariat Yayasan IPABI. Apalagi alasan yang dikemukakannya adalah karena adanya potensi penyerangan dari kelompok masyarakat tertentu dalam skala besar terhadap jamaah Muslim Syiah bila tetap menyelenggarakan kegiatan itu.

Menurut Dede, sikap Bima itu seolah menegaskan bahwa posisi Yayasan IPABI dan jamaah Muslim Syiah itu salah, karena itu harus dilarang dan ‘ditertibkan’. Sementara kelompok intoleran itu benar, karena itu dibiarkan. Padahal, lanjut Dede, yang menjadi korban adalah jamaah Muslim Syiah dan Yayasan IPABI, tapi mengapa mereka yang malah ‘ditertibkan’.

“Harusnya pemerintah dan kepolisian itu menangkap dan mengamankan jika ada pencuri yang masuk ke dalam rumah seseorang. Ini malah mengamankan si pemilik rumah. Itu namanya blaming the victim,” kata Dede kepada Madina Online via telepon kemarin (26/10).

Menurut Dede, pada 16 Oktober, sejumlah petugas kepolisian mendatangi Pengurus IPABI. Petugas kepolisian yang mengaku sebagai intel Polres Bogor itu menyampaikan bahwa akan ada potensi gangguan keamanan dari kelompok intoleran terkait peringatan Asyura.

Dari situ, Pengurus Yayasan IPABI berkoordinasi dengan Polres Bogor dan semakin mengintensifkan komunikasi dengan pengurus RT dan RW setempat serta sejumlah tokoh masyarakat sekitar. Hasil dari koordinasi dengan pihak Polres Bogor, Dede melanjutkan, pihak kepolisian lalu mengirim beberapa personilnya ke Sekretariat Yayasan IPABI untuk berjaga-jaga selama peringatan Asyura.

Pada 19 Oktober, pihak Yayasan IPABI mendatangi Polres Bogor untuk menanyakan kondisi terbaru hasil pantauan intelejen kepolisian. Saat itu disebutkan bahwa ada ormas bernama Forkami yang menentang kegiatan Muharram yang diselengarakan Muslim Syiah. Sayangnya, pihak kepolisian tidak menjelaskan dengan detail apa dan siapa itu Forkami. Bahkan, dikatakan Dede, kepanjangan dari Forkami pun tidak dijelaskan pihak intel.

Pada 21 Oktober disepakati bahwa Yayasan IPABI dan pihak kepolisian bertemu untuk berkoordinasi. Namun, sehari sebelum tanggal yang disepakati itu tersiar kabar bahwa ada kelompok Muslim Syiah menyerang orang-orang yang ingin memasuki kompleks Sekretariat Yayasan IPABI. Kabarnya juga, puluhan senjata tajam disita oleh pengurus RT dan RW setempat dan pihak kepolisian. Tapi setelah Pengurus Yayasan IPABI mengklarifikasi kabar itu, rupanya itu tawuran antar-warga yang tidak ada kaitan dan tak melibatkan Muslim Syiah.

Pada 21 Oktober, sesuai kesepakatan, Habib Abdullah Assegaf bertemu dengan Sekretaris Daerah Kota Bogor serta pimpinan aparat keamanan, baik pihak kepolisian maupun pihak TNI. Menurut Dede, Bima tidak ikut dalam pertemuan itu.

Pada hari itu disepakati bahwa peringatan Asyura yang jatuh pada 10 Muharram tidak melibatkan Muslim Syiah dari luar Bogor. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Pada hari itu juga, kesepakatan itu ditandatangani bersama. Artinya, kegiatan puncak Asyura yang jatuh pada 10 Muharram itu tidak dilarang, namun Yayasan IPABI diminta untuk tidak mengundang Muslim Syiah dari luar Kota Bogor.

Masalahnya, kata Dede, apa yang disampaikan Bima kemudian ke media –termasuk ke Madina Online– adalah bahwa ada kesepakatan untuk melarang kegiatan peringatan Asyura oleh Yayasan IPABI. “Tidak ada isi kesepakatan seperti itu. Itu kebohongan publik,” kata Dede, geram.

Lalu, pada Kamis malam (22/10), sambung Dede, Pemerintah Kota Bogor yang terdiri dari Sekda dan kepolisian meminta agar peringatan Asyura dibubarkan. Bahkan, Pengurus IPABI dan jamaah Muslim Syiah ditakut-takuti oleh aparat keamanan, baik itu Satpol PP maupun kepolisian dengan kabar bahwa akan ada massa yang menyerang bila peringatan Asyura masih berlangsung. Besarnya jumlah aparat yang didatangkan membuat sebagian jamaah Muslim Syiah bingung. Bahkan, aparat keamanan mendesak agar ceramah Habib Abdullah Assegaf dipercepat.

“Situasi malam itu berubah dengan sangat cepat menjadi menegangkan. Tanpa ada kesepakatan, tanpa ada dialog,” urai Dede. “Semua atribut diturunkan dan semua jamaah dibubarkan untuk dievakuasi ke mobil aparat dan dipulangkan ke rumahnya masing-masing.”

Dari informasi yang diterima Dede pada malam itu dari Pengurus IPABI yang berjaga-jaga di luar, tidak terlihat massa intoleran yang akan menyerang jamaah Muslim Syiah di kompleks Sekretariat IPABI. Yang tampak hanya segelintir orang yang, menurut dugaan Pengurus IPABI, berasal dari kelompok takfiri. Itu pun terhitung hanya satu sampai dua orang.

Mendekati tengah malam, Bima datang ke Sekretariat IPABI. Pada kunjungan pertama kalinya itu Bima menyampaikan kepada Habib Abdullah Assegaf dan Pengurus Yayasan IPABI bahwa tindakan Pemkot Bogor itu bagian dari menjaga ketertiban dan keamanan. Bima tidak menampakkan sikap empatinya. Dia bahkan tidak menjanjikan untuk mengusut siapa kelompok intoleran itu dan mempersoalkan mereka secara hukum. Jadi, seolah-olah Yayasan IPABI disudutkan dan disalahkan.

Masih dalam kesempatan itu, Dede mengungkapkan bahwa Bima meminta ruangan khusus di Sekretariat IPABI agar ia bisa bicara secara tertutup dengan Sekda dan Kapolres Bogor. Dede dan pengurus Yayasan IPABI tidak tahu apa materi yang dibicarakan ketiga orang itu. Tapi, setelah keluar dari ruangan khusus itu, Bima seperti semakin mantap untuk melarang semua kegiatan peringatan Asyura yang diselengarakan di situ.

Karena mengikuti instruksi pemerintah adalah salah satu bagian dari keyakinan Muslim Syiah, maka Habib Abdullah Assegaf dan Pengurus IPABI mengikuti larangan atas peringatan Asyura itu. Waktu itu, tegas Dede, yang dilihat Habib Abdullah dan Pengurus IPABI adalah syariatnya dulu. Bukan menilai apakah instruksi pemerintah itu adil atau tidak.

Dede menyampaikan bahwa selama pengambilan keputusan terkait pelarangan peringatan Asyura, Muspida tidak pernah mengundang, apalagi melibatkan Habib Abdullah dan IPABI untuk membahasnya dalam satu forum. Dede curiga, Muspida hanya mengundang MUI Kota Bogor untuk membahas hal itu.

Dede juga heran jika dasar pelarangan peringatan Asyura adalah karena adanya pengaduan masyarakat yang merasa terganggu dengan kegiatan itu. Sebab Habib Abdullah bukanlah orang asing dan sudah menjalin kedekatan dengan  masyarakat Bogor. Peringatan Asyura itu sendiri bukan pertama kali dilakukan.

Sejak 1996, Habib Abdullah sudah berinteraksi dengan masyarakat Bogor. Setelah berpindah-pindah kontrakan, pada tahun 2000, Habib Abdullah mampu membeli tanah di Cibalagung, Pasirkuda, Bogor, dan menetap di sana sampai sekarang. Setahun kemudian Habib Abdullah mendirikan Yayasan IPABI.

Selama lebih dari 15 tahun, hubungan Habib Abdullah dan Yayasan IPABI dengan masyarakat Bogor, khususnya Muslim Sunni, tidak pernah ada masalah. Habib Abdullah bahkan sangat terbuka jika ada masyarakat yang datang ke Huseiniyyah Rasul al-A’dhom untuk sama-sama belajar tentang ilmu-ilmu keislaman. Karena itu, setiap menyelenggarakan rangkaian peringatan Asyura di sana, masyarakat sekitar tidak ada yang merasa terganggu.

“Biasanya ketika peringatan Asyura, kami berkoordinasi dengan pengurus RT dan RW setempat. Kami juga melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga pengamanan dan kebersihan selama rangkaian kegiatan Asyura,” kata Dede.

Selain itu, ada banyak kegiatan positif yang dilakukan Yayasan IPABI. Dede menyebut Yayasan IPABI, misalnya, membentuk Forum Komunikasi Masjid Ahlul Bait Indonesia (FORMABI) yang kegiatannya, di antaranya, adalah menyelenggarakan maulid Nabi Muhammad di Masjid Agung Bogor. Dewan penasihat forum ini salah satunya adalah anggota DPRD Kota Bogor.

Namun, semua kiprah positif Yayasan IPABI itu, menurut Dede, seperti tidak dianggap Bima.[]

Irwan Amrizal

Komentar