Home » Sosok » Wawancara » Greg Fealy: Demokrasi Mengerem Kekerasan Islam
Sumber: ABC News

Greg Fealy: Demokrasi Mengerem Kekerasan Islam

(Tulisan ini telah dimuat di Majalah Madina No.4, Tahun 1, April 2008)

Sekalipun tinggi-besar, suaranya halus, menyampaikan analisisnya yang dingin dan tajam. Itulah sosok Greg Fealy yang ditemui Madina pertengah¬an Maret lalu di kedai kopi Starbuck, Plaza Indonesia, Jakarta

Penulis Jejak Kafilah (Mizan, 2007) itu meraih gelar doktor dari Monash University pada 1998, dengan disertasi tentang Nahdlatul Ulama. Ketika ditemui, peneliti dan dosen senior bidang kajian Asia Tenggara dari Australian National University (ANU), Camberra, Australia, itu tengah di Jakarta untuk satu penelitian.

Berikut petikan percakapannya dengan Ihsan Ali-Fauzi, tentang ke­kerasan atas nama Islam, “ahli terorisme” yang analisisnya dang­kal, PKS sebagai partai terbuka, dan lainnya. Keduanya ditemani Achmad Rifki dan Husni Mubarok dari Madina Society.

Kekerasan atas nama Islam menurun­ drastis belakangan ini. Anda setuju?

Sangat setuju. Sejak 2002, dan tahun itu mungkin puncaknya. Pada tahun itu, Laskar Jihad membubarkan diri. Juga Front Pembela Islam (FPI), walaupun bangkit lagi tahun berikutnya. Tingkat keberanian mereka juga menurun. Mungkin ada perubahan sikap masyara­kat pada umumnya terhadap kegiatan mereka dulu. Tapi tindakan aparat juga lebih tegas.

Memang masih ada peristiwa-peris­tiwa tertentu yang membuat FPI memiliki kesempatan menggerakkan massa, seperti kasus Ahmadiyah. Tapi pada umumnya, kegiatan internal atau rutin mereka tidak banyak. Bahkan kegiatan kaderisasi maupun jumlah keanggotaannya makin menurun. Begitu pun sokong­an dananya.

Apa faktor internal atau eksternal yang menjadi penyebabnya?

Sesudah Soeharto lengser, ada perasaan kalut bahwa semua hal bisa diterima. Kalau ada tokoh garis keras muncul di televisi dan mencaci maki kelompok minoritas, itu dianggap sebagai merayakan kebebasan. Saya kira itu mulai berubah sekitar tahun 2002, karena banyak bagian masyarakat menganggap itu berbahaya.

Faktor kedua, polisi dan TNI merasa kehilangan arah dan jati diri di saat atur­an hukum tidak jelas dalam situasi baru. Tapi proses ini dapat dilewati dalam tiga atau empat tahun berikutnya, karena mereka belajar dengan cepat bagaimana melaksanakan nilai-nilai dan peraturan baru. Jadi mereka bertindak cukup tegas.

Terakhir, ada keterlibatan kelompok militer dalam gerakan seperti Laskar Jihad. Ada bukti, walaupun belum seratus persen meyakinkan, yang menunjukkan keterlibatan sebagian kecil senior TNI dalam membantu Laskar Jihad secara finansial. Mungkin untuk keperluan ekonomi. Tapi yang cukup jelas adalah untuk kepentingan politik. Sebelum Megawati mengganti Gus Dur, dana yang mengalir dari kelompok TNI ini ke Laskar Jihad diputus. Setelah itu, situasi dalam Laskar Jihad menjadi lebih sulit.

Seberapa jauh aspek internasional berpengaruh?

Amat jelas, kalau kita lihat “jihadisme” setelah Soeharto lengser, di mana Jama’ah Islamiyah (JI) kembali ke Indonesia. Karena menurut mereka, situasinya sekarang lebih kondusif. Mungkin Indonesia lebih aman sebagai markas daripada Malaysia. Empat tahun mereka bisa menjalankan missinya dengan lebih leluasa. Tidak banyak orang yang sadar dengan kelompok yang aktif seperti itu. Dan jelas tidak banyak pengawasan terhadap mereka, termasuk ketika bom Marriot terjadi tahun 2000. Lama sekali sebelum polisi sadar bahwa ini sebenar­nya kerjaan JI.

Laskar Jihad, sebagai aktor lokal, datang bersamaan dengan aktor internasional. Memang kelompok-kelompok salafi itu sudah ada di bawah tanah untuk beberapa dekade. Tapi hanya setelah 1998 mereka berani muncul. Transfer doktrin maupun ideologi dari Timur Tengah ke Indonesia itu sudah berjalan 20 tahunan lebih. Jadi, sudah siap mereka kalau kondisi politik berubah.

Jika melihat lokasi terjadinya ke­kerasan, bagaimana gambarannya?

Itu jelas sekali. Mereka cukup kuat di daerah basis JI. JI masih sumber utama. Tapi ada juga sebagian yang lumayan besar dari kelompok yang tidak punya latar belakang Islam garis keras, seperti Imam Samudra. Dari keluarganya, ia abangan dan hanya direkrut lewat salah satu tokoh kharismatik JI di Jawa Barat. Kabar terakhir menyebutkan, perekrutan JI sekarang ini berjalan di sekolah-sekolah negeri, bukan pesantren atau daerah-daerah JI. Misalnya di Poso. Ini sangat kompleks. Tapi, saya kira, ada kaitan antara JI dengan daerah yang punya sejarah lama Islam garis keras.

Soal keturunan Arab? Anda setuju?­

Itu sangat berlebihan, khususnya analisis mereka yang disebut terrorism experts, ahli masalah terorisme. Memang Abdullah Sungkar, Abu Bakar Ba’asyir, Habib Riziq, dan Ja’far Umar Thalib adalah keturunan Arab. Tapi juga ada Ali Alatas, Alwi Syihab atau Hamid Basyaib, yang mengecam kekerasan atas nama Islam.

Setahu saya, dalam JI sendiri hanya ada dua orang yang berdarah Arab. Bahkan sekarang ini, mobilisasi gerakan-gerak­an itu dikuasai pribumi. Akan lebih mencerahkan kalau kita melihat misalnya latar belakang ideologis mereka daripada apakah mereka keturunan Arab.

Tadi Anda menyebut ahli tentang terorisme. Terorisme Islam sudah jadi semacam industri?

Ada banyak buku mengenai terorisme daripara ahli yang berbahasa Inggris. Misalnya oleh Zachary Abuza atau Bilveer Singh. Menurut saya, semuanya sangat dangkal. Mereka tidak mengerti gerak­an Islamis, dan tak mengerti faktor ideologi kelompok jihadis. Mereka sering memfitnah banyak orang. Misalnya, Abuza meng­himbau agar Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) dilarang. Karena di situ ada kelompok Kompak dan beberapa aktivisnya terlibat dalam jaringan JI. Menurut saya, itu keterlaluan, sudah mencemarkan nama baik DDII. Lain halnya kalau ia misalnya menghimbau pengurus DDII untuk membersihkan organisasi dari unsur-unsur kekerasan. Sayangnya, karena bacaan-bacaan itu, banyak orang di luar negeri menganggap bahwa DDII itu semuanya mendukung dan mungkin terlibat dalam kelompok yang sangat radikal.

Sejauh mana mereka berpengaruh dalam pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara?

Pemerintah Singapura seringkali menerima baik riset semacam itu, seperti­ oleh Bilveer Singh. Pemerintahan Amerika juga kadang seperti itu. Mengapa? Karena mereka cukup pintar menjalin koneksi dengan pembuat kebijak­an. Gaya presentasi mereka gampang dicerna, biasanya hitam-putih, seolah-olah tidak ada zona abu-abu. Jadi, kalau mereka presentasi 15 menit, itu bisa punya dampak besar, karena semuanya menjadi jelas.

Tapi kalau kita tanya kepada para analis yang lebih serius, mereka biasa­nya sangat kritis kepada ahli teroris seperti yang sudah disebutkan tadi. Jadi, fenomenanya tidak monolitik. Saya kira kita perlu menyebutkan juga peran pakar seperti Sidney Jones. Ia berpenga­ruh karena kualitas analisisnya yang sanga­t teliti, walaupun bidang ini sangat rumit dan penuh zona abu-abu. Di Australia, pemerintahan membaca laporan­nya. Tapi sulit bagi saya untuk melakukan generalisasi. Karena seringkali para pejabat hanya dua sampai tiga tahun dalam posisi tertentu. Kalau mereka dimutasi, pejabat lainnya masuk dan mereka tidak tahu apa-apa tentang akar terorisme dan kekerasan, misalnya.

Tapi jangan-jangan pemerintah sebenarnya sudah punya kebijakan, dan mereka hanya mencari legitimasi dari para ahli?

Sangat mungkin. Karena memang ada perasaan takut pada Islam radikal. Tetapi, dalam perincian kebijakan-kebijak­an itu di tingkat lokal, jelas ada nuansa. Misalnya, mereka mau membantu ormas-ormas Islam yang dianggap moderat. Saya kira hal ini karena mereka cukup sensitif terhadap kondisi Indo­nesia. Maka, walaupun Washington bersikap keras, misalnya, saat kebijakan itu diterapkan di sini, ada semacam softe­ning.

Anda sendiri, sebagai peneliti, sejauh mana Anda peduli dengan pembuatan kebijkan?

Saya kira itu sangat penting. Kalau kita melakukan penelitian dan dapat data yang dapat dipercaya, itu semesti­nya disampaikan kepada pembuat keputusan penting. Kalau mereka tak mau mendengarkan kita, itu urusan mereka.

Tapi ada juga akademisi yang sinis kepada pemerintah. Tapi agak aneh kalau mereka mengecam kebijakan pemerintah, tetapi tidak bersedia memberikan masukan. Saya kira itu egois. Karena, kalau kita bicara pada para pejabat, mereka seringkali kewalahan informasi. Mungkin juga tidak punya latar belakang dalam bidang itu.

Menurut Anda, apakah studi-studi tentang Islam di Indonesia makin baik belakangan ini?

Saya kira ada kemunduran serius. Beberapa literatur dalam bahasa Inggris yang diterbitkan tiga atau empat tahun terakhir kualitasnya cukup jelek. Saya sudah menyebutkan karya Abuza dan Singh. Ada satu lagi, sekadar contoh, yang akan terbit, karangan bekas warta­wan. Orang ini menulis bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lebih ber­bahaya dari JI. Tudingannya sangat serius. Bayangkan: bagaimana kalau ada pejabat di Amerika yang menganggap bahwa ini informasi bagus? Mereka mungkin bakal mencekal tokoh-tokoh PKS, dan bisa macam-macam konseku­en­sinya. Jadi, saya pikir sangat ceroboh.

Apakah para analis yang lebih serius seperti Anda tidak ada yang mau menanggapinya?
Saya menerbitkan buku, tetapi mungkin itu lebih umum sifatnya. Saya juga cukup sering menulis artikel akade­mis, tetapi dampaknya tidak sebesar mereka. Memang ada upaya-upaya ke arah itu, dan mudah-mudahan itu bisa efektif.

Tampaknya media berperan penting­ ya?

Di media, porsi tafsiran yang dangkal jauh lebih laris. Karena itu sensasional. Itu juga bisa menggali emosi ketakutan akan Islam. Misalnya di Australia, luka-luka dari Bom Bali I itu sangat terasa secara psikologis. Maka Ba’asyir men­dapat lebih banyak liputan. Seolah-olah ia menjadi ikon orang Islam radikal di Indonesia. Mungkin juga karena liputan Ba’asyir di halaman depan bisa meningkatkan oplah media.

Ambil contoh: The Strait Time minggu­ lalu menerbitkan artikel tentang Ba’asyir yang katanya makin populer, karena makin sering bicara di mana-mana. Sumber artikel itu adalah Fauzan al-Anshary, yang jelas berkepentingan untuk membesarkan Ba’asyir.

Saya tidak suka artikel seperti itu tentang ancaman Islam di Asia Tenggara. Tapi itulah faktanya. Ada kepentingan yang sama di sini: pengikut Ba’asyir yang ingin mempromosikan diri dan itu disukai oleh asing. Kita tahu bahwa Aa Gym atau Jefry al-Bukhori lebih populer di sini. Juga NU dan Muhammadiyah, yang tidak seperti Ba’asyir. Tapi mereka tidak signifikan di luar.

Bagaimana mengatasi masalah representasi Islam Indonesia di media?

Saya kira, tentang terorisme, pada satu-dua tahun terakhir obsesi itu turun. Tapi para pemimpin Indonesia juga se­ring bermain dengan isu-isu yang bisa mendatangkan prasangka. Saya misalnya sering dibuat pusing oleh Dien Syamsuddin. Suatu kali kami bersama diwawancarai sebuah radio Australia. Tentang jihad, ia bilang ada banyak tafsir tentang hal ini, dan salah satunya adalah perang. Tapi esoknya ia memberi wawancara kepada sebuah majalah Islam dan menyatakan bahwa makna­nya memang perang. Konteksnya waktu itu adalah pengeboman Afghanistan. Jadi dalam dua hari ia berubah drastis. Saya kira politisi dan pemimpin ormas di seluruh dunia juga melakukan penyesuaian diri seperti itu.

Apakah Anda melihat bahwa demokratisasi secara keseluruhan menyurutkan kekerasan di sini?

Ya. Kalau kelompok keras bisa masuk ke jalur politik formal, saya kira mereka bisa menghindari kekerasan. Sidney Jones pernah bilang, kalau Abdullah Sungkar bisa masuk dalam politik zaman Soeharto, mungkin ia akan menjadi pemimpin kelompok ekstrem. Karena ia sebetulnya politisi, bisa berpidato dengan baik, sangat aktif mendengarkan orang. Masalahnya, ia selalu dihambat oleh rezim.

Nah, dengan demokrasi, kelompok kecil yang keras bisa bersaing dengan kelompok lain, misalnya dengan Partai Keadilan. Perhatikan juga Partai Bulan Bintang (PBB), misalnya, yang semula merasa diri partai besar, tapi terbukti hanya memperoleh dukungan kecil saja.

Apa yang terjadi dengan PKS setelah Musyawarah Bali terakhir? Apakah benar-benar jadi partai terbuka?

Cukup masuk akal, strategi yang dijagokan Anies Matta untuk menjadi partai yang lebih terbuka. Karena, kalau PKS ingin meraih suara, mereka perlu merangkul kelompok-kelompok lain. Dan untuk itu, mereka harus menghilangkan citra Islamis garis keras.

Tahun 2006 adalah salah satu tahun kemunduran PKS, karena ada isu Perda Syariah dan RUU APP. Keduanya dikait­kan dengan PKS dan merongrong kredibilitasnya. Dan untuk swing voters yang dulu memilih PKS, ini isu serius. Kalau benar PKS mendukung Perda Syariah dan RUU APP, itu akan lebih membe­ratkan mereka.

Jadi dari segi taktik politik, ini tepat. Saya tidak bicara soal norma. Itu terse­rah PKS. Tapi mereka sekarang sibuk dengan target mencapai 20% suara secara nasional, dan strategi ini tepat. Kita tahu, mereka juga sedang dilanda isu reputasi kebersihan partai: ada yang cepat kaya, dan lainnya.

Tapi langkah-langkahnya saya anggap masih kurang meyakinkan. Lihat saja pernyataan para pemimpinnya. Misalnya, Tifatul Sembiring me­nya­ta­kan, beberapa hari setelah Mukernas Bali, bahwa PKS tetap berasaskan Islam. Ini membingungkan kelompok minoritas yang ingin mereka rangkul.

Selain itu, dalam PKS sendiri ada banyak kader yang gelisah dan tidak terlalu rela dengan hasil Mukernas itu. Karena identitas PKS sebagai partai Islam sangat kental pada mereka, dan itulah alasan mereka masuk PKS.
Jadi, ada macam-macam masalah di sini. Pada 2004, data KPU menyebutkan bahwa PKS dapat 7,3 persen suara. Kalau nanti mereka dapat lebih dari 10 persen, menurut saya itu sudah cukup berhasil.

Sebenarnya seberapa besar peran PKS dalam soal Perda Syariah dan  RUU APP?

Ada masalah persepsi di sini. PKS bukanlah perancang RUU APP dan tidak banyak daerah PKS yang menerapkan Perda Syariah. Kalau betul, maka Depok mestinya yang pertama. Tapi memang selalu ada jarak antara persepsi dan kenyataan. Yang berkembang adalah, PKS adalah pendukung utama gerakan Perda Syariah dan RUU APP ini. Padahal, yang mau dikembangkan PKS adalah: yang lebih penting itu kebersih­an, kepedulian sosial, reformasi, dan sebagainya. Itu isu primer. Sedangkan isu syariah Islam adalah isu sekunder.

Pada tingkat PKS sendiri, apakah Anda melihat ketegangan internal dalam soal partai terbuka?

Ada perdebatan hangat. Saya kira semua partai politik begitu. Secara organisasi, ada resistensi dari figur-figur yang lebih ideologis, seperti Daud Rasyid dan Abu Ridho. Tokoh-tokoh ini kurang setuju dengan partai terbuka.

Tapi soal lain juga penting. Cukup banyak manuver politik yang dianggap kurang menyenangkan dalam PKS. Mungkin ini tidak terlalu benar, tapi ada isu calo di DPR seperti sering disebutkan oleh Tamsil Linrung. Isu-isu seperti itu saya kira juga dicatat oleh masyarakat. Jadi reputasi PKS tidak seperti dulu. Kenyataannya, tokoh-tokoh PKS mungkin lebih seperti politisi biasa daripada orang yang Islamis belakangan ini.

Masa depan PKS?

Lumayan cerah dibanding partai Islam lain. Misalnya, sangat mungkin perolehan suara PAN, PPP, dan PBB nanti menurun. Mungkin juga perolehan PKS menurun, tapi pasti tidak sedrastis partai lain. Saya kira PKS satu-satunya partai yang masih bisa naik suaranya. Tapi mereka juga harus punya strategi yang tepat. Mereka harus disiplin kalau ingin menjual-diri sebagai partai ter­buka; perilakunya harus betul-betul konsisten. Kalau tidak, mereka hanya akan menjauhkan swing voters dari memilih mereka.

Anda masih menyebut PKS sebagai partai Islam?

Itu jelas partai Islam, karena PKS berasaskan Islam, bukan Pancasila. Setahu saya orang non-muslim tidak bisa menjadi anggota PKS. Memang ada calon legislatif dan juga anggota DPRD yang non-muslim, tapi saya kira mereka bukan anggota PKS. Itu jelas di materi kade­risasi dan buku panduan kader PKS. *

Komentar