Home » Sosok » Wawancara » Bima Arya: “Saya Bertanggungjawab Memberi Tempat Ibadah yang Layak bagi Jemaat GKI Yasmin”
Foto: kompas.com

Bima Arya: “Saya Bertanggungjawab Memberi Tempat Ibadah yang Layak bagi Jemaat GKI Yasmin”

Sejak 2010 Pemerintah Kota Bogor menyegel Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, setelah sebelumnya pada 2008 membekukan izin mendirikan bangunan (IMB) rumah ibadah yang terletak di Jalan K.H. Abdullah bin Nuh itu.

Berbagai persidangan hingga putusan dan rekomendasi lembaga negara tak membuat Pemerintah Bogor membuka segel GKI Yasmin. Mulai dari PTUN Bandung, PTTUN Jakarta, putusan Mahkamah Agung hingga rekomendasi Ombudsman RI tentang pencabutan keputusan Walikota Bogor tentang pembekuan IMB GKI Yasmin.

Hingga kini, para jemaat GKI Yasmin belum bisa beribadah di gereja mereka. Sudah lebih dari seratus kali mereka beribadah di depan Istana Merdeka. Tiap dua minggu mereka beribadah di rumah jemaat secara berpindah-pindah.

Pihak GKI Yasmin terus berusaha untuk mencari solusi terhadap kasus ini. Yang terbaru mereka mengusulkan untuk membangun Gedung Kebhinekaan di atas lahan gereja yang kini disegel (baca: Gedung Kebhinekaan, Tawaran Baru Menyelesaikan Penyegelan GKI Yasmin).

Gedung Kebhinekaan ini direncanakan terdiri dari beberapa lantai. Salah satu lantai akan dipergunakan untuk gereja. Lantai lainnya dipergunakan sebagai pusat pengembangan dan pengkajian kebhinekaan.

Bagaimana respons Walikota Bogor Bima Arya terhadap opsi ini? Sudah sejauh mana pembicaraan walikota dengan utusan GKI Yasmin tentang opsi ini? Berikut wawancara via telepon Madina Online dengan Walikota Bogor (13/02).

Bagaimana respons Anda terhadap usulan para jemaat GKI Yasmin terkait pembangunan Gedung Kebhinekaan?

Sebagai suatu gagasan, saya kira, wajar untuk didiskusikan, dielaborasi, dan dimatangkan. Saya pun membuka komunikasi dengan utusan GKI Yasmin: Bona (Sigalingging) dan Jayadi (Damanik). Saya sudah bertemu dengan Pak Jayadi dan Pak Bona juga beberapa kali untuk membicarakan itu.

Kami insya Allah akan rutin bertemu. Kami sepakat untuk fokus pada titik temu. Dan opsi Gedung Kebhinekaan itu bisa saja, namun tentunya harus dikaji dalam berbagai macam aspek.

Pertama, teman-teman Majelis Jemaat GKI Pengadilan (induk GKI Yasmin, red.) tentunya juga harus sepakat. Kedua, warga dan lain-lain tentunya juga mendukung.

Sudah berapa kali Anda bertemu dengan utusan dari GKI Yasmin tersebut? Kapan?

Silakan tanya ke Pak Jayadi dan Pak Bona.

Utusan GKI Yasmin kabarnya telah menghadap Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri terkait opsi Gedung Kebhinekaan. Kabarnya, respons mereka cukup baik…

Ini bukan isu baru. Waktu itu juga pernah jadi salah satu opsi. Ini muncul juga dari Wantimpres, saya kira, tahun lalu. Prinsipnya, kembali lagi, harus ada kesepakatan dengan Majelis GKI Pengadilan.

Selama ini, Bona dan Jayadi mengkritik walikota. Misalnya, karena hanya berkomunikasi dengan Majelis GKI Pengadilan. Dan mereka pun harusnya mengkomunikasikan gagasan ini dengan teman-teman GKI Pengadilan.

Lembaga internal mereka, Badan Pekerja Majelis Sinode GKI Jawa Barat selaku pemilik tanah yang sekarang disegel melalui ketua umumnya, Pendeta Davidy Jonazh, konon sepenuhnya setuju dengan usulan Gedung Kebhinekaan. Bahkan berkomitmen untuk menanggung biaya pembangunannya…

Kalau memang itu didukung Majelis Sinode mari kita bicarakan. Kita duduk bersama dan matangkan. Selama ini baru Bona dan Jayadi yang menyampaikan itu. Terkait itu tentunya harus ada proses lagi. Ada beberapa tingkat. Harus ada izinnya dan segala macam.

Modal kemenangan GKI Yasmin di semua tingkat pengadilan, mulai dari PTUN Bandung, PTTUN Jakarta, putusan Mahkamah Agung (2010), bahkan rekomendasi Ombudsman RI  tak cukup untuk membuka segel gereja mereka?

Saya tidak mau kembali lagi ke belakang. Saya ingin fokus ke depan. Saya tidak mau berdebat lagi ke hal-hal yang tidak akan selesai. Kami bertiga, saya, Bona, dan Jayadi sudah sepakat untuk fokus ke depan. Mencari opsi-opsi solusi.

Bagaimana perkembangan opsi itu sekarang?

Kami sepakat untuk mengeksplorasi opsi-opsi solusi tadi. Semuanya kami eksplorasi. Relokasi itu manfaat dan mudaratnya apa? Gedung Kebhinekaan itu manfaat dan mudaratnya apa? Kalau membuka kembali dari nol di situ izinnya seperti apa?

Nah, kami sekarang pada fase itu. Diskusi terus-menerus. Apapun opsinya itu memerlukan kematangan skenario. Tidak bisa skenarionya itu setengah matang. Masih mentah. Nanti problem lagi.

Kalau pun nanti ada penolakan dari warga atau kelompok tertentu lagi, apakah Anda akan pasang badan?

Saya tidak mau berandai-andai. Itu yang saya sampaikan. Apapun skenarionya itu harus matang. Termasuk dukungan warga.

Bukankah itu adalah tanah mereka? Dan mereka berhak untuk mendirikan gereja mereka di situ?

Soal itu pun harus jelas. Status tanah itu, bagi saya, juga penting. Ini nanti kami duduk bersama. Sertifikat tanah itu sebenarnya punya siapa? Kepemilikannya bagaimana? Saya harus mendengar dari semua pihak. Itu penting. Jangan sampai ketika sudah dibangun nanti ada yang mengklaim, misalnya.

Dalam pertemuan-pertemuan kemarin, apakah sudah sempat dibahas masalah kepemilikan tanah ini?

Ada versi dari Bona dan Jayadi tentang kepemilikan tanah. Saya kira, versi mereka itu harus diuji. Harus diverifikasi dan divalidasi dengan konfirmasi ke berbagai pihak.

Apa harapan Anda bagi penyelesaian kasus GKI Yasmin ini? 

Saya berharap betul ada percepatan ke arah penyelesaian dengan fokus pada opsi solusi. Karena, bagi saya, tanggungjawab walikota untuk memberikan tempat ibadah yang layak bagi saudara-saudara saya jamaah GKI yang memerlukan.

Dan Anda membuka diri terhadap berbagai opsi solusi? Termasuk opsi Gedung Kebhinekaan?

Saya membuka diri untuk diskusi dan komunikasi terhadap semua opsi solusi.[]

Komentar