Home » Sosok » Wawancara » Jawa Barat Selalu Menjadi Provinsi dengan Pelanggaran KBB Tertinggi
Syiah, salah satu kelompok yang sering didiskriminasi di Jawa Barat

Jawa Barat Selalu Menjadi Provinsi dengan Pelanggaran KBB Tertinggi

Jawa Barat (Jabar) kembali menempati posisi tertinggi sebagai provinsi dengan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) untuk tahun 2015. Laporan tahunan KBB ini dikeluarkan oleh Setara Institute dan dirilis pada Januari 2016 lalu. Ini berarti sudah kelima kalinya Jabar menempati posisi tersebut, sejak Setara membuat laporan tahunan pelanggaran KBB pada 2011.

Ada lima provinsi dengan pelanggaran KBB tertinggi. Jabar di urutan pertama dengan 44 kasus. Disusul oleh Nanggroe Aceh Darussalam dengan 34 kasus. Jawa Timur 22 kasus. DKI Jakarta 20 kasus. Dan Yogyakarta 10 kasus.

Bagi peneliti Setara, Hilal Safary, tidak kaget dengan apa yang terjadi di Jabar. Menurutnya, selama kurun waktu lima tahun memang tidak terlihat upaya pemerintah daerah (Pemda) di sana, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan perbaikan. Justru yang  terjadi, ada kecenderungan peningkatan pelanggaran KBB secara signifikan yang dilakukan oleh Pemda sendiri.

Menurut Hilal, banyak Pemda di Jabar terlalu akomodatif terhadap kelompok-kelompok intoleran. Ini, misalnya, ditunjukkan dengan banyaknya Bupati atau Walikota menghadiri acara yang diadakan oleh kelompok-kelompok intoleran, seperti deklarasi Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS).

Untuk mengetahui berbagai bentuk pelanggaran KBB di Jabar dan sebab-sebabnya, Warsa Tarsono dari Madina Online mewawancarai Hilal. Wawancara ini dilakukan di kantor Setara, Jakarta, pada pertengahan Februari lalu. Berikut petikannya:

Sudah tahun ke berapa Jabar menempati urutan pertama pelanggaran KBB? Kenapa demikian?

Setidaknya sudah lima tahun berturut-turut. Sejak 2011 sampai 2015. Kondisi itu tidak mengagetkan karena dari segala aspeknya selalu menunjukkan tidak ada perubahan di Jabar. Baik dari segi kepemimpinan formalnya maupun dari segi kepemimpinan informalnya, dalam hal ini tokoh masyarakat dan agama. Demikian juga dari segi masyarakatnya. Masyarakat Jabar punya tingkat toleransi yang rendah.

Yang paling dominan itu pelanggaran dalam bentuk seperti apa?

Lebih banyak dalam bentuk intoleransi. Itu artinya dilakukan oleh warga, bukan oleh negara. Tapi ada yang menarik di  2015 kamarin. Yakni, adanya peningkatan signifikan pelanggaran yang dilakukan oleh negara dibandingkan oleh non-negara. Dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota.

Bentuk pelanggarannya adalah kebijakan yang diskriminatif terkait kebebasan beragama atau dalam bentuk pernyataan-pernyataan dari pejabat publik dalam bentuk condoning.

Seperti apa pelanggaran dalam bentuk condoning itu?

Condoning adalah salah satu konsep pelanggaran dalam hak asasi manusia (HAM). Bentuknya, menyuarakan intoleransi yang dilakukan seseorang yang berkapasitas sebagai pejabat publik. Kenapa dalam hal ini ada kategori sendiri? Karena sebagai pejabat publik, pernyataannya bisa menjadi acuan dan hal itu bisa berimplikasi terhadap pelanggaran yang lebih luas.

Kalau itu dilakukan oleh pemimpin informal seperti tokoh masyarakat atau tokoh agama itu masih dikategorikan sebagai intoleransi, setokoh apapun dia. Tapi kalau dilakukan oleh pejabat, di tingkat mana pun itu dikategorikan sebagai condoning.

Dalam rilis Setara yang terakhir, ada 44 pelanggaran yang terjadi di Jawa Barat. Bisa Anda uraikan lebih detail?

Ya, ada 13 tindakan oleh aktor negara dan 31 tindakan dilakukan oleh aktor non-negara. Yang dilakukan oleh negara, misalnya, pemaksaan keyakinan atau dalam menjalankan agama. Salah satu bentuknya adalah pemaksaan penutupan rumah makan saat bulan puasa dengan alasan untuk menghormati bulan puasa.

Kenapa kami masukkan sebagai pelanggaran KBB? Karena negara tidak boleh memaksa warga negara untuk berpuasa atau tidak. Dengan tindakan penutupan rumah makan itu seolah semua orang dipaksa untuk berpuasa tanpa terkecuali. Dalam kategori pemaksaan keyakinan atau menjalankan agama jumlah kasusnya ada tiga.

Bentuk lainnya pencabutan izin atau penyegelan tempat ibadah. Beberapa tindakan penyegelan yang dilakukan, antara lain, oleh Satpol PP terhadap tempat ibadah Ahmadiyah di Sawangan, Depok. Kemudian tempat ibadah Ahmadiyah di Tasikmalaya. Ada dua masjid: yang pertama di Desa Sukamaju dan kedua di Cigalontang. Dalam kategori ini juga ada tiga kasus.

Bentuk-bentuk lainnya, condoning, diskriminasi, kebijakan diskriminatif, kriminalisasi keyakinan, pembubaran diskusi, penutupan institusi pendidikan, dan penyesatan. Masing-masing ada satu kasus.

Siapa saja yang disebut aktor negara itu? Berapa kali mereka melakukan pelanggaran pada 2015?

Pemerintah kota/kabupaten mereka melakukan enam kali pelanggaran. Kepolisian tiga pelanggaran. Satpol PP tiga kasus pelanggaran. Dinas pendidikan dan kejaksaan masing-masing satu kasus pelanggaran.

Pelanggaran apa yang dilakukan oleh aktor non-negara?

Dalam bentuk tindakan intoleransi ada sembilan kasus, penyesatan ada tujuh kasus, penyebaran kebencian ada lima kasus, pemaksaan keyakinan/menjalankan agama ada tiga kasus. Lainnya seperti pelarangan ibadah/kegiatan keagamaan, pembubaran kegiatan, penganiayaan/penyerangan, penggerebekan/pengusiran, penolakan tempat ibadah, penutupan akses. Masing- masing satu kasus.

Siapa saja aktor non-negara ini?

Bisa organisasi/lembaga maupun warga. Beberapa organisasi/lembaga itu, antara lain: Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mereka melakukan lima kasus pelanggaran. Front Pembela Islam (FPI) empat kasus. Aliansi Ormas Islam lima kasus. Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) dua kasus, Lembaga Dakwah Kemuliaan Islam (LDKI) dan Majelis Az Zikra masing-masing satu kasus.

Siapa saja yang menjadi korban kasus pelanggaran KBB ini?

Ada 13 pihak yang menjadi korban pelanggaran KBB di Jawa Barat ini, baik itu institusi maupun warga. Mereka, antara lain: Syiah 16 kasus, Ahmadiyah delapan kasus, warga enam kasus, umat Kristen tiga kasus, aliran keagamaan dua kasus, institusi pendidikan dua kasus.

Yang lainnya bupati/walikota, majelis taklim, perempuan, perusahaan, peserta diskusi, pondok pesantren dan umat Islam. Masing-masing satu kasus pelangaran.

Kalau melihat data-data di atas, Syiah dan Ahmadiyah adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban pelanggaran KBB. Selama ini di Jabar memang kedua kelompok itu yang paling banyak menjadi sasaran diskriminasi. Bahkan sampai ada Peraturan Gubernur (Pergub) yang melarang aktivitas Ahmadiyah.

Walaupun tentu terhadap non-muslim juga ada. Untuk kasus terhadap non-muslim yang sampai saat ini tidak kunjung selesai adalah GKI Yasmin dan HKBP FIladelfia.

Tadi Anda katakan ada tren perubahan pada 2015 kemarin, bahwa terjadi peningkatan secara signifikan pelanggaran yang dilakukan oleh negara dibandingkan aktor non-negara. Bisa Anda jelaskan apa penyebabnya?

Kami belum melakukan penelitian terkait faktor yang menjadi pencetus perubahan tersebut. Tapi berdasarkan analisis subjektif kami, hal ini lebih besar diakibatkan oleh aparat negara yang sangat akomodatif terhadap kelompok-kelompok intoleran tersebut. Misalnya, beberapa pemerintah daerah yang menerima bahkan menghadiri deklarasi atau kegiatan yang diadakan oleh Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS).

Beberapa daerah itu, misalnya, Cianjur dan Tasikmalaya. Semula Bogor, tapi karena dipersoalkan oleh nitizen akhirnya Walikota Bogor, Bima Arya, mengurungkan niatnya untuk menghadiri acara tersebut. Tapi Bima Arya memang dekat dengan kelompok-kelompok intoleran tersebut. Contohnya dia menghadiri acara Konfrensi Islam dan Peradaban (KIP) yang diadakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Bima juga menerima audiensi HTI Bogor, yang kemudian dibalas dengan kunjungan dia ke kantor HTI. Belakangan dia juga menghadiri peresmian kantor HTI Bogor yang baru.

Nah, ketika kepala daerah datang ke acara seperti deklarasi ANNAS, apalagi kalau dia memberi sambutan atau pernyataan, itu adalah bentuk dukungan terhadap organisasi intoleran tersebut. Jadi bukan saja karena dia secara formal mengizinkan acara tersebut, bahkan dengan dia membiarkan atau menghadiri acara tersebut sudah termasuk pelanggaran. Karena kagiatan seperti itu bisa menjadi benih untuk aksi-aksi yang lebih ekstrem di kemudian hari.

Nah, upaya akomodasi terhadap kelompok intoleran tersebut secara otomatis menjadi faktor yang membuat tindakan negara menjadi lebih besar. Jadi lebih banyak karena apresiasinya kepada kelompok intoleran. Kalau bertindak sebaliknya, seperti yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, tentu akan berbeda.

Saya ingin lebih jauh mengetahui penyebab Jabar selalu menjadi provinsi dengan pelannggaran KBB tertinggi. Apakah Anda punya analisis terkait ini?

Saya melihat paling tidak ada tiga hal. Pertama, kepemimpinan informal. Pemimpin informal di Jabar, meskipun dia mempunyai latar belakang Nahdlatul Ulama (NU) tapi ke NU-annya itu bukan seperti NU di Jawa Timu, itu masih ada terlihat ada muatan radikalismenya.

Jadi kita tidak bisa menyamakan tokoh NU di Jabar dengan tokoh NU di tempat-tempat lain. Yang kita namakan ketua NU di Jabar itu bisa sekaligus dia adalah ketua FUI, Ketua FPI atau ANNAS, makanya menjadi kompleks.

Kedua, kepemimpinan formal. Pemimpin formal di Jabar, baik di tingkat kabupaten/kotamadya maupun provinsi, lebih banyak tunduk kepada pemimpin-pemimpin informal yang mempunyai basis massa besar. Ini tentu persoalan politik. Kelompok Islam intoleran mayoritas  di sana. Konstituen mereka adalah juga umat Islam. Jadi, tidak mungkin mereka membakar lumbungnya sendiri.

Ketiga, faktor perubahan sosial dan ekonomi. Banyak wilayah Jabar adalah daerah transisi dalam hal sosial dan ekonomi. Statusnya adalah kota-kota transit. Jadi ada banyak pergeseran nilai di situ. Pergeseran dari yang homogen menjadi heterogen.

Ketika pergeseran itu sedang terjadi, maka ada dua preseden. Pertama, ada pihak atau kelompk yang mencoba untuk berdialog dengan proses perubahan itu. Tapi ada satu kelompok lagi yang membangun resistensi. Resistensi ini tidak hanya terkait keyakinan agama dan ideologi termasuk kekuasaan sumber-sumber ekonomi, perebutan pengaruh di masyarakat. Itu semuanya berkelindan.

Nah, dalam konteks ideologi tentu terjadi juga pergeseran bahkan gesekan itu. Kelompok yang berdialog dengan perubahan itu adalah mereka yang sudah mempunyai visi toleransi yang cukup untuk bisa menerima perubahan itu. Nah, persoalan datang dari kelompok yang belum menerima perubahan.

Mereka melihat perubahan atau sesuatu yang datang dari luar itu ancaman, kemudian mengkonsolidasikan diri. Mereka membuat organisasi dan kemudian bikin gerakan lebih massif lagi. Mereka melakukan penggalangan dana dan sebagainya, lalu muncullah kelompok yang ekstrem itu. Maka berdiri  FPI, FUI, ANNAS, dan organisasi baru lainnya. Mereka berdiri setelah Reformasi 1998.

Nah, secara perseorangan mereka juga masuk ke organisasi-organisasi yang sudah ada. Setelah masuk mereka berusaha untuk mempengaruhi. Bahkan mereka berusaha untuk mengambilalih posisi kepengurusan organisasi yang dimasuki tersebut. Dalam hal ini kelihatannya mereka relatif berhasil.

Apakah ada faktor sejarah? Karena dulu di Jabar, misalnya, berkembang DI/TII? Mungkinkah ada kultur yang masih tersisa sampai saat ini?

Kami belum melakukan kajian, apakah intoleransi atau radikalisme yang ada di masyarakat Jabar itu terkait dengan sejarah yang dikaitkan dengan gerakan-gerakan atau ideologi yang diwariskan masa lalu. Karena kalau mau dikaitkan ke sana komunisme juga banyak. Kenapa tidak tumbuh secara bersama. Tapi pengaruh yang sedikit atau banyak pada dasarnya secara teori pasti ada. Cuma sampai sejauh mana saya tidak tahu. []

Komentar