Home » Sosok » Tokoh » Amin Rais, Tokoh Islam Damai versi Majalah Madina
Sumber: antaranews.com

Amin Rais, Tokoh Islam Damai versi Majalah Madina

(Tulisan ini telah dimuat di Majalah Madina No. 6, Tahun I, Juni 2008 di Rubrik Laporan Utama)

Tokoh damai tak mesti orang yang bersuara halus dan enggan bicara tajam. Amin Rais adalah teladan untuk soal ini.

Bagi sebagian orang, Amin Rais justru “biang kerok”. Berkali-kali, ia mengganggu ketenangan status quo Rezim Orde Baru. Misalnya, ia bersuara lantang tentang kasus Exxon, Busang, dan, yang mungkin paling menohok rezim Soeharto, soal suksesi kepemimpinan nasional.

Pada 1998, nama Amin Rais melesat sebagai salah seorang pemimpin gerakan reformasi. Ketika Soeharto mengundang para tokoh Islam ke istana, sebagai upaya terakhirnya mencari legitimasi, ia menolak mengundang Amin Rais. Sesudah reformasi, Amin Rais tetap jadi sosok kontroversial –dukungan dan serangan datang dari semua jurusan. Bukan hanya rezim atau sisa rezim Orba yang menganggap si ”kancil” ini tukang bikin goro-goro. Di milis ITB angkatan ’77, misalnya, beredar sebuah email bertajuk ”Amin Rais politisi Licik” dan mendaftar berbagai ”kelicikan” itu.

Ketika peluncuran bukunya, Agenda Mendesak Bangsa, 13 Mei 2008 lalu di Gedung Serba Guna Gelora Bung Karno, Amin kembali bersuara lantang menyatakan bahwa pemerintahan SBY saat ini adalah pelanggar HAM terbesar. Ini komentar Amin atas rencana kenaikan BBM dan sekian berita tentang himpitan ekonomi pada hidup rakyat kecil, hingga sampai banyak terjadi bunuh diri karena alasan ekonomi. Keruan saja suara lantang ini ditanggapi negatif oleh beberapa kalangan dalam masyarakat sendiri.

Tapi, yang mengikuti perjalanan intelektual Amin Rais tak akan heran dengan kelantangan dan ketajaman kata-katanya. Ia pernah dinasihati secara publik oleh Ahmad Syafii Maarif, penggantinya sebagai ketua umum Muhammadiyah. Perbandingan anekdotal pun muncul: Maarif yang ”orang seberang” malah condong bertutur kata halus, sedang Amin yang ”Jawa tulen” kok condong bicara tanpa tedeng aling-aling.

Amin juga terkenal berani mengambil posisi kontroversial. Pada 1980-an, justru sepulang dari studi Islam di Amerika, ia membahas wacana Negara Islam dan kemungkinan penerapan syariah dalam masa modern ini. Yang mengejutkan bukanlah kefasihannya untuk, misalnya, memberi apologi atas hukuman potong tangan sebagai perwujudan keadilan Islam. Yang mengejutkan adalah sikapnya yang memperlakukan wacana Negara Islam sebagai wacana politik biasa, di tengah suasana rezim Orba yang menabukan dan mengharamkan wacana ini.

Orang boleh bilang, adalah ”kelicikan” (atau ”kelicinan”) politik Amin jika ia kemudian menggariskan Partai Amanat Nasional (PAN) pada 1998 sebagai partai nasionalis terbuka. Namun, mestinya, hal ini tak mengherankan benar. Di dalam dirinya terkandung Islam Nusantara yang membesarkannya, juga pengalaman belajar ”ilmu sekuler” (ilmu politik) di Universitas Katolik Notre Dame di Amerika dan Universitas Chicago, di samping pengalaman belajar di pusat studi Islam tradisional Al-Azhar Kairo, Mesir. Seperti para seniornya, semacam Hamka, ia tak melihat adanya kontradiksi ketika mendaku keislaman sekaligus keindonesiaan.

Amin selalu tampak siap berdialog. Semasa reformasi, ia banyak mendatangi forum-forum mahasiswa, di samping menyambangi juga lawan-lawan politiknya seperti Gus Dur dan Megawati. Ketika ia bergandeng tangan dengan Gus Dur dan tak lama sesudah itu Gus Dur jadi presiden, kita boleh bertanya: siapa memanfaatkan siapa? Yang jelas, sebagai pejabat negara pun (ketua MPR, yang juga dijuluki ”king maker”) ia tak pernah kehilangan kelugasannya. Jika sekarang, saat ia tak menjabat apa-apa, ia masih saja lugas dan lantang, maka Amin Rais sekadar sedang jadi Amin Rais.

Ketika mengomentari kasus Ahmadiyah belakangan ini, ia tetap tegas dan lugas. Ia menilai, kasus pelarangan Ahmadiyah bisa menodai kebebasan beragama di Indonesia. “Karena nampak ada kelompok-kelompok masyarakat yang pikirannya cekak, tidak mau berpikir lebih jauh, mengandalkan otot dan kekerasan untuk melenyapkan orang yang berbeda pendapat,” kata Amien Rais di Padang, 19 April 2008, seperti dilaporkan oleh Tempointeraktif. Menurut Amin, jika Ahmadiyah dilarang, akan timbul anarki. []

Komentar