Home » Wacana » Perspektif » Bima yang Tidak Perkasa
Foto: kompas.com

Bima yang Tidak Perkasa

Oleh Warsa Tarsono*

Dalam cerita pewayangan terdapat tokoh bernama Bima. Ia merupakan salah satu tokoh ksatria Pandawa Lima. Dalam kisah Mahabarata, Bima mengalahkan Duryudana, ksatria Korawa yang busuk namun terkenal tangguh dan susah dikalahkan.

Sosok Bima digambarkan sebagai seorang pemberani, teguh, tabah, patuh, jujur, dan menganggap semua orang memiliki kesamaan derajat. Karena sifat-sifat baik yang melekat pada tokoh itu, banyak orangtua, terutama di Jawa menamakan anaknya Bima.

Dengan harapan sifat-sifat baik itu akan melekat pada anaknya. Sangat mungkin orangtua Bima Arya memberi nama anaknya dengan nama tokoh wayang itu karena hal itu. Bima, yang kini menjadi Walikota Bogor, diharapkan menjadi sosok pemberani, teguh, tabah, patuh, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pada awalnya, Bima memang terkesan akan memenuhi harapan itu. Saat Bima terpilih menjadi Walikota Bogor banyak orang berharap dia menjadi sosok pemimpin yang berbeda dari kepemimpinan sebelumnya. Selain menciptakan pemerintahan bersih, ia juga diharapkan berani menyelesaikan persoalan-persoalan pelik di Kota Bogor.

Bima muncul di ruang publik Indonesia pada 2006. Saat itu dia baru menyelesaikan pendidikan program doktoralnya di bidang ilmu politik yang ia tempuh di Australian National University, Canberra, Australia. Bima sering menghiasi layar televisi di Indonesia, memberikan analisa persoalan-persoalan politik yang ada saat itu. Pada 2008, bersama teman-temannya Bima mendirikan Charta Politika Indonesia, sebuah lembaga konsultan politik.

Tak lama kedudian Bima terjun ke politik praktis dengan bergabung di Partai Amanat Nasional (PAN).  Dari partai ini ia kemudian mencalonkan diri sebagai Walikota Bogor untuk periode 2014-2019 berpasangan dengan Usmar Hariman. Bima terpilih dengan mengalahkan empat pasangan lainnya.

Pemimpin yang Mudah Gentar?

Setelah terpilih, Bima langsung berhadapan dengan ujian pertamanya untuk menyelesaikan kekisruhan pembangunan gereja GKI Yasmin. Persoalan ini sudah berlarut-larut dan tidak kunjung bisa diselesaikan oleh walikota sebelumnya, Diani Budiarto. Isu ini sudah tak lagi bersifat lokal, melainkan sudah menjadi isu nasional, bahkan internasional. Kasus gereja GKI Yasmin masuk dalam laporan dunia yang dikeluarkan Human Rights Watch tahun 2012.

Sekadar untuk menyegarkan ingatan, kasus GKI Yasmin di Bogor ini berlangsung sejak 2008. Ketika jemaat GKI mulai membangun gereja setelah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) resmi, upaya mereka dihadang oleh kelompok-kelompok yang menolak pembangunan gereja di wilayah itu. Salah satu tuduhan yang diajukan adalah pengurus GKI Yasmin memalsukan tandatangan warga setempat yang diperlukan sebagai syarat pendirian gereja. Akibat tekanan itu, Walikota Bogor saat itu Diani Budiarto membatalkan IMB.

Karena tak dapat mencapai titik temu, pertikaian ini kemudian diselesaikan lewat pengadilan. Proses berlangsung sampai Mahkamah Agung (MA), dan di semua tahap itu GKI Yasmin memenangkannya. MA menyatakan, pemerintah daerah Kota Bogor tidak boleh mencabut IMB gereja tersebut. Nyatanya, Diani dengan keras kepala menolak keputusan MA. Gereja tetap tak boleh dibangun. Ombudsman RI pada 2011 juga meminta Walikota menjalankan perintah MA tersebut.

Sampai masa jabatan Diani berakhir kisruh GKI Yasmin belum selesai. Ini salah satu warisan masalah yang harus diselesaikan Bima.

Bagi Jemaat GKI Yasmin, kemenangan Bima sebagai walikota sempat menumbuhkan optimisme yang tinggi. Ada harapan bahwa persoalan yang membelit pembangunan gereja tersebut akan diselesaikan oleh Bima. Maklumlah sang walikota selama ini dikenal sebagai sosok yang plural dan moderat. Lulusan doktor politik dari Australia dan mengajar di Universitas Paramadina, kampus yang didirikan oleh Nurcholish Madjid. Dengan latar belakang itu, tentu tidak ada beban ideologis bagi Bima untuk mencabut segel dan selanjutnya mengeluarkan izin pembangunan gereja.

Tapi harapan itu kandas, Bima yang digadang-gadang sebagai pemimpin muda yang berani ternyata tidak bisa bersikap tegas dengan menaati keputusan hukum. Ia bahkan lebih terlihat sebagai seorang yang kalah oleh tekanan kalangan puritan dan intoleran yang selama ini menggunakan berbagai cara, termasuk kekerasan untuk mewujudkan keinginannya.

Alih-alih memberikan izin pembangunan GKI Yasmin, di beberapa kesempatan Bima selalu menyampaikan bahwa kasus GKI Yasmin telah selesai, tanpa pernah melaksanakan keputusan MA dan rekomendasi Ombudsman RI.

Bima lebih memilih melanggar konstitusi dan mengabaikan keputusan lembaga hukum tertinggi di negeri ini. Bima lebih memilih membiarkan warganya beribadah dengan demonstratif di bawah sinar panas matahari di depan Istana Merdeka sampai saat ini.

Pekan lalu, ujian Bima berikutnya terjadi. Kali ini kalangan minoritas yang menjadi korban adalah Muslim Syiah. Sejumlah kelompok anti-Syiah rupanya melihat bahwa Bima memang mudah gentar menghadapi tekanan. Mereka mendesak pemerintah melarang penganut Syiah untuk mengadakan acara Asyura, sebuah peringatan atas kesyahidan cucu Nabi Muhammad, Husain bin Ali, di Karbala. Bima pun tunduk pada tekanan itu.

Pada 22 Oktober, Bima mengeluarkan surat edaran yang melarang peringatan Asyura. Ia menyatakan, keputusan itu dikeluarkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Menurutnya, keputusan itu dikeluarkan setelah mendengar masukan dari Musyawarah Pimpinan Daerah, aparat keamanan, MUI Bogor, dan kelompok-kelompok tertentu. Itu dilakukan, lanjutnya, agar tak ada warga Bogor yang menjadi korban seandainya konflik fisik terjadi.

Tentu saja banyak orang mengecam keputusannya, terutama para aktivis yang selama ini menyuarakan kebebasan beragama. Akhmad Sahal, aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU) menyebut tindakan Bima ngawur, picik, dan memalukan.

Ketua Komisi Kerukunan Umat Beragama (MUI) Slamet Efendi Yusuf bahkan ikut mempertanyakan keputusannya.

“Kalau anggota masyarakat biasa tidak setuju dengan diadakannya kegiatan Asyura itu adalah hal biasa. Namun, jika walikota harus ikut campur, maka ini adalah hal yang berlebihan, sebab walikota juga merupakan bagian elemen terkecil dari negara,” kata Slamet Effendi Yusuf (Tempo.co, Sabtu [4/10]).

Abdillah Toha, pendiri PAN, partai politik tempat Bima meniti karier politik ikut menegur keputusan Bima. Berikut adalah bunyi teguran Abdillah yang beredar di media sosial: .

“Mas Bima, semoga anda sehat selalu. Saya terkejut mendapat copy SK Walkot Bogor tentang larangan peringatan Asyura. Seharusnya anda melindungi kelompok minoritas, bukan melarang. Seharusnya anda berpegang kpd konstitusi bukan fatwa atau opini ulama sbg dasar SK dan kebijakan. Menjaga kerukunan bukan dengan menyudutkan yang kecil tapi dengan mendidik yang mayoritas. Menyebarkan toleransi, bukan fanatisme sempit golongan.”

Abdillah Toha melanjutkan: “Saya terkejut karena SK itu tidak seperti Bima Arya yang saya kenal. Mudah-mudahan ini bukan karena pertimbangan politik jangka pendek dengan mengorbankan prinsip HAM dan demokrasi. Asyura bukan hanya diperingati oleh Syiah tetapi juga oleh ahlussunnah. Rasul SAW bahkan menyarankan puasa sunnah pada hari-hari tertentu di bulan ini. Di Jawa, bulan Suro adalah bulan berkabung. Mohon maaf bila pesan saya ini agak keras. Salam, Abdillah Toha.”

Rangkaian kecaman ini tampaknya datang karena ada begitu besar harapan yang ditujukan padanya karena latar belakang dan ‘nama’-nya. Sebagai seorang yang berwawasan luas, Bima diharapkan untuk justru berbicara dan bersikap tegas terhadap kelompok-kelompok yang menekannya dan melindungi hak asasi seluruh warganya. Bima harusnya bukan hanya berbicara tentang demokrasi dan konstitusi sebagaimana yang dilakukannya di layar televisi sebelum menjadi walikota, namun dengan sungguh-sungguh menegakkannya ketika ia kini menjadi orang nomor satu di Bogor.

Hampir pasti Bima tidak anti-Syiah. Kemungkinan besar ia tulus ketika mengatakan bahwa ia tidak ingin ada konflik horizontal di tengah masyarakat terjadi. Namun, karena ia begitu saja tunduk pada tekanan pihak-pihak yang justru anti-konstitusi, Bima tampak sebagai sekadar pemimpin yang cari aman demi mempertahankan dukungan kepadanya. Melarang Asyura terkesan sebagai investasi dia untuk posisi kekuasaannya di masa depan.

Ternyata Bima memang bukan Bima!

Komentar