Home » Sosok » Wawancara » Ahmad Nurcholish: “Nikah Beda Agama di Luar KUA Sah”

Ahmad Nurcholish: “Nikah Beda Agama di Luar KUA Sah”

Kendala lainnya?

Kedua, kebanyakan orangtua yang tidak memberi restu pada pasangan nikah beda agama itu terkait dengan ketidaktahuan mereka bahwa di dalam agama itu ada beragam tafsir dan pemahaman. Ini terjadi di semua pemeluk agama, apakah itu Islam, Kristen, Hindu atau Budha. Semuanya begitu. Karena itu harus ada edukasi kepada masyarakat tentang ini. (Baca: Fikih Nikah Beda Agama)

Kendala ketiga terkait masalah teknis. Setelah mereka mendapat restu dan penguatan aspek keagamaan, selanjutnya adalah masalah teknis. Teknis ini terkait dengan siapa yang akan melaksanakan upacara pernikahan dan bagaimana melakukan pencatatan agar tercatat di dokumen negara.

Untuk upacara pernikahan, kami memberikan pelayanan agama berimbang kepada kedua belah pihak. Kalau pasangan pengantin yang satu beragama Islam dan yang lainnya Kristen, maka kami nikahkan sesuai dengan ajaran dan tradisi agama masing-masing. Yang Islam, kami nikahkan secara Islam. Begitu juga dengan yang beragama Kristen.

Proses ini tanpa salah satu di antara keduanya keluar dari agama masing-masing. Yang Islam tak menjadikan pasangannya sebagai mualaf dan yang Kristen tidak membaptis pendampingnya. Proses selanjutnya adalah melakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Kenapa di KCS, bukan di Kantor Urusan Agama (KUA)?

Karena peluang pencatatan pernikahan nikah beda agama hanya di KCS. Tidak mungkin mendaftarkan di  KUA. Mereka mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tidak menerima pasangan beda agama. Tapi bukan berarti pencatatan di KCS juga mudah. Banyak juga KCS yang menolak untuk mencatatkan pernikahan pasangan beda agama.

Catatan Sipil

Belum semua Kantor Catatan Sipil menerima pencatatan pasangan nikah beda agama

Bisa Anda petakan KCS di daerah mana saja yang menolak dan mau mencatatkan nikah beda agama?

Peta ini sangat dinamis. Saya pernah melakukan penelitian tahun 2005 dan 2010. Di Jakarta, Salatiga, dan Yogyakarta itu bisa. Mereka menerima. Bandung dan Bogor harus melalui pengadilan terlebih dahulu. Tangerang pernah bisa.

Di beberapa daerah lain sangat tergantung dengan siapa pimpinannya. Bekasi yang paling dinamis. Kurun waktu tertentu bisa. Setelah ganti kepala KCS jadi tidak bisa lagi. Ganti lagi kepala KCS-nya bisa lagi. Jadi, bergantung pemahaman kepala KCS dan kesiapan dia untuk tidak popular.

Bagaimana menghadapi KCS yang tak mau mencatatkan nikah beda agama?

Kami biasanya memberikan edukasi kepada pasangan itu untuk bisa berargumen di hadapan kepala KCS. Kadang kami ikut mendampingi mereka. Itu bukan pekerjaan mudah. Umumnya, KCS yang menolak itu agak sulit diberikan pemahaman tentang tugas mereka.

Peran atau tugas KCS itu selain diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga terdapat di UU Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 (dulu Nomor 23 Tahun 1976). Dalam UU itu sangat jelas aturan terkait posisi negara. Negara hanya mencatat dan yang mengesahkan itu agamawan.

UU ini juga dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1400 tahun 1986/1989. Putusan ini menandaskan dua hal. Pertama, perbedaan agama itu tidak menghalangi seseorang untuk menikah. Dalam konstitusi kita tidak ada UU maupun peraturan pemerintah soal itu.

Kedua, saat itu MA juga mengeluarkan putusan untuk Menteri Dalam Negeri supaya mengeluarkan perintah kepada KCS agar mencatat pasangan beda agama yang mendaftar ke mereka.

Putusan itu dilatarbelakangi oleh pasangan Islam dan Kristen yang saat itu menikah tapi KUA juga KCS menolak untuk mencatatnya. Mereka kemudian memperkarakan ke pengadilan negeri namun kalah. Naik ke pengadilan tinggi juga kalah. Akhirnya ke MA dan lembaga negara ini mengabulkannya. Putusan MA itu menjadi yurisprudensi agar KCS mencatat pasangan beda agama. NEXT PAGE

Komentar