Home » Slide » Komang Arya Ganaris: “Tak Ada Pelemparan Batu dan Pelarangan Salat di Bali”
Pecalang berjaga-jaga saat sejumlah umat muslim berjalan menuju Masjid untuk menunaikan ibadah Salat Jumat saat Hari Raya Nyepi di Denpasar, Bali (23/3/13). Sumber foto: Tempo.co

Komang Arya Ganaris: “Tak Ada Pelemparan Batu dan Pelarangan Salat di Bali”

 

Petinggi Front Pembela Islam (FPI) saat ini sedang menghadapi berbagai kasus hukum. Berbagai laporan sudah masuk ke polisi. Salah satunya tuduhan yang menjurus fitnah juru bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman, terhadap petugas keamanan adat Bali atau biasa disebut pecalang.

Munarman dilaporkan ke polisi lantaran ia menuduh pecalang melakukan tindakan intoleran. Yaitu, melempari batu dan melarang umat Islam di daerah itu untuk melakukan Salat Jumat.

Ia dilaporkan oleh berbagai elemen lintas agama di Bali. Di antaranya dari Perguruan Sandi Murti, Laskar Bali, Patriot Garuda Nusantara Bali, Nahdlatul Ulama Bali dan Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Badung (16/01/2017).

Hal ini mendapat tanggapan aktivis HAM dari Bali, Komang Arya Ganaris. Menurut Direktur Eksekutif Manikaya Kauci, lembaga yang concern terhadap penegakan HAM dan pemberdayaan masyarakat Bali ini, tuduhan Munarman tak berdasar.

Menurutnya, alih-alih melakukan tindakan intoleran, para pecalang justru seringkali ikut mengamankan berbagai perayaan atau hari besar agama lain di Bali.

Berikut wawancara lengkap Madina Online dengan pria yang akrab disapa Bobi ini:

Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah tuduhan Munarman bahwa pecalang melempari batu dan melarang Salat Jumat umat Islam di Bali?

Tidak ada kejadian itu. Beberapa kali Nyepi memang bertepatan dengan hari Jumat, yang di dalamnya ada kewajiban Salat Jumat bagi umat Islam di Bali. Teman-teman muslim biasanya melakukan koordinasi jauh-jauh hari terkait Salat Jumat saat Nyepi.

Jadi, sudah ada kesepakatan sebelumnya. Karena jadwal acara-acara adat seperti Nyepi dan lainnya sudah pasti dalam setahun. Dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), misalnya, mereka sering melakukan musyawarah untuk mengantisipasi “bentrokan” acara adat dan keagamaan seperti Nyepi dan Salat Jumat itu.

Salah satu kesepakatannya, misalnya, umat Islam yang hendak melakukan Salat Jumat saat Nyepi tidak memakai mobil atau sepeda motor untuk ke masjid. Juga, diusahakan salat di masjid terdekat di lingkungan mereka.

Itu kesepakatan bersama?

Ya, dari Pemda, kepolisian, dan FKUB.

Jadi, tak ada pelarangan Salat Jumat itu, ya?

Ya, tidak ada pelarangan Salat Jumat pada waktu Nyepi. Malah sama-sama melakukan pengamanan, baik dari kalangan muslim maupun pecalang. Beberapa kali itu terjadi. Nyepi bertepatan dengan Salat Jumat.

Jika itu yang terjadi, kenapa tuduhan Munarman ini muncul? Kira-kira Munarman dapat informasi dari mana atau ini jelas-jelas fitnah?

Ini mungkin terkait dengan kejadian di daerah dekat Bukit di Bali. Di sana memang ada pelemparan batu. Pelemparan batu ini terkait dengan pencurian kotak amal masjid. Jadi, ada dua sampai lima orang yang pura-pura salat di sana yang kemudian ketahuan mencuri.

Jadi, antara orang yang di dalam masjid dan pencurinya itu saling lempar batu. Nah, ini kemudian dibilang bahwa warga sana melempari masjid. Berita ini kemudian berkembang di media online yang tidak jelas. Beritanya berisi provokasi. Lalu berita ini ditanggapi oleh anggota DPD dari Bali, Arya Wedakarna. Dan makin ramai di media sosial.

Dan pecalang yang dianggap melakukannya?

Beritanya di media sosial, ada orang yang melempari masjid.

Apakah pernah ada preseden seperti ini sebelumnya? Bahwa ada oknum pecalang melakukan tindak intoleran bahkan kekerasan terhadap umat agama lain di Bali?

Itu tidak ada. Sebaliknya, mereka ikut mengamankan Natal atau Idul Fitri. Mereka dilibatkan untuk jaga bersama-sama.

Bagi Munarman sendiri, pelaporan dirinya oleh pecalang merupakan politik adu domba. Komentar Anda?

Adu dombanya di mana saya tidak tahu. Mungkin ada kesalahan prosedur pelaporan. Kenapa dilaporkan di Polda Bali, bukan di Jakarta. Karena Munarman mengeluarkan pernyataan di Jakarta. Kalau klaim adu domba, saya pikir, itu berlebihan.

Sepanjang yang saya lihat, pernyataan Munarman itu sudah menuduh. Ini memunculkan reaksi dari orang-orang Bali, khususnya beberapa ormas dan perwakilan beberapa pecalang yang merasa disinggung dalam pernyataan Munarman.

Sebagai petugas keamanan adat, apa sebenarnya tugas pecalang?  

Kalau kita merunut sejarahnya, pecalang itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dan upacara keagamaan atau adat Bali. Pengamanan tradisional yang ada di desa adat. Pecalang kemudian terlibat dalam aktivitas-aktivitas lain itu awalnya waktu Kongres PDIP dulu di Bali. Mereka dilibatkan untuk kegiatan pengamanan kongres.

Nah, ini akhirnya menjadi kebiasaan. Misalnya, ada kegiatan konser musik si penyelenggara memakai pecalang atau kegiatan lain yang sebenarnya tak ada berkaitan dengan kegiatan atau upacara adat. Mereka juga, misalnya, dilibatkan oleh Satpol PP dalam operasi kependudukan atau KTP dan segala macam.

Ada salah persepsi tentang pecalang. Kebanyakan orang memandang bahwa untuk pengamanan di Bali harus memakai pecalang. Mereka dianggap cukup mampu mengamankan wilayahnya. Padahal sudah ada kepolisian yang lebih mempunyai domain publik.

Itu yang banyak kami kritisi. Melibatkan model-model pengamanan-pengamanan lokal seperti itu salah. Itu domain-nya kepolisian. Ketika terjadi bentrokan (clash) agak susah kita memediasi konflik. Kalau dengan kepolisian jelas aturannya.

Kadang kepolisian juga salah memaknai tentang perpolisian masyarakat. Pecalang ini dianggap sebagai partner potensial dan strategis oleh kepolisian. Karena itu kalau ada kongres atau konferensi di Nusa Dua Internasional, misalnya, kepolisian juga mengajak pecalang yang dianggap paling tepat.

Jadi, ketika pecalang ini dipakai untuk aktivitas lain, di luar aktivitas keadatan, itu yang kami tidak setuju. Walaupun mereka adalah partner strategis polisi, tidak serta-merta tanggung jawab kepolisian itu dilepas ke mereka atau ke mitra polisi lainnya (polmas). Artinya, polisi tidak boleh memanfaatkan organisasi-organisasi masyarakat ini di garda depan.

Tanggung jawab utama keamanan dan ketertiban itu tetap di tingkat kepolisian. Jadi, harus dipisah mana domain hukum dan mana domain pencegahan. Tidak semua harus diaduk-aduk.

Bagaimana proses seleksi seseorang bisa menjadi pecalang? Adakah syarat dan ketentuan khusus?

Syarat dan ketentuan ada, tapi tidak terlalu rigid. Itu tugas kesukarelaan di tingkat adat. Mereka mengajukan diri nanti ditetapkan oleh desa atau kepala adat. Tidak ada seleksi khusus. Itu sifatnya sangat lokal sekali di tiap desa. Karena mereka menjalankan tugas dan wewenang desa adat.

Secara umum, bagaimana potret kerukunan beragama di Bali?

Yang saya lihat, sampai hari ini masih baik-baik saja. Walaupun masih ada ekses-ekses atau kejadian-kejadian tertentu. Misalnya, yang menjadi persoalan, wacana anti terhadap muslim dan umat agama lain. Ini akibat dari tragedi bom Bali yang memberikan banyak ekses negatif terhadap isu pendatang dan segala macam.

Jadi, walau secara umum baik, tapi potensi-potensi konflik itu ada. Perlu diupayakan dan penting untuk kita mewacanakan masalah keberagaman. Ini masalahnya hampir sama dengan daerah lain. Yaitu terkait identitas dan masalah mayoritas-minoritas. Di Jawa mayoritas Islam, di Bali Hindu, di NTT Kristen.

Ini harus dicairkan. Banyak politisi-politisi memakai isu-isu ini. Seperti yang saya sebutkan di atas: Arya Wedakarna, anggota DPD dari Bali yang sangat sering menggunakan isu-isu identitas.

Apa yang sudah Manikaya Kauci lakukan untuk meningkatkan kerukunan di Bali? 

Selama ini kami sering berkumpul dengan teman-teman di luar orang-orang Hindu. Misalnya dari NU, Katolik, Kristen. Ada berbagai pertemuan untuk membahas isu-isu intoleransi. Ini rutin kami lakukan. Paling tidak tiga bulan sekali kami bertemu.

Dalam pertemuan itu, kami sepakat bahwa Bali harus dijaga kerukunannya, keberagamannya. Bali pulaunya kecil tapi berbagai macam etnis dan agama datang ke sini.

Di tingkat akar rumput, apa yang sudah dilakukan untuk mensosialisasikan kerukunan di Bali?

Sepanjang yang kami pahami, toleransi ini isu di tingkat urban. Di desa-desa sebenarnya tidak ada persoalan. Siapapun yang berkunjung tidak ada yang menanyakan ‘kamu dari mana’ dan ‘agamamu apa’. Isu ini menjadi besar di tingkat urban. Salah satunya karena krisis identitas.

Bagaimana sikap mayoritas masyarakat Bali terhadap FPI?

Masyarakat Bali melihat FPI dari media. Mereka jelas antipati terhadap FPI. Bagi kami, harus ada ketegasan dari pemerintah dan aparat hukum dari kejadian-kejadian selama ini yang dilakukan FPI.

Adakah aksi-aksi penolakan terhadap FPI di Bali?

Tidak ada sebenarnya. Paling ada beberapa orang atau ormas. Itu juga tidak intens menyikapi FPI. Dan pasca pelaporan Munarman, respons masyarakat biasa-biasa saja. Tidak ada reaksi yang berlebihan. Kalau reaktif pasti sudah melakukan sweeping dan semacamnya.

Apakah pernah ada bentrok atau konflik antara pecalang dengan FPI di Bali?

Tidak ada. Belum pernah ada. Dulu misalnya, saat Miss World, itu juga tidak terjadi. Di Bali tidak ada FPI.***

 

Komentar