Home » Sosok » Wawancara » Ismail Hasani: “Perkembangan Gereja di Aceh Singkil Bukan untuk Kristeninsasi, Tapi…”
Foto: Tempo.co

Ismail Hasani: “Perkembangan Gereja di Aceh Singkil Bukan untuk Kristeninsasi, Tapi…”

 

Peristiwa pembakaran gereja di Aceh Singkil pada 13 Oktober 2015 bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Penindasan hak beragama di daerah yang dikenal sebagai Serambi Mekah itu ternyata sudah sering terjadi. Dan itu berlangsung di bawah produk hukum diskriminatif yang dikeluarkan resmi oleh pemerintah pusat dan daerah.

Dalam kasus Singkil, Bupati Safriadi ikut memprakarsai dan merekomendasi penutupan gereja di daerahnya. Ia merujuk pada Peraturan Bersama Dua Menteri (Agama dan Menteri Dalam Negeri) Tahun 2006 dan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No. 25 Tahun 2007 terkait Pendirian Rumah Ibadah.

Menurut data Setara Institute, berbagai bentuk penindasan hak beragama di Aceh sudah berlangsung sejak lama. Pada 2012, warga setempat membuat daftar 20 gereja yang akan ditutup. Enam di antaranya telah dirusak. Jauh sebelumnya, pada 2001, juga sudah terjadi peristiwa macam ini. Bahkan pada 1979, sudah terjadi kesepakatan paksa yang mendesak umat Kristiani untuk membatasi ruang gerak mereka, termasuk dalam mendirikan rumah ibadat. Dan ini semua mendapat restu dari pemerintah daerah setempat.

Apa yang sebenarnya terjadi di Aceh Singkil? Apakah hal ini ada kaitannya dengan penegakan hukum syariah di daerah itu? Apakah persoalan di Aceh Singkil terkait kristenisasi atau migrasi orang Medan, Sumatera Utara, ke daerah itu? Apa pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa ini?

Berikut wawancara lengkap Madina Online via telepon dengan Ismail Hasani, Direktur Riset Setara Institute dan Dosen Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada 14 Oktober 2015:

Apa sebenarnya yang terjadi di Aceh Singkil terkait penyerangan dan pembakaran gereja di sana?

Penyerangan gereja di Aceh Singkil merupakan akumulasi dari berbagai macam peristiwa yang terjadi sebelumnya. Di Aceh Singkil terdapat perjanjian tahun 1979. Inti dari perjanjian itu adalah kesepakatan paksa antara pemeluk Islam dan Kristen. Umat kristiani dibatasi untuk menyebarkan ajaran Kristen dan juga membangun tempat ibadah mereka. Kesepakatan paksa ini seharusnya batal demi hukum karena bertentangan dengan prinsip kebhinekaan dan konstitusi kita.

Peristiwa Oktober 2015 ini bukan yang pertama kali terjadi di Aceh Singkil. Pada tahun 2001 dan 2012 peristiwa yang hampir serupa juga terjadi. Buat kami, hal ini adalah pelanggaran HAM yang diprakarsai oleh aparat pemerintahan daerah yang direpresentasikan oleh Bupati dan juga Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) lainnya.

Mereka membuat keputusan untuk menutup sejumlah gereja yang dianggap tidak memiliki izin. Padahal gereja itu berdiri jauh sebelum adanya Peraturan Bersama Dua Menteri (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) Tahun 2006 dan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No. 25 Tahun 2007 tentang Pendirian Rumah Ibadah. Harusnya ada satu proses pemutihan soal perizinan sejumlah gereja itu.

Yang juga prinsipil adalah bahwa perizinan dalam mendirikan tempat ibadah adalah bagian dari kontrol negara yang diskriminatif terhadap pemeluk agama di Indonesia. Padahal itu sebenarnya merupakan hak asasi manusia tiap warga yang dijamin di dalam konstitusi kita. Tidak hanya untuk berkeyakinan, beribadah, tapi juga termasuk di dalamnya adalah mendirikan tempat ibadah. Tapi hal itu kemudian dibatasi dengan peraturan-peraturan yang berada di tingkat yang lebih rendah dibanding konstitusi itu sendiri.

Apa yang Anda maksud dengan kesepakatan paksa?

Kesepakatan 1979 ini saya sebut kesepakatan paksa karena pada dasarnya kelompok Kristiani tidak sependapat dengan ini. Pada intinya, kesepakatan ini berisi pembatasan penyiaran dan juga pembatasan pendirian tempat ibadah bagi agama Kristen. Nah, kesepakatan dengan watak diskriminatif ini sampai kapanpun akan tetap bisa menjadi pemicu konflik.

Apakah ada intimidasi atau tekanan dari kelompok tertentu yang kemudian difasilitasi pemerintah daerah pada umat Kristiani saat “kesepakan paksa” itu?

Kesepakatan ini dibuat oleh masyarakat. Antara kelompok agama yang satu dengan agama yang lain. Saya tidak tahu persis peristiwa 1979 itu, apakah ada desakan atau tekanan dan sebagainya. Tapi yang pasti, ada kelompok-kelompok masyarakat yang menghendaki pembatasan itu dilakukan tidak dalam konteks memberikan jaminan bersama kepada seluruh umat beragama di Aceh.

Sebenarnya, saya kira, tidak lama setelah perkebunan-perkebunan karet di Aceh Singkil dibuka, agama Kristen juga sudah berkembang di sana. Ada migrasi dari Medan, Sumatera Utama. Tapi kemudian ada upaya sistematis dari masyarakat untuk membatasi mereka dengan berbagai kekhawatiran dan alasan.

Jadi, persoalan mendasar di Aceh Singkil itu migrasi umat Kristiani dari Medan atau soal kristenisasi?  

Kedekatan Aceh Singkil dengan Medan ini memang membuat banyak orang Medan migrasi ke Singkil. Bukan untuk tujuan keagaman, saya kira, tapi untuk tujuan bisnis, sosial, dan seterusnya. Apapun alasannya, migrasi manusia itu kemudian membawa aspek-aspek yang melekat dalam diri mereka. Termasuk soal agama, misalnya. Mereka kemudian beranak-pinak secara turun-temurun dan seterusnya, sehingga kemudian kebutuhan untuk mendirikan tempat ibadah itu muncul dan seterusnya.

Saya tidak yakin bahwa agama Kristen yang muncul di Singkil ini merupakan misi Kristen dari Medan. Sejak lama, mungkin sekitar 1930-an, agama Kristen sudah tumbuh di sana.

Terkait Pergub, apa yang melatarbelakangi terbitnya? Apakah ini ada kaitannya dengan Peraturan Daerah (Perda) Syariah yang marak di Aceh? 

Pergub No. 25 Tahun 2007 ini dibuat oleh Irwandi Yusuf yang latarbelakangnya panjang, selain pada 2006 ada peraturan dua menteri di tingkat nasional. Sekalipun peraturan dua menteri itu sebetulnya sudah sangat detail, tapi biasanya di tingkat daerah merasa penting untuk menindaklanjutinya dengan aturan yang lebih detail lagi di daerah masing-masing.

Pergub ini salah satu ekspresi dan manifestasi dari penyeragaman. Dan ini pararel dengan Perda-perda atau qanun syariah di Aceh.

Dalam rilis Setara Institute, Pergub 2007 ini disebut sangat diskrimintatif. Bisa Anda jelaskan lebih jauh?

Dalam peraturan bersama dua menteri diatur, misalnya, pendirian rumah ibadah itu syaratnya harus punya jemaat 90 orang dan mendapat persetujuan warga sekitar yang tidak beragama Kristiani paling sedikit 60 orang. Dan kalau tidak bisa dicapai persetujuan atau tidak terpenuhi persyaratan itu, maka pemerintah daerah wajib memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan atau menyediakan sarana ibadat.

Pergub ini tidak jauh beda muatannya dengan materi peraturan bersama dua menteri, bahkan klausulnya lebih membatasi. Syarat di Pergub ini disebutkan bahwa pengguna rumah ibadat paling sedikit 150 orang dan mendapat dukungan masyarakat setempat paling sedikit 120 orang.

Peraturan bersama dua menteri dan Pergub ini sendiri sudah bermasalah. Karena tidak bisa kebutuhan orang untuk mendirikan tempat ibadah dihitung dengan matematika jumlah penduduk. Pendirian rumah ibadah adalah hak yang melekat pada setiap orang yang beragama. Saya yakin dalam praktiknya, tidak mungkin ada dua orang kemudian mendirikan tempat ibadah. Pasti di situ ada kebutuhan faktual.

Misalnya, sudah banyak masyarakat yang beragama Kristen lalu akses ke gereja terlalu jauh. Belum lagi ditambah denominasinya berbeda sehingga dia tidak bisa beribadah di satu tempat tertentu. Jadi, ini adalah kebutuhan faktual yang menjadi latar belakang mereka mendirikan gereja.

Apa artinya aturan-aturan ini? Sejak awal memang berbagai aturan ini diniatkan untuk membatasi perkembangan gereja itu sendiri.

Pada Mei 2012, seperti dalam rilis Setara, 20 tempat ibadah ditutup di Aceh Singkil. Apa yang dilakukan pemerintah untuk menangganinya waktu itu?

 Pada 2012 tidak ada tindakan komprehensif. Waktu itu kami mendapatkan kunjungan dari pemimpin-pemimpin gereja dari Singkil dan mereka masih mendesak agar gereja mereka dipulihkan. Ketika itu yang sudah ekstrem dirusak itu ada enam gereja. Selebihnya diancam. Sudah masuk dalam daftar yang harus ditutup yang juga direkomendasikan oleh bupati. Biasanya setelah pengrusakan, ketika kemudian ketegangannya mereda, mereka biasanya memanfaatkan lagi tempat ibadah itu.

 

Dari 20 tempat ibadah di Singkil itu berapa yang masih ditutup hingga kini?

Itu yang harus saya pastikan. Yang pasti, yang dirusak pada Mei 2012 itu enam dari 20 gereja yang diminta untuk ditutup. Karena itu di luar kesepakatan. Saya tidak yakin apakah semua itu kemudian dibuka kembali. Yang pasti, kalau sempat diperintahkan ditutup pasti dia akan hold atau stop dulu. Tidak dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah sampai ketegangan benar-benar mereda.

Artinya, baik pemulihan terhadap gereja itu sendiri atau upaya penutupan paksa itu semua tidak ada yang tuntas. Jadi, kemudian hari ini muncul lagi. Saya kira, ini satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan.

Bagaimana sikap pemerintah terkait pembakaran gereja Oktober 2015 ini?

Sependek saya dengar beberapa hari ini belum ada tindakan kecuali Kapolri yang turun ke lapangan. Seperti biasa standar penanganan, yang Kapolri menyebutnya, bentrok. Kami tidak setuju ini disebut bentrok karena sebenarnya yang terjadi itu penyerangan. Seperti biasa standar operasional, mereka mengendalikan situasi lapangan. Kita juga mendorong agar pengungsi dan anak-anak perempuan juga harus diproteksi.

Saat kejadian perkara polisi tidak melakukan apa-apa?

Selalu alasan mereka kurang aparat. Memang ada 800-an warga yang menyerang. Saya juga tidak di lapangan, tapi kalau lihat di tayangan televisi aparat memang jumlahnya sangat minim. Tapi ini kan suatu peristiwa yang sudah pernah terjadi. Itu hal pertama. Yang kedua, peristiwa 13 Oktober ini rangkaian dari kesepakatan dan intimidasi yang terjadi satu-dua hari atau bahkan seminggu sebelumnya. Karena desakan itu sudah muncul beberapa hari sebelumnya.

Maksud saya, intelijen polisi semestinya bekerja untuk memastikan ketersediaan aparat. Menyediakan informasi yang akurat sehingga pasukan dari Polsek atau Polres yang lain bisa diperbantukan untuk menanggani gerakan ini. Jumlah polisi di Aceh kan juga ribuan.

Ini kasus yang terus berulang di mana polisi tunduk pada anarkisme massa dan tidak bisa melakukan pencegahan. Komentar Anda?

Saya berpandangan, di kepolisian tidak ada prosedur baku dalam hal menanggani kekerasan yang berlatarbelakang agama. Bisa dicek bahwa tidak ada peraturan atau SOP yang eksplisit bagi kepolisian untuk bertindak. Jadi tidak adanya acuan itu maka kunci utamanya adalah kepemimpinan di tubuh Polri. Kalau Polri-nya memiliki perspektif atau pandangan yang sungguh-sungguh terhadap kebhinekaan ini bisa dicegah.

Artinya, ada beberapa contoh terbaik di mana polisi bisa berperan. Tidak masuk dalam wilayah ini boleh atau tidak atau ini sesat atau tidak sesat, tapi bagaimana mereka memastikan bahwa kekerasan tidak terjadi. Ini bisa terjadi, misalnya, di Kuningan atau ada beberapa peristiwa lainnya.

Maksud saya, ada aparat-aparat yang memang memiliki kepemimpinan tegas dalam merawat kebhinekaan. Kalau tidak ada itu, maka hampir dipastikan bahwa argumentasinya selalu tidak cukup aparat atau ini anarkisme massa yang memang tidak bisa dihalau dan sebagainya.

Sampai saat ini berapa yang meninggal dunia dan luka-luka?

Kalau laporan yang masuk ke kami baru satu orang yang meninggal dunia. Tapi ada kawan yang mengabarkan sudah dua orang. Saya belum cek lagi. Tapi yang fix satu orang yang meninggal. Yang luka-luka, saya kira, puluhan. Yang luka serius kemarin dilaporkan empat orang.

Setara sendiri sedang melakukan advokasi di Aceh Singkil?

Untuk Aceh Singkil kai sebenarnya tidak sedang melakukan pekerjaan apapun. Tapi karena ada peristiwa ini, teman-teman kami di lapangan bekerja untuk mengumpulkan data dan informasi untuk kemudian kami kaji dan usulkan sebagai suatu penyelesaian yang komprehensif.

Apa saran Anda kepada Pemerintahan Joko Widodo terkait peristiwa ini?

Pak Jokowi sudah mengeluarkan pernyataan cukup keras. Bahwa peristiwa ini merusak kebhinekaan, tapi pernyataan itu saja tidak cukup. Presiden harus memberikan perintah yang eksplisit. Utamanya untuk melindungi warga negara dari kelompok anarkis apapun.

Kami juga sudah mengusulkan ke presiden melalui kemendagri dan sekretaris kabinet untuk menyusun suatu desain penghapusan diskriminasi secara komprehensif atau holistik. Khususnya terkait dengan kehidupan beragama. Sampai hari ini status produk-produk hukum warisan masa lalu yang diskriminatif itu masih menjadi dasar kerja para pemerintah daerah dan masih menjadi alat pembenar bagi kelompok-kelompok tertentu melakukan pengrusakan-pengrusakan dan tindakan diskriminasi.

Sampai hampir setahun pemerintahannya, belum ada langkah-langkah strategis dari kementrian dan presiden untuk mengelola keberagaman ini. Kecuali, menteri agama yang beberapa kali berpidato saja, tapi juga tindakannya belum tampak.

Apa pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa ini?

Pelajaran dari peristiwa ini sama dengan pembelajaran yang kita petik dari tempat lain. Pertama, produk-produk hukum yang diskriminatif ternyata menjadi alat dan legitimasi tindakan kekerasan. Karena itu harus ada evaluasi terhadap seluruh produk hukum itu.

Kedua, kondisi sosial masyarakat kita ini belum imun atau kebal terhadap berbagai provokasi dari kelompok-kelompok yang kecil jumlahnya tapi memiliki pandangan politik yang intoleran. Artinya, pekerjaan rumah kita dan semua pihak hari ini adalah memastikan bagaimana imunitas dan ketahanan itu bisa ditumbuhkan di tengah masyarakat sehingga mereka tidak memilih jalur-jalur kekerasan.

Terakhir, ini buah dari kelalaian atau tidak berfungsinya mekanisme hukum di dalam menindak pelaku-pelaku kekerasan. Orang tidak akan pernah jera melakukan kekerasan karena tidak pernah dihukum berat atau sanksi signifikan. Misalnya, kekerasan di Cikeusik saja kita saksikan pelakunya hanya dihukum empat bulan. Padahal itu suatu peristiwa yang menimbulkan korban jiwa dan kekejian yang luar biasa.

Jadi, efek jera tidak timbul dari proses-proses penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku kekerasan. Ini tiga pembelajaran sekaligus. [] 

Komentar