Home » Review » Berita » Komnas HAM: Walikota Bogor Langgar UUD 1945
Komisioner Komnas HAM Imdadun Rahmat (Tengah) Foto:metrotvnews.com

Komnas HAM: Walikota Bogor Langgar UUD 1945

Surat Edaran Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto No. 300/321 Kesbangpol yang melarang umat Islam Syiah memperingati Asyura di Kota Bogor pada pekan lalu mendapat sorotan serius dari lembaga negara yang punya perhatian pada isu kebebasan beragama dan keyakinan serta hak asasi manusia (HAM), yaitu Komisi Nasional (Komnas) HAM. (Baca:Walikota Bogor: “Pelarangan Asyura itu Dilakukan karena Kondisi Darurat!”).

Merespons kebijakan Walikota Bogor yang diskriminatif itu, Komnas HAM kemudian melayangkan Surat Teguran No. 007/TIM-KBB/X/2015 kepada Walikota Bogor pada Selasa lalu (27/10). Surat Teguran itu ditandatangani Komisioner Komnas HAM M. Imdadun Rahmat selaku Pelapor Khusus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dan ditembuskan ke Ketua Komnas HAM, Menteri Dalam Negeri RI, dan Menteri Agama RI.

Ada enam poin yang disampaikan Komnas HAM dalam Surat Teguran terkait Surat Edaran Walikota Bogor di atas. Pertama, kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak yang dijamin UUD negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan berbagai UU lainnya. Karena itu, negara (pemerintah) wajib menghormati, melindungi, dan menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan keyakinannya, termasuk di dalamnya hak untuk menjalankan agama dan keyakinannya.

Kedua, Komnas HAM meminta kepada Walikota Bogor untuk menjelaskan perihal kebenaran Surat Edaran itu.

Ketiga, apabila benar Walikota Bogor telah menerbitkan Surat Edaran tersebut, maka hal itu adalah bentuk pelanggaran atas hak kekebasan beragama dan berkeyakinan penganut Islam Syiah di Kota Bogor karena telah membatasi kebebasan mereka untuk merayakan hari besar keagamaannya.

Keempat, tindakan Walikota yang melarang perayaan hari besar keagamaan penganut Islam Syiah di Kota Bogor tidak dapat dibenarkan karena tidak memiliki dasar hukum. Kelima, tindakan Walikota yang melarang perayaan hari besar keagamaan penganut Islam Syiah di Kota Bogor juga merupakan tindakan yang diskriminatif karena telah memperlakukan mereka secara berbeda dari warga negara lainnya di Kota Bogor.

Keenam, penerbitan Surat Edaran tersebut dalam pandangan Komnas HAM sangat berpotensi melahirkan konflik, karena dapat dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu secara tidak bertanggungjawab dan melawan hukum.

Atas dasar enam pertimbangan itu, Komnas HAM meminta Walikota Bogor segera menarik kembali Surat Edaran tersebut.

Imdad menyatakan bahwa Surat Teguran itu merupakan teguran keras kepada Pemerintah Kota Bogor agar memberikan jaminan kebebasan kepada seluruh umat beragama dan berkeyakinan di kota itu untuk menjalankan ibadahnya tanpa rasa takut, apalagi dilarang. Jika alasannya demi menjaga ketertiban, maka seharusnya Pemerintah Kota Bogor memberikan pengamanan dan penjagaan sehingga jalannya ritual Asyura tidak menimbulkan gangguan dari kelompok intoleran.

Imdad berharap Walikota Bogor bisa segera memberikan jawaban atas Surat Teguran itu. Sebab, jika Surat Teguran itu tidak mendapatkan jawaban hingga tiga kali, maka Komnas HAM akan memanggil Walikota Bogor.

“Nanti kami akan surati lagi untuk mendapatkan perhatian atas Surat Teguran Komnas HAM itu. Kalau tidak ada tanggapan juga, ya nanti kami panggil,” kata Imdad, seperti dikutip Portal KBR (28/10).

Sementara itu, Walikota Bogor dikabarkan tengah menyusun surat balasan atas Surat Teguran Komnas HAM itu. Surat itu ia janjikan akan dikirimkan dalam waktu dekat.

Dalam surat itu, Walikota Bogor menjelaskan kronologi keluarnya Surat Edaran larangan peringatan Asyura di Kota Bogor. Mulai dari tekanan kelompok intoleran hingga potensi konflik. Walikota Bogor berdalih bahwa pelarangan peringatan Asyura agar tidak terjadi bentrok terbuka. (Baca: Inilah Penjelasan versi Muslim Syiah tentang Keputusan Bima Arya Melarang Peringatan Asyura).

“Kami sudah menerimanya dan sudah disusun surat untuk menjelaskan kronologinya kepada Komnas HAM,” ujarnya di gedung Pusat Muhammadiyah, Jakarta, kemarin (28/10) seperti dikutip Portal KBR. “Pada prinsipnya, itu perspektifnya dimensi keamanan. Bukan domain kepala daerah untuk bicara soal akidah. Sebagai kepala daerah, saya harus berdiri di atas semua golongan dan segala kepentingan.”

Langkah Komnas HAM yang melayangkan Surat Teguran kepada Walikota Bogor mendapat dukungan dari salah satu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Rumadi Ahmad, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam), menyatakan langkah Komnas HAM itu sudah tepat dan itu merupakan bagian dari tugas Komnas HAM yang diamanatkan untuk mengingatkan kepala daerah agar tidak mengeluarkan kebijakan yang dinilai melanggar HAM.

“Langkah itu sudah tepat dan tidak berlebihan. Tidak seperti yang dinyatakan kelompok-kelompok tertentu yang menganggap bahwa Surat Teguran Komnas HAM itu berlebihan,” kata Rumadi kepada Madina Online via telepon Kamis (29/10).

Namun, sambung Rumadi, Surat Teguran Komnas HAM itu tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Surat Teguran itu hanya sekadar alarm bagi kepala daerah. Dengan kata lain, bila Walikota Bogor mengabaikan permintaan Komnas HAM untuk mencabut Surat Edaran itu, Komnas HAM tidak bisa berbuat apa-apa.

Karena itu, Rumadi menyarankan agar melaporkan Surat Edaran Walikota Bogor itu ke Ombudsman. Mengingat, Surat Edaran itu dinilai maladministrasi yang dilakukan oleh peyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini Walikota Bogor. Jika ditemukan ada praktik maladministrasi dalam Surat Edaran itu, Ombudsman pasti mengeluarkan rekomendasi agar Walikota Bogor mencabut Surat Edaran itu.

Tapi, Rumadi mengingatkan, rekomendasi Ombudsman itu sama seperti Surat Teguran Komnas HAM yang tidak punya kekuatan hukum mengikat. Apalagi, sudah ada preseden di mana seorang kepala daerah pernah menolak menjalankan rekomendasi Ombudsman.

“Waktu Bogor masih dipimpin walikota sebelumnya, rekomendasi Ombudsman yang meminta Pemerintah Kota Bogor mencabut pembekukan IMB GKI Yasmin tidak pernah direalisasikan,” tutur anggota Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) itu.

Untuk di-judicial review pun, menurut Rumadi, tidak bisa dilakukan karena statusnya sebagai Surat Edaran. Surat Edaran itu sesungguhnya hanya berisi pemberitahuan atau imbauan yang tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Itu artinya, Surat Edaran itu tidak bisa ‘dikriminalkan’.

Karena status Surat Edaran itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengingkat, kepolisian dan Satpol PP tidak berhak menindak orang atau kelompok masyarakat yang tidak mengikutinya.

Lain halnya bila kebijakan itu berbentuk Peraturan Walikota yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena itu, jika ada kelompok masyarakat yang merasa dirugikan dengan Peraturan Walikota, mereka bisa melaporkannya ke Mahkamah Agung untuk di-judicial review.

“Memang Surat Edaran tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Tapi saya melihat kecenderungan kelompok intoleran memanfaatkan Surat Edaran itu sebagai dasar hukum untuk menekan kelompok yang dikenai larangan dalam Surat Edaran itu pada lain waktu,” ujar Peneliti Senior The Wahid Institute itu.

Untuk melawan kecenderungan itu, Rumadi mendorong kelompok sipil yang pro pada kebebasan beragama dan berkeyakinan harus lebih massif lagi mengkampanyekan kepada masyarakat bahwa pelaranggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang diakomodir kepala daerah melalui kebijakan itu salah dan tidak boleh dibiarkan. Sekali saja kebijakan diskrimantif itu dibiarkan, maka tidak tertutup kemungkinan pelanggaran serupa akan dilakukan oleh kepala daerah lainnya di masa mendatang.

Rumadi khawatir jika pembiaran itu tidak disikapi, maka akan muncul kelompok-kelompok yang mengaku mewakili mayoritas lalu bertindak intoleran dan melawan hukum karena merasa direstui kepala daerah. Sementara, kelompok yang minoritas, entah itu umat Islam, Kristen atau kelompok agama lainnya, bisa dipastikan akan terampas haknya untuk berkumpul, berserikat, dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Situasi seperti itu jelas membahayakan bagi kehidupan bernegara.[]

Irwan Amrizal

Komentar