Home » Sosok » Neng Dara Affiah: Partisipasi Perempuan di Pemilu Saudi Baru Langkah Awal
Foto: bbc.com

Neng Dara Affiah: Partisipasi Perempuan di Pemilu Saudi Baru Langkah Awal

Pada 12 Desember 2015 lalu, Arab Saudi menyelenggarakan Pemilihan Anggota Dewan Kota (Municipal Councils) di seluruh wilayah Saudi. Yang menarik, Pemilu yang ketiga kalinya diselenggarakan Saudi itu, perempuan terlibat sebagai pemilih bahkan menjadi kandidat untuk pertama kalinya.

Keterlibatan perempuan dalam Pemilu tidak lepas dari perjuangan perempuan Saudi yang selama ini diperlakukan secara diskriminatif. Dalam hukum Saudi, misalnya, perempuan dilarang berpergian tanpa ditemani kerabatnya, bahkan menyetir mobil. Wilayah perempuan hanyalah di dalam rumah.

Perjuangan perempuan itu didukung mendiang Raja Abdullah. Sosok yang meninggal pada Januari 2015 itu memang dikenal sebagai pemimpin Saudi yang berpandangan progresif dan responsif pada perubahan zaman. Pada 2011, Raja Abdullah menetapkan bahwa perempuan Saudi bisa berpartisipasi dalam Pemilu 2015, baik sebagai pemilih maupun kandidat.

Apa yang dilakukan Saudi itu mendapat apresiasi dari Neng Dara Affiah. Bagi Komisioner Komnas Perempuan ini keterlibatan perempuan dalam Pemilu itu adalah kemajuan penting bagi perjuangan kaum perempuan di Saudi. Dan itu harus kita dukung bersama.

Untuk mengetahui lebih dalam tentang hal tersebut dan bagaimana perkembangan gerakan perempuan, berikut wawancara lengkap Redaksi Madina Online, Irwan Amrizal, dengan mantan Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan PP Fatayat itu (27/12/2015) via telepon.

Awal Desember lalu Arab Saudi menggelar Pemilu yang pertama kali melibatkan perempuan sebagai pemilih dan kandidat. Apa komentar Anda terkait hal ini dari perspektif aktivis perempuan?

Ini jelas kemajuan bagi Arab Saudi, khususnya bagi kaum perempuannya. Kita tahu perempuan di Saudi itu seolah terpasung. Kalau ingin keluar rumah dan bekerja di ruang publik kaum perempuan mendapat batasan-batasan yang sangat ketat. Kalau kita berkunjung ke pasar-pasar di Saudi dan di negara-negara mayoritas Muslim pada umumnya yang berniaga itu kebanyakan adalah laki-laki.

Nah, saat ini perempuan di Saudi mendapat “kemerdekaan” untuk menentukan hak pilih. Itu, bagi perempuan Saudi, adalah kemajuan. Tapi, bagi aktivis perempuan di Indonesia dan di negara-negara maju, apa yang didapatkan perempuan di Saudi itu masih belum memuaskan.

Apa yang diharapkan para aktivis perempuan di Indonesia maupun negara-negara maju dari Pemilu di Saudi yang melibatkan perempuan itu?

Ada persamaan hak antara kaum laki-laki dan perempuan di Saudi. Sebab di dalam perjanjian internasional disebutkan hak asasi manusia adalah hak asasi manusia. Artinya, hak asasi yang didapatkan kaum laki-laki semestinya juga didapatkan kaum perempuan. Ini adalah perjanjian internasional yang mestinya diikuti.

Tapi di Saudi dan di negara-negara mayoritas Muslim itu hak-hak yang didapatkan kaum laki-laki tidak serta-merta didapatkan kaum perempuan. Padahal di dalam ajaran Islam sendiri tidak dibedakan antara hak kaum laki-laki dengan hak kaum perempuan.

Hak bekerja, misalnya. Di negara-negara mayoritas Muslim dan di Saudi khususnya, hak itu tidak didapatkan kaum perempuan. Belum lagi hak-hak lainnya yang harusnya kaum perempuan dapatkan. Nah, hak memilih juga merupakan hak sosial-politik asasi yang harusnya juga didapatkan kaum perempuan Saudi. Tapi hak itu baru didapatkan kaum perempuan Saudi pada tahun ini.

Kalau berkaca pada apa yang dialami Indonesia, hak perempuan untuk memilih itu sudah diberikan jauh-jauh hari. Indonesia pertama kali melakukan Pemilu secara langsung itu pada tahun 1955. Pada Pemilu itu hak untuk memilih diberikan kepada seluruh warga negara, baik itu kaum laki-laki maupun perempuan.

Dalam level itu, hak politik di Indonesia itu jauh lebih maju. Indonesia sudah punya sejarah yang panjang melibatkan kaum perempuan dalam Pemilu. Di saat Indonesia memberikan lima jabatan menteri kepada kaum perempuan dan pos-pos kekuasaan serta politik diisi kaum perempuan, Saudi baru memberikan hak untuk memilih dan dipilih bagi kaum perempuan.

Apa yang diberikan Saudi kepada kaum perempuan itu dalam perspektif global sangat tertinggal. Tapi bagaimanapun kita harus mengapresiasi perkembangan positif di Saudi. Itu adalah langkah awal yang baik bagi perjuangan panjang gerakan perempuan di Saudi.

Kembali ke soal Pemilu di Saudi. Ada data dari media yang ingin saya tunjukkan pada Anda soal komposisi antara pria dan wanita sebagai pemilih maupun sebagai kandidat. Pemilih pria sebanyak 1,36 juta orang, sementara perempuan 130 ribu orang. Dan kandidat pria 6000-an orang, sementara perempuan 900 orang. Apa komentar Anda?

Pertama, Pemilu atau memilih di Saudi sepertinya belum menjadi kultur yang melekat dan menjadi kebutuhan kaum perempuan di sana. Itu berbeda dengan di sini (Indonesia, red.). Di sini yang bersemangat untuk menggunakan hak politiknya adalah kaum perempuan.

Kedua, data itu sebenarnya menunjukkan bahwa kaum perempuan menjadi minoritas pemilih. Itu berdampak pada yang berkuasa dan yang bersuara. Jadi, tampak sekali dari data itu bahwa kaum perempuan di Saudi masih harus berjuang karena mereka masih menjadi minoritas dalam proses politik di sana. Minoritas sebagai pemilih dan sebagai pengambil kebijakan.

Problem lain yang menyertai para pemilih kaum perempuan itu adalah apakah mereka sudah menyadari hak-hak politik yang mereka pergunakan itu untuk kepentingan politik kaum perempuan sendiri. Saya kira, kesadaran itu belum tumbuh. Di Indonesia saja yang punya sejarah lebih panjang soal ini kesadaran politik kaum perempuan itu belum optimal. Apalagi di Saudi.

Tapi, bagaimana pun, Pemilu di Saudi yang melibatkan kaum perempuan adalah langkah baru yang harus didukung. Bukan hanya dari internal masyarakat Saudi, tapi juga kita berikan stimulus dari luar. Dari perbincangan saya dengan aktivis perempuan di Saudi, perjuangan mereka memang tidak mudah.

Menurut Anda, mana yang lebih baik bagi Saudi: mendahulukan pemberdayaan dan pemenuhan hak kaum perempuan ketimbang pemilu atau sebaliknya?

Menurut saya, cara berpikir kita bukan mana yang harus didahulukan dan mana yang kemudian. Pemilu itu sebenarnya hanya instrumen dari satu cara demokrasi. Di luar Pemilu ada instrumen-instrumen yang lain.

Jujur saja, saya tidak punya keyakinan bahwa penguasa atau pengambil kebijakan di Saudi punya pandangan bahwa hak-hak kaum perempuan harus dipenuhi di sana. Jadi, iklim demokrasi baru dibuka di Saudi. Dan salah satu yang membuka iklim demokrasi itu melalui mekanisme Pemilu.

Keyakinan Anda itu tampaknya terbukti. Dari apa yang diberitakan media, kandidat perempuan itu tidak diperbolehkan memajang wajah mereka pada materi kampanye. Termasuk bertemu dengan pemilih mereka yang umumnya pria…

Jika pembatasan itu berlaku juga bagi kandidat laki-laki dan aturannya memang seperti itu mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau pembatasan itu hanya diberlakukan pada kandidat perempuan itu adalah diskriminasi.

Sebuah aturan itu dibuat, jika dibuat dalam iklim demokrasi, harus adil dan berlaku untuk semua kandidat yang mencalonkan diri. Tapi bila aturan itu hanya berlaku pada kandidat perempuan dan tidak berlaku pada kandidat laki-laki, maka itu aturan diskriminatif.

Kalau kita baca di media, aturan seperti itu hanya diberlakukan pada kandidat perempuan. Bahkan, diberitakan juga, tempat pemungutan suara (TPS) antara pria dan wanita itu dibedakan…

Itu artinya, hak memilih untuk kaum perempuan sudah dipenuhi di Saudi, tapi kebijakan-kebijakan diskriminatif terhadap perempuan masih tetap diberlakukan. Itu terlihat dari tiga hal yang sudah kita diskusikan. Pertama, soal aturan kampanye bagi kandidat perempuan. Kedua, pembedaan TPS kaum laki-laki dan perempuan. Ketiga, jumlah pemilih perempuan.

Kebijakan-kebijakan Pemerintah Saudi yang dinilai diskriminatif terhadap perempuan bisa dilihat juga dari berapa jumlah perempuan dalam parlemen di Saudi. Atau berapa banyak jumlah menteri atau jabatan setingkat menteri yang diisi perempuan. Saya tidak punya data soal ini. Jangan-jangan tidak ada perwakilan perempuan di situ.

Jadi, hak memilih untuk kaum perempuan memang sudah dipenuhi. Tapi sejumlah kebijakan dan kultur yang sangat diskriminatif masih sangat dominan di Saudi.

Tadi Anda mengatakan punya kolega aktivis perempuan di Saudi. Apa yang mereka keluhkan tentang kondisi sosial-politik Saudi kepada Anda atau ke sesama aktivis perempuan?

Pertama, soal kultur. Di Saudi sangat dominan kultur maskulinnya. Misalnya, yang diperbolehkan berniaga hanya laki-laki. Kaum perempuan juga dilarang keluar rumah tanpa mahramnya. Kaum perempuan juga diwajibkan memakai abaya. Intinya ruang publik itu miliknya kaum laki-laki sementara rumah itu ruangnya kaum perempuan.

Nah, apa akibat dari pengekangan kaum perempuan di Saudi itu? Akibatnya adalah muncul rasa kejenuhan di kalangan kaum perempuan. Kejenuhan itu berimbas pada orang-orang terdekat, khususnya adalah pekerja rumah tangga (PRT) mereka.

Bisa Anda jelaskan lebih detail tentang hal ini?

Perlakuan-perlakuan kekerasan terhadap PRT itu salah satunya adalah akibat kejenuhan para majikan perempuan yang mengalami proses domestifikasi atau yang dirumahkan. Domestifikasi perempuan di Saudi adalah relasi yang dominan antara kaum laki-laki dan perempuan di sana.

Budaya seperti itu didukung oleh tafsir agama, terutama dalam wujud fikihnya. Model tafsir agama itu semakin menguatkan kultur patriakhi.

Karena itu, sejauh yang saya tahu, kaum perempuan Saudi yang ingin mencari kebebasan dalam ilmu pengetahuan, mereka pasti tidak di dalam negeri. Mereka umumnya belajar ke luar negeri seperti di Amerika. Dan sejauh yang saya tahu, sangat sedikit intelektual perempuan dari Saudi yang menonjol dalam bidang akademis. Kebanyakan intelektual perempuan dari Timur Tengah yang menonjol umumnya dari Mesir dan Iran.

Dalam bidang aktivisme perempuan, saya kenal beberapa. Misalnya, Hatoon Ajwadi Al-Fassi. Dalam pergaulan internasional sesama aktivis perempuan hanya Hatoon yang dikenal dari Saudi.

Jadi, belum tumbuh aktivis-aktivis di Saudi yang memperjuangkan hak kaum perempuan. Berbeda jauh dengan Indonesia. Di Indonesia itu aktivis perempuan sudah banyak sekali. Padahal pada periode saya, aktivis perempuan masih bisa dihitung dengan jari. Itu artinya tumbuh generasi-generasi baru aktivis perempuan.

Apa yang sudah dilakukan aktivis perempuan di Saudi untuk mengubah kultur yang diskriminatif terhadap kaum perempuan itu?

Mereka melakukan negosiasi-negosiasi budaya. Sejauh yang saya tahu, Hatoon tetap menggunakan abaya dan penguasaan pengetahuan agamanya relatif baik dan artikulatif, sehingga ketika melakukan negosiasi-negosiasi budaya jauh lebih mudah. Karena dia bisa diterima. Di negara-negara yang masih memegang nilai-nilai itu, negosiasi yang dilakukan aktivis perempuan relatif lebih mudah. Ketimbang dari luar yang dianggap sesuatu yang asing, apalagi bukan dianggap ajaran Islam. Jadi, itu jauh lebih sulit.

Hatoon ini melakukan negosiasi budaya secara intensif di negerinya sendiri. Ia juga sering melakukan diskusi dengan sesama aktivis perempuan dari luar Saudi untuk menimba ilmu dan pengalaman mereka sambil merumuskan strategi yang tepat untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di Saudi.

Bisa dibayangkan betapa beratnya perjuangan Hatoon itu di tengah rezim politik Saudi yang otoriter dan pandangan keislaman yang ultra-konservatif. Berat sekali. Tapi Hatoon mencoba menyisir apa yang bisa ia dan teman-temannya lakukan dalam proses memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di sana.

Saya dan beberapa aktivis Muslimah dari berbagai negara sangat mendukung perjuangan Hatoon dari jauh. Sebab Saudi itu tidak meratifikasi UU anti-diskriminasi terhadap perempuan dalam peraturan perundangan mereka. Saudi itu tidak mengikatkan negaranya pada perjanjian-perjanjian hak asasi internasional.

Jadi, tidak ada daya tekan kepada Saudi agar, misalnya, memenuhi hak-hak kaum perempuan karena Saudi bukan anggota dari perjanjian-perjanjian itu.

Di awal perbincangan Anda menyinggung bahwa Indonesia sudah memberikan hak politik kepada kaum perempuan saat Pemilu pertama pada 1955. Apakah saat itu kaum perempuan Indonesia hanya sebagai pemilih saja, belum ada yang menjadi kandidat?

Bagaimana kaum perempuan di Indonesia punya hak memilih itu sudah dibicarakan sejak tahun 1935. Ada pionir-pionir kaum perempuan yang harus saya sebutkan namanya seperti Maria Ulfah Santoso, SK Trimurti, dan lain sebagainya. Mereka sudah mendiskusikan tentang hak memilih bagi kaum perempuan sebelum Pemilu berlangsung.

Dalam diskusi itu juga mereka memastikan perwakilan perempuan harus ada di volksraad atau parlemen. Bayangkan, hal itu sudah dibicarakan dalam gerakan perempuan Hindia Belanda saat itu. Bahkan di saat negara-negara mayoritas Muslim masih melarang ada hakim agama dari kaum perempuan, Indonesia sudah mengangkat hakim agama perempuan. Itu pertama kali terjadi saat Wahid Hasyim menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 1950.

Jadi, gerakan kaum perempuan di Indonesia itu sudah sangat maju. Dan bagi negara-negara mayoritas Muslim, Indonesia menjadi pionir dalam urusan gerakan kaum perempuan.

Menurut Anda, apa yang membuat gerakan perempuan di Indonesia lebih maju dibandingkan dengan negara-negara mayoritas Muslim lainnya?

Keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan dan perubahan. Menurut saya itu kuncinya.

Indonesia itu adalah pasar ideologi yang ada di seluruh dunia. Pelbagai ideologi itu bertarung untuk mendapatkan tempat di Indonesia. Sementara orang Indonesia sendiri, khususnya kalangan intelektual, mencerna semua ideologi itu lalu memutuskan mana ideologi yang terbaik dari yang ada bagi Indonesia.

Walaupun masih ada nilai-nilai patriakhi dalam budaya kita, misalnya, tapi kita terbuka pada pandangan yang menghargai hak-hak perempuan. Perempuan sebagai manusia itu benar-benar punya tempat di negeri ini.

Anda tidak melihat kunci itu ada di negara-negara mayoritas Muslim lainnya?

Tidak ada. Justru yang terlihat mereka menutup diri. Iran, misalnya, dengan peradaban Persianya yang tinggi dulu sangat maju dalam gerakan perempuan. Gerakan perempuan Indonesia dan Iran sama-sama sudah muncul sejak tahun 1920-an. Pada tahun itu, Indonesia sudah punya sosok perempuan seperti Rasuna Said yang sudah mengkampayekan hak-hak politik kaum perempuan.

Tapi dalam beberapa dekade terakhir sistem politik Iran dibuat tertutup. Dampaknya adalah gerakan perempuan di Iran menjadi mundur. Ini juga berlaku di negara-negara mayoritas Muslim lainnya. Ini tesis saya untuk melihat maju-mundurnya gerakan perempuan di negara-negara mayoritas Muslim lainnya.

Negara-negara mayoritas Muslim lainnya harus menumbuhkan keyakinan bahwa “sebodoh” apapun manusia dia akan menggunakan rasionya, sesederhana apapun, dan nuraninya untuk memutuskan mana yang terbaik untuk dirinya. Meskipun ia harus jatuh-bangun mengunyah ideologi yang ada.

Jika Indonesia dinilai sudah maju dalam gerakan perempuannya, apakah Indonesia sudah menjadi kiblat bagi gerakan perempuan dari negara-negara mayoritas Muslim lain?

Teman-teman saya aktivis perempuan di Malaysia itu kagum melihat perkembangan Indonesia. Kekaguman mereka itu, misalnya, pada wacana yang diskusikan di kalangan santri tentang isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Di Universitas Islam Negeri (UIN) Semarang itu ada buku yang diterbitkan dengan judul “Indahnya Perkawinan Sejenis”.

Wacana itu di Malaysia sangat tidak mungkin. Saya ingat kata aktivis perempuan Muslim Malaysia, Zainah Anwar, “Ya Allah, tidak bisa dibayangkan di negeri kami ada wacana seperti ini, Neng”. Teman saya dari Pakistan yang kini menjadi pelapor khusus untuk PBB, Falida Shaheed,  mengatakan, “Aduh, wacana ini mana bisa ada di Pakistan, Neng. Yang ada, kalau kami memunculkan wacana ini kami bakal dibunuh”.

Saya bilang kepada keduanya, untuk hak kebebasan berpikir dan kebebasan berekspresi Indonesia itu memang jauh melampaui Pakistan dan Malaysia. Saya katakan pada Zainah, “Negara kamu memang maju dalam aspek ekonomi, tapi negara kamu tidak memberikan kebebasan berpikir dan berekspresi.”

Karena itu, jika ada upaya yang ingin mengekang kebebasan berekspresi dan kebebasan dalam ilmu pengetahuan harus benar-benar kita lawan. Kita harus memperjuangkan agar blokir-blokir semacam itu tetap terbuka. Karena dengan cara itulah kita bisa maju, baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun dari sisi berekspresi.

Itu artinya, Indonesia khususnya dengan gerakan perempuannya sudah membuat iri aktivis perempuan dari negara-negara mayoritas Muslim lainnya, ya?

Iya. Tapi catatannya adalah kita tidak artikulatif di panggung internasional meskipun kekayaan di dunia gerakan kita sangat luar biasa. Padahal kemajuan gerakan sosial kita dikagumi banyak pihak.

Yang saya maksud tidak artikulatif adalah para aktivis perempuan kurang mempublikasikan hasil riset mereka di jurnal-jurnal internasional karena keterbatasan dalam hal bahasa. Di forum-forum internasional juga tidak banyak aktivis perempuan Muslim yang pandai menggunakan bahasa Inggris, termasuk saya sendiri. Jadi, aktivis perempuan dari kalangan santri ini harus ditingkatkan lagi kemampuan berbahasanya.

Sementara Malaysia itu miskin dalam gerakan perempuan dan gerakan sosialnya. Tapi para aktivisnya paling nyaring berbicara di forum internasional. Bahkan saking miskinnya gerakan sosial di Malaysia, para aktivisnya sering merujuk Indonesia sebagai contohnya. Jadi, sepertinya kita itu disuarakan oleh teman-teman aktivis dari Malaysia. Ini yang pertama.

Kedua, yang kurang dari gerakan perempuan dan gerakan sipil lainnya di Indonesia adalah dalam soal pengelolaan finansial. Dalam temuan riset yang saya tulis di disertasi saya, gerakan sosial kita memang sudah sangat maju. Yang tidak maju adalah gerakan perempuan dan gerakan sipil lainnya adalah miskin dari sisi keuangan. Karena itu sangat bergantung lembaga donor dari negara luar. Ketika penyandang dana dari luar tidak memberikan dana lagi, kita miskin fundraising atau miskin penopang dana.

Problem yang dihadapi gerakan aktivisme di Indonesia saat ini adalah iklim demokrasi sudah sedemikian baik, tapi para aktivis itu miskin secara finansial. Inilah yang menjadi problem utama aktivisme di Indonesia saat ini.

Untuk dua kekurangan gerakan perempuan dan gerakan sosial di Indonesia secara umum itu apakah sudah ditemukan solusinya?

Untuk kendala yang pertama tidak ada cara lain selain para aktivis perempuan Muslim harus didorong agar menguasai Bahasa Inggris, selain Bahasa Arab. Untuk kendala kedua yang agak sulit. Karena tidak ada bantuan dari pemerintah untuk hal ini. Yang mungkin bisa dilakukan adalah mengais-ngais kepada pengusaha atau donatur-donatur.

Pertanyaan terakhir. Apakah kemajuan di Saudi dalam hal memenuhi hak politik kaum perempuannya, meski masih tampak setengah hati, itu bisa memberi efek pada negara-negara tetangganya seperti Qatar, Bahrain, Kuwait maupun Uni Emirat Arab?

Saya tidak tahu. Sebab itu tergantung kesedian negara-negara tetangga Saudi itu untuk membuka diri pada perubahan. Di Asia Tenggara, misalnya, walaupun di Indonesia gerakan aktivisme perempuan sangat maju, tapi tidak bisa memberikan pengaruh pada Malaysia, apalagi pada Brunei Darussalam.

Jika pertumbuhan ekonomi di negara-negara Muslim tertutup itu mengandaikan perubahan dalam sistem politik mereka kemungkinan besar mereka akan membuka diri. Tapi bila yang terjadi sebaliknya, saya kira, mereka akan menutup diri dari perubahan itu. []

Komentar