Home » Sosok » Wawancara » Peneliti CRCS UGM: Pemerintah Yogyakarta Tidak Peduli pada Penindasan Toleransi
Pemerintah Yogyakarta kuat memelihara tradisi, lemah menyikapi kasus intoleransi. Foto: tempo.co

Peneliti CRCS UGM: Pemerintah Yogyakarta Tidak Peduli pada Penindasan Toleransi

Warga Yogyakarta punya julukan untuk kotanya sendiri, yakni City of Tolerant. Menilik sejarah Yogyakarta, julukan itu memang pantas disematkan ke kota itu. Yogyakarta dikenal sebagai kota yang tumbuh dengan beragam agama dan latarbelakang budaya. Selama sekian lama semua agama tumbuh dan berkembang tanpa ada gesekan antarpenganutnya.

Banyak kalangan kaget saat Setara Institute merilis hasil kajiannya tentang kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) tahun 2015. Laporan itu menempatkan Yogyakarta masuk dalam lima besar provinsi dengan pelanggaran tertinggi. Selain Yogyakarta, ada Jawa Barat yang menempati peringkat tertinggi. Disusul Daerah Istimewa Aceh, Jawa Timur, dan DKI Jakarta.

Menurut analisis Setara Institute ada tiga penyebab kenapa Yogyakarta masuk dalam provinsi dengan peringkat pelanggaran KBB tertinggi. Pertama, faktor dinamika kepemimpinan di tingkat lokal. Kedua, pertumbuhan kelompok-kelompok sosial yang menampilkan wajah dan tindakan intoleran. Mereka memanfaatkan keterbukaan masyarakat Yogyakarta. Ketiga, lemahnya kontrol legal dan kontrol sosial.

Belum hilang rasa kaget itu, pegiat kebhinekaan dikejutkan lagi dengan dua tindakan intoleransi yang terjadi secara beruntun di awal tahun ini. Pertama, intimidasi yang diterima peserta kampanye anti kekerasan terhadap perempuan pada 14 Februari lalu. (Baca: Di Yogyakarta Gerakan Membela Perempuan pun Ditindas Kelompok Islam).

Kedua, penutupan Pesantren Waria Al-Fatah yang dilakukan pemerintah setempat atas desakan Front Jihad Islam (FJI). (Baca: Di Yogyakarta Pondok Pesantren Khusus Waria Juga Diancam dan Pertanyaan dari Penutupan Pesantren Waria Yogyakarta: Bolehkan Kaum LGBT Beribadat?)

Menurut peneliti Center for Religious and Cross-Culturural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Mohammad Iqbal Ahnaf, kecenderungan meningkatnya intoleransi di Yogyakarta terjadi sejak tahun 2000-an. Seiring dengan meningkatnya intoleransi yang terjadi secara nasional.

Bagaimana kekerasan itu tumbuh di Yogyakarta? Menjawab pertanyaan itu Warsa Tarsono dari Madina Online mewancarai akademisi lulusan Victoria University of Wellington, New Zealand itu. Iqbal selama ini fokus melakukan kajian tentang gerakan Islam dalam konteks demokrasi dan kekerasan berbasis agama dan perdamaian.

Ia mempelajari perubahan dari gerakan Islam sebagai hasil dari interaksi mereka dengan konteks demokrasi dari dunia Muslim. Saat ini, Iqbal sedang melakukan sebuah penelitian tentang koeksistensi multi-agama di Indonesia.

Wawancara ini dilakukan melalui telepon pada Selasa (23/2/2016). Berikut petikannya:

Ada kecenderungan tindakan intoleran di Yogyakarta meningkat. Benarkah demikian? Bagaimana Anda melihat hal ini?

Saya kira, iya. Ada dua sisi paradoks yang terjadi di Yogyakarta saat ini. Satu sisi, Yogyakarta merupakan pusat keagamaan dan pusat kebudayaan. Beberapa seminari ada di sini. Berbagai kegiatan kebudayaan yang bernilai tinggi juga sering diadakan. Semua berjalan aman. Harus diakui dalam banyak hal Yogyakarta relatif aman. Yogyakarta adalah kota dengan tingkat kriminalitas yang rendah.

Tapi, di sisi lain, sejak tahun 2000-an di Yogyakarta mulai sering terjadi tindakan intoleransi. Kelompok-kelompok Islam radikal semakin menguat dan melakukan berbagai tindakan intoleransi. Bahkan kekerasan terhadap kelompok minoritas. Munculnya tindakan-tindakan intoleransi tersebut bukan semata karena faktor-faktor yang ada di Yogyakarta, tapi juga karena ada momentum nasional.

Bisa dijelaskan apa yang Anda maksud dengan momentum nasional dan faktor-foktor yang ada di Yogyakarta seperti yang Anda sebut tadi?  

Pertama, konteks nasional. Seperti saya katakan, intoleransi meningkat bukan hanya di Yogyakarta tapi juga di kota-kota lain di Indonesia. Saya mengamati seperti ada semacam arus fundementalisme yang tidak bisa dibendung di Indonesia saat ini. Di berbagai kota tumbuh organisasi-organisasi Islam fundamentalis, termasuk di Yogyakarta. Kemunculan organisasi-organisasi fudamentalis inilah yang memicu berbagai tindakan intoleransi. Terutama terhadap kelompok-kelompok minoritas.

Kedua, harus diakui di sebagian basis sosial di Yogyakarta memang sudah lama eksis kelompok-kelompok Islam fundamentalis. Tapi sebelumnya mereka tidak muncul ke permukaan. Mereka seolah menemukan momentumnya di tahun 2000-an. Saat ini mereka lebih agresif mengekspresikan cara pandang agamanya di ranah publik dibanding sebelum tahun 2000-an.

Menurut Anda, kenapa kalangan Islam fundamental itu menjadi lebih agresif?

Salah satunya karena aparat tidak tegas menindak kasus-kasus seperti ini, walaupun saya melihat untuk beberapa kasus mereka bisa tegas. Contohnya tahun kemarin. Waktu itu umat Kristiani akan mengadakan kebaktian di sebuah stadion di Yogyakarta. Kelompok Islam radikal menganggapnya sebagai upaya kristenisasi. Karena itu mereka berusaha untuk menggagalkan kebaktian tersebut.

Kelompok itu sudah berkumpul di masjid sekitar stadion itu. Aksi ini kemudian dicegah oleh aparat kepolisian. Akhirnya acara kebaktian tetap bisa berlangsung. Ada juga beberapa kasus polisi berhasil menggagalkan upaya penyerangan terhadap gereja.

Tapi di banyak kasus intoleransi lainnya polisi tidak bertindak tegas. Perspektif memelihara stabilitas masih lebih dominan. Prinsipnya polisi tidak mau ada kekacauan. Sehingga daripada mencegah pelaku, mereka lebih memilih untuk memindahkan korban. Dalam bahasa mereka, mengamankan korban.

Dalam berbagai kasus intoleransi di Yogyakarta, pernahkah polisi memproses hukum para pelaku intoleransi?

Setahu saya, belum. Kalau pun ada itu lebih ke kasus Sara. Dulu, ada kasus penembakan oleh kelompok yang mempunyai kekuatan di Yogyayakarta. Nah, pelakunya sempat dihukum penjara tapi tidak lama.

Apakah ada faktor sosial-ekonomi yang membuat intoleransi di Yogyakarta makin menguat?

Satu hal yang patut dicatat dari Yogyakarta dan membedakannya dengan daerah-daerah lain adalah Yogyakarta menjadi kota persinggahan orang belajar. Dinamika perputaran orang yang datang ke Yogyakarta sangat  tinggi. Mulai dari orang kuliah hingga mereka yang berwisata. Orang yang kuliah kemudian tinggal di Yogyakarta. Sehingga pergeseran demografis begitu cepat. Hal itu berdampak pada perubahan sosial yang juga cepat.

Perubahan sosial yang cepat ini, menurut saya, sangat relevan dengan apa yang terjadi belakangan ini. Termasuk menguatnya kecenderungan karakter keberagamaan yang menekankan pada identitas. Kalau Anda ke daerah-daerah sekarang mulai banyak pengajian-pengajian yang bicara tentang persaingan antaragama.

Sebab lainnya bisa juga karena nilai-nilai baru yang dibawa oleh kampus. Banyak aktivitas keagamaan yang diadakan mahasiswa bergeser ke daerah pinggir. Saat itulah mereka membawa nilai-nilai baru yang merusak kultur harmoni yang sudah ada, di samping ada konteks pembangunan dan modernisasi yang cukup pesat akhir-akhir ini.

Merespons fenomena ini, apa yang perlu dilakukan pemerintah? Adakah dukungan pemerintah terhadap kampanye gerakan toleransi?

Saya tidak melihat itu. Perhatian pemerintah daerah lebih banyak pada pemeliharaan kultur. Lebih banyak perhatian kepada tradisi, budaya, dan seni. Sementara untuk memperkuat basis harmoni atau toleransi di masyarakat pemerintah masih lemah.

Di lain pihak, kelompok Islam radikal bukan kelompok yang punya perhatian pada aspek-aspek tradisi di Yogyakarta ini. Budaya dan tradisi yang selama ini dipraktikkan oleh keraton bukan sesuatu yang mereka anggap penting. Akhirnya kelompok ini tidak pernah bersinggungan dangan program pemerintah daerah.

Situasi tersebut menguntungkan mereka. Mereka menjadi leluasa menyebarkan pahamnya. Tanpa menunggu waktu yang lama kelompok ini berkembang semakin besar dan akhirnya mereka berani melakukan berbagai tindakan intoleransi. Mereka menjadi leluasa menekan kelompok-kelompok minoritas.

Yogyakarta itu sebenarnya bukan wilayah yang konservatif kalau dibandingkan dengan wilayah lain seperti Aceh. Karena itu di Yogyakarta tidak ada upaya untuk mempromosikan Perda Syariah. Di Yogyakarta, Perda Syariah tidak mempunyai dukungan basis konstituen.

Tapi karena aparat melakukan pembiaran dan pemerintah juga tidak memberikan dukungan yang besar terhadap kampanye gerakan kebhinekaan dan toleransi, maka lumrah kalau akhirnya berbagai tindakan intoleransi kerap terjadi. Setiap tahun intensitasnya semakin meningkat.

Belakangan kelompok intoleran mulai menyerang dunia akademik. Menurut Anda, apakah benar demikian?

Ya, benar. Tapi hanya pada isu-isu tertentu. Tidak dalam banyak hal. Ada tiga isu yang selalu mereka persoalkan, yaitu Komunisme, Syiah, dan LGBT. Mereka menutup ruang bagi, apa yang mereka identifikasi sebagai, kampanye untuk mendukung tiga hal tadi.

Mereka tidak hanya melakukanya di luar tapi juga sudah masuk ke dalam kampus. Beberapa kali mereka berhasil membubarkan diskusi yang diadakan di dalam kampus. Walaupun tidak semua berhasil, kadang-kadang kampus tetap bisa mengadakan acara-acara itu.

Di UGM sendiri pernah terjadi hal itu?

Ada beberapa. Dulu diskusi Irshad Manji tahun 2012. Kemudian pemutaran film ‘Senyap’. Di beberapa kampus pemutaran film ‘Senyap’ juga digagalkan oleh mereka. Ada juga diskusi tentang LGBT. Terakhir, diskusi tentang Syiah di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Apa yang dilakukan pihak kampus?

Sebagian besar memilih aman dengan membatalkan atau menunda acaranya. Atau tetap diadakan dengan mengubah format. Termasuk dilakukan oleh UGM.

Sebagai orang yang berkecimpung di dunia akademik, apa yang Anda dan teman-teman lakukan?

Kami protes. Kami merasa seharusnya perguruan tinggi bersikap lebih independen dan lebih tegas untuk mempertahankan diskusi selama tidak mengajarkan kekerasan atau promosi tentang kebencian.

Menurut Anda, apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan citra identitas Yogyakarta sebagai kota budaya yang menerima keragaman, toleran, dan pluralis?

Pertama, Yogyakarta memerlukan kepemimpinan yang lebih tegas secara politik dan sosial. Pemimpin yang bisa memahami perbedaan ideologi yang ada di masyarakat. Ia bisa mendorong warganya untuk tidak saling menyerang, apalagi melakukan kekerasan.

Kedua, masyarakat sipil harus mengkonsolidasikan diri untuk melakukan perlawanan terhadap segala bentuk tindakan intoleransi dan diskriminasi. Selain itu perlu ada pendampingan terhadap masyarakat yang rawan menjadi korban diskriminasi. Terutama kelompok minoritas.[]

Komentar