Home » Sosok » Jubir Ahmadiyah: “Bupati Bangka Menindas Rakyat, Melecehkan Pemerintah Pusat”
Foto: tempo.co

Jubir Ahmadiyah: “Bupati Bangka Menindas Rakyat, Melecehkan Pemerintah Pusat”

Beberapa hari ini jamaah Ahmadiyah Bangka dibayang-bayangi kecemasan. Penyebabnya, Bupati Bangka, Tarmizi Saat, mengultimatum agar jamaah Ahmadiyah harus angkat kaki dari Kabupaten Bangka sebelum 5 Februari.

Ancaman pengusiran itu disampaikan bupati yang diusung PKS dan PDIP itu pekan lalu (24/1) ketika sekelompok massa mendatangi Kantor Seketariat Pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Bangka-Belitung. Massa itu tidak menyukai keberadaan jamaah Ahmadiyah di Bangka dan karena itu bermaksud mengusir pengurus dan jamaah Ahmadiyah. (baca: Pengusiran Jamaah Ahmadiyah Bangka dan Ketegasan Pemerintah Pusat)

Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sudah memberikan pernyataan yang cukup keras kepada sang bupati terkait ancaman pengusiran itu. Lebih jauh Mendagri telah mengutus Direktur Kewaspadaan Nasional Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Didi Sudiana, ke Kabupaten Bangka (26/1) untuk menemui pengurus jamaah Ahmadiyah dan pimpinan ormas serta pimpinan pemerintahan daerah.

Tapi kunjungan Didi dan tim dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM itu tidak memberikan hasil apapun. Alih-alih menegur pernyataan bupati yang ingin mengusir jamaah Ahmadiyah dari Bangka, utusan dari Jakarta itu bahkan tidak bisa menekan bupati untuk mencabut keputusannya. Tarmizi tetap dengan keputusannya: jamaah Ahmadiyah harus pergi dari Kabupaten Bangka.

Apa kabar terbaru tentang nasib jamaah Ahmadiyah di Bangka? Apa yang sedang diusahakan Pengurus JAI Pusat untuk membantu jamaah Ahmadiyah Bangka? Dan apa tindakan dari pemerintah pusat yang diharapkan Pengurus JAI Pusat terkait masalah ini?

Berikut petikan wawancara Redaksi Madina Online, Irwan Amrizal, dengan Juru Bicara (Jubir) JAI Pusat Yendra Budiana via telepon Senin (1/2).

Bagaimana suasana batin jamaah Ahmadiyah di Kabupaten Bangka pasca keluarnya keputusan Bupati Bangka yang akan mengusir mereka dari sana?

Yang pasti, setelah bupati mengultimatum agar jamaah Ahmadiyah sudah keluar dari Kabupaten Bangka sebelum 5 Februari, sudah ada serangkaian teror yang dialami jamaah Ahmadiyah di sana. Misalnya, seketariat pengurus Ahmadiyah dilempari batu. Anak-anak jamaah Ahmadiyah juga di-bully di sekolahnya. Nah, untuk sementara ini anak-anak jamaah Ahmadiyah tidak lagi tinggal di sana demi keamanan mereka.

Itu artinya suasana beberapa hari ini cukup mencekam bagi jamaah Ahmadiyah di sana?

Jamaah Ahmadiyah di sana tidak banyak. Karena itu kami berharap pemerintah di sana, khususnya kepolisian, bisa melindungi jamaah Ahmadiyah yang juga warga negara Indonesia dengan maksimal. Jika tidak, itu sangat berbahaya bagi jamaah Ahmadiyah dari sisi keamanan.

Tadi Anda mengatakan bahwa anak-anak jamaah Ahmadiyah tidak tinggal lagi di lokasi itu. Apa itu berarti evakuasi?

Iya, mereka kami ungsikan sementara waktu di satu tempat, masih di Pulau Bangka. Kami perlu memastikan keamanan dan kesehatan perkembangan kejiwaan mereka. Sementara yang remaja dan dewasa masih di desa tersebut.

Selain suasana penuh teror tadi, apa perkembangan lainnya yang terjadi di sana?

Kapolres Bangka sudah mengeluarkan maklumat agar tidak boleh ada kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah. Kami apresiasi langkah Kapolres Bangka itu. Tapi kita perlu lihat perkembangannya seperti apa.

Kemarin sudah ada pernyataan dari Mendagri terkait hal ini bahwa tidak boleh ada pengusiran. Tim dari Kemendagri juga sudah mendatangi pimpinan daerah Kabupaten Bangka. Sekarang tergantung sikap bupati. Apakah bupati akan taat dengan perintah dari pemerintah pusat atau tidak? Dan apakah bupati bisa bersikap seperti semestinya, yaitu melindungi seluruh warganya?

Jika dikatakan bahwa masyarakat resah dengan jamaah Ahmadiyah, kami kira, itu tidak benar. Hubungan jamaah Ahmadiyah dengan masyarakat selama ini baik-baik saja. Sejak tahun 1988 Ahmadiyah masuk ke Pulau Bangka, kami tidak menemui kendala berarti.

Baru tiga bulan terakhir kami diperlakukan tidak pantas. Misalnya, kami dipersulit mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), kami dilaporkan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Puncaknya, keluar pernyataan bahwa kami tidak boleh ada di Bangka. Jadi, kebencian dan keinginan untuk mengusir kami itu berlangsung baru-baru ini dan begitu cepat. Ini yang membuat kami tidak mengerti, ada apa?

Kalau kita lihat, kultur masyarakat Bangka itu terbuka. Terbukti dari komposisi antara warga yang Muslim dan non-Muslim yang berimbang. Selain itu, masyarakat Bangka tidak punya sejarah kerusuhan yang disebabkan isu SARA. Artinya, secara umum masyarakat Bangka itu soal isu agama sangat harmonis.

Menurut Anda, kalau masyarakat Bangka sebelumnya harmonis, kenapa belakangan ini disharomis?

Yang menjawab itu seharusnya pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah setempat yang harus mencari akar masalahnya. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, khususnya setiap menjelang Pilkada, tensi tindakan intoleransi meningkat.

Bicara soal Pilkada, ada spekulasi yang berkembang bahwa keputusan bupati yang intoleran dan diskriminatif itu dibaca sebagai manuver politik sang bupati untuk mencari dukungan dari kelompok tertentu yang mengklaim sebagai mayoritas untuk Pilkada Kabupaten Bangka pada 2018. Apa komentar Anda?

Kami tidak tahu soal itu. Karena kami bukan organisasi yang concern di bidang politik.

Tapi dari pengalaman kami, Pilkada itu adalah momen yang berbahaya bagi toleransi dan keberagaman. Karena setiap penyelenggaraan Pilkada, kami selalu menjadi kelompok yang dipojokkan. Kami seperti dikambinghitamkan. Dengan kata lain, meningkatnya tensi kekerasan terhadap Ahmadiyah itu biasanya bersamaan dengan penyelenggaran Pilkada.

Itu fenomena umum atau hanya terjadi di segelintir daerah saja?

Kejadiannya hampir di semua daerah di Indonesia. Terutama di daerah di mana kelompok-kelompok intoleran memainkan isu Ahmadiyah. Daerah yang paling sering adalah Jawa Barat.

Dari pengamatan kami, ada pola yang berbeda antara tindakan kekerasan yang kami alami ketika Pemerintahan SBY dengan periode peralihan dari Pemerintahan SBY ke tahun-tahun pertama Pemerintah Jokowi. Pada Pemerintahan SBY, pelaku intoleransi dan kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah adalah ormas-ormas keagamaan tertentu.

Sementara pada periode peralihan dari Pemerintahan SBY ke Jokowi pelaku intoleransinya adalah pemerintahan daerah. Tindakannya berupa pelarangan beribadah, mempersulit kami mendapat KTP, dan lain sebagainya. Modusnya ada ormas intoleran yang melaporkan sesuatu, yang mereka klaim sebagai keresahan masyarakat, lalu ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat dengan mengeluarkan kebijakan yang intoleran dan diskriminatif. Itu yang kami hadapi dalam beberapa tahun terakhir ini.

Jadi, kaitan isu intoleransi, khususnya yang menyasar kepada jamaah Ahmadiyah, dengan Pilkada dalam beberapa tahun terakhir itu riil, ya?

Betul. Mungkin baru di tahun 2015 ini tensinya menurun. Itu karena intoleransi di tahun itu menyerang saudara kita dari kelompok Muslim Syiah. Di awal tahun ini intoleransi mulai menyerang kami lagi. Dan intoleransi yang melibatkan pemerintah daerah itu tidak hanya terjadi di Bangka saja, tapi di beberapa daerah lainnya.

Ultimatum yang Bupati Bangka sampaikan, bahwa jamaah Ahmadiyah harus keluar dari Bangka sebelum 5 Februari itu masalah serius. Apalagi ada ancaman dari bupati bahwa keselamatan dan keamanan jamaah Ahmadiyah di sana tidak dijamin bila belum juga keluar pada tanggal itu. Terkait hal ini, apa yang sudah Pengurus JAI Pusat lakukan untuk membantu jamaah Ahmadiyah Bangka?

Kami sudah melaporkan hal ini ke Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, red.). Dan komisioner Komnas HAM akan turun ke Bangka sebelum tanggal 5 Februari. Kami juga sudah melaporkan ke DPR, khususnya Kaukus Pancasila dan Kebhinekaan. Kami sudah sampaikan itu ke Kiai Maman Imanulhaq (Fraksi PKB, red.) dan Ibu Eva Sundari (Fraksi PDIP, red.). Kami juga sudah bertemu dengan tim KSP (Kantor Staf Presiden, red.). Di KSP kami bertemu dengan Ibu Jaleswari Pramodhawardani.

Bagaimana respons ketiga lembaga itu terkait laporan dari Pengurus Pusat JAI?

Baik dan responsif. Kaukus Pancasila dan Kebhinekaan, misalnya, langsung membuat surat pemberitahuan tentang masalah ini dan surat itu ditujukan ke semua lembaga negara, khususnya ke Kemendagri dan Kapolri. Ibu Jaleswari juga langsung menyampaikan laporan kami ke Pak Teten Masduki selaku Kepala Staf Kepresidenan. Komnas HAM juga akan turun ke Bangka sebelum tanggal 5 Februari.

Kami berharap apa yang sudah kami lakukan ini mendapat perhatian yang serius dari Bupati Bangka untuk sejumlah hal. Satu, segera memberikan jaminan keamanan bagi jamaah Ahmadiyah. Dua, memberikan izin tinggal. Tiga, tidak mempersulit jamaah Ahmadiyah untuk mendapatkan KTP. Empat, memberikan hak jamaah Ahmadiyah untuk beribadah.

Apa Anda dan Pengurus Pusat JAI lainnya yakin bahwa tiga lembaga itu bisa menekan Bupati Bangka? Mengingat tim dari Kemendagri yang ditemani tim dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM tidak bisa menegur bahkan menekan bupati untuk mengubah keputusannya itu…

Pertanyaannya, apakah seorang bupati bisa sangat berkuasa melebihi kekuasaan presiden? Apakah seorang bupati bisa tidak tersentuh hukum? Kalau seorang kepala daerah bisa seperti itu, ini jelas berbahaya sekali.

Bila sikap Bupati Bangka itu dimanfaatkan kelompok intoleran di daerah lain untuk menekan kepala daerah di wilayahnya agar mengeluarkan keputusan dan bersikap sama seperti Bupati Bangka ini masalah serius. Itu bukan hanya masalah intoleransi dan kekerasan yang dialami jamaah Ahmadiyah, tapi itu masalah bagi kebhinekaan dan integrasi bangsa.

Kami kira, sudah saatnya Presiden Jokowi memperhatikan dengan serius isu-isu kebebasan beragama, isu-isu keberagaman tafsir keagamaan, dan isu-isu radikalisme bermotif agama. Karena tiga isu tadi mengganggu stabilitas negara.

Dengan kata lain, Anda optimistis tiga lembaga itu bisa menekan bupati agar menganulir keputusannya yang intoleran dan diskriminatif itu?

Kami tetap optimistis dengan apa yang akan dilakukan pemerintah pusat. Selain itu, kami berharap Bupati Bangka bisa berpikir panjang untuk masa depan Bangka. Masalah ini adalah pertaruhan bagi pemerintah daerah dan masyarakat Bangka.

Tentu sangat disayangkan bila Bangka sebagai daerah yang potensial untuk pariwisata dan investasi akan mendapat nilai negatif hanya karena persoalan sosial-kemasyarakatan seperti ini. Dengan kata lain, kedewasaan pemerintah daerah Bangka dan masyarakatnya dalam menangani masalah ini sedang diuji.

Adakah hal lain yang Anda dan Pengurus Pusat JAI lainnya harapkan dari pemerintah pusat?

Kami berharap ada pernyataan dari Presiden Jokowi yang isinya siapapun tidak boleh mengusir jamaah Ahmadiyah dari Bangka dan tidak boleh ada larangan untuk beribadah hanya karena berbeda tafsir keagamaan. Menurut kami, itu yang paling penting.

Kekuasaan tertinggi di negeri ini ada di tangan presiden. Jika Bupati Bangka tidak mendengarkan dan melawan teguran dari Mendagri, saya kira, harus ada tindakan yang lebih tegas lagi dari pemerintah pusat untuk mengingatkan Bupati Bangka, khususnya dari presiden.

Apakah Anda dan Pengurus Pusat JAI lainnya melihat sinyal bahwa presiden akan melakukan tindakan tegas yang Anda sebutkan itu?

Kita lihat beberapa hari ke depan. Kami baru bertemu KSP hari ini. Semoga besok atau lusa ada pernyataan sikap dari presiden.

Saya rasa, sudah saatnya presiden secara lebih eksplisit menyatakan tentang kebhinekaan seperti yang ia janjikan dalam Nawa Cita. Yaitu, memperkuat kebhinekaan dan restorasi sosial serta membuka ruang-ruang dialog.

Saya pikir terkait isu kebebasan beragama solusinya sudah ada di dalam Nawa Cita. Itu yang paling penting ditegaskan Pak Jokowi sekarang ini. Di Nawa Cita bagian pertama disebutkan bahwa negara harus hadir menjamin rasa aman bagi seluruh warganya. Nah, itu pertaruhan bagi Presiden Jokowi saat ini.

Selain itu, kami kira, sudah tidak diperlukan lagi membicarakan isu tafsir keagamaan dengan tujuan untuk menegaskan perbedaan. Padahal kita dihadapkan pada persoalan-persoalan riil seperti masyarakat ekonomi ASEAN, mengejar ketertinggalan ekonomi dan kebudayaan dari bangsa yang lain, dan seterusnya. Jika kita terus meributkan sesuatu dengan sesama anak bangsa sendiri, saya kira, kita akan sulit menjadi bangsa yang besar.

Waktu bertemu KSP, apakah Ibu Jaleswari menegaskan komitmennya untuk menyampaikan laporan tentang apa yang dialami jamaah Ahmadiyah Bangka ke presiden?

Iya, benar. Kebetulan beliau sedang mengikuti rakernas (rapat kerja nasional, red) tim KSP bersama dengan presiden selama lima hari ini. Beliau berjanji laporan kami itu akan disampaikan kepada Pak Teten Masduki dan Pak Teten diminta untuk segera menyerahkan laporan itu ke presiden.

Kami berharap sebelum 5 Februari sudah ada pernyataan resmi dari presiden. Juga pernyataan dari Kapolri. Pernyataan dari Kapolri itu penting terkait masalah keamanan dan perlindungan kepada jamaah Ahmadiyah. Dari pengalaman kami, pernyataan dari Kapolri itu sangat efektif untuk memberikan perintah kepada Kapolda (Kepala Polisi Daerah, red), Kapolres (Kepala Polisi Resor, red), dan Kapolsek (Kepala Polisi Sektor, red) untuk memastikan tidak ada tindakan kekerasan dan memberikan jaminan keamanan.

Jika ada masyarakat sipil yang ingin membantu jamaah Ahmadiyah Bangka dari tindakan intoleransi, apa yang Anda sarankan?

Kami rasa sangat baik apa yang disampaikan saudara-saudara kita dari Gerakan Pemuda (GP) Anshor Bangka terkait masalah ini. GP Anshor sudah dua kali menyampaikan pernyataan sikap. Satu, GP Anshor menyatakan tidak boleh ada pengusiran. Dua, GP Anshor menyatakan dialog adalah solusi.

Selain itu, ada pernyataan dari tokoh asal Bangka, Pak Yusron Ihza Mahendra, Dubes (duta besar, red) RI untuk Jepang, yang menyatakan ketidaksetujuan atas keputusan pengusiran itu. Kami kira, pernyataan dari masyarakat sipil dan dari tokoh lokal dan nasional yang berbicara dari sisi hak-hak warga negara sangat diharapkan untuk memberi dukungan kepada jamaah Ahmadiyah Bangka.

Sementara untuk masyarakat Bangka sendiri, kami berharap mereka bersikap sebagaimana semestinya. Yaitu tidak terlibat dalam provokasi pihak-pihak tertentu yang mengajak pada tindak kekerasan terhadap kelompok yang memiliki pemahaman yang berbeda. []

Komentar