Home » Sosok » Ketua Penghayat Persada Rembang: Kami Tidak Ingin Ada Kasus Pengrusakan Rumah Ibadah Dibiarkan
Sanggar Penghayat Sapta Darma yang dirusak massa Forum Umat Islam (FUI) di Rembang. Foto: satuharapan.com

Ketua Penghayat Persada Rembang: Kami Tidak Ingin Ada Kasus Pengrusakan Rumah Ibadah Dibiarkan

Tidak ada kata kompromi bagi penghayat Persatuan Sapta Darma (Persada) Kabupaten Rembang terkait kasus pengrusakan Candi Busono yang terletak di Dukuh Blando, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah pada pertengahan November lalu. Ketua Penghayat Persada Rembang, Soetrisno, menyatakan akan terus mendorong aparat kepolisian untuk menindak para pelaku pengrusakan itu.

Upaya penghayat Persada untuk mendorong penindakan secara hukum kasus pengrusakan sanggar yang tengah dibangun itu sempat tertunda karena penyelenggaraan Pilkada serentak pada awal Desember 2015 yang juga digelar di Kabupaten Rembang. Pasalnya, dalam pertemuan sehari pasca pengrusakan yang menghadirkan seluruh stakeholders, penghayat Persada diminta untuk menandatangani surat pernyataan perdamaian dengan alasan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Rembang butuh pengamanan ekstra.

“Karena itu alasannya, maka tidak mungkin kami menolaknya. Kalau kami menolak untuk menandatangani surat pernyataan perdamaian itu nanti urusan pemerintah makin ruwet,” kata Soetrisno kepada Redaksi Madina Online Irwan Amrizal via telepon pekan lalu.

Dalam kesempatan itu, Soetrisno mengungkapkan betapa sulitnya bagi penghayat Persada mendapat izin pembangunan Candi Busono dari Pemerintah Kabupaten Rembang. Permohonan izin pembangunan sanggar itu sudah diajukan sejak 2008. Persetujuan dari warga sekitar sanggar pun sudah mereka dapat.

Sebelumnya, Madina Online sudah mewawancarai Tedi Kholiludin, Direktur Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Semarang terkait kasus pengrusakan Candi Busono. eLSA sendiri adalah lembaga yang memberikan perhatian pada isu-isu kebebasan beragama di Jawa Tengah, termasuk mengadvokasi kelompok minoritas yang dilanggar haknya. (Baca: Atas Nama Agama, Rumah Ibadat Penganut Kepercayaan di Rembang Diserang)

Berikut petikan wawancara Madina Online dengan Soetrisno.

Bagaimana suasana batin warga Persada pasca pengrusakan sanggar yang sedang dibangun itu?

Saat pengrusakan sanggar itu terjadi sebagian besar warga Persada sedang melaut. Kebetulan warga Persada umumnya nelayan.

Setelah pengrusakan itu banyak warga Persada yang ingin melawan massa intoleran yang merusak sanggar. Tapi dalam ajaran Persada, kami dilarang keras menumpahkan darah setetes pun. Kami percaya, selama kami berbuat baik, Tuhan pasti akan menyelamatkan kami.

Tapi bagaimana dengan warga Persada, khususnya perempuan dan anak-anak? Apakah mereka merasakan trauma?

Mungkin ada tapi tidak terlalu berpengaruh. Karena yang merusak sanggar itu bukan warga sekitar. Yang merusak itu adalah orang-orang dari desa lain yang agak jauh tapi masih satu kecamatan.

Kami dapat kabar ada pertemuan yang dilakukan sehari setelah kejadian. Itu pertemuan apa?

Kami diundang dalam pertemuan yang difasilitasi pihak Pemerintah Kabupaten Rembang. Dalam pertemuan itu ada perwakilan dari Forum Komunikasi Intel Daerah (Forkominda), kepolisian, dan Komandan Korem (Danrem). Dalam pertemuan itu kami diarahkan untuk menandatangani surat pernyataan perdamaian.

Apa maksud dari surat pernyataan perdamaian itu? Dan siapa yang mengarahkannya?

Waktu itu alasannya Kabupaten Rembang mau melaksanakan Pilkada (9 Desember, red.) dan itu, kata mereka, butuh pengamanan ekstra. Karena itu alasannya, maka tidak mungkin kami menolaknya. Kalau kami menolak untuk menandatangani surat pernyataan perdamaian itu nanti urusan pemerintah makin ruwet.

Yang mengarahkan adalah pihak dari Kabupaten Rembang, yaitu asisten I. Namanya Pak Basuki. Tapi saat itu, kata Kapolres Rembang, jika kami tetap ingin melaporkan pengrusakan sanggar, kami tetap diberikan ruang.

Setelah saya menandatangani surat pernyataan perdamaian itu ada beberapa penghayat Persada yang marah kepada saya. Tapi mau bagaimana lagi, masa kita mau memecah konsentrasi pemerintah. Itu yang saya sampaikan kepada mereka.

Pilkada sudah berlangsung. Apakah Anda sudah melaporkan tindak pengrusakan sanggar milik penghayat Persada itu?

Iya, setelah Pilkada saya menemui teman-teman penghayat Persada terkait hal itu. Kami sepakat bahwa tindak pengrusakan sanggar itu harus dilaporkan. Kami tidak ingin di Indonesia ini ada kasus pengrusakan rumah ibadah dibiarkan begitu saja. Hukum harus ditegakkan. Karena itu, kemarin kami sudah melaporkannya ke Polres Rembang.

Informasi yang juga kami dapat, ada kemungkinan untuk merelokasi sanggar yang dirusak itu. Sejauh ini bagaimana perkembangannya?

Masih belum jelas. Kelihatannya itu hanya iming-iming saja dari pemerintah. Ada tawaran dari Kasat Intel, itu pun inisiatif dia sendiri. Dia menawarkan lokasi tapi di desa lain dan jauh bagi kami. Kesan kami, seolah kami ingin disingkirkan. Dan itu sama saja dengan menolak keberadaan kami secara halus.

Lalu, apa yang akan dilakukan penghayat Persada untuk membangun kembali sanggar yang dirusak itu?

Kami menunggu sampai 2017. Itu pun kalau Pemerintah Kabupaten Rembang serius.

Kenapa harus menunggu sampai 2017?

Dalam salah satu pertemuan hadir perwakilan Direktorat Jenderal Penghayat dan Kepercayaan dan Asisten I dari Departemen Dalam Negeri. Dalam pertemuan itu Asisten I Departemen Dalam Negeri menyampaikan secara lisan bahwa mereka menjanjikan pembangunan sanggar itu antara 2016 sampai 2017.

Kenapa harus menunggu selama itu?

Bupati Rembang terpilih belum dilantik. Karena itu Bupati belum bisa mengeluarkan keputusan. Dan anggaran pembangunan kembali sanggar baru bisa diajukan paling cepat pada anggaran 2016 atau paling lama pada anggaran 2017.

Bagaimana Anda dan para penghayat Persada menyikapi hal tersebut? Dua tahun itu bukan waktu yang sebentar dan penghayat Persada butuh tempat untuk beribadah…

Ya, kami menunggu saja. Dalam surat pernyataan perdamaian itu ada kalimat ‘Pemerintah Kabupaten Rembang akan memberi fasilitas’. Nah, fasilitas itu inisiatifnya harus berangkat dari pemerintah, bukan dari kami. Jadi, kami akan menunggu.

Kami tidak akan membuat proposal pembangunan kembali sanggar lalu kami ajukan ke pemerintah. Itu sama saja kami mengemis. Kami tidak mau melakukan itu. Untuk beribadah, sementara waktu kami beribadah di satu rumah warga Persada yang dijadikan sanggar dadakan.

Jadi, inisatif pembangunan kembali sanggar itu harus dimulai dari Pemerintah Kabupaten Rembang?

Iya, karena dalam surat pernyataan itu yang memfasilitasi pembangunan kembali sanggar itu adalah pemerintah, bukan kami. Ini bukan karena kami berhati besi. Itu karena surat pernyataan perdamaian itu dibuat pemerintah dan disebutkan bahwa yang memfasilitasi adalah pemerintah, maka pemerintah yang harus bergerak.

Jika Pemerintah Kabupaten Rembang ternyata terbukti benar memenuhinya, apa yang Anda dan penghayat Persada lain inginkan?

Kami ingin sanggar yang dirusak itu dibangun kembali di atas tanah itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bukan di atas tanah yang lain.

Selama ini, bagaimana Anda melihat kebijakan Pemerintah Kabupaten Rembang terhadap kelompok minoritas, khususnya penghayat Persada?

Sikap Pemerintahan Kabupaten kepada kami itu seperti menggoreng batu. Tidak pernah matang.

Maksud Anda?

Ada banyak surat pengajuan dari kami yang selalu digantung Pemerintah Kabupaten. Mulai dari tahun 2008 sampai sekarang.

Surat apa yang Anda ajukan?

Surat perizinan pembangunan sanggar. Surat itu sudah kami ajukan sejak 2008. Tapi waktu itu terus digantung pemerintahan kabupaten. Alasan mereka agar kami mempertimbangkan pembangunan sanggar itu.

Lalu saya ajukan surat perizinan lagi. Belakangan surat kami itu dijawab dengan Peraturan Bersama (Perber) Pedoman Pelayanan Penghayat Tahun 2009 dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata. (Dalam Perber itu disebutkan, bila ada penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah, kepala daerah berkewajiban untuk menyediakan tempat yang baru, red.). Tapi tidak pernah kami disediakan tempat yang baru.

Jadi, menurut kami, tidak ada jawaban positif yang diberikan pemerintahan kabupaten kepada kami.

Bisa disimpulkan, Pemkab Rembang cenderung diskriminatif kepada penghayat Persada?

Bukti yang kami temui selama ini begitu. Pernah suatu waktu kami bertemu dengan bupati. Bupati mengatakan agar tanah yang sudah kami beli untuk dibangun sanggar itu diubah peruntukannya menjadi rumah tinggal saja. “Nanti lama-lama kegunaannya untuk sanggar,” begitu kata bupati kepada kami.

Ucapan bupati itu disampaikan kepada kami secara lisan. Kami punya banyak saksi atas ucapan bupati itu. Ketua Umum Persada juga menyaksikannya. Itu artinya, pemerintah tidak menjalankan fungsinya sebagaimana yang sudah diatur dalam UUD 1945.

Itu artinya bupati menolak pembangunan sanggar…

Saya kurang tahu. Tapi yang pasti, dia tidak memberikan jawaban yang positif. Masa kami ingin bangun sanggar disuruh bangun rumah? Padahal kami sudah mendapat izin dari lingkungan sekitar 200 warga. Kalau yang menolak adalah warga sekitar pembangunan sanggar pasti akan kami pertimbangkan pembangunannya. Itu yang menolak adalah orang jauh.

Dari kabar yang kami terima, disebutkan bahwa masyarakat yang menolak keberadaan sanggar tersebut. Komentar Anda?

Warga menerima kami dan menyetujui pembangunan sanggar. Tapi tidak mendapat persetujuan dari kepala desa.

Kenapa kepala desa tidak memberikan persetujuan?

Kepala desa ikut menolak pembangunan sanggar itu. Dia takut kalau tidak pro dengan massa yang menolak keberadaan sanggar maka dia akan dimusuhi. Selain itu, kami melihat kepala desa juga kurang paham soal hukum. karena itu, dia dijerumuskan massa intoleran itu.

Apa kepala desa terlibat dan bagian dari massa intoleran yang menolak keberadaan sanggar itu?

Dalam rekaman CCTV saat pengrusakan sanggar terjadi, terlihat kepala desa dan camat ada di barisan terdepan massa intoleran.

Dalam rekaman CCTV itu, apa kesan yang Anda tangkap? Apakah keduanya ingin menghentikan pengrusakan atau membiarkannya?

Keduanya menjadi titik terdepan untuk memonitor. Jika keduanya ada di tempat tapi pengrusakan tetap terjadi itu namanya apa? Itu artinya, keduanya membiarkan tindak pengrusakan itu. Laporan dari teman-teman yang menjadi saksi mata, jika camat dan kepala desa mau melarang, maka tindakan pengrusakan itu tidak akan terjadi.

Menurut Anda, apakah kepala desa dan camat itu tidak hanya melakukan pembiaran, tapi juga terlibat dalam pengrusakan itu?

Saya kurang tahu, apakah keduanya itu merusak atau tidak. Tapi yang jelas, keduanya ada di tempat pada saat pengrusakan terjadi.

Pengrusakan sanggar itu bukan karena penolakan. Karena sebelum kejadian, kami tidak pernah menerima surat penolakan. Massa yang merusak sanggar itu tidak pernah membuat surat penolakan yang kemudian ditandatangani oleh kepala desa. Dan kepala desa pun tidak pernah menyampaikan surat penolakan. Karena itu, kami berkesimpulan bahwa pengrusakan itu adalah murni pengrusakan.

Tadi Anda mengatakan bahwa inisiatif pembangunan kembali sanggar yang dirusak itu datang dari Pemkab Rembang. Masalahnya, kita tahu pemerintah kadang suka melupakan apa yang sudah mereka janjikan. Lalu, apa yang akan Anda dan penghayat Persada lakukan agar pemerintah bisa merealisasikan janjinya itu?

Kami menunggu saja. Mudah-mudahan pemerintah merealisasikannya. Tapi bila lebih dari 2017 pemerintah tidak juga merealisasikannya, kami akan kirim surat teguran kepada pemerintah. Karena Pemkap Rembang telah mengabaikan janjinya untuk memberikan fasilitas dalam pembangunan sanggar.

Bagi warga Sapta Darma, sanggar adalah kebutuhan pokok untuk menuju Panembah Yang Maha Kuasa. Di sanggar, kami melakukan sujud bersama yang melibatkan sekitar 20 warga Persada. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada Jumat Wage.

Jadi, layaknya komunitas agama/kepercayaan lain yang membutuhkan rumah ibadah, sanggar juga sangat dibutuhkan bagi penghayat Persada, ya?

Bagi kami, sanggar tidak hanya digunakan untuk beribadah semata. Kami juga merayakan hari kemerdekaan Indonesia dan tahun baru Jawa di sanggar. Untuk dua kegiatan itu biasanya berkumpul 20 lebih warga Persada.

Di awal Anda mengatakan sudah melaporkan ke aparat kepolisian agar mereka menindak pelaku pengrusakan secara hukum. Lalu, apa yang Anda sudah lakukan untuk membantu aparat kepolisian untuk menangani kasus ini?

Kami sudah menyerahkan rekaman CCTV itu ke Polres Rembang. Dari penyidikan sejauh ini aparat kepolisian sudah menetapkan 20 orang.

Apakah sudah diketahui 20 orang pengrusak itu berasal dari desa mana saja?

Sudah. Kabar yang saya terima, ada empat orang pelaku pengrusakan itu yang sudah kabur setelah diketahui identitasnya. Empat orang yang kabur itu mungkin dapat bocoran informasi dari pihak lain bahwa ada perkembangan terkait penyidikan dalam kasus pengrusakan ini.

Dari 20 orang yang diketahui melakukan pengrusakan itu, apakah mereka sudah ditahan?

Belum ada. Kemarin saya menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Dikatakan dalam surat itu bahwa penyidik masih melakukan tugasnya dan penyidikan masih terus dilakukan. Dikatakan juga bahwa surat itu akan dikirim ke kami secara berkala.

Menurut Anda, aparat kepolisian serius menangani kasus ini?

Sepertinya, iya. Tapi jika Polres Rembang tidak serius menangani kasus ini, saya akan melaporkan hal itu kepada yang di atas mereka, yaitu Polda Jawa tengah. Karena tindak pidana pengrusakan sanggar itu sudah jelas dan ada bukti serta saksinya.

Kalau kami dinyatakan bersalah karena pengrusakan sanggar itu, saya akan minta dihukum mati saja biar ditonton dunia internasional. Korban tindak pelanggaran kok malah dikenai sangsi?!

Anda sudah mengadukan permasalahan ini kepada Gubernur Jawa Tengah?

Tanggal 2 September kami mengirim sms ke Pak Ganjar. Ini sebelum insiden pengrusakan. Beliau mendorong pemerintahan kabupaten agar menyelesaikan persoalan pembangunan sanggar itu segera secara baik. Setelah kejadian pengrusakan, beliau juga mendorong agar persoalan itu diselesaikan secara baik.

Diselesaikan secara baik itu mungkin maksudnya secara hukum dan lainnya. Saya sendiri kurang paham. Tapi yang pasti aparat kepolisian dari Polda Jawa Tengah sudah didatangkan.

Sampai saat ini komunikasi dengan Gubernur Jawa Tengah masih berlanjut?

Belum ada komunikasi lagi. Rencananya setelah Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dikeluarkan lagi. Surat itu sendiri direncanakan dikeluarkan setiap tanggal 21. Berarti tanggal 21 Desember surat itu dikirim ke kami.

Artinya, setelah Anda menerima surat itu Anda akan langsung melaporkan perkembangannya ke Gubernur Jawa Tengah?

Iya. Kami juga meminta Pak Ganjar agar mendorong aparat kepolisian mengusut kasus pengrusakan itu. []

Komentar