Home » Sosok » Gedung Kebhinekaan, Tawaran Baru Menyelesaikan Penyegelan GKI Yasmin
Hingga 2015, Jemaat GKI Yasmin & HKBP Filadelpia masih merayakan Natal di sebrang Istana Merdeka. Foto: voaindonesia.com

Gedung Kebhinekaan, Tawaran Baru Menyelesaikan Penyegelan GKI Yasmin

Untuk yang ke-107 kalinya jemaat GKI Yasmin melakukan ibadah di seberang Istana Presiden, Jalan Merdeka, Jakarta Pusat, pada 25 Desember 2015 lalu. Ini akibat tak kunjung dibukanya segel Gereja Yasmin oleh Pemerintah Kota Bogor yang saat ini dipimpin oleh Bima Arya. Modal kemenangan di semua tingkat pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Agung dan rekomendasi Ombudsman RI, tak membuat mereka mematuhi hukum dan membuka segel gereja itu.

Tapi pengurus GKI Yasmin tidak putus asa. Bersama kelompok lintas iman dan para pegiat hak asasi manusia (HAM) pengurus GKI Yasmin terus memikirkan usaha-usaha penyelesaian kasus tersebut. Dan saat ini mereka punya gagasan baru untuk penyelesaian kasus ini. Yaitu, menawarkan pembangunan Gedung Kebhinekaan di lokasi Gereja Yasmin berdiri.

Untuk mengetahui lebih detail gagasan dan solusi terbaru dalam menyelesaikan kasus penyegelan GKI Yasmin, Warsa Tarsono dari Madina Online mewawancarai Bona Sigalingging, juru bicara GKI Yasmin. Berikut petikannya:

Bagaimana perkembangan kasus GKI Yasmin?

Sampai saat ini tetap belum dibuka oleh Pemerintah Kota Bogor. Karena itu ibadah Natal tahun ini (2015, red.) masih seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada malam sehari sebelum tanggal 25, kami masih sembunyi-sembunyi beribadah di rumah salah satu jemaat di dekat Gereja Yasmin. Sementara pada tanggal 25 kami beribadah Natal di seberang Istana Presiden bersama jemaat HKBP Filadelfia.

Apa upaya terakhir yang dilakukan pengurus GKI Yasmin untuk menyelesaikan kasus penyegelan ini?

Belum lama kami telah menghadap Dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Kami diterima oleh Ketua Wantimpres yang sekarang, Ibu Sri Adiningsih, yang ditemani Pak Sidarto Danusubroto, anggota Wantimpres yang merupakan mantan Ketua MPR RI.

Saat bertemu dengan Wantimpres, kami ditemani oleh Persatuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), teman-teman lintas iman, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Setara Institute, Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika, Jaringan Kerja Pelayanan Kristen, dan beberapa yang lainnya.

Dalam pertemuan itu, pertama, kami menyampaikan bahwa pada periode pemerintahan yang lalu Wantimpres cukup aktif memberi masukan kepada Presiden RI terkait kasus-kasus yang menjadi perhatian publik. Termasuk kasus penyegelan Gereja Yasmin. Nah, kami berharap Wantimpres saat ini juga melakukan hal yang sama.

Kedua, kami menyampaikan gagasan baru untuk penyelesaian kasus GKI Yasmin tersebut, dengan tetap merujuk pada keputusan Mahkamah Agung dan rekomendasi Ombudsman RI. Kami berharap gagasan itu bisa disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Dan selanjutnya Pak Presiden secepatnya mengambil tindakan.

Gagasan seperti apa yang pengurus GKI Yasmin sampaikan ke Wantimpres terkait penyelesaian kasus penyegelan ini?

Seperti saya sampaikan di atas, gagasan kami tetap merujuk pada keputusan MA dan rekomendasi Ombudsman. Bahwa menurut konstitusi dan hukum, kami berhak membangun gereja kami. Tapi sebagai upaya win win solution terhadap masalah yang ada, kami menawarkan konsep baru pembangunan lahan gereja tersebut. Tawaran kami, di lahan tersebut dibangun Gedung Kebhinekaan. Gedung tersebut akan dibangun dengan beberapa lantai. Nah, salah satu lantainya kami fungsikan sebagai gereja. Sementara lantai lainnya bisa digunakan untuk berbagai aktivitas kebhinekaan.

Bisa Anda jelaskan lebih detail seperti apa gambaran gedung kebhinekaan tersebut?

Inti gagasannya adalah gedung itu akan menjadi sebuah pusat kegiatan bersama-sama, walaupun tetap seperti yang saya katakan tadi, satu lantai dipakai sebagai gereja GKI Yasmin. Lantai lainnya digunakan sebagai pusat pengembangan dan pengkajian ke-Bhineka Tunggal Ika-an. Misalnya, satu lantai untuk perpustakaan yang menyediakan buku-buku untuk mempromosikan cara pandang dan gagasan kehidupan masyarakat yang saling menghargai perbedaan. Baik perbedaan suku, agama, ras, dan lainnya.

Lantai lainnya bisa dijadikan sebagai ruang pertemuan untuk mendiskusikan konsep dan gagasan kebhinekaan. Misalnya, bisa dijadikan tempat seminar-seminar, workshop dan lain-lain yang terkait isu-isu ke-Bhineka Tunggal Ika-an. Itu sementara gagasan yang kami rumuskan. Tentu perlu pembicaraan lebih lanjut untuk mendetailkan gagasannya.

Apa tanggapan Wantimpres terhadap usulan tersebut?

Mereka mengapresiasi. Pak Sidarto sepakat dengan kami bahwa segala kebijakan negara harus selalu merujuk pada konstitusi dan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi kepada warga negara di Indonesia ini. Selanjutnya Pak Sidarto menyampaikan bahwa Wantimpres akan rapat pleno menyusun saran kepada presiden terkait penyelesaian kasus Gereja Yasmin ini, sesuai masukan dari kami.

Selain kepada Wantimpres, ke siapa lagi gagasan itu sudah disampaikan?

Melalui surat usulan, bersama LBH Jakarta, Setara Institute, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) kami kirimkan juga kepada pejabat terkait di tingkat pusat. Yaitu, kepada Menteri Agama Pak Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Dalam Negeri Pak Tjahjo Kumolo.

Baru sebatas mengirimkan surat atau sudah melakukan pertemuan juga dengan kedua kementerian itu?

Saya sendiri bersama teman-teman Setara Institute sudah ketemu. Kami semua sudah mengemukakan soal ide itu. Sayangnya, meskipun penerimaan dari pejabat pusat itu, terutama dari Menag dan Mendagri cukup responsif, tetapi belum ada yang bersedia menjadi leader untuk menyelesaikan kasus GKI Yasmin ini dari kedua menteri itu. Minimal sampai saat ini.

Kami ingin yang lebih konkret. Yaitu, munculnya seorang pemimpin yang bukan hanya memiliki kesediaan untuk mendengarkan persoalan yang dihadapi masyarakat, tapi juga seorang pemimpin yang berani menjadi leader untuk menyelesaikan persoalan.

Ibaratnya kalau di sepakbola ada seorang striker yang berani menggiring bola sampai mendekati gawang dan kemudian menendangnya ke gawang untuk menjadi gol. Kalau hanya sekadar ucapan, sementara tidak ada yang menggiring bola itu masuk ke gawang, maka persoalan akan terus mengambang. Dan takutnya karena berlarut-larut hilanglah kesempatan mencetak gol itu. Kalau seperti itu terus ini hanya akan mengulangi kesalahan pada pemerintahan sebelumnya saja.

Apa yang Anda maksud mengulangi kesalahan pemerintahan sebelumnya? Apakah gagasan seperti ini sudah pernah ada sebelumnya?

Pada 2013 sebenarnya sudah ada ide dari Dewan Ketahanan Nasional, salah satu lembaga penasihat presiden yang isinya para jenderal, para tentara, mereka memberikan masukan agar GKI Yasmin tidak direlokasi. GKI Yasmin tetap dibangun di lokasi sekarang, tapi di dekat GKI Yasmin dibangun rumah ibadah lain sebagai simbol Bhineka Tunggal Ika. Kami di GKI Yasmin setuju, tapi karena tidak ada pemimpin dari pusat yang mendorongnya, Diani Bidiarto pun tetap menolak.

Nah, kalau ide yang sekarang ini muncul dan tetap tidak ada pemimpin pusat yang menginstruksikan kepada Bima Arya, maka bisa jadi untuk kedua kalinya gagasan peyelesaian GKI Yasmin akan menguap lagi.

Apa upaya yang akan dilakukan GKI Yasmin agar gagasan ini tidak menguap lagi?

Kemarin setelah bertemu dengan Wantimpres kami langsung rapat dengan LBH Jakarta, Setara Institue, dan lain-lainnya. Kami sepakat untuk mengawal terus gagasan ini. Kami akan terus mengkomunikasikannya kepada kementerian terkait. Semoga menteri-menteri dan pejabat-pejabat terkait yang akan kami temui berkenan untuk menerima kami. Dan mudah-mudahan kita bisa mendiskusikannya secara lebih teknis.

Tadi Anda menyampaikan bahwa gagasan Gedung Kebhinekaan ini adalah usulan dari kelompok-kelompok lintas iman, apakah dengan jemaah GKI Yasmin sendiri sudah dibicarakan?

Sejauh ini sudah. Bahkan lembaga di internal GKI yang bernama Badan Pekerja Majelis Sinode GKI Jawa Barat selaku pemilik tanah yang sekarang disegel itu sudah menyatakan melalui ketua umumnya, Pendeta Davidy Jonazh, bahwa GKI sepenuhnya setuju dengan usulan tersebut. Dan GKI juga memberikan komitmen untuk menanggung biaya realisasi dari pembangunan gedung tersebut.

Tidak masalah kalau bangunan itu tidak dinamakan Gereja?

Dalam diskusi yang kami lakukan selama ini memang namanya Gedung Kebhinekaan. Mudah-mudahan kalau disetujui pembangunannya, keberadaan gedung kebhinekaan ini akan menjadi simbol kebersamaan kita. Bahwa kita bisa hidup bersama dengan berbagai perbedaan yang ada.

Kini kita sudah memasuki tahun 2016, apa harapan Anda terkait penyelesaian GKI Yasmin di tahun ini?

Kami berharap Pak Jokowi mengambil peran sebagai leader dalam penyelesaian GKI Yasmin ini. Jangan sampai setelah berganti kepemimpinan persoalan ini tidak kunjung selesai juga. Kalau sampai di tahun 2016 ini kami masih melakukan ibadah Natal di seberang Istana Presiden, rasanya kok tega sekali negara ini. Jadi, kami berharap Pak Jokowi seperti yang saya istilahkan di atas, bersedia menjadi striker, untuk menggiring bola dan menggolkannya ke gawang.

Kami punya harapan besar kepada Pak Jokowi sebagai pemimpin baru di negara ini. []

Komentar