Home » Sosok » Tokoh » Djohan Effendi, Tokoh Islam Damai versi Majalah Madina
Sumber: haisa.wordpress.com

Djohan Effendi, Tokoh Islam Damai versi Majalah Madina

(Tulisan ini telah dimuat di Majalah Madina No. 6, Tahun I, Juni 2008 di Rubrik Laporan Utama)

Namanya kerap masuk daftar kelompok tertentu tentang pemikir yang dianggap merusak Islam. Ia aktif membangun dialog antaragama.

Sejak kecil, pria kelahiran Kalimantan pada 1939 ini menampakkan kecenderungan pada keterbukaan. Di samping selalu membaca Al-Quran, ia gemar membaca biografi para tokoh dunia. Ketika mahasiswa, Djohan Effendi masuk ke HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Sebetulnya, awalnya Djohan tak terlalu suka pada HMI, karena organisasi itu berafiliasi dengan Masyumi. Tapi melihat intimidasi oleh PKI terhadap HMI, ia tersentuh dan mendaftar di kantor cabang HMI Yogyakarta.

Segera ia menerbitkan kontroversi karena gagasan-gagasan progresifnya. Djohan, bersama Dawam Rahardjo dan Ahmad Wahib, seolah membentuk faksi sendiri dalam tubuh HMI. Mereka dituduh sebagai partisan PSI (Partai Sosialis Indonesia). Pada 1969, ia mengudurkan diri, dan berkonsentrasi pada kuliahnya. Lulus dari IAIN dua tahun kemudian, ia masuk ke Sekretarian Jenderal Departemen Agama. Tak lama, ia melesat jadi asisten pribadi Menteri Agama waktu itu, H. Mukti Ali.

Pada masa mudanya, saat ia sedang terbenam pada perdebatan filosofis yang telah klasik antara Al-Ghazali dan Ibnu Rusyd, ia mulai banyak meragukan keyakinannya sendiri pada Islam. Justru saat dirundung keraguan itu, ia berjumpa dengan pemikiran-pemikiran tokoh Ahmadiyah dalam karya-karya Muhammad Ali. Ia menemui tokoh-tokoh Ahmadiyah Lahore, Muhammad Irsjad dan Ahmad Djojosugito. Kedekatannya dengan Ahmadiyah ini membuat Djohan sering dianggap sebagai seorang Ahmadiyah. Djohan sendiri membantahnya.

Perhatiannya pada “agama-agama pinggiran” menyebabkan ia tergolong unik dibanding pemikir modernis Islam di Indonesia lainnya (Greg Barton, peneliti Indonesia dari Monash University, memuji Djohan sebagai sejajar dengan Nurcholis Madjid, Abdurrahman Wahid, dan Ahmad Wahib). Saat masih aktif di Depag, ia memperjuangkan hak hidup agama-agama minoritas yang tak banyak dikenal di Indonesia, seperti Bahai dan Konghucu.

Saat ini, Djohan menjadi Ketua Dewan Pengurus ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace). Di dalam Dewan Pembina organisasi ini, tercatat perwakilan dari agama Bahai, Sikh, bahkan Sunda Wiwitan. Jangankan kebebasan beragama, dalam suatu wawancara dengan Islamlib.com, Djohan dengan lugas menyatakan, “Harus ada kebebasan untuk tidak beragama.”

Tentu saja, posisi intelektual begini sukar duduk tenang di tengah masyarakat. Lazim bahwa setiap masyarakat cenderung konservatif, apalagi dalam soal agama. Ide-ide pembaharuan selalu menemui kesulitan, bahkan jika akhirnya ide-ide itu diterima dan jadi arus utama di kemudian hari. Apalagi jika ide-ide pembaharuan itu dianggap terlalu radikal.

Dengan mengangkat hak hidup agama kecil ke permukaan, meminta agar dilembagakan oleh Depag, Djohan dianggap terlalu menyempal, terlalu ekstrem, oleh masyarakat awam. Apalagi ia sangat dekat Abdurrahman Wahid (Gus Dur, yang selalu amat kontroversial), hingga sempat jadi Menteri Sekretariat Negara di era Gus Dur, selain pernah mendampingi Gus Dur muhibah ke Israel.

Tapi di tengah fakta terjadinya pembakaran dan pemboman gereja (juga, pembakaran masjid, sebetulnya –sewaktu konflik di Maluku dan Poso dulu), ancaman bunuh dan perusakan masjid dan desa Ahmadiyah, mungkin memang perlu juga ada suara menyempal ala Djohan. Agar kita tiba di titik tengah: moderasi, toleransi, kesadaran bahwa kita hidup tak sendiri di negeri ini. []

Komentar