Home » Sosok » Wawancara » Sudah 13 Tahun Hak Jemaat HKBP Bekasi untuk Mendirikan Gereja Diingkari
Jemaat HKBP Filadelfia sedang melakukan kebaktian di luar pagar geraja mereka yang disegel.

Sudah 13 Tahun Hak Jemaat HKBP Bekasi untuk Mendirikan Gereja Diingkari

Kisah jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan Filadelfia Bekasi adalah contoh tentang bagaimana penindasan hak beragama masih terus berlangsung di Indonesia. Selama 13 tahun mereka gagal memperoleh izin dari pemerintah daerah untuk membangun gereja walau lembaga pengadilan sudah mensahkan hak mereka.

Saat ini, setiap dua minggu sekali mereka mengadakan kebaktian di depan Istana Merdeka bersama jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, yang juga punya nasib sama.

Jemaat HKBP Bekasi pertama kali berusaha untuk membangun gereja dengan menggunakan ruko sebagai tempat ibadah pada 2003. Karena dipersoalkan oleh warga sekitar mereka melakukan kebaktian di rumah-rumah jemaat. Pada 2006 kebaktian mereka di rumah-rumah pun kembali dipersoalkan.

Pada 2007 mereka membeli tanah yang akan dibangun gereja. Mereka pun kemudian mengurus izin pembangunan gereja tersebut, dengan terlebih dahulu meminta tanda tangan dan KTP warga sekitar. Setelah tandatangan dan KTP cukup, mereka mengajukan izin ke Bupati Bekasi, Kementerian Agama, Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Tapi setelah setahun lebih diajukan, izin dari bupati tak juga dikeluarkan.

Pada Desember 2009, Bupati Bekasi justru mengirim surat penyegelan terhadap pembangunan gereja HKBP Filadelfia. Pihak HKBP FIladelfia kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Hasilnya mereka menang.

Pada 2011, PT TUN Jakarta juga menguatkan hasil PTUN Bandung. Terhadap hasil pengadilan tata usaha tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini Bupati Bekasi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Pada Juni 2011, MA memutuskan untuk menolak permohonan kasasi Bupati Bekasi. Selanjutnya MA memerintahkan Bupati Bekasi mengeluarkan izin pembangunan Gereja HKBP Filadelfia dalam 90 hari kerja. Tapi tetap saja Pemda Bekasi tak juga mengeluarkan izin itu. Gereja pun tetap disegel.

Dengan terpaksa mereka akhirnya melakukan kebaktian di luar pagar gereja. Tapi hampir pada setiap kebaktian mereka diteror dan diintimidasi oleh para penentangnya. Intimidasi dilakukan dengan penyebaran kotoran, telur busuk, dan bangkai binatang. Mereka juga diganggu dengan demonstrasi massa. Saat demonstrasi mereka sengaja memasang pengeras suara dan berorasi saat kebaktian sedang berlangsung.

Tidak cukup dengan itu, pada 25 Maret 2012, kelompok penentang pun melakukan pemblokiran jalan menuju tempat ibadah, sementara tempat ibadah yang telah disiapkan juga diduduki oleh mereka. Hampir terjadi bentrokan, tapi berhasil dihindari setelah terjadi kesepatan dengan difasilitasi pihak kepolisian.

Pada 6 Mei 2012 kerusuhan tak terhindarkan. Massa penentang menghadang jemaat HKBP Filadelfia. Mereka melempari dan merusak motor jemaat. Tak hanya itu, beberapa wartawan pun diintimidasi.

Kerusuhan kembali terulang pada malam Natal, 24 Desember 2012. Saat itu jemaat HKBP Filadelfia akan melaksanakan ibadah malam Natal. Sebelum sampai lokasi mereka dihadang oleh kelompok warga. Jemaat juga dilempari telur busuk. Polisi kemudian mengevakuasi jemaat ke Polsek Tambun.

Sampai saat ini jemaat Gereja HKBP Filadelfia tidak punya gereja. Tiap dua minggu sekali mereka mengadakan kebaktian di depan Istana Merdeka bersama jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, yang juga punya nasib serupa. Mereka sama-sama menang di berbagai pengadilan dan berhak membangun gereja di lokasi yang mereka punya. Tapi pemerintah daerahnya tetap menyegel pembangunan gereja mereka.

Bagaimana nasib jemaat Gereja HKBP Filadelfia sekarang? Untuk mengetahuinya Warsa Tarsono dari Madina Online mewawancarai Pendeta Edwin Lubis, Pemimpin Gereja HKBP Filadelfia. Wawancara dilakukan melalui telepon, pada Minggu (14/2). Berikut hasil wawancaranya.

Bisa Anda ceritakan bagaimana aktivitas peribadatan jemaat HKBP Filadelfia saat ini?

Untuk kebaktian setiap hari Minggu ada dua bagian. Dalam sebulan dua kali kami adakan di depan Istana Merdeka. Dua kali sisanya kami adakan di gereja induk HKBP. Misalnya, Minggu ini di depan Istana. Minggu depannya kami ibadat di Gereja Induk. Seminggu berikutnya di Istana kembali. Minggu berikutnya kembali di Gereja Induk.

Selain aktivitas peribadatan pada hari Minggu, adakah aktivitas peribadatan lain?

Ada kebaktian keluarga yang kami adakan di rumah-rumah. Lalu ada kebaktian kategorial. Kebaktian kategorial ini terdiri dari kebaktian untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan kaum muda atau remaja. Kebaktian ini kami adakan di rumah-rumah. Tapi kabaktian di rumah-rumah ini terbatas karena ada lingkungan RT atau RW yang tidak bisa menerima kebaktian yang diadakan di rumah-rumah.

Kalau ada gedung gereja kami tidak akan mengadakan kebaktian kategorial ini di rumah-rumah. Kami adakan di gereja juga.

Berapa jumlah jemaat HKBP Filadelfia?

Berdasarkan data yang kami himpun akhir tahun lalu, jumlah jemaat ada 110 kepala keluarga. Kalau dihitung per-jiwa ada 461 jiwa.

Terkait dengan kasus pembangunan gereja, bagaimana perkembangannya kini?

Pertama, kami tetap menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh agama dan perangkat desa. Kami belum melakukan komunikasi dengan tokoh agama yang kontra terhadap kami. Kami ingin memperkuat dan mengkonsolidasi dulu dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang bersahabat dengan kami.

Yang kedua, kami melakukan komunikasi dengan beberapa anggota DPR, menyurati bupati. Termasuk menyurati Presiden Joko Widodo.

Kalau proses hukumnya sampai di mana?

(Tertawa) Kalau kata orang Betawi sudah mentok. Tapi kemarin kami dapat informasi bahwa saat ini ada Undang-undang Administrasi Pemerintah. Informasi yang kami dapat, di dalam UU itu tertulis, kalau ada pemimpin daerah yang tidak melaksanakan ketentuan hukum dia bisa dikenakan sanksi. Tapi itu belum kami tindaklanjuti. Saat ini kami baru tahap mendiskusikannya, bagaimana dampaknya terhadap perjuangan kami selama ini.

Kalau membandingkannya dengan kasus yang menimpa GKI Yasmin, kasus mereka sampai ditangani oleh Ombudsman RI. Bagaimana dengan HKBP Filadelfia?

Kalau untuk HKBP Filadelfia memang tidak ada. Kami tetap berpatokan pada hasil keputusan PTUN Bandung yang kemudian dikuatkan oleh PT TUN Jakarta. Hasil keputusan keduanya itu menjadi pedoman kami untuk bergerak.

Apakah Anda atau utusan dari HKBP Filadelfia pernah melakukan pendekatan secara personal kepada bupati?

Bulan November 2015 kemarin kami mengirimkan surat kepada Ibu Bupati Neneng Hasanah. Isi suratnya adalah permohonan audiensi. Kami ingin menyampaikan bahwa pimpinan HKBP Filadelfia sudah berganti dan pimpinan yang baru ingin memperkenalkan diri. Istilahnya begini, kami sudah ganti pimpinan loh dan kami ingin membangun komunikasi kembali dengan ibu. Tapi, sampai saat ini belum ada balasan.

Dari informasi kami peroleh, dulu saat awal kasus ini muncul pihak Pemda pernah menawarkan lokasi baru untuk pembangunan Gereja HKBP Filadelfia ini. Apakah benar informasi itu?

Lokasi baru dalam artian gedung pemerintah, bukan lokasi tanah untuk dibangun gereja. Jadi mereka menyediakan gedung pemerintah untuk digunakan sebagai kebaktian setiap Minggu. Kami menolaknya karena gedung gereja bukan hanya sebatas fasilitas kebaktian hari Minggu. Seperti saya terangkan di awal, kebaktian kategorial biasanya dilaksanakan di gereja. Ada juga latihan koor. Ada pertemuan lainnya bahkan akad nikah.

Dulu waktu masih dipimpin oleh Pendeta Palti Panjaitan, kami mengajukan agar kunci gedung pemerintah itu kami pegang agar kalau sewaktu-waktu ada pernikahan atau kegiatan di luar hari Minggu bisa kami pergunakan. Tawaran kami mereka tolak. Anggapan mereka kami hanya butuh untuk kebaktian hari Minggu. Kami menolak karena bicara gereja berarti adalah fasilitas berkegiatan yang bukan hanya kegiatan kebaktian Minggu.

GKI Yasmin bersama organisasi lintas iman dan pegiat HAM saat ini sedang mengusulkan agar lokasi gereja saat ini dibangun Gedung Kebhinekaan. Salah satu lantainya digunakan sebagai gereja. Apakah HKBP Filadelfia ada keinginan serupa?

Persoalannya bukan itu. Kami tidak masalah mau dibikin gedung tingkat empat dan mau digunakan siapa saja, silakan. Persoalannya, apakah kelompok yang kontra ini mau menerima kami. Masalahnya di situ. Kelompok yang kontra ini sudah beraliansi dengan Front Pembela Islam (FPI). Apakah mereka mau menerima kami? Jangan-jangan nanti ketika dijadikan gedung kebhinekaan, sudah jadi tapi malah dibakar oleh mereka.

Apakah pengurus HKBP Filadelfia ini masih berinteraksi dengan kelompok atau organisasi pengusung kebebasan beragama dan berkeyakian seperti dilakukan GKI Yasmin?

Di masa saya memang tidak seintensif seperti di masa kepemimpinan Pendeta Panjaitan. Saya memahaminya seperti ini, gereja ini cukup lama berjuang dan sudah banyak menghabiskan energi. Sekian banyak hal dikorbankan oleh jemaat. Sementara kalau bicara kasus Filadelfia ini bukan kasus yang bisa diprediksi. Belum tentu selesai dalam setahun ke depan. Artinya ini masih panjang.

Jemaat kami sudah sekian lama berjuang dan mengorbankan banyak hal. Saat saya datang ke sini, sebagian jamaah sudah merasa lelah. Akhirnya saya lebih memilih untuk konsenstrasi pada pertumbuhan iman mereka. Jangan sampai mereka berjuang tapi miskin dalam refleksi memahami perjuangan. Jangan sampai sudah berjuang habis-habisan tapi tidak tahu maknanya sehingga mereka berkeluh-kesah.

Pemaknaan ini yang ingin saya perdalam. Saya ingin menggali dan menguatkan pondasi iman jemaat. Supaya ketika nanti saatnya berjuang tidak ada lagi keluhan. Mereka bisa menyiasati berbagai kondisi. Jadi enak berjuangnya. Tidak ada yang menggerutu. Tidak ada sungut-sungut. Mereka melakukannya dengan suka cita atau senang hati.

Itu yang sedang saya lakukan sehingga saya tidak intensif berinteraksi dengan para aktivis kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tapi kami mengikuti perkembangan informasinya. Kami tetap saling bertukar informasi dengan GKI Yasmin.

Selama ini, kelompok mana saja yang menentang pembangunan gereja HKBP Filadelfia?

Ada satu kelompok Islam. Saya lupa namanya. Kebetulan tokohnya itu mempunyai keluarga besar. Kalau hanya mengandalkan kekuatan keluarga besarnya –anak, adik, keponakan-keponakannya, dan lain sebagainya– sebenarnya mereka tidak terlalu kuat atau besar. Tapi kemudian tokoh ini beraliansi dengan FPI.

Kalau hanya mengandalkan keluarga besarnya itu mungkin masih bisa kami tangani. Tapi saat ini mereka sudah beraliansi dengan FPI sehingga mengundang orang dari luar untuk masuk ke dalam. Itu yang akhirnya membuat kasus ini semakin kompleks dan makin berat.

Tapi saya masih percaya kalau manusia itu dinamis. Kalau sebelumnya bupati atau kelompok yang kontra terhadap kami itu mengeraskan hatinya, tapi saya percaya bahwa kebaikan itu akan bekerja di dalam hati mereka. Mudah-mudahan saja ke depan hati mereka mencair. Sehingga kami dapat menikmati perubahan-perubahan hubungan persahabatan dengan mereka. Termasuk dengan pemerintah daerah.

Kasus pembangunan Gereja HKBP FIladelfia ini sudah berjalan hampir 10 tahun, bahkan kalau dihitung dari kasus pelarangan kebaktian di ruko dan rumah-rumah itu lebih dari 10 tahun. Apakah ada rasa frustasi di kalangan jemaat?

Puji Tuhan berkat doa baik dari kami sendiri, dari pribadi-pribadi warga jemaat maupun dari saudara-saudara kami seiman yang masih satu HKBP ataupun di luar, sampai saat ini kami baik-baik saja. Walaupun kami pernah berada dalam situasi drop ataupun down semangat kami, tapi itu tidak menghambat perjuangan kami.

Ada dua hal yang menjadi tantangan kami. Pertama, di keluarga orang-orang Batak itu ada kebiasaan berkumpul untuk arisan. Setelah kasus ini kami harus ke depan Istana jam satu untuk melakukan kebaktian di sana. Minggu berikutnya juga saat kebaktian di Gereja Induk jam satu juga.

Kondisi itu mengganggu kebiasaan orang-orang Batak untuk mengikuti perkumpulan keluarga maupun perkumpulan adat. Kami sempat bingung. Dampaknya yang datang ke depan Istana pun menjadi sangat berkurang. Hanya sekitar 10 orang. Mereka pun datang dengan banyak keluhan. Ada yang bilang sudah sekian bulan tidak bisa mengikuti perkumpulan adat atau keluarga dan lain-lain.

Kami berdiskusi untuk mencari solusinya. Akhirnya diputuskan untuk melibatkan pemuda dan pemudi untuk kebaktian di depan Istana. Kalangan muda ini belum berkeluarga sehingga mereka tidak ada tanggungjawab atau kewajiban untuk mengikuti perkumpulan keluarga atau adat. Puji Tuhan itu solusi yang terbaik dari yang terburuk. Sampai saat ini, hal itu masih berjalan.

Kedua, permasalahan dana. Dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk aktivitas kami datang ke depan Istana, ke Gereja Induk, bertemu DPR, tokoh A atau B. Kami akhirnya menggalang donasi dari gereja-gereja sesama HKPB. Dari donasi itulah aktivitas perjuangan kami dibiayai tanpa mengganggu dana kas gereja.

Tadi Anda katakan bahwa Anda mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Bagaimana responsnya?

Baru kami kirim akhir Januari kemarin. Sampai saat ini belum ada respons.

Apa tindakan yang Anda harapkan dari presiden?

Menteri Dalam Negeri sebenarnya mempunyai wewenang untuk menegur bawahannya. Termasuk gubernur, bupati, dan walikota. Ketika gubernur, bupati atau walikota tidak menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh konstitusi, Mendagri harus menegurnya bahkan kalau perlu memecatnya. Masalahnya, menurut kami, Mendagri tidak mampu melakukan itu. Karena itu kami berkirim surat ke presiden.

Kami berharap Pak Presiden Jokowi menegur Mendagri, Menkopolhukam bahkan gubernur, bupati dan walikota agar mematuhi konstitusi. Karena jelas hak kami beribadah diatur dalam konstitusi.[]

Komentar