Home » Sosok » Mengenal Dedi Mulyadi, Bupati yang Menjamin Kebebasan Beribadah Sesuai Keyakinan (1)
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Foto: bandungekspres.co.id

Mengenal Dedi Mulyadi, Bupati yang Menjamin Kebebasan Beribadah Sesuai Keyakinan (1)

Kali pertama namanya muncul di media, Dedi Mulyadi dikenal sebagai Bupati Purwakarta yang punya kesadaran kebudayaan. Berbeda dengan kepala daerah lainnya, Dedi dinilai berkomitmen dalam mempromosikan kebudayaan Sunda, kebudayaan masyarakat Purwakarta, dan kearifan lokal.

Di bawah kepemimpinan Dedi, ada begitu banyak pagelaran kebudayaan yang diselenggarakan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta. Yang terekam, misalnya, wisata kuliner khas daerah, festival budaya, dan kegiatan lain yang berbasis kearifan lokal.

Atas usahanya untuk kebudayaan itu, sejumlah lembaga memberikan apresiasi kepada sosok berusia 44 tahun itu. Dedi, misalnya, dinobatkan sebagai pejuang revolusi budaya oleh salah satu media di Jawa Barat pada November 2014. Beberapa bulan setelah itu, Dedi diundang untuk memberikan pidato di markas PBB di New York, AS. Dan pada akhir tahun 2015 Dedi mendapat penghargaan dari Federasi Teater Indonesia.

Selain isu kebudayaan, Dedi juga memberikan perhatian pada isu kebebasan beragama. Hal yang umumnya dihindari kepala daerah lainnya. Dedi mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Jaminan Melaksanakan Ibadah Berdasarkan Keyakinan. SE ini ia keluarkan untuk menanggapi munculnya gerakan kelompok anti-Syiah di daerahnya. (Baca: Di Jawa Barat Ada Dedi Mulyadi yang Melindungi Kebebasa Bberagama).

Kebijakan Dedi yang dipuji banyak pihak itu berbanding terbalik dengan kepala daerah lain di Jawa Barat. Wali Kota Bogor Bima Arya, misalnya, mengeluarkan kebijakan yang melarang peringatan Asyura yang setiap tahun biasa dilaksanakan komunitas Muslim Syiah Bogor. Juga Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang membatasi aktivitas komunitas Ahmadiyah di Jawa Barat.

Madina Online mendapat kesempatan mewawancarai Dedi Mulyadi di Sentul, Bogor, usai Dedi menjadi pembicara diskusi di Universitas Indonesia, Depok. Pada kesempatan itu, Dedi menyatakan bahwa ia adalah pengagum pikiran mendiang Gus Dur dan Cak Nur, selain Said Aqil Siradj dan Cak Nun. Mungkin itu sebabnya mengapa Dedi punya kesadaran kebudayaan dan toleran.

Berikut petikan wawancara Irwan Amrizal, Joachim Rohi, dan Leonardus Wisnu dengan Dedi Mulyadi.

Mengingat hasil wawancara itu cukup panjang, Madina Online sengaja memecahnya menjadi tiga seri wawancara agar membuat nyaman pembaca. Dua seri wawancara Dedi yang lain bisa dibaca di sini (wawancara Dedi 2) dan di sini (wawancara Dedi 3).

Mengapa Anda menggunakan kebudayaan, khususnya kebudayaan Sunda, sebagai basis dalam kebijakan-kebijakan politik Anda sebagai kepala daerah?

Kehidupan bernegara yang kita bangun itu didasarkan pada akar konstitusi dan Pancasila. Maka ketika kita berbicara konstitusi dan Pancasila, kita berbicara tentang akar kebudayaan bangsa. Nah, kenapa saya menggunakan kebudayaan sebagai basis dalam kebijakan politik saya sebagai kepala daerah karena saya ingin membangun sebuah daerah yang kuat dan memiliki identitas.

Gotong royong itu adalah prilaku dasar masyarakat kita. Karena itu nilai ini dimasukkan dalam Pancasila. Toleransi itu juga bagian dari kebudayaan kita. Hak terhadap sesuatu yang dimiliki bersama itu juga budaya kita. Termasuk menjaga keharmonisan lingkungan.

Bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai kebudayaan yang abstrak tadi menjadi satu kebijakan teknis dan terukur?

Misalnya, saya mengeluarkan program Budaya Desa. Kebijakan itu ditujukan agar batas antara kota dan desa tetap terjaga. Artinya, yang hidup di kota biarkan dengan kehidupan kotanya, sementara yang di desa dijaga kehidupan pedesaannya. Selain itu, saya juga wajibkan agar kompleks perumahan yang ada di Purwakarta, baik yang di kota dan di desa, menggunakan nama yang sesuai dengan nama kampung setempat.

Dengan menjaga batas antara kota dan desa itu, ternyata ada dampak ekonominya. Masyarakat Purwakarta yang tinggal di perkotaan bila ingin berwisata dengan suasana pedesaan tidak perlu keluar dari Purwakarta. Mereka cukup mendatangi daerah pedesaan yang ada di Purwakarta. Dengan begitu, uang masyarakat tetap berputar di Purwakarta dan tidak keluar. Malah sekarang banyak yang berwisata ke Purwakarta dari daerah lain.

Kebijakan Anda yang berbasis kebudayaan itu jarang dipikirkan kepala daerah yang lain. Apa yang membuat Anda punya cara berpikir yang berbeda dengan kepala daerah lainnya?

Alamiah saja. Tapi saya punya pandangan bahwa setiap pemimpin itu harus memiliki perbedaan. Itu juga yang dilakukan raja-raja kita di zaman dulu. Kalau setiap pemimpin pandangannya sama dengan yang lain, ya, jangan jadi pemimpin. Seorang pemimpin itu harus dengan berbeda memimpin masyarakat yang dipimpinnya, seperti cara bertindaknya, cara makannya, cara tidurnya, bahkan cara hidupnya.

Adakah yang menginspirasi sehingga Anda punya cara pandang yang unik itu?

Tidak ada. Mengalir saja. Seperti tadi saya diminta menjadi pembicara di UI, saya tidak tahu harus bicara apa. Yang penting saya hadir dulu di tempat acara dan nanti tergantung situasi di sana saya harus bicara apa.

Imaginasi itu kadang lahir dengan sendirinya. Di mana saya berada, lahir gagasan baru begitu saja. Dan pada saat gagasan baru itu lahir, yang harus dipikirkan adalah apakah itu bermanfaat bagi masyarakat. Raja-raja di masa lalu juga begitu. Di satu tempat, dia punya gagasan tertentu. Lalu ia wujudkan gagasannya itu di situ. Jika dia ke tempat lain, dia punya gagasan lain. Polanya selalu begitu. Pemimpin harus seperti itu. Ke mana pun ia pergi harus lahir gagasan original dan konstruktif untuk daerahnya.

Dalam berbagai kesempatan Anda sering menyebut nama Prabu Siliwangi. Apakah ia salah satu yang menginspirasi Anda?

Saya dilahirkan dan dibesarkan di tanah Sunda. Kerajaan Sunda itu yang mendirikan Prabu Siliwangi. Karena itulah, dia yang menjadi sumber inspirasi saya dalam mengelola wilayah saya. Persis ketika seseorang terpilih menjadi presiden, pasti Bung Karno yang menjadi inspirasinya. Dengan begitu ada seperti transendensi nilai antara presiden terpilih itu dengan Bung Karno.

Apa inspirasi yang Anda petik dari Prabu Siliwangi?

Dia menjadi inspirasi saya karena berhasil menciptakan kemakmuran pada zamannya. Dia juga berhasil mengantar kebudayaan Sunda menjadi satu peradaban yang tidak terlupakan. Nah, kita sebagai orang yang diharapkan meneruskan gagasan-gagasannya, meskipun dalam konteks dan sistemnya berbeda, tentu harusnya punya kedekatan emosianal dengannya.

Umumnya kepala daerah itu ‘bermain aman’. Mereka tidak mau mengeluarkan kebijakan yang berbeda dengan keinginan kelompok tertentu yang mengklaim mewakili mayoritas. Tapi Anda tampak tidak begitu. Mengapa?

Kalau pemimpin negeri ini ingin selalu bermain aman, negeri ini tidak akan merdeka. Karena bermain aman itu pasti selalu kompromi. Masa kita kompromi dengan penjajah? Terus, kita mau hidup ini terus-terusan kompromi? Tidak bisa! Harus ada nilai yang menjadi keyakinan dasar yang harus kita tegakkan.

Kalau negara ini ingin punya masa depan, kita harus menegakkan apa yang menjadi dasar keyakinan kita. Tapi kalau kita selalu berkompromi, negara ini tidak akan punya masa depan. Karena itu, apa yang menurut saya baik, akan terus saya lakukan. Tapi dengan catatan asal tidak bertentangan dengan konstitusi.

Itu artinya Anda tidak akan mengubah arah kebajikan Anda yang berbasis kebudayaan yang dipandang negatif sebagian kelompok itu?

Tidak. Karena itu bagian dari keyakinan dasar saya dalam memimpin. Bahkan bisa jadi di masa depan pihak yang menolak apa yang saya lakukan itu menerima dan mengerti makna kebijakan saya.

Salah satu hal yang biasa dilakukan kepala daerah yang bermain aman itu, misalnya, mengeluarkan kebijakan bernuansa agama yang isinya seringkali diskriminatif. Anda malah menerbitkan Surat Edaran yang menjamin kebebasan beragama di wilayah Anda. Kenapa?

Kebijakan politik itu tidak boleh dibuat hanya untuk menyenangkan satu kelompok tertentu. Kebijakan harus dibuat untuk kepentingan semua kelompok masyarakat. Pemimpin itu harus punya integritas. Kalau kebijakan itu dinilai bermanfaat untuk semua kelompok masyarakat, ya yakinkan pada semua masyarakat dengan beberapa indikatornya. Satu, secara teknis. Dan, dua, secara akademis.

Kalau mau menjadi pemimpin tapi tidak mau ada tantangan, ya jangan menjadi pemimpin. Cukup menjadi pemimpin di rumah saja. Di rumah tangga saja ada tantangan, apalagi menjadi pemimpin daerah.

Anda tidak khawatir sikap Anda yang non-kompromis itu akan menghambat karier politik Anda?

Menjadi pemimpin itu jangan berpikir karier. Kalau pemimpin itu berpikir karier, popularitas, termasuk elektabilitas, bahaya negeri ini. Nanti jangan-jangan negara dijual demi elektabilitas. Apapun yang terjadi, harus ada prinsip-prinsip yang kita tegakkan, yaitu konstitusi. Seorang pemimpin itu jika ada badai di hadapannya, ia harus mengarunginya. Bukan ketika badai datang, ia menunggu di samping sampai badai itu reda. Itu bukan pemimpin.

Dengan kata lain, apa yang Anda lakukan selama ini bukan untuk meraih popularitas dalam politik…

Saya tidak terlalu memikirkan popularitas. Yang penting bagi saya adalah ketika saya berpolitik harus ada nilai dan spirit yang ingin saya tunjukkan, sehingga bukan hanya angka-angka teknis saja dalam politik. Bukan sekadar kekuasaan yang ingin diraih.

Kekuasaan itu bagian dari pekerjaan seorang pemimpin. Kekuasaan itu kalau bisa diraih, ya syukur. Tapi kalau tidak bisa diraih, ya tidak apa-apa. Toh, kita bisa mengabdi di tempat yang lain. Tugas utama seorang pemimpin itu adalah dia harus punya gagasan untuk kebaikan bersama. Itu artinya pemimpin itu harus seorang ideolog.

Kalau seorang pemimpin itu bukan ideolog, dia tidak akan mengerti apakah yang sudah dilaksanakan itu sesuai dengan konstitusi atau tidak. Kalau seorang pemimpin itu bukan ideolog, yang tercipta adalah ruang kosong yang dihadirkan untuk berkompromi.

Bung Karno itu seorang ideolog. Ia menghadapi tantangan dan tentangan. Dia tidak kompromi. Karena dia tidak kompromi, Bung Karno dikenal sampai hari ini. Bila saat berkuasa dia bersikap ikut saja asal kekuasaannya aman mungkin orang tidak mengenal Bung Karno sekarang. Umumnya buku para ideolog itu tetap dibaca sampai sekarang.

Selain Prabu Siliwangi dan Soekarno, adakah tokoh lain yang Anda idolakan?

Saya senang dengan alm. Abah Anom, walaupun saya tidak pernah ikut kegiatan di tempat beliau. Saya juga senang dengan pikiran-pikiran Gus Dur dan Cak Nur. Termasuk pikiran-pikiran Cak Nun dan Kiai Said Aqil Siradj. Saya selalu bertanya kepada keduanya karena keduanya adalah kiai, terlepas dari kontroversi keduanya. Dalam aspek pemikiran Islam saya awam. Makanya saya mengikuti keduanya.

Waktu Kang Said dan Cak Nun datang ke Purwakarta apa yang keduanya katakan kepada Anda?

Keduanya bilang apa yang saya lakukan selama ini tidak bermasalah. Penilaian keduanya Itu seperti dukungan moril buat saya.

Waktu di sini Kiai Said berceramah soal kebudayaan. Kiai Said bilang bahwa di masjid itu ada menara. Menara itu berasal dari kata manarah. Manarah itu adalah tiang yang digunakan penganut Majusi untuk menyembah api. Manarah sampai hari ini dijadikan salah satu bangunan sakral dalam masjid. Kata dia, Islam itu akomodatif terhadap kebudayaan.

Pertanyaan saya, kalau menara dibolehkan untuk dipakai sebagai bagian dari masjid, kenapa bagian dari kebudayaan kita sendiri tidak dibolehkan? Kalau kebudayaan lain absah dalam Islam, mengapa kebudayaan kita tidak absah dalam Islam? Kenapa kebudayaan kita selalu dipandang sebagai syirik dan kafir, sementara kebudayaan lain tidak? []

Komentar