Home » Slide » Direktur Riset LSI: Tanpa Diatur, Mayoritas Muslim sudah Salat dan Berpuasa

Direktur Riset LSI: Tanpa Diatur, Mayoritas Muslim sudah Salat dan Berpuasa

Saat mempresentasikan satu hasil survei, Direktur Riset LSI Hendro Prasetyo mengungkap fakta yang menarik. Fakta tersebut adalah Muslim Indonesia yang sudah sangat islami dari sisi ritual.

Fakta itu berangkat dari temuan survei yang dilakukan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada pertengahan April 2016 lalu.

Survei bertajuk “Survei Kebutuhan Pendidikan Keagamaan Non-Formal dan Informal pada Masyarakat” itu dilakukan di seluruh provinsi di pulau Sumatera ditambah di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Tiga belas provinsi itu adalah wilayah kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta.

Dalam kesempatan presentasi itu Hendro menyatakan betapa pentingnya keberadaan lembaga pendidikan Islam informal dan non-formal, khususnya majelis taklim, yang tumbuh semarak di tengah masyarakat dalam beberapa tahun terakhir bagi masyarakat itu sendiri.

Mayoritas responden, misalnya, menilai keberadaan majelis taklim telah membantu mereka dalam peningkatan pengetahuan keislaman. Keberadaan majelis taklim juga berdampak bagi prilaku keislaman masyarakat yang berpartisipasi di dalamnya. Dampak itu terlihat, misalnya, dalam pelaksanaan salat lima waktu dan puasa Ramadan.

Hendro lebih jauh mengungkap bahwa mayoritas responden mengaku melaksanakan salat lima waktu. Rinciannya, yang mengaku selalu salat lima sekitar 25 persen, sementara yang mengaku sering sekitar 29 persen. Adapun responden yang mengaku kadang-kadang atau tidak pernah melaksanakan salat jumlahnya kecil sekali, yaitu 19 persen.

Dampak yang sama terlihat dalam pelaksanakan puasa Ramadan. Mayoritas responden mengaku berpuasa di bulan Ramadan. Rinciannya, yang mengaku selalu berpuasa sekitar 60 persen, sementara yang mengaku sering  27 persen. Sedangkan responden yang mengaku tidak pernah puasa atau kadang-kadang sangat minoritas, yaitu hanya 6 persen.

“Semakin rajin masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan seperti majelis taklim, semakin besar kemungkinan masyarakat itu menjadi religius,” simpul dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Jakarta itu.

Apa yang menyebabkan mayoritas Muslim tampak islami dari sisi ritual, selain karena keberadaan majelis taklim? Apakah masih perlu dibuat peraturan daerah (perda) bernuansa syariah pada masyarakat yang sudah islami tadi?

Berikut petikan wawancara Redaksi Madina Online Irwan Amrizal dengan doktor dari departemen sosiologi Univeritas McGill, Kanada, itu setelah ia mempresentasikan hasil survei LSI dan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta itu, di Hotel Royal Amaroossa, Bogor, Kamis, 23 Juni.

Saat presentasi hasil survei tadi anda menyatakan bahwa mayoritas Muslim itu menunaikan salat lima waktu dan berpuasa Ramadan. Bahkan frekuensi mereka yang melakukan 2 ibadah formal yang wajib itu cukup tinggi. Apa itu artinya mayoritas Muslim Indonesia itu sangat islami dari sisi ritual?

Ada fenomena yang menarik belakangan ini. Hal yang dulu menjadi ‘properti’ kelompok santri, sekarang sudah tidak lagi ekslusif milik kelompok santri. Sekarang orang yang berjilbab semakin banyak. Kalau anda amati pada tahun 80-an, orang berjilbab itu sudah pasti santri. Santri pun hanya berkerundung. Yang berjilbab itu ’core­-nya’ santri.

Fenomena salat juga sama. Dulu ruangan untuk salat di perkantoran dan ruang-ruang publik lainnya masih sedikit dijumpai. Sekarang ruangannya lebih besar dan jumlahnya bertambah. Yang melakukan salat juga bertambah dan semakin banyak.

Pelaksanaan ibadah-ibadah formal seperti salat dan puasa, karena begitu banyak yang melakukannya, sekarang tidak bisa diidentifikasi lagi yang melakukan itu pasti kelompok santri. Karena pembedaan kelompok santri dan abangan dalam hal ritual keagamaan sudah tidak ada lagi.

Nah, pembedaan itu juga masuk dalam ranah politik kita. Sekarang politisi PDIP yang pakai jilbab itu dianggap sebagai hal biasa dan bukan sesuatu yang aneh. Padahal dulu kader dan simpatisan PDIP itu adalah kelompok abangan yang tidak terlalu taat dalam soal ibadah formal.

Ibu Risma, misalnya, Walikota Surabaya yang merupakan kader PDIP itu dulu tidak pakai jilbab. Beliau lalu memakai jilbab. Istrinya Mas Ganjar (Gubernur Jawa Tengah; red) pakai jilbab. Jadi, agama dalam arti pelaksanaan ibadah-ibadah formal kini dimiliki oleh kelompok mana saja, tidak cuma milik kalangan santri.

Jika saat ini makin banyak orang yang menunaikan salat, puasa, dan berjilbab, sementara pada tahun 80-an masih sangat sedikit, menurut anda mengapa ada pergeseran itu, selain karena keberadaan majelis taklim?

Salah satunya adalah karena penyebaran informasi. Pada tahun 80-an ada efek dari keberhasilan Revolusi Islam Iran. Sejak saat itu gairah keberislaman di kalangan Muslim Indonesia semakin meningkat. Pada dekade selanjutnya, negara dalam hal ini Rezim Orde Baru, mulai mengakomodasi kelompok Islam yang berujung pada terbentuknya ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia; red).

Pembentukan ICMI itu adalah langkah politis yang luar biasa dampaknya bagi umat Islam. Salah satunya adalah bahwa pelaksanaan ibadah yang dilakukan umat Islam tidak lagi dipandang kuno dan hanya milik kalangan tradisionalis atau santri. Dari sini kemudian umat Islam seolah mendapat ruang gerak yang bebas untuk melakukan ibadah formal.

Selain itu, untuk melakukan ibadah formal itu sepertinya tidak ada ideological barrier yang berarti. Maksud saya, ketika anda melakukan salat, pada saat yang sama anda bisa berpikiran liberal atau moderat. Begitu juga dalam soal jilbab. Muslimah berjilbab itu tidak melulu berpandangan konservatif bahkan fundamentalis. Muslimah berjilbab juga banyak dari kalangan yang berpikir liberal dan moderat.

Makanya sekarang kita melihat banyak Muslimah yang pakai jilbab, termasuk artis. Dan ketika memakai jilbab, Muslimah tidak tercerabut dari identitas ‘core-nya’. Entah dia sebagai artis, sebagai profesor, dan seterusnya. Begitu pun halnya dalam soal membaca al-Quran.

Yang sekarang juga menjadi tren adalah banyak orangtua yang menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan Islam. Mereka umumnya dari kalangan menengah atas. Sekolah yang dipilih pun yang mahal biayanya seperti Labs School, al-Azhar, dan al-Izhar. Alasan utama karena mereka percaya lembaga pendidikan Islam itu bisa membentengi anak-anak mereka dari tindakan buruk seperti menggunakan narkoba dan melakukan kenakalan lainnya.

Jika memang mayoritas Muslim Indonesia itu melakukan salat dan puasa, dan juga membaca al-Quran serta dari sisi frekuensi cukup sering, apa masih perlu dibuat perda yang berisi imbauan bahkan perintah terkait hal itu?

Kalau kita lihat, islamisasi yang terjadi di Indonesia itu berjalan melalui satu proses non-violance dan non-formal. Negara, misalnya, tidak pernah mewajibkan untuk berjilbab. Negara membebaskan Muslimah di Indonesia untuk menggunakan jilbab atau tidak menggunakan jilbab. Kalau dulu, zaman Orde Baru, menggunakan jilbab itu dilarang.

Ketika gerakan sipil dibebaskan, Muslim Indonesia dengan sendirinya melakukan ibadah-ibadah formal. Yang Muslimah bebas menggunakan jilbab di mana saja. Bahkan ada dugaan, persentase yang berjilbab saat ini pasti lebih banyak dibandingkan yang berjilbab 10 tahun yang lalu. Itu artinya, sekarang Muslimah Indonesia ramai-ramai menggunakan jilbab itu bukan karena regulasi formal.

Orang yang berpuasa juga sama. Sekarang ini jumlah Muslim yang berpuasa itu banyak. Acara buka puasa bersama juga banyak dilaksanakan di berbagai tempat.

Kalau pelaksanaan ibadah formal itu dibuatkan regulasi formalnya, saya khawatir ada unsur pemaksaan di sana. Ketika ada pemaksaan maka reaksi masyarakat itu tidak lagi genuine. Pada saat yang sama muncul dampak buruknya. Bagi kelompok yang memperjuangkan nilai tertentu, regulasi itu seolah memberi ruang tindakan intoleransi dan kekerasan kepada masyarakat yang kedapatan tidak berpuasa. Sementara bagi masyarakat sendiri, mereka beribadah karena paksaan.

Tapi bukankah pembuatan perda itu didasarkan pada tujuan yang baik. Spesifik soal puasa, misalnya, pelarangan rumah makan dibuka di siang hari Ramadan itu dibuat agar hal-hal yang dianggap potensial mengganggu mereka yang sedang berpuasa tidak muncul di tengah masyarakat…

Baik bagaimana! Bila puasa itu dimaknai sebagai aktivitas spiritual yang bertujuan untuk menahan nafsu, justru dengan membiarkan warung dibuka pada siang orang yang berpuasa itu akan teruji. Ilustrasinya begini. Apakah sama kualitas puasa antara orang yang berpuasa karena dikurung dalam satu ruangan yang terpisah dari yang lainnya dengan mereka yang berpuasa dalam kehidupan sehari-hari?

Menurut saya, puasa kelompok yang kedua jauh lebih berkualitas dari kelompok yang pertama. Mengapa, karena kelompok yang kedua berpuasa tanpa ada paksaan.

Pertanyaannya, apakah kita ingin jika ada orang yang secara formal tidak makan dan minum tapi dalam hatinya tetap makan dan minum? Atau kita ingin jika ada orang yang berpuasa karena dia ingin melaksanakan nilai-nilai yang menurutnya baik?

Bagaimana dengan pandangan yang menyatakan bahwa awalnya dipaksa selanjutnya masyarakat diharapkan melakukan dengan sendirinya….

Pertanyaannya, apakah alurnya akan berjalan linier seperti itu? Kalau mau paksa-paksaan mudah kok. Perintahkan saja semua warung ditutup di siang hari. Dengan begitu orang kemudian berpuasa dengan terpaksa, walaupun saya yakin pasti akan muncul warung-warung gelap.

Tapi menyadarkan masyarakat secara perlahan sebagaimana yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir ini, itu kan lebih genuine. Karena dilakukan secara sukarela, masyarakat lalu dengan sendirinya mengajarkan anak-anaknya untuk berpuasa.

Singkatnya, tanpa aturan apapun terkait puasa, mayoritas Muslim tetap berpuasa kok. Saya yakin bila puasa dilakukan secara genuine dan tanpa paksaan, jumlah Muslim yang berpuasa di tahun depan tidak akan terjun bebas. Bahkan ada kemungkinan jumlah yang berpuasa di tahun depan bertambah.

Sebaliknya, bila puasa itu diwajibkan secara formal dan yang tidak melakukannya dihukum penjara, saya yakin puasa yang dilakukan Muslim itu tidak genuine. Dan bila aturan itu dicabut, saya yakin jumlah yang berpuasa itu akan turun drastis.

Mengapa jumlahnya turun?

Ya, karena itu dipaksakan. Pertanyaan saya, apakah kita mau beragama seperti itu?

Jika selama ini puasa itu dilakukan masyarakat secara genuine dan sukarela, tapi mengapa pemerintah daerah tidak menyadari hal itu? Maksud saya, mengapa mereka justru membuat aturan yang seolah-olah tidak menghargai genuinitas masyarakat tadi?

Di satu sisi, bagi banyak orang, agama itu hal yang sangat personal dan mendalam. Hal yang primordial. Karena itu, orang seringkali mau berkorban untuk agama melebihi pengorbanannya untuk hal lain yang non-agama. Orang rela mati untuk agama, misalnya. Setidaknya itu yang kita lihat dari kelompok teroris berbasis agama. Etnisitas itu juga primordial. Tapi setahu saya tidak banyak orang yang mau mati karena alasan etnis.

Poin saya, agama sebagai sesuatu yang mendalam itu sangat mudah untuk disentuh untuk kepentingan apapun. Atas nama agama, orang rela memberikan sebagian hartanya dan seterusnya.

Di sisi lain, politik agama di kalangan politisi, khususnya kepala daerah saat ini kuat sekali. Karena itu tidak heran bila mereka menggunakan isu agama untuk mendapatkan dukungan. Mereka, misalnya, seringkali merestui kelompok tertentu untuk melakukan razia di tempat-tempat yang dianggap sebagai sarang maksiat. Tujuan mereka agar dipersepsi baik oleh masyarakat yang pada akhirnya akan mendapat dukungan dari masyarakat.

Politisasi emosi keagamaan di Indonesia saat ini mudah ditemukan di berbagai daerah. Dan saya melihat perda-perda yang dikategorikan perda syariah itu adalah political game  semata. Karena politisi-politisi itu ingin mendapatkan dukungan.

Jika begitu gambarannya, terkesan ketika politisi atau kepala daerah mengeluarkan perda syariah itu tidak benar-benar tulus untuk menghargai genuinitas keberagamaan masyarakat ya…

Tidak. Itu hanya short cut untuk mendapat dukungan politik. Di wilayah-wilayah di mana tingkat keberagamaannya kuat, anda bisa jualan agama dengan mudah. Tapi itu di kota-kota besar seperti di Jakarta tidak mudah karena aspek rasionalitasnya lebih menonjol.

Karena itu sepintas perda ini dan perda yang dibuat dikatakan dengan alasan menumbuhkan prilaku keislaman di tengah masyarakat. Tapi jika diperhatikan lebih seksama, perda-perda itu malah menjadi backlast karena tidak mendorong orang beragama secara genuine.

Temuan survei yang anda paparkan tadi bahwa mayoritas Muslim itu melaksanakan ibadah formal seperti salat, puasa, dan membaca al-Quran seperti mendelegitimasi perda-perda bernuansa syariah. Sebab asumsi pembuatan perda-perda itu mengandaikan masyarakat itu tidak islami dan karena itu perlu diislamkan melalui regulasi. Nyatanya asumsi itu terbantahkan. Terkait hal ini, apa komentar anda?

Pembacaan seperti itu bisa saja dan sah. Jangankan membaca al-Quran yang tidak diwajibkan dalam agama, ibadah-ibadah yang diwajibkan, seperti salat dan puasa pun masyarakat melakukannya.

Itu artinya, untuk mendorong masyarakat melakukan itu tidak perlu perda. Sebab, masyarakat sudah melakukan itu melalui proses kultural. Tidak pernah ada regulasi yang mewajibkan untuk salat, puasa, dan membaca al-Quran. Ketika masyarakat diberikan ruang untuk melakukan ketiga ibadah itu dan dicontohkan para pemuka agama, masyarakat lalu mengikuti. Ini yang saya maksud proses kultural itu.

Nah, hal yang kultural itu relatif lebih konstans karena itu inisiatif dari masyarakat. Lalu, buat apa perda-perda itu mewajibkan ibadah-ibadah yang sudah dilakukan masyarakat? Mungkin akan ada yang menjawab agar masyarakat lebih rajin beribadah lagi. Tapi mewajibkan itu artinya bagi semua orang yang menjadi objek dari perda itu. Lalu, bagaimana bila ada yang tidak mau? Pasti akan ada resistensi.

Ketika ada resistensi, pasti ada upaya-upaya untuk melawan. Apa itu yang diinginkan pemerintah daerah? Kalau itu yang diinginkan pemerintah daerah, ya monggo saja.

Adakah saran yang bisa anda berikan kepada kepala daerah agar lebih menyadari dan menghargai genuinitas masyarakat soal ibadah?

Susah! Kepala daerah yang berkompetisi untuk menduduki satu jabatan itu seringkali menggunakan cara apapun untuk mendapatkan dukungan. Termasuk mempolitisasi isu atau emosi keagamaan.

Menurut saya yang lebih dipentingkan adalah membuka kepada masyarakat bahwa perda-perda atau cara-cara seperti itu tidak akan menciptakan kedamaian dan suasana keberagamaan yang tulus. Itu yang harus dikatakan kepada masyarakat.

Seperti yang saya katakan tadi, untuk membuat anak berpuasa itu gampang. Anda tinggal masukkan si anak ke satu kamar yang di dalamnya tidak ada makanan dan minuman. Sampai magrib baru anak itu dikeluarkan dari kamar dan diberikan makanan dan minuman. Tapi itu kan memaksa anak.

Sebaliknya, kalau anak tidak dikurung, dia memang berpeluang untuk makan dan minum sebelum waktunya. Tapi kalau kita mau mendidik anak tentang makna dan tujuan puasa, anak tanpa harus dikurung mungkin akan mengikuti. Dan ketika anak merasa mampu mengikuti, dia pasti akan mengulang lagi jika dia menganggap itu sebagai kesuksesan.

Menurut saya, hasil anak yang diajarkan soal puasa dengan paksa itu pasti berbeda dengan anak diajarkan soal puasa dengan pendidikan. Kira-kira begitu analoginya jika masyarakat dipaksa beragama dengan regulasi dan masyarakat yang beragama secara kultural.

Yang harus kita sadarkan bersama adalah warga yang harus kritis. Sebab, politisi itu tujuannya adalah mendapat dukungan. Apapun caranya. Mau jual agama, jual ayat.

Untuk saat ini, etika politik para politisi baru sampai segini. Karena itu, masyarakat yang harus disadarkan. []

Komentar