Home » Sosok » Ulil Abshar Abdalla: Bagi Politisi, Bersikap Toleran dalam Hal Agama Dianggap Tidak Menguntungkan
Foto: viva.co.id

Ulil Abshar Abdalla: Bagi Politisi, Bersikap Toleran dalam Hal Agama Dianggap Tidak Menguntungkan Wawancara 1

Situasi di Indonesia sepanjang 2015 terkait isu kebebasan beragama dan toleransi belum menggemberikan. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, berbagai bentuk pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi masih bisa dijumpai di Tanah Bhinekka Tunggal Ika ini.

Kasus yang paling mencolok adalah gelombang kebencian dan tindakan diskriminasi terhadap komunitas Muslim Syiah. Sepanjang tahun 2015 gerakan anti-Syiah yang menamakan dirinya Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) dideklarasikan di sejumlah daerah. Tujuan kelompok yang dimotori tokoh Islam radikal Abu Jibril dan Athian Ali itu adalah untuk menyudutkan, memusuhi, memerangi, dan mengusir komunitas Muslim Syiah di Indonesia.

Alih-alih menjadi wasit yang adil, negara melalui kepala daerah dan aparatnya malah ikut-ikutan dalam kepicikan yang melanggar hukum dan konstitusi itu. Salah satu yang menjadi sorotan adalah keputusan Wali Kota Bogor Bima Arya yang melarang peringatan Asyura yang setiap tahun dilaksanakan komunitas Muslim Syiah Bogor. Belakangan terungkap yang mendorong peraih gelar doktor politik dari Australia University itu untuk mengeluarkan kebijakan diskriminatif itu adalah ANNAS.

Di luar itu, Indonesia 2015 juga masih diwarnai aksi penutupan, bahkan pembakaran rumah ibadah, seperti masjid, gereja, dan sanggar. Tindakan biadab itu terjadi, misalnya, di Tolikara (Papua), Aceh Singkil (Naggroe Aceh Darusalam), Rembang (Jawa Tengah) dan sejumlah daerah lainnya.

Redaksi Madina Online Irwan Amrizal secara khusus mewawancarai intelektual Muslim Ulil Abshar Abdalla untuk mengetahui pandangannya tentang kehidupan keagamaan di Indonesia sepanjang 2015.

Pendiri Jaringan Islam Liberal itu melihat belum ada perkembangan yang positif terkait hal itu, malah cenderung memburuk. “Saya rasa dalam satu sampai tiga tahun mendatang belum ada prospek perubahan yang signifikan,” kata Ulil di Megaria, Jakarta Pusat, awal Januari lalu.

Mengingat hasil wawancara dengan Ulil cukup panjang, Madina Online sengaja memecahnya menjadi 3 seri wawancara agar lebih nyaman bagi pembaca. Dua seri wawancara Ulil yang lain bisa dibaca di sini (Wawancara Ulil 2) dan di sini (Wawancara Ulil 3).

Sepanjang 2015 ada begitu banyak peristiwa terkait kehidupan beragama di Indonesia.  Apa refleksi anda terhadap hal ini?

Menurut saya tak ada perkembangan yang positif dan menggembirakan. Situasi kehidupan keagamaan di Indonesia masih dipenuhi dengan kecemasan dan dengan peristiwa-peristiwa yang menurut saya masih belum berubah dari keadaan sebelumnya. Misalnya intoleransi dan serangan terhadap kelompok-kelompok yang minoritas.

Jadi, menurut saya belum ada perkembangan ke arah yang lebih baik. Bahkan dalam beberapa hal cenderung memburuk. Misalnya, dalam kasus serangan terhadap kelompok Syi’ah. Menurut saya belum ada kebijakan yang signifikan dari pemerintah berkaitan dengan isu ini.

Saya tidak menyalahkan ini kepada pemerintahan sekarang. Pemerintahan sebelumnya juga sebetulnya kurang lebih juga sama.

Saya bisa memahami karena pemerintah dalam isu ini tidak melakukan tindakan yang cukup berani. Meskipun Jokowi dianggap menjanjikan sesuatu yang berbeda di dalam pemerintahannya sekarang ini, ternyata belum terwujud. Saya bisa paham karena insentifnya tidak ada. Justru yang ada adalah disinsentif.

Pemerintahan mana pun kalau dihadapkan dengan situasi seperti ini, kurang lebih akan sama saja. Karena menghadapi isu agama memang sensitif sekali. Hanya orang seperti Gus Dur yang berani mengatakan dengan terus terang dalam soal seperti ini.

Bukankah pemerintahan saat ini dihadapkan pada keharusan untuk mengatasi masalah intoleransi?

Saya kira penjelasannya sangat gampang, karena isu toleransi dalam seluruh prioritas pemerintah mana pun itu bukan menempati isu utama. Tantangan terbesar pemerintah selalu adalah sektor ekonomi. Masalah intoleransi adalah masalah yang kesekian dalam skala prioritas pemerintah.

Selain itu, isu intoleransi itu isu yang secara sosial politik tidak seksi, dalam pengertian tidak bisa mendatangkan keuntungan politik bagi stakeholder. Bagi pemerintah, politisi, partai politik, ataupun kelompok-kelompok tertentu. Justru malah bisa menimbulkan backlash atau boomerang karena masyarakat pada umumnya sekarang ini lebih konservatif dalam bidang keagamaan. Kalau anda terlalu berani bertindak untuk mengatasi intoleransi, maka anda akan kurang populer.

Kombinasi antara situasi masyarakat yang makin konservatif dan tidak adanya insentif untuk  mempritoritaskan masalah intoleransi karena kalah dengan isu-isu yang lain seperti masalah ekonomi, infrastruktur, dan lain-lain. Hal itu bisa dimaklumi karena perhatian terhadap masalah ini menjadi kurang.

Kita masih belum bisa menghirup udara yang agak sedikit lega sekarang ini berkaitan dengan isu toleransi kehidupan antar-agama di Indonesia. Dan saya rasa dalam satu sampai tiga tahun mendatang belum ada prospek perubahan yang signifikan.

Itu artinya bahwa ketika isu ekonomi atau infrastruktur sudah selesai baru pemerintah mulai membuka diri untuk mengatasi masalah intoleransi?

Menurut saya begini, isu intoleransi ini akan menjadi perhatian pemerintah secara serius kalau ada insentif. Nah, sampai sekarang ini saya belum melihat ada insentif.

Insentif apa maksud anda?

Insentif itu macam-macam, bisa berupa insentif politik. Insentif politik itu, misalnya, kalau terjadi perubahan paradigma di masyarakat sehingga orang-orang yang mempunyai pandangan yang intoleran terhadap kelompok minoritas langsung dikucilkan atau langsung dianggap jelek oleh masyarakat.  Kalau orang-orang yang bersikap intoleran, baik dalam ucapan maupun tindakan, itu dijadikan public enemies seperti koruptor sekarang, misalnya.

Nah, kalau sudah ada situasi semacam itu di dalam masyarakat, itu akan menciptakan insentif politik bagi pemerintah untuk bertindak secara serius. Kalau belum ada situasi semacam itu, berarti insentifnya belum ada. Jadi, terjadi perubahan seperti itu di masyarakat Indonesia saya melihat masih jauh sekali.

Tapi kalau berkaca pada kasus ketika Wali Kota Bogor mengeluarkan kebijakan diskriminatif, ia langsung diserang masyarakat yang moderat. Perkembangan selanjutnya, sikap wali kota tampak kembali ke tengah. Apakah anda tidak melihat itu sebagai insentif politik?

Saya melihat begini. Kritik terhadap Bima Arya di media sosial itu menurut saya tidak cukup signifikan karena suara yang mendukung dia juga ada di media sosial. Kelas menengah di kota-kota besar menurut saya terbelah dan segmen yang konservatif itu lebih dominan di media sosial. Suara mereka lebih besar dan pengaruh mereka jauh lebih mendalam di masyarakat ketimbang kelompok-kelompok yang toleran.

Jadi, menurut saya kita masih harus menunggu waktu yang agak lama bagi terjadinya perubahan yang signifikan di dalam persepsi dan paradigma masyarakat dalam melihat masalah ini. Kita masih harus sabar.

Jadi, walaupun ada gelombang protes terhadap kebijakan Bima Arya, Anda belum melihat bahwa suara yang moderat itu telah menjadi suara yang mayoritas?

Saya tidak hanya melihat kasus Bima Arya tapi secara umum. Di dalam masyarakat kita sekarang ini belum ada perubahan yang signifikan ke arah yang lebih toleran. Suara-suara yang toleran itu menurut saya masih belum cukup dominan. Saya tidak mengatakan bahwa umat Islam di Indonesia tidak toleran ya. Pada umumnya mereka toleran, tapi toleransinya menurut saya masih belum ideal.

Apa maksud anda?

Saya masih belum menemukan istilah yang tepat. Toleransi masyarakat Islam di Indonesia itu toleransi dalam pengertian harmoni, seperti pada masa Orde Baru dulu. Mereka bersedia menerima kelompok-kelompok yang berbeda sejauh kelompok-kelompok yang berbeda itu masih dalam kerangka yang formal. Mereka bisa menerima Kristen, Hindu, Budha, dan segala macamnya, karena itu semua sudah dianggap sebagai formal establishment, satu tatanan yang sudah formal. Diakui oleh pemerintah.

Tapi sikap mereka terhadap kelompok-kelompok yang tidak termasuk di dalam formal establishment, seperti kelompok minoritas yang muncul belakangan, misalnya Ahmadiyah, Syi’ah, atau kelompok-kelompok yang dianggap membawa ajaran baru yang sesat tidak toleran. Jadi toleransi mereka masih toleransi yang terbatas, masih toleransi yang limited. Toleransi di dalam kerangka formal yang dulu diwariskan oleh Orde Baru.

Nah, masyarakat Islam Indonesia itu belum melewati kerangka itu. Makanya kita bisa melihat orang-orang Islam itu cukup toleran terhadap Kristen. Mereka cukup toleran terhadap kelompok-kelompok agama lain yang diakui oleh pemerintah atau agama-agama resmi. Tapi mereka belum bisa toleran terhadap kelompok-kelompok yang dianggap sesat. Jadi, menurut saya ini masih belum ideal mengenai situasi toleransi kita. Toleransi kita masih toleransi yang terbatas.

Tadi anda mengatakan tentang insentif. Apa stimulus yang diperlukan untuk mendatangkan insentif itu?

Stimulus itu adalah tekanan dari luar. Misalnya ada tekanan dari dunia internasional terhadap Indonesia untuk membuat kebijakan yang lebih ramah terhadap kelompok-kelompok minoritas. Sekarang memang sudah ada tekanan-tekanan terhadap Indonesia dalam isu-isu intoleransi, tapi belum cukup membuat Indonesia melahirkan kebijakan yang signifikan terkait dengan isu ini. Situasi internasional pun belum menyediakan insentif yang memadai. Jadi, dari segala segi menurut saya kita belum melihat insentif ke arah itu.

Tekanan dari luar itu bentuknya apa?

Misalnya sidang-sidang di komisi HAM PBB di Jenewa. Kan mereka mempunyai pelapor mengenai HAM dari semua negara dan selalu ada sidang tahunan tentang hal ini. Indonesia selalu menjadi sorotan juga. Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kelompok-kelompok minoritas selalu dikritik di dalam forum itu.

Lembaga-lembaga internasional yang lain juga banyak membuat laporan yang negatif mengenai Indonesia. Human Right Watch, misalnya, atau lembaga di Amerika Serikat yang memonitor religious freedom di dunia. Dalam laporan lembaga-lembaga itu Indonesia selalu mendapatkan score yang kurang baik. Tapi itu semua belum memberikan tekanan yang memadai bagi Indonesia untuk membuat kebijakan yang signifikan untuk memperbaiki keadaan ini.

Jadi, kasus-kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia hanya berupa laporan saja, belum sampai tekanan?

Tekanan belum ada. Dengan melihat kondisi seperti itu, kita bisa paham kenapa sampai sekarang belum ada perubahan yang signifikan. Saya malah lebih pesimis kerena kecenderungan beragama di Indonesia semakin ke belakang justru semakin konservatif. Saya tidak mengatakan radikal ya, karena yang radikal jelas masyarakat menolak.

Pandangan keagamaan yang radikal seperti Jamaah Islamiyah, Al-Qaida, atau ISIS jelas ditolak masyarakat karena itu terlalu jauh juga. Tapi pandangan keagamaan yang konservatif itu masih dominan. Konservatif yang saya maksud adalah pandangan keagamaan yang masih belum dapat menerima perbedaan sepenuhnya. Perbedaan masih dicurigai, terutama perbedaan yang di dalam internal agama yang sama. Perbedaan di dalam Islam sendiri, misalnya, itu belum diterima secara legowo. Jadi, masyarakat saat ini semakin konservatif.

Itu mungkin karena produksi gagasan Islam yang konservatif ini memang lebih laku di masyarakat karena mudah dicerna, pasarnya besar, dan penerbit-penerbit juga mendapatkan insentif yang besar untuk menerbitkan bahan-bahan seperti itu. Jadi, ini seperti all bad things go together. Kalau di Amerika ada istilah all good things go together, semua hal yang baik selalu saling bekerja bersama-sama dan saling mendukung sehingga menciptakan situasi yang positif. Dalam konteks di Indonesia, berkaitan dengan kehidupan beragama, all bad things go together.

Karena masyarakat makin konservatif, maka pihak-pihak yang memproduksi bahan-bahan bacaan masyarakat juga ingin memenuhi kebutuhan masyarakat yang konservatif itu dan memperbanyak bacaan yang makin konservatif. Televisi pun terpaksa mengikuti selera masyarakat yang konservatif itu. Aktor-aktor di dalam partai politik juga karena tidak mau kehilangan dukungan politik di masyarakat akhirnya mereka juga mengikuti selera masyarakat yang konservatif itu. Pemerintah karena melihat dalam situasi seperti itu tidak mendapatkan insentif untuk mengeluarkan kebijakan yang toleran, akhirnya juga bertindak dengan selera yang buruk itu.

Jadi, yang terjadi itu seperti down spiral, gerakan spiral yang makin lama makin turun ke bawah. Makin buruk maksud saya. Makanya saya sebut all bad things go together. []

Komentar