Home » Slide » Bonar Tigor Naipospos: Dakwaan Terhadap Ahok tidak Memenuhi Element of  Crime Penistaan Agama
Foto: BBC.com

Bonar Tigor Naipospos: Dakwaan Terhadap Ahok tidak Memenuhi Element of  Crime Penistaan Agama

Jumlah massa yang besar pada tiga kali demontrasi  yang dilakukan kelompok intoleran berhasil menekan kepolisian dan kejaksaan untuk menjadikan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penistaan agama. Ahok didakwa melakukan penistaan agama karena pidatonya di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 lalu. Adapun ucapan Ahok yang dianggap menistakan agama adalah kalimat jangan mau dibohongi pakai al-Maidah 51.

Banyak kalangan prihatin dengan kondisi tersebut. Karena apa yang disampaikan bukanlah penistaan agama. Tapi karena tekanan massa yang begitu besar akhirnya Ahok tetap dijadikan tersangka, dengan mengabaikan proses hukum yang seharusnya dilalui.

Kini Ahok sudah tiga kali menjalani sidang. Pada tiga kali persidangan yang sudah dijalani Ahok, banyak pegiat Hak Asasi manusia (HAM) dan kalangan sipil lainnya menemukan beberapa masalah. Salah satunya disuarakan oleh Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi (AMSIK).

AMSIK menyoroti  masalah pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Ahok dengan menggunakan rujukan Pendapat dan Sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI), padahal fatwa MUI bukanlah sumber rujukan sebagai sumber hukum positif di Indonesia.

Untuk mengetahui lebih detail beberapa masalah pada pengadilan Ahok, Warsa Tarsono dari Madina Online mewawancarai salah satu pentolan AMSIK, yakni Bonar Tigor Naipospos, pada Kamis, 22 Desember 2016 di Cikini Jakarta Pusat.

Choki, begitu nama panggilannya, selain tergabung dalam AMSIK, juga merupakan Wakil Ketua Setara Institute, sebuah lembaga yang concern pada isu-isu Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.  Berikut petikan wawancara kami.

Apa masalah yang Anda temukan dalam peradilan dugaan penistaan agama yang dituduh dilakukan Ahok?

Menurut saya, apa yang kita saksikan pada sidang kemarin, seolah mengafirmasi sinyalemen para ahli hukum bahwa pengadilan terhadap Ahok ini sangat kental nuansa politiknya. Tidak lebih dari sekedar untuk memenuhi  tekanan massa. Kita lihat misalnya dari prosesnya.

Sejak awal pengadilan terhadap Ahok telah melanggar justice administration atau administasi peradilan. Pada tahap ini kepolisian maupun kejaksaan telah melanggar tahapan-tahapan yang telah diatur dalam hukum acara.  Mereka begitu cepat manjadikan Ahok sebagai tersangka. Yang paling parah di tingkat kejaksaan.

Setelah menerima berkas dari kepolisan seharusnya kejaksaan me-review kembali berkas yang dijukan oleh polisi. Makanya dalam hukum acara, waktu yang dberikan kepada kejaksaan hampir satu setengah kali lipat dari waktu yang diberikan kepada polisi. Karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus melihat kembali alasan hukum kenapa Ahok dijadikan tersangka, termasuk kemudian dimungkinkan JPU memanggil kembali saksi-saksi yang telah memberi kesaksian di tingkat kepolisian.

Tetapi kita semua tahu, dalam kasus ini kejaksaan langsung menerima begitu saja semua argumen dakwaan polisi. Pada hari itu mereka menerima berkas dari kepolisian pada hari itu juga berkas itu dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.  Ini ironis. Seolah JPU  tidak baca dokumen yang diberikan polisi sebanyak 800 halaman tersebut.

Di persidangan, kami menemukan beberapa masalah lainnya.

Apa masalah yang Anda lihat?

Pada sidang kedua kemarin JPU memberikan tanggapan atas nota keberatan Ahok. Kita bisa lihat tanggapan JPU atas nota keberatan Ahok tersebut tidak mempunyai basis argumen yang kuat pada pokok sangkaan tindak pidana terhadap Ahok. Karena kalau kita bicara tentang kasus penodaan agama ada dua elemet of crime,  tapi JPU sama sekali tidak menyinggung kedua hal itu.

Element of Crime penistaan agama adalah, Pertama, melakukan penafsiran menyimpang terhadap ajaran mainstream. Ajaran mainstream itu diartikan oleh Mahkamah Konstitusi adalah kesepakatan para tokoh-tokoh agama atau para ulama. Kesepakatan yang paling banyaklah yang disebut ajaran mainstream.

Element of Crime Kedua adalah mengajak orang atau banyak orang untuk tidak beragama.

Jadi kalau melakukan salah satu atau kedua element of crime itulah seseorang dikatakan melakukan tindak pidana penistaan agama.

Pertanyaannya, apakah Ahok mengajak orang lain tidak beragama? Tidak. Apakah yang dilakukan Ahok menafsirkan Al-Quran Surat al-Maidah ayat 51? Juga tidak. Sementara yang juga problematic adalah penafsiran al-Maidah 51 juga banyak. Termasuk penerjemahannya juga masih banyak versi.

Jadi Ahok tidak terbukti memenuhi kedua element of crime penistaan agama berdasarkan hukum pidana yang ada. Karena itu JPU kemudian bertumpu pada pendapat dan sikap MUI. Wajar kalau tanggapan jJPU  terhadap nota keberatan Ahok dipenuhi oleh teks-teks suci. Ini namanya JPU tidak profesional.

Itonisnya yang dijadikan dasar sangkaan JPU juga bukan fatwa MUI tapi pendapat dan sikap MUI yang hanya ditandatangani oleh KH. Maruf Amin dan Anwar Abas.

Keluarnya fatwa  biasanya melalui sebuah proses tertentu dan melalui pandangan sejumlah ulama. Ini hanya mereka berdua mengeluarkan pandangan dan sikap. Seharusnya kekuatannya di bawah fatwa.

Selain itu Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI tersebut lahir tanpa proses tabayyun (klarifikasi) dari Ahok yang semestinya dilakukan terlebih dahulu sebelum memberikan penilaian dan pendapat. Karena proses tabayyun terhadap Ahok belum pernah dilakukan, maka  terjadi penghakiman in absentia dan pengadilan oleh opini publik dan tekanan massa (trial by mob).

Terkait keputusan JPU yang menjadikan Pendapat dan Sikap MUI sebagai rujukan dalam dakwaan dan kemarin pada tanggapan atas nota keberatan Ahok, bagaimana Anda melihat ini? 

Jelas ini kekeliruan. Dalam sistem hukum dan perundangan-undangan di Indonesia tidak mengenal fatwa keagamaan MUI sebagai sumber hukum positif apalagi Pendapat dan Sikap MUI. Sebab landasan umum penyusunan perundang-undangan adalah (1) landasan Filosofis, Pancasila sebagai Filsafah Bangsa (filosofische grondslaag) (2) landasan Yuridis; UUD 1945, Ketetapan MPR, dan Undang-undang (3) landasan Politis, setiap Kebijaksanaan yang dianut Pemerintah di bidang Perundang-undangan.

Dalam konstitusi dan UUD di Indonesia, fatwa sebagai produk hukum  yurisprudensi adalah kewenangan lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya . Ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2004 atau yang lebih tua lagi dalam Staatsblad 1847 no 23, pasal 22 AB (Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie—disingkat AB).

Dan dari sisi hukum pidana, khususnya pendekatan doktrin maupun yurisprudensi pidana, disebutkan suatu pendapat keagamaan/fatwa keagamaan di luar lembaga yudikatif bersifat tidak mengikat sebagai kekuatan hukum (Peradilan Pidana).

Jadi Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI bukan hukum positif, karena itu bersifat tidak mengikat dan tidak wajib diikuti.

Karena fatwa MUI bukan sumber hukum positif dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bahkan bagi umat Islam sendiri, sehingga tidak tepat dijadikan dasar dan acuan bagi JPU dalam merumuskan dakwaannya.

Tapi itu semua sudah kebalik-balik karena dimensi politiknya sangat kental.  Dan saya yakin, sebenarnya JPU juga tidak yakin dengan tuntutannya.

Jadi, sejauh mana sih fatwa ataupun pendapat dan sikap MUI ini bisa dijadikan acuan dalam sistem hukum di Indonesia?

Saya tegaskan lagi, fatwa MUI bukan bagian dari hierarki peraturan dan perundang-undangan kita, tidak ada itu. Nilai agama tertentu bisa menjadi basis pembentukan hukum maupun konstitusi di Indonesia. Tapi kalau nilai agama sudah menjadi hukum atau peraturan, kita sudah tidak mengenal lagi bahwa itu hukum agama tapi sudah hukum nasional.

Jadi silahkan tokoh-tokoh agama memberikan masukan saat pembentuk undang-undang, yaitu kepada DPR/DPRD dan Pemerintah sedang membuat undang-undang atau peraturan.

Di beberapa kasus penistaan agama, ketika fatwa MUI menyatakan bahwa yang dilakukan tersangka  merupakan perbuatan yang dianggap sesat atau penyimpangan, hakim hampir selalu memutuskan orang yang sedang diadili tersebut bersalah, apakah Ahok akan bernasib sama?

Yang menarik dari kasus Ahok ini adalah, pertama yang dijadikan rujukan JPU bukan fatwa MUI, tapi berdasarkan pendapat dan sikap MUI yang muncul dari Ketua dan Sekjen MUI. Kedua perkara Ahok berbeda dengan perkara-perkara lain. Kebanyakan kasus-kasus penistaan agama adalah pertama muncul sebuah aliran keagamaan yang memiliki praktek ritual atau penafsiran yang sedikit berbeda.  Kedua sebuah aliran yang baru sama sekali.

Sekarang ini selain kasus Ahok, sedang ada kasus lain dengan dakwaan penistaan agama yaitu dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh kelompok Gafatar.  Gafatar didakwa melakukan penistaan agama karena mereka mengembangkan sebuah pemahaman keagamaam yang mereka sebut Milah Abraham. Dalam kasus Gafatar, secara element of crime masuk dalam undang-undang Penistaan Agama.  Tapi di kasus Ahok tidak masuk. Dia tidak menafsirkan surat al-Maidah ayat 51 juga tidak mengembangkan sebuah praktek agama yang dianggap sesat atau menyimpang.

Menurut Human Right Whatch sampai saat ini hampir 99 persen kasus penistaan agama dinyatakan bersalah, bagaimana Anda melihat peluang Ahok?

Dari banyak kasus penistaan agama memang hampir 99 persen dinyatakan bersalah. Ada beberapa kasus berhenti di tingkat kepolisian atau kejaksaan. Tapi ada kasus juga yang dinyatakan tidak bersalah dan dinyatakan bebas, contohnya kasus di Medan.  Bercermin dari kasus di Medan kita punya sedikit harapan. Di samping seperti saya katakan tadi kasus Ahok ini secara element of crime tidak masuk, itu sedikit peluang juga untuk bebas.

Tapi memang lebih banyak orang pesimis, karena kasus ini lebih kental nuansa politiknya sehingga sulit kita mengharapkan pengadilan bersikap independen. Di samping pasti nanti akan ada tekanan massa lagi.

Saya yakin, semakin dekat dengan waktu putusan, tekanan massa akan semakin besar. Apalagi kita tahu saat ini kelompok-kelompok intoleran tersebut sedang menggunakan kasus  Ahok ini untuk mengkonsolidasi kekuatan mereka. Saat ini  mereka mempunyai  target mengadakan acara-acara yang melibatkan massa yang banyak di setiap daerah.

Isu ini betul-betul menjadi momentum bagi mereka. Pada isu Ahmadiyah, isu Syiah isu Kristenisasi termasuk juga isu anti China mereka tidak dapat dukungan yang luas. Tapi di isu ini mereka benar-benar mendapatkan dukungan dan momentum dan mereka tidak ingin melepaskannya.

Komentar