Home » Sosok » Wawancara » “Setelah Terusir Dua Pekan, Jemaat Ahmadiyah Bangka Kembali Pulang”
Saat jemaah Ahmadiyah di Bangka dievakuasi.

“Setelah Terusir Dua Pekan, Jemaat Ahmadiyah Bangka Kembali Pulang”

Tanpa diberitakan secara nasional, anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Bangka telah kembali ke rumah mereka masing-masing di Srimenanti, Sungailiat, Bangka, pada akhir Februari lalu. Mereka, umumnya para perempuan dan anak-anak, kembali setelah diungsikan di luar Kabupaten Bangka selama hampir dua pekan.

Kuasa Hukum JAI Fitria Sumarni menyatakan Pengurus JAI sendiri yang mencari lokasi pengungsian bagi Anggota JAI Bangka. Termasuk mencari biaya sendiri untuk membayar segala keperluan selama masa pengungsian. Di mana lokasi pengungsian itu, Fitria enggan menjawabnya.

“Ada media yang mengatakan kami dievakuasi ke rumah Sekda (seketaris daerah, red.) Bangka. Berita itu tidak benar,” kata Fitria kepada Madina Online, Kamis (24/3).

Lebih jauh, Fitria mengatakan ketika kembali ke rumah masing-masing, JAI Bangka mendapat kunjungan dari para tetangga. Para tetangga menyampaikan rasa simpatinya kepada JAI Bangka. Dan yang terpenting, kehidupan JAI Bangka kembali normal seperti sebelumnya.

Seperti diberitakan Madina Online sebelumnya, JAI Bangka diultimatum harus angkat kaki dari Srimenanti pada 5 Februari 2016. Ultimatum yang disampaikan Bupati Bangka Tarmizi Saat itu adalah buntut dari surat edaran dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka yang ditujukan kepada JAI Bangka. (baca: Pengusiran Jamaah Ahmadiyah Bangka dan Ketegasan Pemerintah Pusat).

Dalam surat edaran itu disebutkan bahwa JAI Bangka diberikan dua opsi. Opsi pertama, JAI Bangka diminta untuk bertaubat dari ajaran Ahmadiyah yang dinilai sesat. Opsi kedua, jika JAI Bangka tidak bersedia untuk bertaubat, maka mereka dipaksa angkat kaki dari Kabupaten Bangka.

Kebijakan yang inkonstitusional itu membuat Pengurus Pusat JAI masygul. Mereka melaporkan kebijakan yang diamini sang bupati itu ke Komnas HAM, Kaukus Pancasila DPR RI, dan ke Kantor Staf Kepresidenan agar pemerintah pusat memberikan jaminan keamanan dan jaminan kebebasan beragama serta berkeyakinan kepada JAI Bangka. (baca: Jubir Ahmadiyah: Bupati Bangka Menindas Rakyat Melecehkan Pemerintah Pusat).

Berikut petikan wawancara Redaksi Madina Online Irwan Amrizal dengan Fitria terkait kabar terbaru JAI Bangka via telepon.

Bagaimana kabar dan perkembangan terbaru JAI Bangka pasca evh akuasi beberapa waktu lalu?

Beberapa hari yang lalu Sekretariat JAI Bangka didatangi oleh sekitar 20 orang. Mereka gabungan dari Pemerintahan Daerah Bangka, Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik; red.), Kejaksaan Bangka, dan Forum Komunikasi Umat Beragama. Mereka hadir untuk bersilaturahmi.

Sebelum pertemuan itu, ada informasi yang diterima Sekretariat JAI Bangka. Saya lupa informasi itu disampaikan oleh Kepolisian Resor (Polres) Bangka atau Babinkamtibmas (Bintara Pembinanaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat, red.). Dalam informasi itu dikatakan bahwa akan ada yang datang ke Sekretariat JAI Bangka untuk pembinaan. Tapi kedatangan mereka, seperti yang saya sebut sebelumnya, hanya untuk bersilaturahmi.

Ada poin khusus yang dibahas dalam kunjungan itu?

Menurut keterangan Pengurus JAI Bangka, kunjungan itu hanya perkenalan saja. Kunjungan itu cukup singkat. Mereka datang menjelang Magrib, sekitar pukul 17.30. Mereka pamit persis saat azan Magrib. Dalam kunjungan singkat itu tidak ada hal penting yang dibahas. Hanya ramah-tamah, silaturahmi, dan perkenalan. Dalam pertemuan itu dikatakan bahwa akan ada pertemuan-pertemuan serupa selanjutnya.

Tujuan kunjungan itu sekadar silaturahmi dan perkenalan? Bukankah Pengurus JAI Bangka dikabarkan sudah sering berkomunikasi dengan pihak-pihak lain, termasuk dengan mereka?

Saya kira, konteks pertemuan itu adalah tindak-lanjut atas perkembangan yang terjadi pasca tanggal 5 Februari. Pada tanggal itu Dandim hadir di Sekretariat JAI Bangka dan berdialog dengan kami. Dandim waktu itu, seperti yang bisa dibaca di kronologi detik-detik sebelum JAI Bangka dipindahkan, menawarkan beberapa opsi. Tapi tawaran dari Dandim itu tidak bisa kami penuhi.

Itu karena sebelumnya kami mendapat informasi dari Komnas HAM bahwa Bupati Bangka sudah membuat kesepakatan dengan Komnas HAM. Isi kesepakatan itu, antara lain, tidak ada pengusiran bagi Jamaah Ahmadiyah Bangka dan tidak ada evakuasi. Artinya, Jamaah Ahmadiyah Bangka tetap tinggal di Srimenanti seperti sebelumnya.

Dalam kesepakatan itu disebutkan Jamaah Ahmadiyah Bangka juga menerima pembinaan dari Pemkab Bangka. Tapi dengan catatan, tidak ada paksaan. Kesepakatan itulah yang dipegang JAI Bangka.

Dengan adanya kunjungan itu, anda melihat satu tren yang positif atau sebaliknya?

Saya berprasangka baik, itu positif. Perlu diingat, kasus ini sudah menjadi isu internasional. Artinya, tidak hanya pemerintah pusat yang memantau kasus ini, tapi juga organisasi pemerhati HAM internasional, seperti Human Right Watch. Dengan demikian, penyelesaian kasus ini harus sesuai konstitusi. Yaitu, JAI Bangka tetap tinggal di rumahnya seperti sebelumnya.

Kabarnya, tidak semua Jamaah Ahmadiyah Bangka yang diungsikan dari Srimenanti. Sejumlah laki-laki dewasa tetap berada di lokasi. Benarkah demikian?

Di sekitar Sekretariat JAI Bangka, ada rumah-rumah Jamaah Ahmadiyah Bangka. Rumah-rumah itu tidak mungkin ditinggalkan begitu saja. Bagaimana pun kepala rumah tangga itu harus bertanggungjawab untuk menjaga rumah dan hartanya.

Sebagai anggota Jamaah Ahmadiyah Bangka, mereka juga punya tanggung jawab untuk menjaga Sekretariat JAI Bangka. Selama masa itu, mereka berkumpul di Sekretariat JAI Bangka.

Bagaimana keamanan sebagian Jamaah Ahmadiyah Bangka yang tidak mengungsi itu?

Alhamdulillah, keamanan mereka terjamin karena polisi mendirikan posko di dekat lokasi. Posko itu tidak pernah kosong dari polisi yang berjaga. Penjagaan polisi juga sangat baik. Sampai awal Maret lalu, posko itu masih terlihat. Sekarang posko itu sudah dibongkar.

Lalu, bagaimana logistik bagi Jamaah Ahmadiyah Bangka yang menetap di sekretariat?

Sampai tanggal 5 dan 6 Februari saya masih di lokasi. Saya sendiri yang mengantar makanan ke sana karena pada tanggal-tanggal itu suasana di sana masih mencekam. Polisi yang menjaga pada tanggal-tanggal itu melarang anggota kami untuk keluar dari Sekretariat JAI Bangka.

Jangankan keluar dari areal lokasi lingkungan Sekretariat JAI Bangka untuk beli makanan, untuk kembali ke rumah masing-masing dan ganti baju pun mereka masih dilarang polisi. Artinya, ketegangan ringan seperti itu masih terjadi saat itu.

Karena tidak ada lagi pasokan logistik, Jamaah Ahmadiyah Bangka yang menetap diperbolehkan polisi untuk membeli makanan di warung sekitar lokasi. Hubungan warga JAI Bangka dengan warga pun kembali mencair.

Apa itu artinya hubungan Jamaah Ahmadiyah Bangka dengan warga sudah kembali normal seperti sebelumnya?

Iya. Ketika ibu-ibu Jamaah Ahmadiyah Bangka kembali dari pengungsian, mereka mendapat kunjungan dari para tetangga. Dalam kunjungan itu para tetangga menyatakan bahwa mereka merasa kehilangan dengan kepergian Jamaah Ahmadiyah Bangka walaupun untuk sementara waktu. Itu karena para tetangga itu mengaku merasakan manfaat dari kehadiran Jamaah Ahmadiyah Bangka. Para tetangga itu juga ikut merasa sedih dengan apa yang menimpa Jamaah Ahmadiyah Bangka.

Sikap-sikap yang ditampakkan para tetangga itu menunjukkan bahwa hubungan Jamaah Ahmadiyah Bangka dengan warga tidak ada masalah, ya?

Memang tidak ada masalah. Dengan warga sekitar, hubungan JAI Bangka sangat baik. Saling menghargai dan tolong-menolong.

Perlu juga saya sampaikan keberatan saya dengan sejumlah media yang mengabarkan bahwa ‘warga’ menolak kehadiran JAI Bangka. Warga yang dikabarkan media itu adalah oknum dan tidak mewakili seluruh warga. Karena dengan warga yang satu RT dan RW itu JAI Bangka tidak ada masalah.

Saya katakan tidak ada masalah karena selama di sana saya jumpai warga sekitar. Saya bicara dengan mereka. Saya juga datangi tetangga yang adalah seorang kepala sekolah di mana anak-anak Jamaah Ahmadiyah Bangka belajar di sana. Dalam obrolan dengan saya, kepala sekolah tersebut khawatir bagaimana bila anak-anak JAI Bangka itu pindah dari sekolah itu. Mengingat anak-anak JAI Bangka itu cukup berprestasi di sana.

Pada 5 Februari lalu, apakah anda melihat atau merasakan adanya trauma, khususnya anak-anak dan para perempuan ketika mereka hendak dipindahkan?

Saya melihatnya dan itu adalah reaksi yang manusiawi. Pada detik-detik menjelang tanggal itu, seorang bupati yang seharusnya melindungi dan mengayomi semua kelompok warganya justru melakukan diskriminasi terhadap salah satu kelompok warga, dalam hal ini JAI Bangka, dengan mengultimatum harus pergi dari Srimenanti pada tanggal 5.

Bayangkan jika anda atau kita semua diusir dengan tanpa berdasarkan alasan hukum seperti itu bagaimana perasaan anda atau kita semua? Apakah ketika kita dihadapkan pada situasi itu akan menimbulkan trauma atau tidak? Pastinya, iya…

Menjelang tanggal 5 itu, H-2 atau H-1, ada raut kebingungan dari wajah warga JAI Bangka. “Bagaimana dengan rumah kami? Rumah yang kami bangun dengan jerih payah kami…”

JAI Bangka itu membangun rumah mereka dengan menyelam untuk mencari pasir timah di laut. Bahkan karena hal itu, ada warga JAI Bangka yang meninggal karena pekerjaan yang sangat berat itu. Sampai akhirnya mereka punya perahu sendiri. Sebagian ada yang menjadi nelayan atau pengusaha roti. Sekarang, ketika mereka sudah cukup mapan dan tingkat ekonomi mereka sudah bagus tiba-tiba mereka diusir tanpa kesalahan yang jelas. Dan hanya karena keyakinan. Itu jelas sangat tidak manusiawi.

Apakah sampai saat ini trauma itu masih terus menghantui mereka?

Itu bisa dinetralisir dengan kehadiran mubalig JAI Bangka. Bagaimana pun JAI itu adalah jemaat rohani. Mubalig itu melakukan trauma healing dengan mengajak para warga JAI Bangka untuk bersabar, memasrahkan diri kepada Allah, dan berdoa untuk meminta hal yang terbaik.

Sekarang trauma itu berangsur hilang karena mereka mulai menjalani kehidupan yang normal. Mereka mulai menjalani kehidupan sehari-hari, berhubungan dengan warga kembali seperti sebelumnya, dan kehidupan organisasi JAI Bangka juga mulai jalan lagi.

Keputusan Bupati Bangka untuk mengusir JAI Bangka belum dianulir. Lalu, bagaimana nasib JAI Bangka ke depan?

Seperti yang saya sebutkan di awal, kasus ini sudah dipantau pemerintah pusat. Dengan begitu, Bupati Bangka tidak bisa sembarangan mengambil keputusan. Selain itu, Komnas HAM juga selalu meminta kabar terbaru dari JAI Bangka.

Tapi di Tribun Bangka (22/3), dikabarkan bahwa Bupati Bangka tetap ingin mengusir JAI Bangka dan meminta mereka menghitung aset mereka di Srimenanti. Apa tanggapan anda?

Itu hoax. Saya tanyakan hal itu kepada teman-teman JAI Bangka. Jawaban mereka itu rumor. Sama seperti kabar yang dimuat di Tempo bahwa ada JAI Bangka yang keluar dari Ahmadiyah. Waktu itu saya sudah menggunakan hak jawab saya atas berita di Tempo bahwa itu tidak benar.

Andai Bupati Bangka, seperti berita Tribun Bangka, benar mengatakan hal itu. Yang jelas, yang JAI Bangka pegang adalah kesepakatan Bupati Bangka dengan Komnas HAM, seperti saya sebutkan sebelumnya, yaitu tidak ada pengusiran JAI Bangka.

Apa kesepatan antara Komnas HAM dengan Bupati Bangka itu tertulis?

Kesepakatan tidak harus tertulis. Dan hasil kesepakatan antara Komnas HAM dengan Bupati Bangka itu sudah saya sampaikan di hadapan Dandim pada tanggal 5 Februari lalu.

Yang dikhawatirkan, jika kesepakatan itu tidak tertulis bisa dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk tetap menuntut JAI Bangka keluar dari Srimenanti. Soal ini, apa komentar anda?

Mudah saja. Saya akan kontak Komnas HAM dan minta pertanggungjawaban mereka.

Waktu dialog dengan Dandim tanggal 5 Februari itu, pihak Komnas HAM mengontak saya. Pihak Komnas HAM mengatakan jika Dandim keberatan dengan hasil kesepakatan itu, Dandim bisa menemui Komnas HAM. Itu ketegasan yang disampaikan ke saya. Dan saya pegang itu. Saat membuat kesepakatan dengan Bupati Bangka itu, Komnas HAM diwakili Jayadi Damanik, Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM.

Kabar terbaru lagi (21/3) diberitakan bahwa JAI Bangka dilaporkan ke Polres Bangka dengan tuduhan melakukan penistaan agama. Kabar ini sudah sampai ke anda?

Sudah sampai dari kemarin. Laporan itu bagi saya tidak berdasar. Sebab Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama Machasin menyatakan bahwa Ahmadiyah itu tidak menodai agama Islam. Jadi, amat tidak berdasar sekali jika harus mempersoalkan hal itu. Kabar terbaru yang sampai ke saya, laporan itu ditunda para pelapornya sendiri.[]

Komentar