Home » Slide » LBH Bandung: Persoalan Rumah Ibadah bukan Prioritas di Kota Bandung
Demo kelompok intoleran menolak pembangunan Geraja Santa Clara.

LBH Bandung: Persoalan Rumah Ibadah bukan Prioritas di Kota Bandung

Peristiwa intoleransi kembali terjadi di Jawa Barat. Kali ini terjadi di Kota Bandung yang setahun lalu dideklarasikan sebagai kota ramah HAM.

Ahad (10/4) Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) yang berlokasi di Kawaluyaan, Buah Batu, didemo massa gabungan dari Forum Umat Islam (FUI), Gerakan Reformasi Islam (Garis), dan Front Pembela Islam (FPI). Mereka bermaksud menolak kehadiran GBKP. Mereka bahkan menuding izin pembangunan gereja tidak sah.

Harapan jemaat GBKP untuk bisa beribadat setelah menunggu sekian tahun akhirnya kandas. Peresmian GBKP yang rencananya akan dihadiri Walikota Bandung Ridwan Kamil itu pun dibatalkan.

Salah satu pendeta GBKP, Sura Purba Saputra, menyatakan tuntutan ormas itu mengada-ada. Lebih jauh Sura menungkapkan izin pembangunan gereja sudah dikeluarkan sejak 20 Juni 2012 lalu. Bahkan, ketika diminta untuk memverifikasi ulang, pihak GBKP sudah melakukan hal itu dan dinyatakan legal.

Namun akibat protes dari ormas yang tidak berdasar itu, pembangunan gereja sempat terkatung-katung. Ormas itu kerap berdemonstrasi ke kantor Walikota untuk menghambat pembangunan gereja. Gereja mulai dibangun pada Juni 2012 dan rampung pada Januari 2013.

Meski bangunan gereja sudah rampung dan sudah mengantongi izin, gereja tetap tidak bisa digunakan untuk beribadat. Munculnya penolakan dan tidak adanya sikap tegas dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung saat itu, mendorong pihak GBKP untuk menghentikan kegiatan peribadatan.

Belakangan, izin GBKP yang dikeluarkan itu diverifikasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung. Pada pertengahan Desember 2015 Kepala BPPT Kota Bandung, Ema Sumarna, menyatakan izin GBKP tidak ada masalah.

Kasus penolakan rumah ibadah ini menambah daftar panjang kasus serupa di Jawa Barat. Sebelumnya ada sejumlah kasus yang menyita perhatian publik dan belum terselesaikan sampai sekarang di antaranya Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin (baca: 92 Kali Ibadah di Istana, Apa Kabar GKI Yasmin?) dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan Filadelfia Bekasi (baca: Sudah 13 Tahun Hak Jemaat HKBP Filadelfia Bekasi untuk Mendirikan Gereja Diingkari). Yang terbaru adalah kasus Gereja Santra Clara Bekasi.

Apa yang sudah dilakukan Pemkot Bandung untuk merespon kasus ini? Adakah kasus-kasus penolakan rumah ibadah di Kota Bandung, di luar kasus GBKP? Dan apa sikap yang dituntut ke Pemkot Bandung agar peristiwa serupa tidak terulang kembali?

Berikut petikan wawancara Redaksi Madina Online Irwan Amrizal dengan Hardiansyah, anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung yang mendampingi GBKP. Wawancara dilakukan pada Jumat (22/4) via telepon.

Mengapa GBKP di Kawaluyaan diprotes pihak yang mengaku sebagai warga?

Mereka menilai bahwa izin IMB rumah ibadah GBKP itu tidak memenuhi prasyarat. Tapi pada faktanya GBKP itu sudah memenuhi prasyarat, bahkan sejak tahun 2012. Lalu BPPT memverifikasi lagi berbagai prasyarat yang dimiliki GBKP. Temuan BPPT menyatakan bahwa GBKP sudah memenuhi prasyarat yang dibutuhkan. Atas dasar itu, izin untuk GBKP keluar.

Tapi kabarnya ada pihak yang menilai legalitas GBKP itu cacat. Komarudin,SH , kuasa hukum dari kelompok yang mengklaim sebagai warga yang memprotes berdirinya GBKP, menyatakan bahwa prasyarat alih fungsi dari gelanggang olah raga (GOR) menjadi rumah ibadah belum terpenuhi. Terkait pernyataan ini, apa komentar anda?

Saya tidak bisa menjawab ini secara pasti karena LBH belum terlibat dalam pendampingan sejak awal, pada tahun 2007. Tapi sejatinya, bangunan apapun ketika beralih fungsi, maka bentuk perizinannya juga berubah. Nah, prasyarat legalitas terkait alih fungsi itu setahu saya sudah dipenuhi pihak GBKP.

Informasi yang saya terima dari pihak GBKP, semula lahan itu adalah sebuah gudang. Lahan itu kemudian dibeli pihak GBKP pada 2003. Lahan itu digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti untuk olah raga badminton, resepsi pernikahan, dan kegiatan peribadatan. Sekitar Oktober 2007, kelompok yang mengaku sebagai warga sekitar protes gedung itu digunakan sebagai tempat peribadatan.

Karena diprotes, pihak GBKP lalu mengajukan permohonan izin membangunan rumah ibadah. Juni 2012 izin sudah didapat dan sudah dibolehkan sebagai tempat ibadat. Namun, karena mendapat penolakan, gedung itu dibekukan untuk digunakan sebagai tempat ibadat.

Komarudin juga mengatakan ada indikasi pihak gereja telah melakukan manipulasi data. Menurutnya warga yang diklaim telah memberikan persetujuan soal alih fungsi bangunan tersebut menjadi gereja, setelah dicek di lapangan ternyata bukan warga sekitar. Terkait hal ini, apa komentar anda?

Kita bicara berdasarkan fakta saja. BPPT sebelum mengesahkan permohonan perizinan rumah ibadah pasti meminta disertakan prasyarat pendukungnya. Prasyarat pendukung dimaksud sesuai undang-undang adalah persetujuan dari 60 fotokopi KTP jemaat GBKP sendiri dan 90 fotokopi warga sekitar. Prasyarat pendukung ini harus disertakan ke BPPT ketika ada permohonan izin pendirian rumah ibadah.

Nah, kalau ada tudingan manipulasi prasyarat itu, maka sudah menjadi tugas BPPT untuk melakukan verifikasi. Dengan kata lain, jika setelah diverifikasi BPTT menemukan ada upaya memanipulasi prasyarat pendukung 60-90 itu, sudah pasti perizinan itu ditolak BPPT. Kan begitu logikanya.

Faktanya GBKP sudah menyertakan prasyarat pendukung itu dalam permohonan izinnya yang diserahkan ke BPPT dan BPPT sudah mengesahkannya. Jadi, kalau memang ada pihak menuding bahwa GBKP telah melakukan manipulasi, silahkan saja menggugat hal itu secara hukum. Toh, itu hak konstitusional mereka.

Setelah protes yang dilakukan sejumlah orang terhadap GBKP, apa aktivitas peribadatan masih berlangsung di sana?

Masih. Kami mendukung jemaat agar bisa beribadat di GBKP. Teman-teman dari kelompok sipil yang punya perhatian pada isu keberagaman juga mendatangi GKBP dan menunjukkan solidaritasnya serta mendukung peribadatan di GKBP. Kepolisian juga terlihat berjaga-jaga di sekitar GKPB.

Jika peribadatan masih berlangsung di GKBP di tengah situasi protes ini, apa kelompok pendemo berupaya menghalang-halangi jemaat untuk beribadat?

Pemantauan kami minggu lalu tidak ada kelompok-kelompok yang menghalang-halangi jemaat untuk beribadat. Itu mungkin karena aparat keamanan sigap menempatkan banyak aparatnya untuk berjaga-jaga di sekitar GKBP agar jemaat bisa beribadat. Dengan kata lain, walau ada pihak-pihak yang protes kehadiran GKBP, tapi peribadatan di GKBP tetap berlangsung.

Sejauh ini sudahkah ada upaya tertentu dari Pemkot Bandung terkait kasus ini?

Kami belum melihat hal itu. Padahal sudah menjadi tanggungjawab pihak Pemkot dan aparat keamanan untuk memberikan pengertian dan edukasi kepada pihak yang memprotes dan juga warga sekitar GKBP.

Kami berharap Pemkot Bandung menunjukkan ketegasannya dan memberikan pemahaman serta fasilitasi. Fasilitasi ini juga harus disertai dengan edukasi tentang keberagaman supaya kasus-kasus serupa tidak terjadi lagi di Bandung. Hal-hal inilah yang kami harapkan dari Pemkot Bandung saat ini.

Memang saat ini ada penjagaan dari aparat di GBKP dan peribadatan bisa berjalan. Tapi kami tidak mau setiap peribadatan selalu dikuti dengan demonstrasi. Ini tentu tidak bagus untuk kondisi sekitar dan untuk jemaat sendiri.

Jadi, yang dituntut LBH dan kelompok sipil pro-keberagaman kepada Pemkot Bandung itu tidak sekedar dari sisi administrasi ya…

Izin secara legal-formal memang sudah diberikan Pemkot Bandung. Tentunya tugas Pemkot Bandung terkait kasus ini tidak hanya dari sisi administrasi. Tapi juga melingkupi fasilitasi dan edukasi pemahaman soal keberagaman. Itu framing-nya Pemkot Bandung yang kami tuntut.

Kami tidak menemukan berita tentang tanggapan Ridwan Kamil selaku pimpinan tertinggi di Kota Bandung terkait kasus ini. Apa anda punya informasi apa komentarnya terkait kasus ini?

Sampai sekarang memang belum ada bahasan soal itu. Tapi di salah satu grup di Facebook, secara tidak resmi Ridwan Kamil mengatakan bahwa GBKP itu sudah digugat secara hukum oleh warga. Kalau memang benar pernyataan Ridwan Kamil itu, mana bukti tertulisnya. Bukankah sebagai pihak yang tergugat, GBKP pasti dikirimi surat tembusan gugatan itu.

Selain itu, kami melihat pak RK (Ridwan Kamil; red) tidak menunjukkan sikap untuk segera merespon persoalan ini.

Kami ulangi, jadi RK mengatakan ada gugatan yang dilayang ke GBKP. Benar begitu?

Iya. Itu dia sampaikan di salah perdebatan di salah satu grup di Facebook. Tapi kami menganggap itu bukan pernyataan resmi RK maupun Pemkot Bandung karena pernyataan itu disampaikan di media sosial.

Karena pernyataan itu bukan pernyataan resmi RK dan Pemkot Bandung, kami juga menunggu mana pernyataan resminya. Selain itu, seperti yang kami katakan di awal, kami juga menuntut fasilitasi Pemkot Bandung untuk persoalan-persoalan seperti ini.

Kami juga meminta ke Pemkot Bandung agar ada proses hearing dengan kami. Sebab, dari laporan yang masuk ke kami, selain GBKP, ada beberapa gereja lain yang didemo oleh kelompok tertentu. Kasus-kasus seperti ini akan terus berulang jika Pemkot Bandung tidak juga menunjukkan ketegasannya.

Di luar GBKP, memang ada berapa gereja yang diprotes kelompok tertentu?

Yang baru-baru ini terdengar ada dua gereja. Yaitu Gereja Rehoboth (Rehoboth Berea; red) dan gereja Katolik. Meskipun dua gereja yang diprotes itu bukan dampingan LBH, tapi kami prihatin dengan kejadian itu.

Kapan persisnya dua gereja itu diprotes? Dan apakah dua gereja itu sudah baru berdiri?

Terdengar diprotes sejak 2015 kemarin. Kami tidak tahu persisnya. Tapi informasi selintas yang kami terima gereja Rehoboth itu sudah lama berdiri. Sedangkan gereja Katolik baru berdiri.

Selain diprotes, apa dua gereja itu juga digugat secara hukum?

Yang kami dengar belum ada. Baru terdengar riak-riak mau digugat. Kelompok yang melakukan demonstrasi dan menolak gereja Rehoboth, misalnya, menyatakan mau menggugat secara resmi. Tapi kabarnya kelanjutanya kami tidak tahu.

Meski LBH tidak mendampingi dua gereja itu, apa anda mendengar bahwa Pemkot Bandung telah melakukan apa yang sudah menjadi tugasnya terkait nasib dua gereja itu?

Kami tidak tahu. Karena kami tidak mendampingi, kami tidak bisa bicara lebih jauh. Tapi dalam konteks GBKP, kami mengapresiasi BPPT Kota Bandung karena mengeluarkan IMB rumah ibadah tidak sesulit di daerah lain. Itu artinya, BPPT telah melakukan hal yang sudah sesuai porsinya berdasarkan undang-undang.

Cuma tugas pemerintah soal rumah ibadah kan tidak sebatas administrasi saja. Kalau kita lihat persoalan rumah ibadah di Indonesia, dan Jawa Barat khususnya, selalu diikuti dengan penolakan dari ormas. Kami tidak menyebut yang menolak itu adalah warga, karena seringkali ditunggangi orang dari luar wilayah itu.

Dengan kata lain, peran Pemkot Bandung itu tidak hanya memberikan fasilitasi dari sisi administrasi, tapi juga harus memberikan edukasi pada pihak-pihak yang menolak itu. Masalahnya, untuk poin yang terakhir, kami melihat Pemkot Bandung belum melakukan hal itu.

Padahal Pemkot Bandung mendeklarasikan Bandung secara kota ramah HAM…

Itu yang kami sesalkan. Memang Ridwan Kamil menyatakan Bandung sebagai kota ramah HAM bukan berarti tidak ada masalah HAM. Tanggapan kami atas pernyataan itu, kalau Bandung sudah mendeklarasikan sebagai kota HAM harusnya itu ditunjang pemenuhan hak ibadah, pemulihan hak korban, dan juga ada penindakan. Itu artinya, tugas Pemkot Bandung untuk mewujudkan Bandung sebagai kota ramah HAM itu bukan sekedar promoting saja.

Bila mengacu Undang-undang nomor 9 Tahun 1998 diatur sejumlah tempat yang dilarang dijadikan target unjuk rasa dan demonstrasi. Salah satunya adalah tempat ibadah. Tapi nyatanya, kemarin GBKP didemo oleh pihak tertentu. Yang kami sesalkan, aparat keamanan tidak menindak mereka yang protes itu.

Jadi, PR Pemkot Bandung untuk mewujudkan kota ramah HAM masih banyak ya..

Betul. Karena bukan hanya persoalan rumah ibadah. Di Kota Bandung juga pernah ada pelarangan peringatan Asyura. Lalu ada penolakan pertunjukan monolog Tan Malaka dan pelaranggan pagelaran peringatan Perayaan Tubuh 2016 di Tugu Kilometer Nol, di Tugu Asia Afrika. Ini bermasalah karena Pemkot Bandung belum menyadari bahwa hak kebebasan beragama dan berekspresi satu hal yang sangat penting diselesaikan dan harus mendapat prioritas.

Karena itu, kami menilai deklarasikan Bandung sebagai kota HAM itu masih terlalu dini. Sebab, jika ramah terhadap HAM itu berarti ramah terhadap hak-hak dasar warganya. Dan salah satu hak dasar yang tidak bisa dirampas begitu saja adalah hak untuk beribadah. Harusnya Pemkot Bandung berkaca bahwa hak beragama itu sedang bermasalah. Karena itu, persoalan hak beragama harus menjadi prioritas Pemkot Bandung.

Kalau hanya sekedar mengklaim Bandung sebagai kota ramah HAM tapi kenyataannya belum, kan terlihat aneh. Kalau serius Bandung adalah kota ramah HAM, ya harus konsekuen dengan pemenuhan hak-hak dasar warganya. []

Komentar