Home » Sosok » Di Yogyakarta, Penindasan Kebebasan Beragama Semakin Menguat
Polisi sita senjata tajam yang dibawa laskar Front Jihad Islam. Foto: Tribunjogja.com

Di Yogyakarta, Penindasan Kebebasan Beragama Semakin Menguat

Yogyakarta adalah kota budaya. Sebagai kota budaya masyarakat Yogya dikenal sebagai warga yang toleran, plural, dan menghargai perbedaan agama atau keyakinan orang lain. Tapi belakangan peristiwa intoleransi di Yogya semakin kerap terjadi. Mulai pembubaran acara diskusi atau keagamaan, penutupan bahkan sampai pembakaran tempat ibadah.

Terakhir, kelompok intoleran semakin sering menekan kampus. Kebebasan akademik pun mulai terancam. Yang terbaru belum lama ini, mereka menggagalkan acara diskusi tentang Syiah yang akan diadakan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Anehnya, pihak kepolisian seolah membiarkan aksi-aksi intoleran tersebut. Padahal ancaman itu seringkali dengan mudah bisa kita lihat. Tersebar melalui media sosial maupun spanduk yang dipasang kelompok intoleran tersebut. Surat Edaran Kapolri tentang ujaran kebencian yang beberapa bulan lalu dibuat seolah tidak ada gunanya. Padahal surat edaran itu dibuat untuk untuk menindak perilaku intoleran seperti itu.

Untuk lebih jauh mengetahui bagaimana situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Yogyakarta, Warsa Tarsono dari Madina Online mewawancarai Agnes Dwi Rusjiyati, Koordinator Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI) Yogyakarta. Wawancara dilakukan melalui telepon pada Kamis, (11/2). Berikut petikannya.

Bisa Anda gambarkan bagaimana situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Yogyakarta terakhir ini?

Sampai akhir 2015 dan awal 2016 tingkat intoleransi di Yogya masih tinggi. Terutama kasus penutupan tempat ibadah. Di Kabupaten Sleman sekarang ada tiga tempat ibadah yang tidak bisa dipergunakan atau ditutup dan tidak ada proses penyelesaian sampai akhir tahun 2015 dan awal tahun ini.

Di Bantul ada pembakaran Gereja Saman. Sampai sekarang belum selesai proses penyelesaiannya. Sehingga mereka tidak bisa beribadah setiap hari Minggu di sana.

Kemudian di Kabupaten Gunung Kidul masih ada satu kasus yang belum selesai. Yaitu, izin penggunaaan Gua Maria. Sampai sekarang Pemerintah Daerah (Pemda) belum juga memberikan izin sehingga Gua Maria tidak bisa digunakan umat Katholik di sana untuk melakukan aktivitas ibadahnya.

Di Kota Yogya ada satu tempat ibadah yang belum diberikan izin. Yaitu, Gereja Saksi Jehova. Walikotanya belum mau tandatangan. Padahal gereja tersebut sudah mendapat persetujuan dari Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan Kementerian Agama. Izin gereja ini sudah diurus sejak 2013, tapi sampai sekarang belum selesai.

Apa alasannya?

Masih ada yang menolak. Di semua wilayah selalu itu alasannya. Sebenarnya penolakan itu tidak berdasar ketika rekomendasi sudah didapat. FKUB telah melakukan klarifikasi, Kementrian Agama juga sudah. Dari warga sekitar tidak ada yang keberatan. Yang menyatakan keberatan itu adalah ormas-ormas yang berasal bukan dari wilayah sekitar.

Ada kecenderungan tidak dikeluarkannya izin oleh Pemda terkait dengan siapa Walikota atau Bupati daerah itu. Apakah Pilkada Serentak kemarin para Bupati/Walikota terpilih dapat memberikan harapan baru?

Ada tiga kabupaten yang tingkat intoleransinya tinggi. Yaitu Sleman, Gunung Kidul, dan Bantul. Dari tiga kabupeten itu dua petahana (incumbent) terpilih kembali, yaitu Sleman dan Gunung Kidul. Yang berubah di Kabupaten Bantul. Di dua kabupaten itu, kami rasa, berat bahkan ada potensi bisa meningkat.

Di Sleman, misalnya, ada tiga tempat ibadah yang ditutup dan disegel. Sampai sekarang tidak ada upaya untuk menyelesaikan kasusnya. Termasuk tidak ada juga solusi yang ditawarkan Pemda terkait fasilitasi tempat ibadah yang tidak bisa keluar izinnya itu.

Kabupaten Sleman ini juga wilayah kampus. Nah, kampus-kampus yang ada di Yogya, yang posisinya di Kabupeten Sleman sekarang ini sudah banyak mendapat tekanan dari kelompok intoleran. Mereka sering mendapat tekanan saat melakukan kegiatan-kegiatan diskusi. Padahal hampir semua kampus besar di Yogya ada di wilayah Sleman.

Di kampus mana saja yang sering terjadi tekanan dari kelompok intoleran tersebut?

Di UIN beberapa kali. Tanggal 21 Januari lalu akan ada diskusi dengan teman-teman Syiah, tapi kemudian mendapat tekanan dari kelompok intoleran. Akhirnya acara itu dibatalkan.

Di Universitas Gadjah Mada (UGM) juga pernah terjadi. Di kampus Institut Seni Indonesia (ISI) juga terjadi. Di Universitas Sanata Dharma juga pernah. Itu kampus-kampus besar yang ada di Yogya.

Menurut kami, tekanan dari kelompok-kelompok intoleran ini sudah begitu massif terhadap kampus-kampus besar di Yogya.

Apa upaya yang dilakukan oleh masyarakat sipil di Yogya terhadap sikap intoleran yang bahkan sudah masuk ke kampus-kampus ini?

Lembaga saya, ANBTI bersama dengan jaringan pemuda lintas agama dan lintas kampus sedang melakukan beberapa kegiatan. Salah satunya berkaitan dengan penguatan kapasitas teman-teman dalam melakukan gerakan keberagaman, pluralisme, dan advokasi. Nah, kami berharap gerakan itu menjadi dasar buat teman-teman untuk memperkuat kapasitas mereka, baik internal kampus maupun dalam relasinya dengan lintas agama.

Kemudian, kalau dengan kelompok-kelompok lintas agama dan kelompok korban, dalam hal ini mereka yang menjadi korban penutupan tempat ibadah dan lain sebagainya, kami melakukan beberapa pertemuan dengan Pemda untuk meminta mereka menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Proses yang tidak bisa diselesaikan kami melaporkan ke Komnas HAM.

Bagaimana kalangan kampus sendiri merespons sikap intoleran kelompok ini?

Saya melihat, di internal kampus perlu penguatan tentang isu ini. Termasuk mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)-nya. Penguatan ini perlu dilakukan agar mereka sadar bahwa mereka punya rumah atau  tempat tinggal yang namaya kampus. Di kampus ini mereka bisa belajar berdemokrasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk itu, mereka punya hak kebebasan untuk memperoleh pengetahuan juga kebebasan berekspresi.

Itu yang sedang kami tanamkan ke teman-teman mahasiswa. Kami juga sedang berusaha untuk membangun dialog dengan dosen dan stakeholders lainnya. Sehingga jika terjadi tekanan-tekanan bisa kita antisipasi bersama.

Kami sudah memulai, misalnya, di Universitas Atmajaya (Yogyakarta). Kemudian juga dengan mahasiswa lintas kampus. Kami berharap selanjutnya akan terbangun solidaritas di antara mereka. Jadi, jika menghadapi tekanan akan kami bisa hadapi bersama-sama.

Bagaimana dengan rektorat? Apa yang dilakukan saat kampusnya mendapat tekanan?

Dalam banyak kasus mereka malah menghentikan acaranya. Mereka tidak mau ribut dengan kelompok intoleran itu. Ini yang juga dikritik oleh teman-teman mahasiswa.

Kampus harus independen. Dia tidak boleh ditekan oleh pihak manapun. Apalagi kampus negeri. Kampus negeri itu dibiayai oleh negara, oleh pajak rakyat, sehingga apapun yang mereka lakukan publik harus tahu dan boleh tahu. Itu yang kami dorong kepada teman-teman mahasiswa untuk mencari informasi, apa sebenarnya yang pihak takuti sehingga mereka lebih banyak tunduk kepada kelompok-kelompok intoleran tersebut.

Jadi, terkesan memilih untuk kalah, ya?

Iya. Karena konsolidasi di antara teman-teman kampus juga belum kuat sehingga mereka sering merasa sendirian menghadapi ini.

Bagaimana kepolisian bertindak terhadap kasus-kasus di kampus ini?

Pada isu-isu ini mereka tidak bisa memberikan jaminan. Seringkali pengamanan yang mereka berikan tidak memadai. Ini yang kami sayangkan. Seharusnya polisi melindungi kampus-kampus untuk bebas dari tekanan pihak manapun. Padahal ancamannya seringkali terbuka. Kelompok intoleran sering menyebarkannya melalui media sosial dan spanduk-spanduk. Saya yakin, intel, polisi sebenarnya membaca itu.

Saya juga mengkritik Surat Edaran Kapolri tentang Ujaran Kebencian yang tidak berfungsi. Di Yogya kelompok intoleran itu bebas melakukan ancaman, baik di media sosial maupun secara langsung. Mereka terang-terangan melakukannya. Tapi polisi tidak pernah menindak mereka. Surat edaran itu tidak digunakan.

Dari kelompok atau organisasi mana saja kelompok intoleran ini?

Kalau yang jelas dan terang-terangan memakai atribut dan mengaku di media-media atau di website-nya  adalah Front Jihad Islam (FJI) dan Forum Umat Islam (FUI). Organisasinya itu-itu saja, tapi elemen pendukungnya bisa bertambah. Dalam pengamatan saya, orang-orangnya sebenarnya sama. Itu-itu saja.

Ada juga organisasi pemuda yang berafiliasi dengan partai politik.

Partai apa itu?

Salah satu partai Islam. Mereka adalah organisasi pemuda yang merupakan sayap partai itu.

Bagaimana sikap gubernur terhadap fenomena intoleransi yang terjadi di wilayahnya?

Kami sudah beberapa kali dialog dengan Pemda masing-masing kabupaten, termasuk dengan pemerintah provinsi. Kami sampaikan situasi di lapangan seperti ini. Kemudian menyampaikan juga apa yang mesti dilakukan Pemda dalam melindungi warga negara atau masyarakatnya dari tindakan intoleran.

Tanggapannya positif bahwa mereka akan melakukan proses penegakan hukum dan sebagainya. Tapi pada implementasinya di lapangan itu tidak terjadi.

Apakah organisasi atau orang-orang yang concern terhadap isu ini semakin bertambah di Yogya?

Kami berusaha terus menggandeng sebanyak mungkin masyarakat sipil, baik dari kampus maupun dari kelompok-kelompok agama untuk concrn terhadap isu ini. Tapi ada kecenderungan mereka tidak terbuka mengenai isu ini. Bahkan ada yang mencoba untuk menutupi bahwa di Yogya itu baik-baik saja. Bahwa di Yogya orang-orangnya toleran. Saat kami menyampaikan fakta-fakta yang kami temui, kami malah dianggap mengada-ada.

Bagaimana dengan tokoh-tokoh masyarakat atau ormas Islam yang dikenal toleran?

Saya yakin tokoh-tokoh yang ada di Yogya ini tahu tentang situasi Yogya. Banyak dari mereka memilih untuk bergerak dengan cara mereka sendiri. Kami sendiri selalu membuka ruang dialog dengan mereka. Misalnya, dengan mengadakan diskusi dan mereka kami undang menjadi salah satu narasumbernya. Kami juga sowan ke mereka.

Ada juga yang diam?

Iya. Yang kami bingung ketika tokoh-tokoh itu tidak merespons kelompok yang melakukan syiar kebencian melalui spanduk-spanduk dengan memasang logo organisasi mereka. Mereka tidak mengklarifikasi atau membantahnya. Kami bingung sebenarnya organisasi tersebut berafiliasi dengan siapa? Karena kalau dengar pernyataan pengurus pusatnya, mereka pro kepada kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Terkait peraturan, adakah Perda atau Pergub yang diskriminatif di Yogya?

Sampai saat ini tidak ada. Ini yang terus kami kawal. Tapi bukan berarti potensi itu tidak ada, karena dengan Yogya ditetapkan sebagai Daerah Istimewa desakan itu bisa muncul.

Di 2016 ini, adakah harapan kasus-kasus penutupan tempat ibadah atau tindakan intoleransi lainnya bisa diselesaikan?

Yang jelas di 2016 ini, dengan pemimpin yang baru hasil Pilkada serantak 2015 kemarin, kami berharap mereka punya spirit yang baik dalam memperbaiki bangsa ini. Terutama dalam persoalan toleransi dan penegakan hukum terhadap tindakan intoleran.

Kami juga berharap mereka memberikan jaminan kepada seluruh kelompok masyarakat dalam menjalankan kehidupan beragama dan berkeyakinannya. Termasuk menyelesaikan proses-proses yang kemarin dihambat dalam perizinan. Negara atau pemerintah seharusnya tidak menghambat, tapi justru  mempermudah warga negaranya untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan.

Apakah Anda dan teman-teman aktivis lainnya sudah melakukan pendekatan kepada pemimpin terpilih di Pilkada kemarin?

Desember kemarin, ketika mereka dalam proses Pilkada, kami mengadakan diskusi dengan calon-calon kepala daerah. Kami berbicara khusus tentang situasi kebebasan beragama di Yogya. Kami minta mereka memberikan jaminan kepada warganya dalam hal kebebasan beragama. Kami akan tindaklanjuti sesudah mereka dilantik.

Proses komunikasi tetap kami lakukan. Kebetulan ada kawan yang bisa menyambungkan komunikasi dengan kepala-kepala daerah itu. Terutama untuk daerah-daerah yang terjadi kasus-kasus penutupan atau penyegelan tempat ibadah itu.[]

Komentar