Home » Sosok » Wawancara » “Keputusan Membunuh Tersangka Teroris Dibenarkan, jika…
Pemakaman Siyono, terduga teroris yang mati setelah ditangkap Densus 88. Foto: Maidaninews.com

“Keputusan Membunuh Tersangka Teroris Dibenarkan, jika…

Awal Maret lalu (8/3) Densus 88 menangkap Siyono (34 tahun), warga Dusun Brengkungan, Desa Pogung, Cawas, Klaten. Siyono ditangkap karena ia diduga terlibat dalam aksi terorisme. Beberapa hari kemudian, Siyono dikabarkan tewas (11/3). Pihak keluarga yang mendapat kabar itu diminta untuk menjemput jenazah Siyono ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta.

Bagi Marso, putranya itu adalah anak yang baik, patuh pada orangtua, dan ramah kepada setiap teman dan tetangga. Siyono juga dikenal sebagai orang yang sumeh (murah senyum).

Kematian Siyono mengundang reaksi negatif terhadap Densus 88. Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, mendesak pihak yang berwenang untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF). Menurut Mu’ti, Muhammadiyah sangat mendukung pemberantasan dan pencegahan terorisme. Tapi langkahnya harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum.

Di Solo, tidak kurang dari 300 orang turun ke jalan (15/3). Mereka memprotes keras tindakan Densus dan menuntut pemerintah segera membubarkan detasemen khusus milik Polri tersebut karena dianggap tidak profesional. Aksi tersebut digelar oleh ratusan orang yang menamakan diri Komunitas Nahi Munkar Solo (Konas).

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan mengklaim tak ada pelanggaran hak asasi manusia terkait tewasnya Siyono. Anton mengatakan hasil penyelidikan Profesi dan Pengamanan (Propam) menyatakan pemeriksaan sudah sesuai dengan prosedur. “Dalam kasus ini tidak ada pelanggaran HAM karena yang dipukul pertama kali adalah polisi,” katanya di Mabes Polri (15/3).

Peneliti The Wahid Institute, Alamsyah M. Dja’far sependapat dengan Abdul Mu’ti. Ia mendorong agar kematian Siyono diungkap dengan transparan. Itu penting untuk bisa menilai apakah kepolisian benar-benar akuntabel dalam penanganan kasus tindak pidana terorisme.

Berikut petikan lengkap wawancara redaksi Madina Online Irwan Amrizal dengan penulis buku ‘Mengadili Keyakinan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi atas UU Pencegahan Penodaan Agama’ (2010) ini, Jumat (18/3), via telepon.

Apa komentar anda tentang terduga teroris Siyono yang tewas di tangan aparat Densus 88 baru-baru ini?

Tewasnya Siyono itu harus diungkap. Apa faktor dan penyebabnya. Apakah tindakan yang diambil aparat kepolisian hingga menyebabkan Siyono tewas itu dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, hal itu harus dikaji.

Pada prinsipnya, para terduga teroris itu harus ditangkap hidup-hidup. Adapun langkah serius yang perlu diambil, seperti penembakan, adalah langkah akhir. Itu pun dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, seperti membahayakan aparat kepolisian.

Namun yang perlu diingat adalah terorisme itu dalam undang-undang di Indonesia dan peraturan internasional dikatakan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Karena terorisme kejahatan yang luar biasa, maka penanganannya juga diperlukan pendekatan luar biasa atau khusus.

Bagaimana pun, upaya-upaya cepat Densus 88 terkait terorisme harus diapresiasi. Densus, misalnya, cukup efektif untuk membatasi ruang gerak terorisme. Inilah salah satu kerja Densus 88 yang harus diapresiasi. Namun di dalam penerapan atau praktiknya, saya kira, masih ada beberapa kelemahan.

Apalagi seperti yang diungkap Komnas HAM. Ada 100 orang terduga teroris yang tewas dalam proses penanganan ekasus terorisme oleh Densus 88. Dan itu diduga karena pelanggaran terhadap SOP (standard operating procedure, red.) di lapangan.

Berdasarkan keterangan Humas Polri dikatakan bahwa Siyono terbunuh karena dia berusaha melawan aparat yang menangkapnya. Bisakah keterangan ini dipercaya?

Publik dalam beberapa hal memang seringkali menyangsikan akuntabilitas kepolisian dalam penanganan kasus terorisme maupun kasus-kasus lain. Karena itu bisa dimengerti bila pernyataan Humas Polri itu diragukan kebenarannya.

Masalahnya, publik tidak punya informasi pembanding terkait tewasnya Siyono itu. Satu-satunya sumber hanya dari Humas Polri. Ini yang membuat publik kesulitan untuk sampai pada pendapat bahwa keterangan yang dinyatakan Humas Polri itu sesuai fakta.

Bagaimana dengan visum? Bukankah itu bisa menjadi sumber pembanding?

Visum memang bisa menjadi salah satu alat bukti. Tapi visum itu tidak bisa menjelaskan fakta yang menyebabkan Siyono tewas.

Dari hasil visum yang dilakukan kepolisian dikatakan bahwa ada benturan keras terlihat di kepala Siyono dan beberapa di kakinya. Itu fakta yang ada di visum. Persoalannya, apakah benturan keras itu karena dipukul aparat kepolisian atau karena hal lain? Itu yang tidak bisa dijelaskan oleh visum.

Dalam konteks melawan aparat, seperti keterangan Humas Polri, visum juga tidak bisa menjawab itu. Apakah benar Siyono berusaha melawan aparat kepolisian? Andai benar Siyono melawan, apakah dia melawan dengan menggunakan alat-alat tertentu yang dia jadikan senjata atau hanya tangan kosong?

Ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu dipertanyakan untuk menguji apakah tindakan membunuh Siyono itu memang diperlukan dan bisa dibenarkan. Tapi masalahnya, visum tidak bisa menjawab hal itu.

Lalu, bagaimana informasi pembanding itu bisa kita cari dan dapatkan?

Bisa ditanyakan kepada anggota keluarga atau saksi mata yang menyaksikan atau mendengar ketika Siyono ditangkap aparat. Apakah ketika ia ditangkap, ada kesan bahwa Siyono mencoba untuk melawan aparat. Atau sebaliknya, apakah ketika ditangkap Siyono justru tampak kooperatif.

Dari keterangan keluarga atau saksi mata yang menyaksikan atau mendengar hal itu kemudian bisa direkonstruksi. Dan informasi yang telah direkonstruksi itu bisa dijadikan sebagai sumber pembanding dari apa yang telah dinyatakan Humas Polri tadi.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencurigai Siyono tewas bukan karena melawan aparat, tapi lantaran dia disiksa aparat ketika penyelidikan. Apa komentar anda?

Saya kira wajar jika ada yang curiga seperti itu. Mengingat berdasarkan sejumlah laporan terhadap penanganan yang dilakukan, Densus 88 kerap dinilai melakukan pelanggaran.

Karena itu, aparat kepolisan harus bisa membuktikan kecurigaan-kecurigaan itu. Agar kecurigaan-kecurigaan itu bisa dibantah. Sekarang ini kalau tidak ada bukti dan sumber informasinya hanya dari Humas Polri, saya bisa memahami jika ada pernyataan seperti itu.

Ketidakpercayaan publik kepada kepolisian terkait tewasnya Siyono bisa terbantahkan jika, misalnya, kepolisian memiliki bukti audio atau visual yang menunjukkan bahwa Siyono benar-benar melakukan perlawanan. Jika bukti seperti itu memang ada, kepolisian tinggal memperlihatkannya kepada publik.

Kasus Siyono menambah daftar panjang catatan buruk Densus 88. Mengutip temuan Komnas HAM, yang juga anda sebutkan di atas, ada 100 terduga teroris yang tewas terbunuh di tangan Densus 88, tanpa melewati proses pengadilan. Terkait hal ini, apa komentar anda?

Itu yang harus dibuktikan oleh Densus 88. Tapi karena terorisme itu adalah kejahatan luar biasa, maka aparat bisa melakukan penanganan khusus atau luar biasa, tergantung situasi yang dihadapi.

Untuk menguji penilaian tersebut, publik harus menemukan fakta-fakta pembandingnya. Baik itu dari kepolisian sendiri dan dari data-data Komnas HAM jika ada aduan yang disampaikan ke Komnas HAM. Dari situ publik bisa menilai, apakah tindakan kepolisian seperti membunuh terduga teroris itu bisa dibenarkan dalam kondisi tertentu atau tindakan itu justru dinilai menyimpang karena sejumlah hal.

Inilah yang harus diungkap. Saya tidak bisa menanggapi data Komnas HAM itu karena saya tidak punya informasi tentang fakta itu.

Tapi jika dikatakan ada 100 orang terduga teroris yang tewas terbunuh, menurut anda, apakah itu catatan yang positif atau negatif?

Dari sisi jumlah korban yang tewas ini adalah catatan yang negatif. Karena tujuan dari respons terhadap terorisme adalah melakukan pencegahan dan proses deradikalisasi. Deradikalisasi itu dianggap efektif bila dilakukan oleh para mantan tersangka teroris. Dan itu mengandaikan terduga atau tervonis teroris itu hidup. Dari situ diharapkan ada efek jera kepada terduga teroris lain yang baru.

Bila para terduga teroris itu sebagian besar tewas dengan cara-cara yang diduga menyimpang dari mekanisme yang diatur UU, hal itu malah akan menjadi persoalan di kemudian hari. Karena itu harus ditinjau ulang mengenai SOP dan praktik penanganan Densus 88 di lapangan. Hal ini bukan untuk melemahkan Densus 88, tapi untuk memperbaikinya. Jadi, penanganannya jauh lebih maksimal tanpa menimbulkan efek yang lebih besar seperti kematian.

Apakah dalam UU terkait terorisme, membunuh itu salah satu langkah yang dibenarkan?

Hak untuk hidup di Indonesia adalah salah satu hak yang dijamin oleh UU. Itu menjadi semangat semua regulasi yang dibuat. Karena itu dalam respons terhadap terorisme diharapkan semaksimal mungkin terduga teroris itu bisa ditangkap dalam keadaan hidup-hidup.

Kecuali ada hal-hal yang memungkinkan aparat kepolisian melakukan tindakan yang ekstra. Dalam UU kita, terorisme itu adalah kejahatan yang ekstra. Karena ekstra, terorisme itu tidak bisa disamakan dengan pidana biasa.

Dalam konteks penanganan terorisme bukan tewasnya teroris yang harus dipersoalkan. Karena terorisme itu, sekali lagi, adalah kejahatan luar biasa. Yang bisa dipersoalkan adalah mengapa terduga teroris itu dilumpuhkan atau dibunuh.

Jika penanganan Densus 88 terkait terorisme dinilai tidak akuntabel, apa dampak yang timbul di kemudian hari?

Gelombang respons penolakan yang makin kuat. Artinya, jika akuntabilitas kepolisian dipertanyakan terkait kasus tewasnya Siyono dan kepolisian tidak mampu menunjukkan akuntabilitasnya, hal itu akan melahirkan teroris-teroris baru. Baik teroris baru itu adalah kerabat Siyono maupun teroris baru yang terinspirasi dari ketidakadilan yang dialami Siyono dan keluarganya.

Hal seperti itu terlihat dalam pola radikalisme dan terorisme di Indonesia. Ada tersangka terorisme yang divonis hukuman mati. Belakangan, anaknya punya pikiran yang sama dengan bapaknya itu dan pergi ke Suriah untuk menjadi jihadis di sana.

Jadi, akuntabilitas dalam penanganan terorisme itu sangat penting, ya?

Jika penanganan terorisme itu melalui mekanisme yang akuntabel seperti tidak melanggar UU yang berlaku dan bisa dibuktikan di pengadilan, maka itu bisa memutus mata rantai radikalisme dan terorisme baru.

Lebih jauh, jika terduga teroris masih hidup, para teroris itu kita dorong melakukan proses disengagement. Satu proses ketika para teroris dipisahkan dari kehidupannya yang dulu sebagai teroris. Harapannya, ada proses deradikalisasi dan usaha untuk merespons terorisme itu jauh lebih efektif.

Percuma jika penanganan kasus terorisme tetap dilakukan tapi tidak berdampak pada penurunan aksi-aksi terorisme secara signifikan. Itu berarti ada yang salah dalam penanganan terorisme yang kita lakukan. []

Komentar