Home » Sosok » Wawancara » Atas Nama Agama, Rumah Ibadat Penganut Kepercayaan di Rembang Diserang
Penganut Pengkayat Kepercayaan Sapta Darma Foto: tempo.co

Atas Nama Agama, Rumah Ibadat Penganut Kepercayaan di Rembang Diserang

Tanpa diramaikan media massa, November lalu penyerangan atas nama Islam kembali terjadi di Jawa Tengah. Kali ini yang jadi sasaran adalah kalangan yang disebut sebagai penganut aliran kepercayaan. Karena kebiadaban itu, sebuah rumah ibadat milik Penganut Kepercayaan Persatuan Sapta Darma (Persada) di Dukuh Blando, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah rusak berat.

Sanggar atau rumah ibadat Persada itu sedang dibangun. Tiba-tiba pada 10 November lalu, segerombolan massa terdiri dari 40-50 orang menyerang (Baca: Sanggar Sapta Darma Rembang Dibakar Massa). Sanggar bernama Candi Busono itu pun hancur.

Sebelum pengrusakan terjadi, sanggar tersebut sempat diancam akan diserang sekelompok warga yang mengatasnamakan Forum Umat Islam (FUI) Desa Plawangan. Ancaman datang karena pengurus sanggar menolak untuk menandatangani surat pernyataan penghentian renovasi pembangunan sanggar.

Ketua Persada Rembang, Sutrisno, bersama warga Persada lainnya melaporkan ancaman itu kepada Plt. Bupati Rembang, Suko Mardiono. Alih-alih mendapat respons positif, Plt. Bupati itu justru menunjukkan sikap yang mengecewakan bagi pihak warga Persada.

“Untuk sementara jangan diteruskan membangun dulu. Supaya bisa meredam suasana. Ini demi keselamatan sampean,” kata Sutrisno, menirukan ucapan Plt. Bupati itu.

Untuk mengetahui perkembangan kasus pengrusakan sanggar milik Persada itu, Madina Online menghubungi Tedi Kholiludin, Direktur Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Semarang akhir November lalu via telepon.

Berikut petikan wawancara dengan penulis buku “Kuasa Negara atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus ‘Agama Resmi’, dan Diskriminasi Hak Sipil” (2009) itu.

Bagaimana perkembangan terbaru penanganan kasus pengrusakan sanggar Persada di Rembang?

Sehari setelah kejadian, ada pertemuan di pendopo Kabupaten Rembang yang diinisiasi Plt. Bupati. Pertemuan itu dipimpin asisten I dan di situ hadir berbagai pihak terkait.

Apakah itu pertemuan yang dihadiri perwakilan penghayat Persada, Forum Komunikasi Intel Daerah (Forkominda), perwakilan masyarakat, dan kepolisian?

Iya, betul.

Apa poin yang dihasilkan dari pertemuan itu?

Hasilnya adalah relokasi. Jadi, sanggar itu nanti dipindahkan ke daerah lain di luar tempatnya semula di Kecamatan Krangan. Lokasi untuk sanggar itu belum ditentukan. Masih dicari tempat yang tepat oleh Plt. Bupati.

Pasca pertemuan itu rencananya juga akan diadakan pertemuan lagi. Waktu pertemuannya masih belum ditentukan saat itu, karena menunggu Kapolres Rembang dan Dandim dari Jakarta. Tujuan pertemuan itu untuk mematangkan hasil pertemuan sebelumnya.

Menurut Anda, apakah opsi relokasi itu solusi yang tepat atau cara negara untuk mengisolasi penghayat Persada dari masyarakat?

Dalam pertemuan itu sebenarnya ada beberapa opsi. Tapi jika di semua tempat di Kabupaten Rembang keberadaan sanggar itu ditolak, penghayat Sapto Darmo menerima opsi relokasi itu. Tapi meraka mengajukan syarat, lokasi sanggar itu tidak jauh dari garis pantai. Tapi itu opsi yang terakhir.

Soal relokasi, begini cara pandangnya. Kalau kita lihat Peraturan Bersama Pedoman Pelayanan Penghayat Tahun 2009 dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata, relokasi itu dimungkinkan.

Dalam aturan itu disebutkan, rumah ibadah pengayat kepercayaan bisa dibangun setelah mendapat izin dari kepala daerah. Bila ada penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah itu, maka kepala daerah berkewajiban menyediakan tempat yang baru. Jadi, dari sisi aturan sudah tepat apa yang dilakukan Plt. Bupati dengan menjanjikan adanya relokasi atau tempat yang baru.

Di sisi lain, penolakan pembangunan sanggar itu akibat dari sosialisasi yang tidak berjalan smooth atau penolakannya yang begitu keras. Karena, menurut beberapa teman pengurus Sapto Darmo, pada awalnya masyarakat tidak merasa keberatan dengan pembangunan sanggar itu.

Nah, yang juga perlu dicek adalah apakah masyarakat itu tidak keberatan dengan kehadiran Sapto Darmo di tengah-tengah mereka? Dan apakah masyarakat juga tidak keberatan dengan pembangunan sanggar itu?

Kenapa pertanyaan itu muncul?

Karena dalam versi lain, kalau kita baca transkrip pertemuan pertama itu, perwakilan masyarakat menyatakan bahwa mereka keberatan bila sanggar yang dibangun itu dijadikan sanggar publik, bukan sanggar domestik.

Bisa Anda jelaskan apa maksud sanggar publik dan sanggar domestik?

Sanggar domestik itu adalah sanggar yang menjadi bagian di dalam rumah. Yang menggunakan sanggar itu hanya anggota keluarga dalam rumah itu. Sedangkan sanggar publik adalah sanggar yang berada di luar rumah. Yang menggunakannya adalah semua penghayat Sapto Darmo yang hidup di sekitar sanggar itu.

Tafsir saya, mungkin yang tidak menjadi keberatan bagi masyarakat adalah sanggar itu ada di dalam rumah atau sanggar domestik. Karena di dalam salah satu kesepakatan disebutkan bahwa pembangunan sanggar bisa diteruskan bila sanggar itu hanya milik keluarga.

Sepengetahuan Anda, bagaimana relasi antara penghayat Persada dengan masyarakat sekitar selama ini?

Secara umum tidak ada masalah. Jika ada provokasi dan semacamnya itu perlu ditelusuri apakah itu ada kaitannya dengan dinamika lain di luar isu agama atau bisa kita lokalisir bahwa itu semata-mata isu agama. Karena muncul komentar bahwa alasan penolakan pembangunan sanggar itu karena berdekatan dengan masjid. Walaupun dalam catatan kami di eLSA, kasus penolakan pembangunan sanggar di Rembang pada tahun 2015 bukan yang pertama.

Kembali ke opsi relokasi, jika kita lihat kasus lain, opsi relokasi pernah ditawarkan kepada kelompok minoritas Jamaah Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Opsi itu muncul setelah mereka diusir dari tanah dan rumahnya. Pemda setempat lalu menawarkan lokasi lain untuk mereka tinggali, mengingat rumah mereka sudah hancur. Masalahnya, lokasi yang ditawarkan itu terpisah dari masyarakat. Kesan yang ditangkap dari penawaran itu adalah Pemda seolah ingin mengisolasi mereka. Apakah Anda melihat hal serupa dalam kasus penghayat Persada di Rembang?

Kalau bicara relokasi sebagai pengucilan, maka kita harus melihat kehadiran penghayat Sapto Darmo di Kabupaten Rembang secara utuh. Di Kabupaten Rembang, sanggar publik milik penghayat Sapto Darmo itu ada dua, selain sanggar yang ingin bangun lalu dirusak itu. Belum lagi sanggar domestik yang ada di Kecamatan Krangan. Kalau ide relokasi dipahami dalam arti pengucilan, maka itu akan berimbas pada sanggar-sanggar yang lain.

Nah, menurut saya, ide relokasi yang dimunculkan Pemkab Rembang itu untuk meredakan situasi di Kecamatan Krangan. Karena itu, saya menduga opsi relokasi itu tidak sejauh dengan apa yang menimpa Jamaah Ahmadiyah di NTB. Tapi saya masih menunggu karena bisa saja berbagai macam spekulasi muncul. Yang perlu diketahui, di Kabupaten Rembang, Sapto Darmo itu adalah organiasi yang relatif establish dan cukup besar dengan jumlah penghayatnya lebih dari 300 orang.

Artinya, Anda tidak melihat opsi relokasi itu adalah pengucilan yang berdampak pada penghayat Persada dan dua sanggar milik mereka?

Sejauh ini saya belum bisa memastikan opsi relokasi itu adalah pengucilan. Karena teman-teman Sapto Darmo sudah melewati proses sosialisasi dan proses pengenalan dengan masyarakat. Dan saya melihat masyarakat itu tidak buta-buta amat dengan penghayat, Kejawen, Sapto Darmo, dan kelompok penghayat lainnya.

Dalam rilis eLSA dikatakan bahwa dari rekaman CCTV yang berada di sekitar areaa pembangunan sanggar yang dirusak itu tampak ada sejumlah orang yang mengancam para pekerja untuk menghentikan pembangunan sanggar itu. Apakah Anda punya informasi bahwa pimpinan Persada Rembang, Soetrisno, melaporkan kepada pihak berwenang terkait ancaman itu?

Pak Soetrisno melaporkan ancaman dari kelompok intoleran itu. Saat melapor, pihak kepolisian meminta Pak Soetrisno untuk menghentikan pembangunan sanggar itu sejenak untuk meredakan suasana. Tapi saat Pak Soetrisno ingin menyampaikan kepada pekerja agar pembangunan dihentikan sementara waktu, sanggar itu sudah dirusak. Kronologi yang disampaikan Pak Soetrisno kurang lebih seperti itu kepada kami.

Apakah aparat keamanan ada di lokasi kejadian ketika insiden pengrusakan sanggar itu dari informasi yang disampaikan Pak Soetrisno kepada eLSA?

Pak Soetrisno menyatakan tidak ada. Beberapa saat setelah insiden pengrusakan itu baru aparat kepolisian datang.

Bisa dikatakan bahwa aparat kepolisian tidak mengetahui pergerakan massa intoleran itu sebelum sampai ke sanggar yang dirusak itu?

Saya tidak tahu. Tapi sepertinya mereka tidak tahu.

Itu sangat disayangkan, ya? Bukankah harusnya intel bisa mendeteksi pergerakan massa intoleran itu?

Iya, sangat disayangkan. Dan yang lebih disayangkan lagi adalah tidak ada penindakan secara hukum atas insiden pengrusakan itu kepada pelaku pengrusakan.

Kapolres Rembang sudah mengkonfirmasi bahwa tidak ada penindakan secara hukum kepada pelaku. Dan dianggap sudah selesai atas nama kekeluargaan. Ini, saya kira, adalah preseden buruk.

Apakah sikap kepolisian yang melakukan pembiaran dan tidak menindak pelaku pengrusakan itu yang pertama kali terjadi?

Dalam konteks Sapto Darmo, ini yang pertama. Kami akan mendesak aparat kepolisan agar kasus ini ditindak secara hukum biar massa intoleran tidak berbuat semaunya dan melawan hukum.

Sebelum pengrusakan sanggar Persada itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa kelompok agama apapun yang ingin membangun rumah ibadahnya akan dijamin negara. Tapi di lapangan kita melihat bahwa masih ada kelompok agama/kepercayaan yang dihalangi kebebasannya untuk beribadah oleh massa intoleran…

Pemerintah, khususnya Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar, menurut saya, harus secara legowo mengatakan bahwa diskriminasi di Jawa Tengah itu ada dan intoleransi di Jawa Tengah itu ada. Pengakuan itu penting. Karena dengan mengakui secara jujur adanya diskriminasi dan intoleransi itu dan menjadi penyakit di tengah masyarakat berarti kita punya kesempatan untuk mendiagnosisnya dan mencari obat yang mujarab untuk menyembuhkan penyakit tersebut.

Kepala daerah terkadang mengakui bahwa di daerahnya ada diskriminasi dan intoleransi. Tapi mereka hanya menjadi pemadam kebakaran saja. Mereka tidak menyiapkan langkah antisipatif dan punya data yang baik tentang potensi konflik di daerahnya.

Saya hampir bisa memastikan bahwa pihak pemerintah di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi di Jawa Tengah tidak punya data yang komprehensif dan tidak punya pemetaan tentang potensi konflik di daerah.

Kalaupun ada data itu berupa laporan dari intel yang tidak cukup sistematis sehingga jika ada kasus intoleransi seringkali kepala daerah melakukan penyangkalan dengan mengatakan “Pada umumnya di daerah kami itu harmonis. Pelaku intoleransi itu oknum saja”. Itu yang biasanya kepala daerah katakan.

Apa motif kepala daerah melakukan penyangkalan itu?

Mereka ingin daerahnya terlihat tidak ada persoalan. Dan mereka menganggap bila daerahnya tidak ada persoalan itu sebuah prestasi. Padahal, saya kira, prestasi itu bukan karena wilayahnya tidak ada konflik. Tapi prestasi kepala daerah itu adalah jika ada konflik tapi ia berhasil meredamnya, me-manage-nya, dan mengembalikan hak-hak korban. Itu juga adalah prestasi.

Jadi, keberhasilan seorang walikota atau seorang bupati itu bukan karena di daerahnya tidak ada konflik. Tapi kalau ada konflik kemudian ia berhasil meredamnya dan mengembalikan kohesi sosial seperti semula. Itu juga bagian dari prestasi. Sayangnya, cara pandang seperti ini belum banyak dimiliki kepala daerah.

Anda ingin mengatakan bahwa banyak kepala daerah yang menaruh persoalan pelanggaran kebebasan beragama di daerahnya di ‘bawah karpet’…

Kurang lebih seperti itu. Mereka tidak mau terlalu dalam berbicara soal kebebasan beragama dan tidak mau terlalu dalam membicarakan hal-hal yang dalam kategori mereka sebagai hal yang konfliktual. Jadi, kalau mereka ingin bicara ke publik, mereka bicara yang bagus-bagus saja. Cara pandang seperti itu harus diubah oleh kepala daerah. Karena fakta di lapangan tidak selalu lurus dan mulus.

Sejauh ini, apakah Anda sudah mendengar pernyataan Ganjar Pranowo terkait kasus pengrusakan sanggar Persada itu?

Setelah pertemuan pertama dan menghasilkan sejumlah opsi, salah satunya relokasi, Ganjar belum berkomentar. Kita tunggu saja apakah dia akan berkomitmen untuk mengawal apa yang dihasilkan dalam pertemuan itu sampai terrealisasi atau dia akan memanggil Bupati Rembang untuk membicarakan hal ini. Kita lihat saja perkembangannya.

Tapi, menurut saya, tugas Ganjar itu tidak hanya untuk kasus yang terjadi di Rembang saja. Karena, menurut catatan kami, ada masalah-masalah yang berkaitan kebebasan beragama di Jawa Tengah yang mestinya sudah masuk dalam kantong datanya Ganjar. Terkait hal ini, kami sudah mengagendakan akan bertemu dengan Ganjar pada pertengahan Desember ini.

Apa saja masalah yang paling krusial untuk segera ditangani Gubernur Jawa Tengah terkait isu kebebasan beragama?

Ada beberapa hal yang terkait dengan penghayat kepercayaan, seperti Sapto Darmo di Brebes dan Sapto Darmo di Rembang. Terkait Sapto Darmo di Brebes, sampai saat ini kami sedang melakukan pendampingan yang cukup intensif untuk mengembalikan hak-hak mereka sebagai korban yang sempat terlanggar dalam kasus penolakan pemakaman jenazah salah seorang penghayat Sapto Darmo pada akhir 2014 lalu di tempat pemakaman umum.

Kami mencoba memberikan jembatan, baik antara penghayat kepada masyarakat yang lebih luas maupun penghayat kepada pemerintah. Karena dari administrasi dan keorganisasian, Sapto Darmo itu relatif lebih estabslish dan mapan. Mereka juga terdaftar dalam catatan pemerintah Kabupaten Brebes sehingga koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah bisa berjalan dengan baik.

Hanya yang sekarang sedang kami tunggu adalah janji dari pemerintah Kabupaten Brebes untuk menyediakan tempat pemakaman untuk penghayat. Tentu yang diharapkan penghayat Sapto Darmo adalah pemakaman itu tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Nah, itu satu hal yang sedang kami kawal.

Secara umum, dari data eLSA tentang diskriminasi terhadap penghayat Persada dan kelompok penghayat lainnya di Jawa Tengah dari tahun ke tahun seperti apa?

Setiap tahun pasti ada kasus diskriminasi kepada kelompok penghayat meskipun tidak seperti kasus besar pengrusakan sanggar milik Sapto Darmo itu. Kasus yang tidak ter-publish adalah ada warga yang susah mendapat kredit dari bank karena warga itu seorang penghayat. Kasus seperti ini banyak terjadi.

Kalau soal akseptabilitas kelompok penghayat di tengah masyarakat itu rata-rata tidak ada masalah, kecuali di beberapa tempat. Yang mungkin masih bermasalah adalah teman-teman penghayat Sedulur Sikep di Kudus dan di Pati soal akses layanan publik yang masih perlu didampingi.

Apakah akses kepada layanan publik kelompok penghayat itu dipersulit?

Ini sebenarnya konsekuensi dan efek dari regulasi di tingkat nasional sehingga mereka kesulitan mendapat layanan publik. Misalnya, dalam pendidikan agama. Ini  tidak mudah. Kelompok penghayat ini tidak mau dimasukkan ke dalam salah satu agama. Sementara pemerintah tidak punya nomenklatur pendidikan agama apa yang bisa diberikan kepada kelompok ini.

Jadi, diskriminasi yang dialami penghayat Persada dan kelompok penghayat lainnya itu ada dan terjadi, ya?

Iya, ada dan nyata. Saya kira, kasus pengrusakan sanggar milik Sapto Darmo itu adalah puncak gunung es dari problem akseptabilitas dan akses bagi kelompok penghayat secara umum. []

Irwan Amrizal

Komentar