Home » Slide » “Kalau Isu SARA di Jakarta itu Efektif, Jokowi Sudah Kalah”
Kelompok Islam garis keras sering menyerang Ahok dengan Sara

“Kalau Isu SARA di Jakarta itu Efektif, Jokowi Sudah Kalah”

Rasanya terlalu muluk berharap Pilkada Jakarta 2017 bersih dari kampanye hitam berbasis agama atau etnis (SARA). Belum lagi nama-nama kandidat yang berkompetisi dalam hajatan lima tahunan itu ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, pernyataan-pernyataan yang menyerang agama dan etnis tertentu sudah dilontarkan.

Kampanye hitam berbasis agama atau etnis (SARA) yang terlontar umumnya diarahkan kepada Gubernur DKI Jakarta saat ini, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Bakal calon petahana yang maju melalui jalur perseorangan itu diketahui memang berasal dari kelompok minoritas ganda yang sering menjadi sasaran kebencian. Ahok itu keturunan etnis-Cina, penganut Kristen pula.

Dua “kekurangan” Ahok ini diduga sengaja diekspolitasi lawan-lawan politik Ahok untuk mendelegitimasi Ahok terpilih kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dugaan itu masuk akal mengingat berdasarkan hasil survei politik yang kredibel yang dirilis beberapa waktu lalu terkait peta dukungan suara menjelang Pilkada Jakarta 2017 menunjukkan bahwa Ahok adalah satu-satunya nama yang mendapat dukungan suara paling menonjol, di atas 40 persen.

Lawan politik Ahok yang menyerang dengan isu SARA berlatar belakangan beragam. Mulai dari pemuka Islam yang dikenal lama membenci Ahok, politisi, musisi, akademisi, hingga purnawirawan militer. (baca: Kebodohan, Kekacauan dan Kebohongan dalam Kampanye Sara Melawan Ahok)

Rizieq Shihab, misalnya, bersama sejumlah tokoh Islam radikal lainnya menyelenggarakan “Konvensi Cagub Muslim DKI”. Meski sepi dari perhatian warga Jakarta, audisi itu jelas ditujukan untuk mencari sosok yang bisa menyaingi Ahok dari sisi elektabilitas. Rizieq juga melarang warga Jakarta yang Muslim memberikan fotokopi KTP sebagai bukti dukungan bagi Ahok.

Nama lain yang melontarkan pernyataan serupa adalah tokoh militer Suryo Prabowo. Melalui akun Facebook miliknya ia menulis status yang diposting medio Maret, “Kalau sayang dengan teman-teman atau sahabat dari etnis Tionghoa, tolong diingatkan agar jangan ada etnis Tionghoa yang sok jago ketika berkuasa atau dekat dengan penguasa.”

Merebaknya kampanye negatif berbasis SARA seperti contoh di atas dikhawatirkan banyak kalangan. Pasalnya, ketika sebagian publik belum sembuh dari luka akibat kampanye negatif berbasis SARA pada pemilihan presiden 2014 lalu, kini publik Jakarta, khususnya, dihadapkan lagi pada persoalan yang sama. (baca: Pilkada Serentak dan Kekhawatiran Politisasi Isu Sara)

Mengapa kampanye negatif berbasis SARA masih mudah ditemukan di setiap kompetisi politik, baik di tingkat lokal maupun nasional? Apakah kampanye negatif berbasis SARA itu berpengaruh dan punya dampak politik? Dan apa implikasi bila pertimbangan memilih kepala daerah lebih didasarkan pada kesamaan agama dan etnis semata?

Berikut petikan wawancara Redaksi Madina Online Irwan Amrizal dengan analis politik sekaligus peneliti utama Indikator, Dodi Ambardi, di kantor Indikator, Cikini, Jakarta, dua pekan yang lalu.

Pilkada Jakarta 2017 masih beberapa bulan lagi. Pasangan calon pun belum ditetapkan. Tapi hajatan lima tahunan itu sudah dibikin panas dengan politisasi isu SARA yang umumnya menyasar Ahok yang double minority dan memutuskan maju secara independen. Bagaimana anda melihat hal ini?

Untuk melihat hal ini, kita harus membagi publik. Pertama, tidak semua publik itu setuju dengan penggunaan SARA, terutama agama sebagai alat mobilisasi dukungan politik. Kedua, ada publik yang melihat penggunaan isu SARA itu penting karena bagi mereka agama itu menjangkau banyak hal. Agama menurut mereka tidak bisa diisolasi menjadi wilayah ritual saja.

Sementara di tingkat elite, ternyata ada sejumlah elite yang memobilisasi sentimen SARA untuk publik yang berpikir bahwa agama atau etnis itu penting. Dan itu dilakukan karena menguntungkan elite secara politik. Bila mengacu kepada pilkada DKI Jakarta pada 2012, khususnya pada putaran kedua, Foke-Nara menggunakan isu SARA untuk menyerang Jokowi-Ahok.

Penggunaan isu SARA saat itu memang punya efek secara elektoral. Tapi seberapa besar efeknya ternyata tidak sebesar yang diduga. Perolehan suara kandidat yang menggunakan isu SARA memang naik, tapi tidak cukup untuk mengungguli Jokowi-Ahok.

Dari pengalaman itu diketahui bahwa memang ada satu seksi publik yang berpikirnya bertolak dari agama dan itu sangat spesifik. Yaitu, pemimpin yang bukan Muslim sebaiknya tidak usah dipilih. Nah, ini yang kemudian diamplifikasi oleh sejumlah elite yang mempunyai jangkauan ke media dan akhirnya memperkuat penggunaan isu SARA.

Kalau dilihat komposisinya, mana dari 2 kategori publik tadi yang yang lebih banyak?

Kelompok yang pertama. Bagi mereka, menilai Ahok itu cukup dari prestasinya dan di level inilah seharusnya  publik berdebat. Berdebat di level ini dinilai lebih sehat karena bisa diukur.

Dalam masalah banjir, misalnya, prestasi Ahok soal ini bisa diukur. Apa yang sudah dikerjakan Ahok dan apa dampak dari yang sudah dikerjakan Ahok itu dengan tingkat banjir sekarang. Juga kebijakan-kebijkan Ahok lainnya seperti pemberantasan korupsi. Kebijakan Ahok soal ini bisa diukur dan bisa diperdebatkan. Dan efeknya langsung ke publik.

Karena itu, jika yang dikedepankan adalah isu agama itu agak sulit diperdebatkan. Malah cenderung tidak ada ruang kompromi.

Secara kuantitatif, berapa jumlah masyarakat yang pro penggunaan isu SARA dalam pilkada di Jakarta?

Berapa jumlah persisnya sekarang, mestinya lembaga survei yang merilis survei kemarin yang memberikan data. Dari data lama kami, publik yang menganggap bahwa bahwa pemimpin Muslim itu penting sekitar 30 persen.

Dengan angka 30 persen, sebenarnya segmen publik yang pro isu SARA itu tidak terlalu dominan ya?

Memang tidak terlalu dominan, tapi di media terkesan menjadi headliner. Pembicaraan publik terkait hal ini jauh lebih riuh, ketimbang isu yang lebih kongkret, seperti kebijakan Ahok. Hal yang sama kita temukan ketika bicara tentang FPI (Front Pembela Islam; red). Secara jumlah pasukan mereka itu sedikit, tapi pembicaraan tentang FPI di publik jauh lebih riuh.

Dari pengamatan anda, bagaimana tren masyarakat yang menganggap bahwa Gubernur Jakarta itu harus Muslim? Apakah tetap 30 persen atau cenderung semakin banyak?

Kalaupun ada peningkatan, saya kira hanya sampai 40 persen. Tidak sampai 50 persen. Sebab, kalau sampai 50 persen, Foke pada Pilkada Jakarta 2012 sudah menang.

Dari sejarah Pilkada Jakarta yang lalu terlihat bahwa penggunaan isu agama dan etnis itu tidak efektik, walaupun ada dampak elektoralnya. Kalau efektif, Jokowi sudah pasti kalah dan Foke keluar sebagi pemenangnya. Dengan kata lain, penggunaan isu agama dan etnis ada dampaknya tapi tidak bisa membawa kemenangan.

Jika isu SARA tidak cukup untuk menghasilkan kemenangan, tapi mengapa isu ini terus dihembuskan di sejumlah kompetisi politik, seperti pilkada dan pilpres?

Seperti yang saya katakan tadi, penggunaan isu SARA itu punya efek elektoral. Cuma orang sering salah menebak seberapa besar efek elektoral itu. Kalau kita lihat di sejumlah pilkada, isu agama dan suku itu bisa jadi penting. Pada pilkada Kalimatan Selatan tahun 2008, misalnya, isu entinitas digunakan. Di sana polarisasi masyarakatnya secara garis besar adalah orang Benua (orang asli Kalimatan Selatan) dan non-orang Benua.

Polarisasi itu terjadi lagi dalam pilgub (pemilihan gubernur; red) Kalimantan Selatan dalam pilkada serentak 2015 lalu. Ada 3 pasangan calon yang berkompetisi dalam pilgub itu. Kalau kita lihat spanduk dan poster yang dipasang dalam pilgub itu, isu etnisitas muncul lagi.

Artinya, isu etnititas sengaja dikedepankan saat pilkada di daerah-daerah tertentu ya..

Iya, sengaja dikedepankan. Isu etnisitas untuk pemilu nasional mungkin tidak begitu penting. Tapi di tingkat lokal itu menjadi penting. Jadi, tergantung situasinya. Apakah faktor agama dan etnisitas itu dalam kelompok masyarakat tertentu adalah hal yang penting. Jika dua hal itu penting, itu artinya punya efek elektoral kalau bicara pilkada.

Nah, sejauh isu agama dan isu etnisitas itu punya efek elektoral, pihak-pihak tertentu pasti akan memanfaatkannya. Cuma banyak pihak salah menebak seberapa besar pengaruh atau efeknya.

Saya berikan ilustrasi. Dari data survei, misalnya, dua kandidat yang berkompetisi selisih perolehan suaranya sekitar 10 persen. Situasi itu umunya digunakan oleh tim kandidat yang perolehan suaranya lebih sedikit untuk menggunakan isu agama dan etnisitas agar mengubah peta dukungan suara. Terlebih, bila selisih suara di antara kandidat yang berkompetisi itu kisaran 2 sampai 3 persen.

Tapi penggunaan isu agama dan etnisitas itu tidak terjadi bila selisih suara di antara kandidat yang berkompetisis cukup jauh. Katakan kandidat X dari data survei mendapat dukungan suara 60 persen, sementara kandidat yang lain hanya 10 persen. Kalau situasinya seperti ini, isu agama dan etnisitas susah digunakan untuk mendongkraknya. Mau dimobilisasi sedemikian rupa pun tidak ada efeknya.

Jika di sejumlah pilkada isu SARA sengaja dihembuskan untuk meraih dukungan suara, apakah dalam konteks Jakarta itu masih relevan? Mengingat Jakarta itu dari sisi “peradaban” dinilai lebih maju dibandingkan daerah-daerah lain sekaligus dinilai sebagai miniatur Indonesia. Terkait hal ini, apa komentar anda?

Jakarta sebagai miniatur Indonesia itu artinya terdiri dari banyak suku. Dalam konteks Jakarta, jumlah masyarakat yang asli Betawi dan Jawa itu lebih banyak Jawa. Selain dua etnis tadi, ada juga etnis Batak, Bugis, dan seterusnya.

Jadi, Jakarta sebagai miniatur Indonesia itu berarti miniatur tentang komposisi etnisnya. Sentimen etnis itu penting di Jakarta dan sering digunakan untuk mendapat pengaruh. Karena itu masuk akal bila muncul ormas-ormas berbasis sentimen etnis di Jakarta, seperti Forum Betawi Rempug. Ormas-ormas ini sering digunakan untuk dimobilisasi.

Cuma dalam konteks pilkada Jakarta, memobilisasi sentimen etnis untuk menjadi dukungan suara tergantung dari sebarapa banyak jumlah orang yang tergabung dalam etnis tersebut. Sentimen etnis Minahasa, misalnya, jarang digunakan di Jakarta untuk mendapat dukungan suara karena jumlahnya sangat kecil. Karena itu, jarang dimobilisasi. Sementara masyarakat beretnis Jawa di Jakarta itu cukup besar. Kalau saya tidak salah ingat sekitar 30 persen. Nah, sentimen etnis Jawa bisa dimobilisasi.

Dengan kata lain, sejauh satu etnis tertentu itu punya basis jumlah massa yang besar dan bisa mengalir menjadi dukungan suara, hal itu bisa dimanfaatkan. Termasuk agama.

Jadi, walaupun tingkat peradaban warga Jakarta dinilai lebih maju ketimbang warga di daerah lain, isu etnis dan agama tetap dihembuskan untuk meraih dukungan suara ya..

Cuma proporsi warga Jakarta yang lebih liberal itu lebih banyak. Dengan begitu, penggunaan isu agama dan etnis itu menjadi kurang efektif, walaupun tetap ada efek elektoralnya. Tergantung seberapa lihai tim dari satu kandidat dalam melihat selisih perolehan suara dari kandidat yang lebih unggul. Setelah itu apakah dengan menggunakan isu etnis dan isu agama itu bisa menambah dukungan suaranya dan bisa mengalahkan lawannya. Tapi penting untuk dicatat, saya tidak akan menganjurkan cara-cara seperti itu.

Banyak tokoh yang berpandangan bahwa penggunaan isu SARA dalam kampanye pilkada itu berbahaya bagi keberagaman di Indonesia. Anda sepakat dengan pandangan itu?

Iya, saya sepakat. Masyarakat sampai hari ini masih gampang untuk tersulut secara emosional bila berkaitan dengan isu agama dan etnisitas. Nah, kalau itu digenjot terlalu kencang, masyarakat bakal meledak.

Selain itu, kita harus melihat bahwa isu agama dan ensitas itu tidak sendirian. Dua hal ini sangat mungkin punya akar kepentingan ekonomi-politik. Kalau isu etnisitas dan agama itu dimanfaatkan untuk meraih kepenguasaan sumber daya tertentu, itu bisa jadi berbahaya.

Bisa diperinci apa maksud anda dalam hal ini?

Ada jabatan-jabatan yang kalau kepala daerahnya berganti, maka pejabat di jabatan-jabatan itu berganti-ganti juga. Jabatan itu, misalnya, berkaitan dengan dinas-dinas. Si pejabat yang menduduki jabatan itu pasti akan menguasai anggaran. Jabatan dinas-dinas ini sering digunakan oleh kandidat kepala daerah sebagai alat tawar kepada kelompok agama atau etnis tertentu untuk mendukungnya. Jadi, akarnya adalah material, tapi ekspresinya agama dan etnis.

Itu artinya, pergantian kepala dinas, penentuan anggaran, dan lain sebagainya tidak didasarkan pada prestasi tapi lebih didasarkan pada membagi atau mendistribusikan rente. Mungkin kita sering mendengar satu proyek pemerintah dipegang oleh X. Ternyata setelah ditelusuri si X pernah berjasa pada kepala daerah yang terpilih saat pilkada. Itu kan tidak merit system. Bila hal ini yang terjadi, maka praktek berdemokrasi kita tidak maju-maju dan itu berdampak buruk pada kehidupan publik secara langsung.

Tadi anda mengatakan bahwa jika isu agama yang dikemukan dalam proses politik, maka tidak ada ruang bagi kompromi atau negosiasi. Bisa anda uraikan?

Kalau yang dikemukan saat pilkada adalah isu memilih pemimpin kafir itu tidak dianjurkan dalam Islam dan itu ditambah lagi dengan ancaman neraka bagi yang melanggarnya, itu jelas tidak ada ruang negosiasi. Padahal, kalau kita bicara tentang kebijakan publik, itu bisa dinegosiasikan.

Negosiasi yang saya maksud adalah ketika sebuah kebijakan diambil, maka harus dihitung siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan akibat kebijakan itu. Bila ada kelompok masyarakat tertentu yang dirugikan, maka kelompok masyarakat itu harus diberi kompensasi supaya permasalahan yang muncul akibat kebijakan itu bisa ditangani secara kolektif.

Bila ada publik yang digusur dari wilayah tertentu karena wilayah itu ingin dijadikan fasilitas umum, entah itu untuk keperluan penghijauan atau penanggulangan banjir, misalnya, maka mereka yang digusur ini tidak boleh diabaikan. Mereka harus diberikan tempat tinggal mengingat mereka sudah tinggal di wilayah yang digusur itu puluhan tahun.

Kompensasi yang dilakukan Ahok dalam soal ini, misalnya, memberikan tempat tinggal di rumah susun bagi mereka yang tergusur itu. Dengan kata lain, mereka yang menjadi korban penggusuran tetap diberi hak dan diberi subsidi. Bukan setelah digusur, tidak diurusi. Kalau publik bersedia dipindahkan dan merasa kompensasi yang diberikan itu lebih bagus, artinya semua senang dan semua menang.

Nah, hal-hal seperti itu kan bisa dinegosiasiakan. Tapi kalau isu agama, khususnya soal surga-neraka yang dikemukan, sulit untuk dinegosiasikan.

Jadi, kalau digiring pada isu agama kecenderungannya hitam-putih ya..

Betul. Jadi, akhirnya pilihannya diterima atau tidak diterima. Iya atau tidak. Sementara kalau berbicara kebijakan publik, jika satu kebijakan sudah diambil, maka harus ada hal-hal yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka gantinya A, B, C, dan sebagainya. Kalau satu kompensasi tidak diterima, maka harus disediakan kompensasi yang lainnya. Dengan begitu, ada begitu banyak pilihan yang bisa diterima.

Selain itu, memobilisasi dukungan dengan menggunakan sentimen agama dan etnis adalah cara elite untuk mendapatkan dukungan dari publik secara cepat, tanpa perlu investasi kinerja. Sentimen agama dan etnis dimanfaatkan untuk menyulut publik menjadi cemas. Cemas karena bila dianggap melanggar ajaran agama, maka kehidupannya bermasalah di dunia dan di akhirat. Jika kecemasan ini menguat di tengah publik, maka pilihan publik dalam proses demokrasi lebih didasarkan faktor emosinal, bukan pertimbangan rasional.

Padahal setelah terpilih sebagai kepala daerah, seorang kandidat dituntut untuk memikirkan agenda-agenda yang dinilai bisa menyelesaikan persoalan di tengah publik dan mempertanggungjawabkannya. Dia juga dituntut mencari sumber dana untuk membiayai pelaksanaaan agenda-agenda yang legal dan harus paham tentang politik anggaran.

Jadi, jika kriteria memilih gubernur atau kepala daerah itu hanya karena sesama Islam, misalnya, maka kriteria-kriteria kepala daerah yang substantif tidak menjadi pertimbangan. Bila kandidat itu terpilih, kemungkinan besar dia bukan kepala daerah yang kapabel untuk mengurusi anggaran, pembangunan, perbaikan pendidikan dan kesehatan dan sebagainya.

Belakangan ini kita melihat muncul nama-nama yang menghembuskan isu SARA untuk memperingatkan Ahok, seperti Surya Prabowo dan Yusron Ihza Mahendra. Sebelum dua nama itu, ada nama Jaya Supratna. Melihat hal ini apa komentar anda?

Tiga nama yang anda sebutkan tadi, saya tidak kenal secara pribadi. Jadi, saya tidak tahu persis apa yang ada di pikiran mereka ketika mengutarakan penyataan itu.

Dilihat dari track rekord publiknya, Jaya Supratna dari dulu begitu. Dia cenderung tidak konfrontatif dan cenderung memelihara adab dan sopan santun dalam berpolitik. Pada saat yang sama dia berpikir jangan-jangan serangan yang ditujukan ke Ahok itu karena faktor Cinanya. Dia lalu menganggap warga keturunan Cina yang tidak ikut-ikutan soal kebijakan dan gaya kepemimpinan Ahok bisa kena getahnya.

Adapun pernyataan Surya Prabowo, dia mengangkat pengalaman masa lalu tentang kerusuhan anti-Cina untuk memperingatkan Ahok. Dari penyataannya itu, publik melihat jangan-jangan Surya Prabowo memang sengaja menghidupkan kembali pengalaman kelam di masa lalu.

Harusnya jika berniat memperingatkan gaya kepemimpinan Ahok, para elite itu tidak perlu mengangkat pengalaman kelam itu. Yang terkesan kemudian, dia mau mencegah kerusuhan anti-Cina tapi dengan menghidupkannya kembali. Mau memperingatkan tapi kok kesannya mengancam. Mau memperingatkan tapi efek negatifnya yang ditekankan. Itu kan kontradiktif.

Anda tidak melihat bahwa pernyataan Surya Prabowo dan Yusron itu murni himbauan?

Saya lebih melihat nuansa politisnya, kecuali pak Jaya. Dia kan tidak masuk tim manapun sejauh yang saya tahu. Di beberapa kesempatan yang saya lihat, dia seperti tidak punya agenda untuk mem-botohi siapa yang menang dan siapa yang kalah. Saya lihat dia punya kesibukan sendiri di Semarang.

Kalau Yusron, dia kan adiknya Yusril. Kalau dia mengeluarkan pernyataan itu, ya agak aneh. Meski dia bisa mengelak itu tidak ada hubungannya dengan pencalon Yusril di Jakarta, tapi kan dia tidak bisa melepaskan frame orang lain bahwa dia adiknya Yusril.

Sementara Pak Surya Prabowo, memang apa keuntungan dia untuk memperingatkan hal itu. Kalau dia mau menyerang Ahok, ya serang kebijakannya saja. Atau kalau dia mau menghimbau, mestinya menghimbau pihak-pihak pengkritik dan pendukung Ahok agar berdebat tentang Ahok dari sisi kebijakannya.

Apa yang dilakukan dua nama itu apa bisa disebut sebagai politik teror?

Tepatnya lebih banyak memberikan pertimbangan intimidatif ketimbang pertimbangan rasional. Itu sama saja mengajak orang untuk memilih tapi memberikan gambaran yang menyeramkan. Jadi, yang disampaikan itu bukan Ahok itu kompeten atau tidak kompeten. Apakah kebijakan Ahok itu benar atau tidak. Tapi menyerang Ahok untuk sesuatu yang tidak dikerjakan ahok. []

Komentar