Home » Sosok » Zuhairi Misrawi: “Kasus Pengusiran Ahmadiyah di Bangka adalah Kemunduran  Pemerintah  Jokowi”
Saat jemaah Ahmadiyah di Bangka dievakuasi.

Zuhairi Misrawi: “Kasus Pengusiran Ahmadiyah di Bangka adalah Kemunduran  Pemerintah  Jokowi”

Kasus kekerasan atas nama agama yang melibatkan pemerintah daerah kembali terjadi. Kali ini korbannya jamaah Ahmadiyah di Srimenanti, Bangka. Mereka harus terusir dari tempat tinggalnya lantaran penolakan dan ancaman beberapa kelompok Islam atas keberadaan mereka.

Salah satu pihak yang diketahui aktif mengancam adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), kelompok yang memperjuangkan khilafah Islamiyah dan menolak Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan sistem demokrasi.

Namun pihak yang paling bertanggungjawab atas pengusiran ini adalah pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Bangka Tarmizi. (baca: Jubir Ahmadiyah: “Bupati Bangka Menindas Rakyat, Melecehkan Pemerintah Pusat” dan Bangka Pos Diprotes Karena Pemberitaannya Menyudutkan Ahmadiyah).

Menyusul surat edaran pemerintah Kabupaten Bangka agar mereka “kembali ke ajaran Islam” atau meninggalkan daerah itu, Bupati Bangka mengancam jamaah Ahmadiyah untuk segera angkat kaki dari daerah itu sebelum 5 Februari. Tepat di tanggal ini pula jamaah Ahmadiyah dipaksa untuk meninggalkan rumah dan kampung halaman mereka.

Sebelum kejadian itu intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU), Zuhairi Misrawi, berkunjung ke Bangka. Selain untuk memprotes muatan berita Bangka Pos yang cukup banyak menyudutkan kelompok Ahmadiyah Bangka, salah satu tim sukses dan rekan satu partai Presiden Joko Widodo ini mengunjungi tempat tinggal jamaah Ahmadiyah di Bangka.

Berikut wawancara Madina Online dengan penulis buku ‘Pandangan Muslim Moderat: Toleransi, Terorisme, dan Oase Perdamaian’ ini via telepon (05/02):

Menurut Anda, apa sebenarnya yang terjadi di Bangka? Kenapa jamaah Ahmadiyah di daerah itu sampai terengut haknya dan akhirnya terusir dari tempat tinggal mereka?

Pengusiran terhadap Ahmadiyah Bangka ini sangat mengejutkan. Sebelum kejadian itu saya datang ke Bangka. Saya melihat pilihan untuk melindungi itu sebenarnya ada pada pihak pemerintah. Pemerintah pusat semestinya memberikan pencerahan terhadap bupati dan beberapa ormas yang menjadi pelaku pengusiran.

Pemerintah tidak boleh kalah dengan kelompok intoleran. Pemerintah harus meneguhkan komitmennya untuk memberi kebebasan, melindungi warga minoritas yang tertindas atau terancam.

Jadi, langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dengan mengevakuasi dan mengusir jemaat Ahmadiyah ini adalah kemunduran bagi kebebasan berkeyakinan dan beribadah di Indonesia.

Pemerintah pusat sendiri, menurut Anda, apakah sudah memberikan respons yang cukup?

Tentu saya mengkritik Kementerian Agama. Kementerian Agama adalah kementerian agama-agama dan keyakinan di Indonesia. Tapi dalam kasus Ahmadiyah ini Kementerian Agama absen. Tidak hadir. Hal ini yang menyebabkan pemerintah daerah atau bupati setidaknya mempunyai keberanian untuk mengambil langkah-langkah yang, saya anggap, inkonstitusional.

Ini bukan kali pertama kelompok minoritas terusir dari tempat tinggalnya. Baru-baru ini ada Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Sebelumnya juga ada kelompok Syiah dan Ahmadiyah di tempat lain. Hingga kini mereka masih di pengungsian seperti Transito, NTB dan Sampang, Jawa Timur…

Kalau Gafatar itu lain lagi. Jangan samakan kasus Ahmadiyah dengan Gafatar. Ini kasus yang berbeda.

Kenapa? Apa perbedaannya?

Ahmadiyah itu ada di seluruh Indonesia. Saya selalu mengatakan, kelompok Ahmadiyah itu tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Mereka cinta pada tanah air. Di antara yang mengancam Ahmadiyah di Bangka adalah Hizbut Tahrir Indonesia. Kelompok ini tidak mengakui NKRI. Mereka juga tidak mengakui Pancasila dan demokrasi.

Pertanyaannya, kenapa kelompok Ahmadiyah yang justru mengakui NKRI dan Pancasila, mencintai negeri ini, tidak pernah melakukan tindakan melawan hukum, dan berpartisipasi dalam setiap proses demokrasi justru mereka tidak dilindungi oleh negara?

Negara bersikap standar ganda. Negara justru intoleran terhadap kelompok yang toleran. Tapi sebaliknya, negara dalam kasus Ahmadiyah ini toleran terhadap kelompok intoleran.

Ini adalah tantangan. Saya sebagai pihak yang juga ikut menyusun Nawacita kecewa dengan apa yang terjadi terhadap warga Ahmadiyah di Bangka.

Tadi Anda menyebutkan bahwa di antara yang mengancam dan menolak keberadaan Ahmadiyah di Bangka adalah HTI. Seberapa besar keterlibatan HTI? 

Iya, di antaranya HTI. Kita tahu bahwa HTI di Bangka relatif besar. Mereka menjadi bagian dari kelompok yang menolak kehadiran Ahmadiyah di Bangka melalui spanduk-spanduk yang tersebar di sana dan dari laporan teman-teman wartawan.

Menurut saya, agak aneh kelompok yang tidak setuju dengan NKRI, Pancasila, dan proses demokrasi justru bergandengan tangan dengan pemerintah daerah yang sah dan menjalankan amanat konstitusional berlandaskan Bhineka Tunggal Ika. Ini adalah sebuah keanehan.

Kasus Ahmadiyah di Bangka ini pemerintah daerah memang terlibat dalam intoleransi. Bupatinya ikut mengancam. Jadi, sekali lagi, negara toleran terhadap kelompok intoleran. Sementara negara tidak toleran terhadap kelompok yang toleran seperti Ahmadiyah.

Selain HTI, apakah FPI juga ikut terlibat di sana?

Saya kira, tidak ada FPI di sana. Ada beberapa ormas-ormas lain.

Kasus pengusiran terhadap Ahmadiyah di Bangka ini tentu preseden buruk. Menurut Anda, apakah hal ini akan merambat ke kelompok minoritas lain di wilayah itu atau bahkan ke daerah lainnya?

Kasus di Bangka ini bisa menjadi api. Selanjutnya ada Syiah yang juga sedang mereka ganggu. Ini bisa membuka celah terhadap serentetan intoleransi terhadap kelompok minoritas di Bangka. Karena di sana ada Syiah dan juga umat Kristiani.

Jadi, pemerintah harus hati-hati dan mengambil langkah-langkah yang seadil-adilnya untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara.

Sebagai salah satu tim sukses serta penyusun Nawacita Presiden Jokowi dan rekan satu partai, apakah Anda sudah menyampaikan kasus ini kepada orang nomor satu negeri ini atau ke staf khusus istana?

Saya kecewa bahwa Nawacita tidak betul-betul ditegakkan terhadap kelompok-kelompok yang sebetulnya dilindungi negara. Saya sudah berkomunikasi dengan teman-teman di tingkat istana supaya Nawacita ketiga presiden soal bagaimana tantangan menghadapi intoleransi dan meneguhkan atau menguatkan toleransi itu harus betul-betul diwujudkan dalam kenyataan.

Karena itu diperlukan kebijakan-kebijakan strategis yang memberikan semacam panduan atau arahan terhadap pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas konstitusional dalam melindungi setiap warga negara apapun agama, keyakinan, dan mazhabnya.

Kita memang tidak bisa melihat persoalan ini secara parsial. Kita bisa mendorong agar pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang implementatif. Menjadi sebuah kebijakan yang mengikat. Misalnya, kalau bupati mengevakuasi atau mengusir warga Ahmadiyah, apa sanksi hukumannya. Apakah, misalnya, dia turun dari jabatannya atau seperti apa. Hal semacam ini belum ada.

Jadi, perlu ada kebijakan yang bersifat komprehensif sehingga ketika ada kasus apapun yang menimpa kelompok minoritas semua harus tahu dan tanggung jawab terhadap langkah-langkah yang diambil.

Selama ini, menurut Anda, belum ada kebijakan strategis, komprehensif, dan implementatif terkait perlindungan kelompok minoritas?

Belum ada! Kita masih hanya berpatok pada PNPS (Undang-undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, red.) dan SKB dua menteri (tentang Pendirian Tempat Ibadah, red.) yang sudah kadaluarsa dan tidak mampu merespons perkembangan yang cukup cepat di tengah lapangan.

Dalam kasus Bangka ini pemerintah daerah terlibat dalam intoleransi. Dia ikut demonstrasi dan mengancam kelompok minoritas. Karena itu perlu ada panduan, bagaimana kalau hal seperti itu terjadi? Bagaimana kalau ormas yang melakukan itu? Apa sanksinya? Apakah pembubaran ormas atau mereka dihukum seberat-beratnya.

Nah, hal ini yang saya dorong kepada pemerintah, kepada teman-teman di tataran istana. Karena sebagai tim sukses, saya tahu betul isi Nawacita Presiden Jokowi yang ketiga.

Waktu ke Bangka, apa yang Anda lakukan di sana? Adakah fakta menarik yang Anda temukan dan luput dari pemberitaan media selama ini?

Selain ke Bangka Pos, saya juga bertemu dengan kader muda NU, GP Anshar. Dan tentu saya datang ke tempat warga Ahmadiyah di Srimenanti, Bangka itu. Di sana hanya ada 20 orang. Di situ saya melihat mereka orang-orang baik.

Pemberitaan yang mengatakan bahwa orang-orang di sekeliling tempat tinggal kelompok Ahmadiyah tidak suka dengan kehadiran mereka, hal itu kamuflase. Pendistorsian yang disengaja. Dari data yang saya terima dan melihat langsung di lapangan itu justru orang-orang yang di sekitar kelompok Ahmadiyah Bangka itu nyaman dengan mereka. Tidak ada masalah. Bahkan warga sekitar itu meminta maaf karena tidak bisa membantu mereka karena takut dengan bupati.

Ahmadiyah di sana sebenarnya bisa berdampingan secara damai dengan tetangga-tetangga, bahkan tidak pernah merugikan mereka. Memang disebutkan juga bahwa Ahmadiyah itu sangat eksklusif. Ya, mereka memang mempunyai tradisi membangun asosiasinya dengan sangat khas Ahmadiyah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari mereka berbaur.

Mereka juga itu mereka lahir dan besar di sana. Tidak ada orang yang dari luar daerah.

Jadi, banyak hal-hal yang pemerintah Bangka tidak jujur menyampaikan kepada masyarakat tentang fakta yang terjadi di lapangan.

Jadi, mereka yang mengancam dan para pelaku pengusiran itu bukan dari sekeliling daerah Srimenanti itu, ya?

Bukan! Mereka adalah kelompok-kelompok intoleran.

Gerakan Pemuda Ansor atau Banser, NU, apakah turun dan ikut berjaga untuk melindungi kelompok Ahmadiyah Bangka?

GP Ansor sudah turun. Banser sudah turun. Tugas GP Ansor itu melindungi warga Ahmadiyah ketika negara tidak mampu melindungi mereka. Tapi pemerintah daerah dan dandim justru memaksa dan mengambil langkah evakuasi dengan alasan karena ada ancaman.

Mungkinkah akan terulang kasus seperti di Transito dan Sampang? Mereka hingga kini tinggal di pengungsian dan tidak bisa kembali ke rumah dan kampung halamannya?

Kita lihat saja, apakah evakuasi ini bersifat sementara atau permanen? Ini perlu didalami juga.

Kalau bersifat sementara, misalnya, mereka dievakuasi seminggu lalu dikembalikan, mungkin itu bagian dari melindungi atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saya tidak tahu juga apakah langkah evakuasi ini untuk melindungi dan mengamankan atau justru upaya pembiaran.

Terakhir, apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintahan Jokowi terkait kasus ini?

Kalau kita lihat pelaku intoleran dalam kasus ini pemerintah daerah. Ini, menurut saya, sebuah kemunduran bagi pemerintahan Jokowi yang justru mendorong agar toleransi itu dibangun. Salah satu cara membangun toleransi adalah memastikan bahwa negara hadir untuk melindungi seluruh warganya. Apapun agama dan keyakinan serta mazhab yang mereka anut.

Jadi, saya tentu mendesak kepada pemerintah supaya betul-betul melaksanakan Nawacita. []

 

Komentar