Home » Sosok » Tokoh » Soeharto dan Islam
(Tulisan ini telah dimuat di Majalah Madina No. 2, Tahun 1, Februari 2008)
 
Di tengah puja dan lupa, Soeharto mewariskan sejarah problematis hubung­annya dengan Islam.

Pada 1991, Soeharto naik haji bersama Ibu Tien. Mengapa ini sebuah berita besar? Inilah pemimpin negara dengan pendu­duk muslim terbanyak di dunia, yang selama lebih dua dekade kepemimpinannya menjaga jarak dengan hati-hati terhadap Islam. Dan, tiba-tiba ia naik haji, serta pulang dengan menyandang nama “Haji Muhammad Soeharto”.
 

Soeharto dan Islam

Tujuh tahun sebelumnya, ketegangan memuncak antara rezim Soeharto dan Islam. Pada malam setelah hujan seharian di Tanjung Priok, 12 September 1984, rombongan Amir Biki dan jamaah pengajian yang tak bersenjata dilibas hujan peluru. Mereka berangkat dari jalan Sindang, sebu­ah jalanan padat di Tanjung Priok, ke Koman­do Distrik Militer (Ko­dim). Mereka ingin menuntut pembebasan dua tetangga mereka, Sahi dan Sofwan, yang menurut rumor disiksa di Kodim. Dua warga itu ditangkap ketika terjadi insiden saat, konon, seorang Babinsa (Bintara Pembina Desa) memasuki sebuah mushalla As-Sa’adah dengan sepatu dan mencemari tempat salat itu dengan air got.
 
Sudah sejak siang itu, Tanjung Priok panas. Beberapa tokoh Islam oposisi garis keras di Tanjung Priok baru saja menanda­tangani “Ikrar Bersama Umat Islam Jakarta”. Isi ikrar itu menolak asas tunggal Pancasila dan Rancangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) yang akan memutlakkan asas tunggal itu. Tokoh-tokoh yang terlibat: Abdul Qadir Djaelani, “Abu” Osmany al-Hamidy, Tony Ardie, H. Mawardi Noor, dan Ahmad Ratono. Amir Biki hanyalah “tokoh kecil”, imam lapangan. Pada sekitar pukul 23.00, rombongan Amir Biki yang terbagi dua –yang ke Kodim dan ke Polres– dihujani peluru militer.
 
Menurut catatan John Bresnan (1993), insiden ini menelan 63 orang terbunuh, lebih 100 orang cedera berat, dan kemudian ada 171 orang hilang, menurut laporan keluarg­a korban. Setelah insiden Tanjung Priok, tokoh-tokoh oposisi Islam garis keras di atas ditangkapi. Pihak militer, terutama Try Sutrisno, melakukan pendekatan ke­pada umat Islam di Tanjung Priok. Rezim Soeharto menerapkan asas tunggal di segala lini organisasi tanpa ada perlawanan lagi. 
Asas tunggal, represi
Problematis. Ini adalah kata yang minimal dalam menggambarkan relasi Soeharto dan Islam sepanjang sejarah kepemimpinannya. Sampai sekarang, kasus Tanjung Priok (bersama berbagai kasus pelanggaran HAM lain dari Aceh hingga Timor Timur) belum selesai secara hukum. Orang boleh bilang, itu kan bukan tanggung jawab Soeharto pribadi.
 
Tapi, ia adalah pemimpin. Ucapan sang belalang kepada putri semut dalam film animasi A Bug’s Life: pelajaran pertama tentang kepemimpinan, tuan putri, adalah segalanya merupakan kesalahan pemim­pin. Apalagi lebih dari sekadar in charge, Soeharto adalah seorang pemimpin rezim yang total. Kekuasaannya, seperti konsep kekuasaan raja Jawa, menurut berbagai analis, bulat tak terbagi. Dalam buku Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, dengan jelas Soeharto menyebutkan bahwa ia mengawasi seluruh aspek sistem politik dan birokrasi saat itu. Para menteri hanya jadi “pembantu”.
 
Insiden Tanjung Priok, terkait langsung dengan prinsip asas tunggal yang ia terapkan. Dalam pidato tahunannya di DPR, 16 Agustus 1982, Soeharto menegaskan, “seluruh kekuatan sosial dan politik harus menyatakan bahwa dasar ideologi mereka satu-satunya adalah Pancasila.” Ini dianggap banyak kalangan Islam sebagai serang­an keras terhadap berbagai ormas Islam. Sebelumnya, Soeharto secara terbuka menyatakan bahwa berbagai kelompok sosial-keagamaan “tidak meyakini Panca­sila seratus persen” (Kompas, 8 April 1980).
 
Mungkin saja ada yang melihat bahwa ini hanyalah respon Soeharto terhadap memanasnya Islam politik pada masa itu. Pada 1978, seorang tak dikenal bernama Warman mengangkat diri sebagai pewaris Kartosuwirjo (pemimpin pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat semasa Orde Lama), dan menghalalkan kekerasan bagi para pengikutnya. Pada 1981, pemuda Imran dan sejumlah kecil pengikutnya mengobarkan revolusi Islam dan melaku­kan dua aksi kekerasan: konfrontasi ber­senjata di pos polisi Cicendo, Bandung; dan pembajakan pesawat Woyla. Juga terjadi insiden kekerasan yang diasosiasikan dengan aktivisme Islam, seperti pembom­an BCA di Jakarta dan pemboman Candi Borobudur.
 
Jangan lupakan bahwa pada 1979, terjadi revolusi Islam di Iran yang mencuat­kan Imam Khomeini ke seluruh dunia. Suasana umum yang melanda para aktivis Islam di dunia, termasuk di Indonesia saat itu, adalah semangat kebangkitan Islam yang revolusioner adalah mungkin dan akan terjadi. Jadi, sangat mungkin bahwa dalam perspektif Soeharto, sedang terjadi ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan proyek “akselarasi modernisasi” (istilah Menteri Penerangan berlatar intelijen militer, Ali Moertopo).
 
Namun jangan lupa pula, sejak dini kekuasaannya, rezim Soeharto melakukan banyak kebijakan yang dianggap menye­rang Islam. Pada 1973, umat Islam merasa diserang oleh RUU Perkawinan yang di­ang­gap bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Reaksi keras terjadi: anggota parlemen dari kalangan Islam walk out, dan golong­an pemuda muslim menduduki gedung MPR. Pada 1978, lagi-lagi umat Islam merasa diserang rezim. Kali ini, oleh usulan menjadikan aliran kepercayaan sebagai agama, resmi setara Islam dan Kristen. Banyak kalangan muslim juga tak nyaman dengan program KB yang gencar, dan di tingkat pedesaan cenderung memaksa lewat militer.
 
Lebih dari itu, awal kekuasaan rezim ditandai harapan yang terbanting dari kalangan Masyumi dan “Islam politik” yang ditekan oleh rezim Soekarno. Soeharto muncul dengan komitmen membasmi PKI, lawan politik kalangan muslim yang sangat kuat semasa Soekarno. Soeharto dan militer membiarkan terjadinya aksi pembalasan (pembantaian) kalangan komunis oleh sebagian kalangan muslim pada 1965-66. 
Sebagai rezim baru, salah satu langkah awal Soeharto adalah membebaskan para pemimpin politik Islam dari kalangan Masyumi yang ditahan Soekarno (termasuk Mohammad Natsir, Sjafruddin Pra­wi­ranegara, Mohammad Roem, dan Hamka). Harapan bahwa Masyumi akan direhabilitasi dari statusnya sebagai partai terlarang segera kandas. Pada awal 1967, Soeharto menyatakan bahwa “militer tidak menyetujui” rehabilitasi Masyumi.
 
Untuk menata kembali negara, untuk membangun sendi-sendi “Orde Baru”, Soeharto secara militeristik memaksakan sistem politik baru yang tak memberi ruang bebas bagi partai Islam dan partai lainnya. Ia mengukuhkan –hingga dekade 1980-an– ideologi tunggal Pancasila dan konsep negara-bangsa tak bisa diganggu-gugat lagi. Piagam Jakarta yang mencantumkan penerapan syariat Islam harus dilupakan. Simbol-simbol Islam di ruang politik, sosial, dan publik, direpresi hingga seminim mungkin. Jilbab dilarang pada 1980-an. Lambang Ka’bah dilarang dipakai oleh PPP.
 
Aktivitas masjid dibatasi sebatas ibadah ritual. Bentuk-bentuk ekspresi keagamaan yang tak segaris dengan kebijakan rezim dianggap menyempal, sesat, atau subversif. Jika wacana dan ekspresi keagamaan yang menentang kebijakan rezim ingin hidup, harus ‘bawah tanah’.
 
Perlu dicatat bahwa represi atas Islam ini menghasilkan juga bentuk eks­presi Islam yang positif, sengaja atau tak sengaja. Misalnya, Kuntowijoyo dan beberapa pengamat pernah mencatat bahwa ber­­bagai pembatasan Islam politik itu mem­buahkan kecenderungan fokus pada gerak­an intelektual dan kultural yang mencoba memaknai positif fakta pembatasan itu.
 
Atau, contoh lain, kebijakan rezim untuk membatasi kegiatan mahasiswa lewat kebijakan NKK-BKK. Pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, kebijakan ini justru membuka jalan bentuk-bentuk ge-rakan Islam yang bersifat tarbiyah di kalang­an mahasiswa.
Ijo royo-royo?
Jika sepanjang 1970-an hingga 1980-an kalangan Islam politik memandang dengan­ pahit rezim Soeharto, angin beru­bah pada 1990-an. Seorang da’i po­puler, KH. Kosim Nurseha, secara rutin mengisi pengajian di keluarga Cendana. Pada saat yang sama, banyak tanda-tanda Soeharto menoleh ke Islam. Pemerintah seperti memberi ruang besar pada kalang­an Islam dalam periode ini.
 
Pada 1991, tahun ketika Soeharto dan Ibu Tien naik haji, ada beberapa tonggak akomodasi pemerintah: keluarnya Surat Keputusan (SK) kebebasan memakai jilbab, SK Bersama pendirian Badan Amil Zakat, Infak, dan Sadaqah (Bazis), kompilasi hukum Islam, dan pelaksanaan Festival Istiqlal yang jor-joran itu. Sebelumnya, pada 1990, marak berdiri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah yang dipelopori NU. Juga, berdiri Ikatan Cendikiawan muslim Indonesia (ICMI) yang kontroversial itu.
 
ICMI menghimpun orang kepercayaan Soeharto, yakni B.J. Habibie beserta kroni­nya, dengan para tokoh pemikir Islam yang selama ini akomodatif terhadap rezim maupun yang sebelumnya beroposisi. Setelah Pemilu 1992, banyak anggota ICMI yang menjadi menteri dalam kabinet saat itu. Di kalangan militer pun, muncul sayap petinggi yang menampakkan kedekatan pada Islam, seperti Jenderal Hartono, Jen­de­ral Feisal Tanjung, Syarwan Hamid, dan Prabowo Subianto. Hartono memiliki kedekatan khusus dengan putri pertama Soeharto, Siti Hardianti Rukmana (Tutut), dalam kiprah politik saat itu. Tutut yang mulanya asyik membangun kerajaan bisnis, kemudian mengenakan simbol Islam, yakni kerudung, dalam berpolitik.
 
Salah satu peristiwa politik penting pada masa ini adalah relasi ironis antara Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Soeharto. Pada 1984, Gus Dur menentang arus kaum muslim, dengan menjadikan NU yang dipimpinnya sebagai ormas Islam kuat pertama yang mengakui asas tunggal. Gus Dur dengan NU-nya bersikap sangat akomodatif pada negara-bangsa dan nasionalisme. Namun Soeharto melihat Kyai-budayawan nyentrik ini sebagai ancam­an. Pada 1994, dalam Kongres NU yang akan menentukan nasib Gus Dur seba­gai ketua, Soeharto menunjukkan tanda-tanda khas. Ia membuka kongres, tapi menolak duduk di samping Gus Dur. Sebe­lum dan selama kongres, banyak kasak-kusuk politik ingin mendepak Gus Dur.
 
Pada saat itu, memang, Gus Dur telah jadi salah seorang tokoh oposisi yang keras. Gus Dur juga sangat menentang ICMI. Ia menjalin keakraban dengan kelompok nasionalis-sekuler dan kalangan agama lain, juga kaum oposan. Para penentang Soeharto waktu itu memang sedang meningkatkan oposisi mereka.
Di lain pihak, kelompok Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) yang berkelompok dengan Komite Islam untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) punya sejarah oposisi keras terhadap Orde Baru. Ideologi mereka bisa disepadankan dengan­ ideologi yang mendorong oposisi keras para tokoh ulama berbasis Tanjung Priok pada awal 1980-an. Mereka berakar dari Masyumi, dan punya kedekatan dengan­ wacana gerakan Islam pasca-Revolusi Iran.
 
Namun pada pertengahan 1990-an itu, mereka agaknya melihat kesempatan politis bagi umat Islam. Mereka lantas jadi pem­bela rezim Soeharto dan Wapres Habibie yang keras juga. Misalnya, ketika tokoh DDII dan KISDI, Lukman Harun mengomentari pembredelan Tempo, Editor, dan DeTik, dalam sebuah wawancara dengan Robert W. Hefner (dalam Civil Islam, 2000): Harun menganggapnya  bukan urusan umat Islam karena ketiga­nya bukan media Islam. Bagi Harun, kaum muslim harus realistis dalam perkawanan dan dukungan politik.
 
Dalam periode ini, Soeharto seperti punya pemetaan sendiri terhadap kekuat­an-kekuat­an Islam yang ada. Ia mendu­kung sebagian, mengakomodasi sebagian kepentingan Islam, tapi tetap membatasi atau membuyarkan yang lain. Soeharto sesungguhnya masih sangat berhati-hati terhadap Islam. Bahkan, langkah-langkah politiknya terhadap Islam dalam periode ini, bisa dibaca sebagai kooptasi kekuatan strategis Islam, karena kiprah kekuatan-kekuatan itu kemudian tetap berpusat pada dirinya.
Warisan Soeharto
Namun, kedekatan Soeharto pada Islam di senjakala kekuasaannya juga amat nyata. Cukup ironis juga, sekian lama ia menekan ekspresi politik-sosial-simbolik Islam. Ketika ia mendekati Islam, kaum nasionalis dan sekularis pun mengeraskan oposisi mereka pada Soeharto.
 
Haji Muhammad Soeharto telah meninggal. Pada 1990-an, ia mengaku sebagai seorang Muhammadiyah, dan di­salatkan secara Islam di pemakaman ke­luarga Astana Giribangun yang mirip kompleks pemakaman raja Jawa. Entah apa pikirannya terhadap kalangan Islam setelah terpaksa lengser pada 1998 hingga akhir hayatnya.
 
Menjelang lengser, sebagai upaya terakhirnya, Soeharto mengajak bertemu para tokoh muslim ke istana negara pada 18 Mei 1998 malam, mengajak mereka mengambil langkah bersama. Dengan kata lain, mereka diajak serta dalam kabinet rancangan Soeharto itu. Saat itu, aksi mahasiswa menentang Soeharto sedang memuncak. Harmoko, yang biasa dianggap “menteri boneka”, baru saja mengejut­kan publik dengan pernyataan bahwa Soeharto harus mundur. Nurcholish Madjid (Cak Nur) dan Gus Dur yang sudah nyaris buta dan lumpuh karena stroke pada Januari itu, jadi bintang dalam pertemuan tersebut. Cak Nur mengusul­kan Amien Rais diundang juga. Pimpinan Muhammadiyah itu sedang berada di kubu pro-reformasi bersama para mahasiswa. Hasil akhir: Cak Nur menampik ajakan Soeharto.
 
Ketika Soeharto meninggal, isu yang mencuat tentang maaf pada Soeharto jadi sketsa karut-marut warisan Soeharto terhadap Islam Indonesia. Di tengah gencarnya oda dan bujukan untuk memaafkan Soeharto (atas apa?) dari berbagai kelompok Islam, terselip tanya: lantas apa? Apa makna tajuk di harian umum Pelita, yang mengibar identitas Islam, ketika menulis pada Kamis, 31 Januari 2008: “…(J)angan heran jika banyak kalangan, terutama masyarakat berucap ‘lebih enak zaman Pak Harto’. Itu merupakan ungkapan polos, tulus, ikhlas, dan sangat jauh dari reka­yasa.”? Lalu, bagaimana dengan para keluarga korban Tanjung Priok, misalnya, yang tetap menuntut penyelesaian hukum bagi tragedi itu?
 
Sebuah era telah berlalu. Sistem yang demikian paternalistik, monolitik, sangat totalistik dalam (antara lain) mengatur Islam di Indonesia, pastilah menyisakan kekosongan yang membingungkan ketika tiba-tiba tak ada. Dalam kebingungan, reaksi kita memang bisa berlebihan. (HD)

Komentar