Home » Sosok » Wawancara » Ahmad Najib Burhani: “Peran Kerajaan Saudi dalam Kekerasan Keagamaan Bersifat Tak Langsung”

Ahmad Najib Burhani: “Peran Kerajaan Saudi dalam Kekerasan Keagamaan Bersifat Tak Langsung”

Belum lama ini Wikileaks membocorkan 600 ribu dokumen rahasia yang dikirimkan Kerajaan Arab Saudi ke Kedutaan Besar Saudi di seluruh negara, termasuk di Indonesia. Khusus mengenai Indonesia, ditemukan dua surat yang menunjukkan peran Saudi dalam menekan Ahmadiyah. (baca: Wikileaks Ungkapkan Bukti Saudi Menekan Pemerintah dan MUI untuk Menghabisi Ahmadiyah)

Temuan ini menimbulkan dugaan bahwa berbagai bentuk konflik keagamaan dan penindasan terhadap hak beragama yang banyak berlangsung di Indonesia dalam dekade terakhir ini turut dipengaruhi oleh Arab Saudi. Ada dugaan bahwa pemerintah Saudi secara berkelanjutan berusaha mempengaruhi paham keagamaan di Indonesia sehingga lebih mendekati corak yang tidak menghargai keberagaman dan tak terbuka sebagaimana tertanam kuat di Saudi.

Untuk membahas intervensi Saudi, redaksi madinaonline.id secara khusus mewawancarai peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ahmad Najib Burhani, yang menulis disertasi When Muslims are not Muslims: The Ahmadiyya Community and the Discourse on Heresy in Indonesia.

Penerima penghargaan The Professor Charles Wendell Memorial Award 2012-2013 dari Universitas California Santa Barbara (UCSB) itu mengakui adanya intervensi politik, ideologi, dan kebudayaan Saudi ke Indonesia. Menurutnya, Kerajaan Saudi memang tidak terlibat langsung dalam aksi kekerasan keagamaan di Indonesia, namun di sisi lain, Saudi aktif mendorong penyebaran gagasan-gagasan yang akan mempengaruhi wacana keagamaan sehingga masyarakat sendiri yang bergerak atau ‘terbakar’ untuk melakukan kekerasan.

Berikut petikan lengkap wawancara Redaksi Madina Online Irwan Amrizal dengan peneliti yang menekuni kajian tentang kelompok minoritas, seperti Ahmadiyah, Baha’i, Isma’ili, Druze, dan Yazidi itu via telepon (14/7).

Apa komentar anda tentang terungkapnya surat dari Kerajaan Arab Saudi ke Pemerintah RI dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengawasi laju perkembangan Ahmadiyah di Indonesia? Surat itu dikirim oleh Pangeran Naif dan Raja Saudi Abdullah bin Abdul Aziz pada 2012…

Intervensi Kerajaan Arab Saudi itu sudah dilakukan sejak tahun 1980-an ketika MUI mengeluarkan fatwa tentang Ahmadiyah. Waktu itu ada surat dari Saudi kepada Kementerian Agama RI untuk membatasi gerak jemaat Ahmadiyah di Indonesia, termasuk juga Syiah.

Saya tidak tahu apakah surat itu sangat rahasia atau tidak. Tapi kita mengetahui banyak kasus di mana Kerajaan Saudi mengintervensi negara-negara lain untuk menekan kelompok-kelompok saingan Saudi seperti Syiah dan Ahmadiyah di berbagai negara tersebut.

Apa motivasi Kerajaan Saudi melakukan intervensi itu?

 Secara ideologi, hal itu bagian dari dominasi Saudi di dunia Islam. Saudi merasa dirinya otoritas yang tertinggi ketika berbicara tentang Islam. Kita tahu secara politis, Saudi yang berpaham Wahabi bersaing dengan Syiah dalam berebut dominasi di dunia Islam. Dalam konteks regional, Saudi sudah lama bersaing dengan Iran untuk memperebutkan posisi nomor satu di kawasan Timur-Tengah. Karena itu isu ‘Syiah dan Ahmadiyah bukan Islam’ itu digunakan untuk memperkuat dominasi Saudi.

Dalam konteks Ahmadiyah, mereka memang menentang ortodoksi keislaman yang dibangun Saudi. Karena itu, wajar bila Saudi khawatir bila ideologi-ideologi penentang Wahabisme itu bisa berkembang di dunia Islam.

Selain berkirim surat ke pemerintah negara lain, adakah model lain intervensi mereka?

Strateginya bermacam-macam. Kalau secara politis, ada intervensi. Kalau yang secara umum dan terbuka itu, misalnya, pemberian penghargaan terhadap tokoh yang dinilai dekat dengan Wahabisme. Di antaranya Pemerintah Saudi memberikan penghargaan kepada M. Natsir (Mantan Perdana Menteri Indonesia; red) bersama Abul A’la Maududi dan Syekh Nadwi dari Pakistan sebagai ‘pemimpin Islam’ pada akhir 1960-an.

Untuk akar rumput, strategi yang paling mudah adalah membangkitkan sense of identity, penentangan terhadap yang lain, dan dengan cara mengkafirkan. Pemikiran ideologis kan rumit dan itu bukan kelasnya untuk akar rumput. Di akar rumput cukup melakukan kampanye negatif dengan mengidentifikasi ‘siapa bagian dari saya, maka dia Islam, dan yang bukan bagian dari saya, maka dia kafir.’

Strateginya ada beberapa level. Secara politik, Saudi melakukannya dengan intervensi terhadap satu pemerintah, mengirim surat ke satu kementerian tertentu, atau melalui pendidikan, dan memberikan penghargaan. Untuk masyarakatnya masuk melalui media, selebaran, dan menggulirkan isu-isu tertentu.

Jadi, ada berbagai macam strategi yang dilakukan pemerintahan Saudi merebut dominasi secara ideologis dan politis di dalam dunia Islam.

Jadi, jika belakangan ini gencar kampanye yang menyebutkan bahwa Syiah dan Ahmadiyah bukan lagi bagian dari komunitas Muslim itu adalah strategi Saudi untuk mendominasi dunia Islam?

Iya, itu bagian dari dominasi dan hegemoni secara ideologis dan politis Saudi di dunia Islam.

Selain terlibat dalam kampanye ‘Syiah dan Ahmadiyah bukan bagian dari Islam,’ apakah pemerintah Saudi juga terlibat dalam aksi kekerasan bermotif agama yang dalam beberapa tahun terakhir marak terjadi kepada dua kelompok itu?

Kalau dalam aksi kekerasan, saya kira, Saudi tidak terlibat secara langsung. Sebab dalam diplomasi politik mereka harus berhati-hati. Misalnya, dalam proses penggodokan undang-undang, Saudi dan juga negara-negara asing lainnya tidak mau melakukan intervensi secara terang-terangan. Mereka cukup membiarkan proses itu dilakukan oleh orang-orang Indonesia sendiri. Mereka hanya mempengaruhi melalui diskusi dan penyebaran wacana.

Nah, dalam konteks politik luar negeri, negara-negara asing termasuk Saudi pasti tidak terlibat langsung dalam konflik yang berujung pada kekerasan. Yang bisa mereka lakukan adalah melalui penyebaran buku, mempengaruhi wacana, pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya, mereka membiarkan masyarakat sendiri yang bergerak atau ‘terbakar.’ Dengan cara begitu, negara yang terlibat dalam peristiwa konflik kekerasan tidak bisa dituduh secara langsung dan ‘cuci tangan.’

Jadi, kita tidak bisa sembarangan menuduh Saudi atau negara manapun terlibat langsung dalam kerusuhan yang terjadi di Indonesia. Karena tidak ada aktor dari pihak mereka yang terlibat di situ. Yang bisa kita lihat hanya ada jaringan ideologi, network politik, dan lain-lain.

Jadi, keterlibatan Saudi dalam kerusuhan berbasis agama itu secara tidak langsung, ya?

Keterlibatan Saudi itu dapat disebut hanya pada pembentukan wacana dan doktrin yang kemudian mempengaruhi sikap dan pandangan masyarakat. Strategi ini juga dilakukan oleh MUI terkait Ahmadiyah. MUI berkilah bahwa mereka tidak terlibat langsung dalam aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah. Tapi fatwa mereka sering menjadi alat untuk membakar masyarakat.

Begitu juga Pemerintah Saudi tidak terlibat langsung dalam kekerasan agama di Indonesia. Saudi cukup menyebarkan pandangan Wahabisme yang menolak mazhab yang berbeda dan hanya berteman dengan mereka yang punya pandangan sama dengan mereka. Dalam doktrin Wahabisme istilah ini disebut sekutu (wala) dan lawan (bara). Doktrin inilah yang mempengaruhi masyarakat dan membuat mereka antipati terhadap keberagaman.

Dalam data yang dibocorkan Wikileaks disebutkan, selain melakukan diplomasi politik untuk menghentikan laju Ahmadiyah di Indonesia, Saudi juga mengelontorkan dana besar ke berbagai pihak di Indonesia seperti MUI. Bahkan mereka berusaha menyuap media terkemuka di Indonesia. Komentar anda?

Komentar