Home » Sosok » Wawancara » Ahmad Nurcholish: “Nikah Beda Agama di Luar KUA Sah”

Ahmad Nurcholish: “Nikah Beda Agama di Luar KUA Sah”

Jumlah pasangan nikah beda agama kian hari makin meningkat. Tapi pemerintah masih memperlakukan mereka sebagai warga kelas dua.

Hak untuk mencatatkan pernikahan mereka nyaris dikebiri negara. Kantor Urusan Agama (KUA) tak mau menerima mereka. Sebagian besar Kantor Catatan Sipil (KCS) mempersulit mereka. Sebagian masyarakat menganggap pernikahan mereka tak sah. Bahkan dianggap zina.

Implikasi dari ini cukup luas. Mulai dari beban psikologis hingga soal akta nikah. Yang lebih banyak dirugikan dalam hal ini adalah perempuan dan anak.

Tanpa akta nikah, istri lebih mudah diceraikan suaminya dan ia tak bisa menuntut apa-apa. Tanpa akta nikah, anak yang lahir dari pasangan itu tak bisa punya akta lahir. Akta lahir salah satu syarat utama untuk mendaftar sekolah, mendapat ijazah, dan kartu tanda penduduk.

Bersama lembaganya Harmoni Mitra Madani Ahmad Nurcholish telah mendampingi prosesi nikah beda agama sebanyak 628 pasangan dan melayani ribuan konseling terkait hal ini. Banyak kasus dan fakta lapangan yang ia temui. Berbagai intimidasi hingga aksi kekerasan pun pernah ia hadapi. (Baca: Mempelai itu Dipaksa Bersyahadat di Hari Pernikahannya)

Kendati banyak kalangan yang menentang pernikahan beda agama, jumlah pasangan nikah beda agama kian meningkat. Selain Nurcholish dan lembaganya, ada beberapa lembaga yang juga melakukan hal yang sama. Bahkan beberapa tokoh agama juga ikut memfasilitasinya.

NurcholishBagaimana lika-liku Nurcholish bersama lembaganya mendampingi pernikahan beda agama? Apa saja kendala dan tantangan di lapangan? Secara khusus Madina Online mewawancarainya. Berikut petikan wawancara Warsa Tarsono dengan penulis buku Menjawab ‘101 Masalah Nikah Beda Agama ini’:

Ribuan orang datang untuk konseling dan 600 pasangan beda agama Anda dampingi pernikahan mereka. Bisa Anda ceritakan fenomena yang terjadi?

Dari mereka yang datang konsultasi ke kami, soal nikah beda agama menunjukkan fenomena yang sangat besar. Hampir setiap hari selalu ada yang menghubungi kami, baik via telepon, email, dan media sosial. Kadang dalam satu hari bisa dua sampai tiga pasangan.

Kalau kita buat rata-rata setiap hari dua pasangan, maka sebulan ada 60 pasangan. Dari 60 pasangan itu memang tidak semuanya bisa langsung menikah. Hitungan kami dari 10 pasangan yang berkonsultasi paling tidak tiga sampai empat pasangan yang menikah.

Kenapa demikian? Apa kendala yang mereka hadapi?

Pertama, mereka mesti berjuang untuk mendapatkan restu dari orangtua. Ini problem pertama dalam pernikahan beda agama. (Baca: Fikih Pernikahan Perempuan Muslimah dengan Pria Non-Muslim)

Apakah restu orangtua menjadi syarat mutlak bagi para pasangan nikah beda agama?

Ya, restu orangtua itu menjadi syarat mutlak. Pernikahan beda agama masih kontroversi di masyarakat. Pihak gereja dan catatan sipil biasanya mensyaratkan itu. Di hari pelaksanaannya orangtua juga harus hadir. Mereka harus menandatangani blanko pencatatan pernikahan. NEXT PAGE

Kendala lainnya?

Kedua, kebanyakan orangtua yang tidak memberi restu pada pasangan nikah beda agama itu terkait dengan ketidaktahuan mereka bahwa di dalam agama itu ada beragam tafsir dan pemahaman. Ini terjadi di semua pemeluk agama, apakah itu Islam, Kristen, Hindu atau Budha. Semuanya begitu. Karena itu harus ada edukasi kepada masyarakat tentang ini. (Baca: Fikih Nikah Beda Agama)

Kendala ketiga terkait masalah teknis. Setelah mereka mendapat restu dan penguatan aspek keagamaan, selanjutnya adalah masalah teknis. Teknis ini terkait dengan siapa yang akan melaksanakan upacara pernikahan dan bagaimana melakukan pencatatan agar tercatat di dokumen negara.

Untuk upacara pernikahan, kami memberikan pelayanan agama berimbang kepada kedua belah pihak. Kalau pasangan pengantin yang satu beragama Islam dan yang lainnya Kristen, maka kami nikahkan sesuai dengan ajaran dan tradisi agama masing-masing. Yang Islam, kami nikahkan secara Islam. Begitu juga dengan yang beragama Kristen.

Proses ini tanpa salah satu di antara keduanya keluar dari agama masing-masing. Yang Islam tak menjadikan pasangannya sebagai mualaf dan yang Kristen tidak membaptis pendampingnya. Proses selanjutnya adalah melakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Kenapa di KCS, bukan di Kantor Urusan Agama (KUA)?

Karena peluang pencatatan pernikahan nikah beda agama hanya di KCS. Tidak mungkin mendaftarkan di  KUA. Mereka mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tidak menerima pasangan beda agama. Tapi bukan berarti pencatatan di KCS juga mudah. Banyak juga KCS yang menolak untuk mencatatkan pernikahan pasangan beda agama.

Catatan Sipil

Belum semua Kantor Catatan Sipil menerima pencatatan pasangan nikah beda agama

Bisa Anda petakan KCS di daerah mana saja yang menolak dan mau mencatatkan nikah beda agama?

Peta ini sangat dinamis. Saya pernah melakukan penelitian tahun 2005 dan 2010. Di Jakarta, Salatiga, dan Yogyakarta itu bisa. Mereka menerima. Bandung dan Bogor harus melalui pengadilan terlebih dahulu. Tangerang pernah bisa.

Di beberapa daerah lain sangat tergantung dengan siapa pimpinannya. Bekasi yang paling dinamis. Kurun waktu tertentu bisa. Setelah ganti kepala KCS jadi tidak bisa lagi. Ganti lagi kepala KCS-nya bisa lagi. Jadi, bergantung pemahaman kepala KCS dan kesiapan dia untuk tidak popular.

Bagaimana menghadapi KCS yang tak mau mencatatkan nikah beda agama?

Kami biasanya memberikan edukasi kepada pasangan itu untuk bisa berargumen di hadapan kepala KCS. Kadang kami ikut mendampingi mereka. Itu bukan pekerjaan mudah. Umumnya, KCS yang menolak itu agak sulit diberikan pemahaman tentang tugas mereka.

Peran atau tugas KCS itu selain diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga terdapat di UU Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 (dulu Nomor 23 Tahun 1976). Dalam UU itu sangat jelas aturan terkait posisi negara. Negara hanya mencatat dan yang mengesahkan itu agamawan.

UU ini juga dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1400 tahun 1986/1989. Putusan ini menandaskan dua hal. Pertama, perbedaan agama itu tidak menghalangi seseorang untuk menikah. Dalam konstitusi kita tidak ada UU maupun peraturan pemerintah soal itu.

Kedua, saat itu MA juga mengeluarkan putusan untuk Menteri Dalam Negeri supaya mengeluarkan perintah kepada KCS agar mencatat pasangan beda agama yang mendaftar ke mereka.

Putusan itu dilatarbelakangi oleh pasangan Islam dan Kristen yang saat itu menikah tapi KUA juga KCS menolak untuk mencatatnya. Mereka kemudian memperkarakan ke pengadilan negeri namun kalah. Naik ke pengadilan tinggi juga kalah. Akhirnya ke MA dan lembaga negara ini mengabulkannya. Putusan MA itu menjadi yurisprudensi agar KCS mencatat pasangan beda agama. NEXT PAGE

Strategi ini efektif?

Setelah diberikan argumentasi itu, kadang dengan sedikit tekanan bahwa kami akan memperkarakan mereka ke pengadilan, baru mereka mencatatkannya.

Ada beberapa KCS yang tidak mau mencatat pernikahan beda agama kecuali jika sudah ada putusan pengadilan. Putusan pengadilan adalah alat legitimasi agar pernikahan mereka bisa dicatat negara. Intinya, KCS sebenarnya tidak mau disalahkan kalau terjadi masalah terkait ini.

Persoalan-persoalan seperti ini juga kadang muncul mulai dari ketua Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) hingga kelurahan. Beberapa di antara mereka bersedia memberikan surat pengantar setelah kami jelaskan posisi hukum nikah beda agama. Tapi juga kadang kami sampai harus mengatakan akan perkarakan mereka ke pengadilan, baru mereka mau tanda tangan dokumennya.

Bagaimana proses mendapatkan putusan pengadilan itu?

Mula-mula pasangan beda agama itu mengajukan permohonan pencatatan ke KCS. Kemudian KCS mengeluarkan surat penolakan pencatatan dengan berbagai alasan. Surat penolakan itu dibawa ke pengadilan negeri dan digugat oleh pasangan beda agama tersebut.

Di pengadilan negeri gugatan dipelajari sesuai hukum perkawinan, UU HAM Nomor 39 Tahun 1999, dan keputusan MA Tahun 1989. Berdasarkan UU itu pengadilan negeri membuat surat perintah kepada KCS untuk mencatat pasangan itu.

Jadi, pasangan beda agama menggugat ke pengadilan adalah upaya mereka untuk mendapatkan keadilan agar pernikahan mereka tercatat di KCS.

Apakah rumit proses di pengadilan itu?

Ada yang rumit, ada juga yang tidak. Waktu kami mendampingi kasus di Solo, sidangnya tidak lebih dari 10 menit. Tapi waktu menanggani kasus yang sama di Bandung itu sampai empat kali sidang.

KUA sendiri sama sekali tidak mau menerima?

Ya, mereka sama sekali tidak mau menerima. Kalaupun ada penghulu yang mau menikahkan pasangan beda agama  itu biasanya bersifat personal. Dan mereka tidak akan memberikan buku nikah. Rekomendasi kami, jangan menikah melalui KUA kalau mau menjalankan konsep keluarga beda agama.

Kami pernah menangani kasus perebutan anak dari pernikahan beda agama di Kalimantan. Pasangan beda agama itu menikah melalui KUA. Bagi si perempuan pilihannya tidak banyak. Saat itu dia sudah hamil duluan. Pilihannya menikah melalui KUA atau ia ditinggalkan pasangannya. Karena dia harus menyelamatkan nama baik keluarga dan anaknya, dia mengikuti kehendak keluarga laki-laki untuk menikah di KUA.

Enam tahun kemudian si suami menggugat cerai dirinya dengan alasan murtad. Pengadilan agama langsung mengabulkan gugatan suaminya. Dan  anak jatuh kepada suaminya. Pengadilan agama beralasan, kalau hak asuh itu jatuh kepada istri ditakutkan anaknya akan dididik secara Kristen.

Terkait perceraiannya, si istri bisa menerima. Tapi pada persoalan hak asuh anak dia tidak terima. Karena itu kemudian ia mengajukan banding ke pengadilan tinggi tapi kalah. Sampai akhirnya ia mengajukan kasasi. Di kasasi juga kalah.

Jadi, persoalan mendasarnya memang karena dia menikah di KUA. Sementara pengadilan agama terikat dengan KHI.

GKL salah satu yang menerima pemberkatan nikah beda agama

GKL salah satu yang menerima pemberkatan nikah beda agama

Dalm undang-undang, pernikahan dianggap sah kalau ada pengesahan agama. Berarti sah tidaknya pernikahan tak ditentukan oleh KUA?

Kalau kita kembali ke fikih masing-masing agama hal itu sebenarnya sederhana. Misalnya, dalam fikih Islam itu pernikahan dianggap sah kalau memenuhi lima rukun. Yaitu, ada mempelai, wali nikah, mas kawin, dua orang saksi, dan melakukan ijab-kabul.

Fungsi penghulu sebenarnya hanya pembimbing pernikahan. Dia yang memberikan konseling pra-nikah (di KUA istilahnya bina pra-nikah), kemudian membimbing saat ijab-kabul. Begitu juga di agama lain. Di Kristen, misalnya, pendeta itu hanya memberkati dan meneguhkan pernikahan itu.

Selama ini ada salah kaprah yang dipahami masyarakat. Terutama masyarakat muslim. Seolah-olah kalau nikah tidak melalui KUA dianggap tidak sah.

Bagaimana dengan kalangan Kristen? Apakah para pendeta dan agamawan juga menolak pernikahan beda agama?

Banyak para agamawan Kristen yang menolak pernikahan beda agama. Terutama Protestan. Tapi untuk gereja Katolik di seluruh dunia mereka menerimanya. Mereka punya kebijakan yang disebut ‘dispensasi.’ Dispensasi itu semacam pengecualian. Gereja akan memberkati bagi jamaahnya yang menikah dengan non-Katolik tanpa harus membaptis pasangannya.

Nah, kalau di Protestan belum semuanya seperti itu. Hanya baru ada beberapa gereja. Belum semuanya. Misalnya, sebagian Gereja Kristen Jawa (GKJ), kemudian Gereja Kristen Indonesia (GKI), dan beberapa lainnya.

Jika ada Gereja Protestan yang menolak, apa yang bisa pasangan itu lakukan untuk mendapat pemberkatan?

Biasanya mereka pindah ke gereja yang mau melakukannya. Tapi memang tidak mudah. Mereka harus jadi jemaat gereja itu lebih dulu. Kalau di GKI biasanya minimal tiga bulan. Tapi kami punya jaringan gereja yang tidak seketat itu. Mereka paham persoalan nikah beda agama itu. Akhirnya cukup hanya dengan menandatangani surat permohonan dan kesediaan.[]

Sumber foto

1. www.Evanacied.blogspot.com

2. www.ahmadnurcholish.wordpress.com

3. www.depok.go.id

4. www,gkj.or.id

Komentar