Home » Sosok » Tokoh » Jimly Asshiddiqie, Tokoh Islam Damai versi Majalah Madina
Sumber: liputan6.com

Jimly Asshiddiqie, Tokoh Islam Damai versi Majalah Madina

(Tulisan ini telah dimuat di Majalah Madina No. 6, Tahun I, Juni 2008 di Rubrik Laporan Utama)

Para wartawan dan aktivis demokrasi di Indonesia agaknya perlu berterimakasih pada Jimly Asshiddiqie (52 tahun). Di bawah pimpinannya, Mahkamah Konstitusi membatalkan sejumlah pasal dalam KUHP yang menghambat ruang gerak masyarakat untuk mengkritik pemerintah.

MK memang sebuah lembaga yang berwenang kesahan perundang-undangan yang ada di Indonesia. MK dapat membatalkan isi undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan kewenangan itulah, Jimly membawa MK menjadi salah satu kekuatan utama untuk membersihkan Indonesia dari berbagai rujukan hukum yang bertentangan dengan demokrasi.

Dua tahun yang lalu, MK membatalkan pasal-pasal dalam KUHP yang mengancam pidana mereka yang dianggap melakukan penghinaan atas presiden dan wakil presiden. Lantas tahun lalu, MK juga menganulir pasal-pasal dalam KUHP yang melarang warga Indonesia untuk menyatakan ”perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap pemerintah Indonesia.’’

Keputusan ini menjadi penting mengingat di masa lalu, pemerintah yang berkuasa kerap memanfaatkan pasal-pasal tersebut untuk memberangus mereka yang berani mengeritik atau mengungkapkan keboborokan kepala negara dan pemerintah. Dengan alasan menghina kepala negara atau pemerintah, seorang warga dapat dipenjara, padahal yang sebenarnya ia lakukan adalah sekadar melakukan kontrol sosial terhadap mereka yang berkuasa.

Ancaman pidana yang melekat pada pasal-pasal anti-demokrasi itu juga berat. Ancaman pidana atas penghinaan kepala negara dalam KUHP warisan pemerintah kolonial Belanda itu misalnya mencapai enam tahun penjara.

Karena itulah banyak pihak menyambut gembira keputusan MK itu. Jimly  menyatakan bahwa tidak relevan lagi saat ini untuk tetap mempertahankan pasal-pasal yang menghilangkan prinsip persamaan di depan hukum serta mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat.

Pria kelahiran Palembang ini sangat peduli dengan kepastian hukum dalam sebuah negara demokratis. Ia sendiri memang dikenal sebagai ahli hukum tata negara, dan memperoleh gelar doktor dalam bidang ilmu itu dari Universitas Indonesia pada 1997. Selain sebagai ilmuwan dan mengajar, Jimly adalah juga aktivis yang banyak terlibat dalam demokratisasi di Indonesia. Banyak berperan di YISC Al-Azhar di masa muda, belakangan ia terlibat dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan kemudian aktif di The Habibie Center.

Komitennya pada prinsip kepastian hukum dan prinsip-prinsip demokrasi tersebut konsisten ditunjukkannya dalam berbagai isu kontroversial. Dalam kasus Ahmadiyah, Jimly secara tegas mengecam pihak-pihak yang menggunakan tindak kekerasan untuk mengancam Ahmdiyah.

”Saya pribadi menganggap ajaran Ahmadiyah itu sesat,” kata Jimly. ”Namun walaupun mereka sesat, saya tetap tidak setuju dengan adanya tindak kekerasan terhadap mereka. Umat Islam seharusnya menunjukkan bahwa Islam memang pembawa rahmat bagi semua umat.”

Jimly juga mengingatkan bahwa pemerintah sebaiknya tidak campur tangan dalam soal keyakinan. “Ini masalah internal umat Islam. Negara tidak bisa campur tangan, apalagi sampai menyatakan sebagai ajaran sesat,” katanya.

Menurutnya, dalam sebuah negara demokratis, memang keputusan diambil oleh suara terbanyak. ”Tapi sesuai asas demokrasi pula, hak minoritas pun harus dijamin. Kalau sampai ada kekerasan terhadap kaum minoritas, itu memprihatinkan.”

Karena itu, tambah Jimly yang juga pernah menjadi anggota Dewan Pimpinan Pusat MUI,  pemerintah harus berhati-hati mengeluarkan apa yang disebut sebagai Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Ahmadiyah, mengingat SKB sebenarnya sudah tidak dikenal dalam struktur hukum Indonesia. ” SKB memang ada dalam UU lama. Tapi dalam UU No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, istilah itu tidak dikenal lagi.”

Bila pemerintah sampai mengeluarkan SKB soal Ahmadiyah, menurut Jimly, keputusan pemerintah itu bisa digugat secara hukum. “Negara kita adalah negara hukum. Kalau publik merasa dirugikan, bisa di-judicial review di MK, Pengadilan Negeri atau Pengadilan tata usaha negara,” jelasnya.

Perannya dihargai banyak pihak. Majalah GlobeAsia tahun lalu menobatkan Jimly sebagai ”Man of the Year”. Ada lima alasan yang dikemukakan majalah tersebut untuk menjelaskan mengapa Jimly dianggap lebih penting daripada kandidat-kandidat lain yang terdiri dari para pejabat eksekutif, yudikatif, aktivis hak asasi manusia, pendidik, hingga kewirausahaan.

Pertama, Jimly dan para koleganya dianggap terbukti menjadi kontributor bagi terwujudnya reformasi hukum di Indonesia yang memperkuat berlangsungnya proses demokrasi di Indonesia. Kedua, Jimly berhasil membuktikan diri mampu membangun institusi yang membawa kebaikan bagi pembaruan birokrasi. Ketiga, dalam kultur hukum yang selama ini dikenal lamban, Jimly dinilai berhasil membuktikan berjalannya prinsip peradilan yang cepat. Keempat, Jimly terbukti berhasil mewujudkan pelayanan publik yang prima. Kelima, dari putusan-putusan yang dikeluarkan oleh MK, Jimly dan para Hakim Konstitusi dinilai berhasil menjalankan peradilan yang imparsial. Hal-hal inilah yang dinilai majalah tersebut menjadikan Jimly Asshiddiqie pantas dilihat sebagai sosok penting penjaga konstitusi Indonesia (The Guardian of The Constitution). []

Komentar