Home » Review » Berita » Kembali Menerbitkan Fatwa Sesat, MUI Diminta Lebih Arif

Kembali Menerbitkan Fatwa Sesat, MUI Diminta Lebih Arif

Alih-alih memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya umat Islam, tentang keberagaman pandangan dalam Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) justru seringkali mengobral fatwa sesat kepada sekelompok umat Islam yang dianggap memiliki pandangan keislaman yang berbeda dari pandangan umum yang diyakini umat Islam. Celakanya, MUI seolah tak mau tahu jika fatwa sesat yang diterbitkannya itu berdampak buruk bagi hubungan sosial di tengah masyarakat yang kerap berujung pada kekerasan dan pengusiran kelompok umat Islam yang menjadi objek fatwa sesat itu.

Dan kali ini yang difatwakan sesat oleh lembaga keulamaan yang sering mendapat catatan tidak baik itu adalah satu kelompok umat Islam Syiah di Kota Ternate, Maluku Utara (Malut). Seperti yang diberitakan Malut Post, MUI Malut telah menerbitkan fatwa sesat kepada kelompok Syiah yang menyebut diri mereka sebagai Syiah Ja’fariyah (SJ). Kelompok ini dipimpin Nawawi Husni, warga Marikurubu, Ternate Tengah.

“MUI menyimpulkan bahwa aliran Syiah Ja’fariyah itu sesat,” kata Ketua MUI Malut Yamin Hadad pada Selasa, (21/8). Bahkan, fatwa sesat itu diumumkan MUI di masjid-masjid di Kota Ternate usai salat Jumat sehari setelahnya. Dalam pernyataannya yang dikutip media, Yamin menjelaskan fatwa MUI ini ditujukan khusus SJ. Bukan Syiah sebagai sebuah kelompok, tapi aliran yang dibawa Nawawi Husni.

Pelarangan terhadap aliran SJ Nawawi Husni tertuang dalam Fatwa MUI bernomor 45 Tahun 2015. Sayangnya, Malut Post hanya mencatat bahwa alasan mengapa MUI Malut menilai aliran SJ sesat karena tidak sesuai dengan ajaran al-Quran dan hadis, tanpa merincinya lebih jauh. Keterangan yang disebutkan Jawa Pos tentang kesesatan SJ pun tidak cukup memuaskan. “Salah satunya yang mencolok adalah perbedaan dalam rukun salat. Jamaah Syiah Ja’fariyah tidak melakukan rukun salat sebagaimana yang umumnya dilakukan umat Muslim,” tulis Jawa Pos.

Kelompok SJ mulai diketahui sejak awal 2010. Kelompok ini dikabarkan telah tersebar di sejumlah kelurahan Kota Ternate seperti Salero, Toboleu, Marikurubu, Sangaji, Tafamutu, Soa, Tanaraja, dan Dufa Dufa. Pengikutnya umumnya adalah anak-anak muda. Dari sisi jumlah, komunitas ini yang semula beranggotakan sekitar 40 orang terus berkembang hingga 150 sampai 200 orang.

Pesatnya pertumbuhan jumlah anggotamembuat beberapa pihak tidak menyenangi SJ. Mereka mulai mempersoalkan kegiatan dan pertemuan yang dilakukan SJ dengan dalih meresahkan masyarakat. Pihak-pihak itu bahkan menghalangi-halangi SJ untuk melaksanakan kegiatan di Kelurahan Marikrubu. Padahal kegiatan SJ hanya dilakukan di rumah anggota dan tidak dilakukan secara demonstratif yang mengundang perhatian masyarakat.

Puncaknya, sejumlah orang yang teridentifikasi sebagai Jamaah Tabligh dan beberapa orang warga mendatangi rumah yang digunakan sebagai sekretariat SJ. Di tengah kegiatan SJ yang berlangsung, gerombolan itu mencoba merangsek masuk rumah. Ketegangan pun tak terhindarkan. Malam itu, Rabu, (31/10/2012), Jamaah Tabligh dan beberapa orang itu menyerang dan melakulan pengrusakan. Dalam penyerangan itu, Nawawi dan tiga anggotanya menjadi korban pemukulan.

Ironisnya, pemerintah setempat malah mendukung tindakan intoleransi gerombolan orang itu. Kepala Kelurahan Marikrubu, Syamsudin Asurah, meminta anggota SJ membuat pernyataan tidak akan lagi melakukan aktivitas di wilayah mereka, karena dapat memancing kemarahan warga. Namun, pernyataan dalam bentuk perjanjian tertulis itu ditolak perwakilan SJ untuk ditandatangani.

“Kami adalah warga negara Indonesia yang sah, dan dilindungi UU untuk hidup di bumi Indonesia. Masalah keyakinan itu adalah hal privat yang tidak boleh ada tekanan dari siapapun,” tegas Jonhan, perwakilan SJ dalam pertemuan itu, Kamis (1/11/2012), sebagaimana dikutip Okezone.com.

Aparat pemerintah lainnya seperti Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Malut sama tidak netralnya dan cenderung berpihak pada pihak intoleran. Seperti yang diberitakan dalam website Kemenang Malut, Kakanwil Kementerian Agama Malut Drs. H.M. Tahir Abdullah dalam sambutan pertemuan yang turut mengundang Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Malut dan MUI Malut untuk membahas SJ, misalnya, lebih menititikberatkan keresahan ‘warga’ ketimbang mempertimbangkan hak kelompok SJ untuk menikmati kebebasan beribadah.

Dibimbing, Bukan Disesatkan

Ketua Harian Ahlul Bait Indonesia (ABI) Pusat, Ahmad Hidayat, menyayangkan fatwa sesat yang dikeluarkan MUI Malut kepada kelompok SJ. Kalaupunapa yang diajarkan dalam komunitas itu dianggap, “melenceng dari garis umum ajaran Islam,” kata Ahmad, MUI seharusnya memberikan bimbingan. Bukan malah menyesatkannya, apalagi mengeluarkannya dari Islam.

Karena, menurut Ahmad, prasyarat seorang dikategorikan Muslim, sebagaimana ditetapkan oleh Nabi Muhammad, adalah orang yang percaya Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabinya, al-Quran sebagai kitab sucinya, Ka’bah sebagai kiblatnya, dan percaya dengan hari akhir. Selama orang itu masih percaya pada prinsip-prinsip ini, tambah Ahmad, maka orang itu tetaplah seorang Muslim, meskipun ia, misalnya, tidak menjalankan kewajiban agama dengan baik.

“Akan lebih arif bila MUI tidak buru-buru mengeluarkan fatwa sesat. Kalau MUI menganggap seseorang belum dinilai baik sebagai Muslim, maka sudah tugas MUI untuk membimbingnya,” kata Ahmad kepada Redaksi Madina Online, Selasa (25/8) di kantor ABI Pusat, Jakarta.

Belajar dari pengalaman sebelumnya, Ahmad khawatir fatwa sesat MUI itu akan menggerakkan, bahkan membakar emosi masyarakat untuk melakukan kekerasan dan pengusiran terhadap kelompok yang disesatkan itu. Hal ini, kata Ahmad, terkonfirmasi pada kasus persekusi yang dialami penganut Syiah Sampang dan Jemaat Ahmadiyah.

“Antarsesama rakyat kecil menjadi bentrok, bahkan bunuh-bunuhan hanya karena fatwa yang salah kaprah,” sesal Ahmad. “Jangan sampai fatwa sesat itu seolah-olah melegalkan pembunuhan”.

Karena itu, Ahmad menghimbau MUI untuk menghitung secara matang dan bijaksana sebelum menerbitkan fatwa sesat. Sebab, menurut Ahmad, salah satu tugas penting MUI adalah memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwa ada keberagaman pandangan dalam Islam. Bukan malah memantik api di jerami kering.

“Terlepas apa yang dipahami dan diajarkan Pak Nawawi berbeda dengan pemahaman secara umum, tapi agama, khususnya lagi Islam, memberikan tuntunan untuk menyelesaikan segala permasalahan secara santun dan manusiawi,” tandas Ahmad.

Sekadar informasi, ABI adalah ormas induk umat Islam Syiah yang sudah terdaftar dan diakui di Indonesia. Ormas yang didirikan pada 2010 itu memiliki kepengurusan di setiap provinsi di Indonesia. Sebelum ABI berdiri, sudah ada ormas umat Islam Syiah sebelumnya, yaitu Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (IJABI).

 Tidak Berpengaruh

Atas terbitnya fatwa sesat itu, kelompok SJ tidak tinggal diam. Dalam website-nya, Nawawi menyatakan bahwa Syi’ah bukan hal baru dalam dunia Islam. Nawawi juga mengemukan fakta sejarah yang menyatakan bahwa penyebaran Islam di Nusantara tidak luput dari peranan ulama-ulama Syi’ah (http://nhjf.webs.com/).

Nawawi menyinggung pernyataan Ketua MUI Kota Ternate yang tidak memilik pengetahuan cukup tentang Syi’ah Ja’fariyah, atau yang juga dikenal dengan sebutan Syiah Imamiyah. Pernyataan Kepala Kesbangpol Kota Ternate yang akan menghentikan aktivitas SJ di salah satu media lokal juga dikritik Imam SJ itu. Pernyataannya itu, menurut Nawawi, bertentangan dengan tugas-tugas pokok Kesbangpol, yaitu menjaga ketertiban, ketentraman, dan menjaga ideologi negara.

Untuk melahirkan kehidupan yang tertib dan tentram, menurut Nawawi, dengan membiarkan masing-masing kelompok beraktivitas. Bukan tertib dengan berdasarkan kepentingan satu kelompok dan merugikan kelompok yang lain. Dengan demikian, lanjut Nawawi, Kepala Kesbangpol telah melakukan diskriminasi.

Diakui Ahmad Hidayat, meski Nawawi mendaku sebagai penganut Syiah Ja’fariyah, namun Ahmad tidak memiliki informasi lengkap tentang Nawawi. Padahal ABI adalah representasi Syiah Ja’fariyah, selain IJABI. Sekadar catatan, seperti Suni yang memiliki banyak kelompok teologis (firqah), Syiah pun begitu. Paling tidak, ada tiga sub-Syiah yang terbesar, yaitu Syiah Ja’fariyah (dikenal juga dengan sebutan Syiah Imamiyahatau Syiah Itsna Asyariyah, Syiah 12 Imam), Syiah Ismailiyah, dan Syiah Zaidiyah.

Ahmad pun mencari informasi tentang profil Nawawi ke berbagai jaringan Syiah-ABI, baik pengurus ABI atau pemuka Syiah-Abi, khususnya di Ternate. Dari hasil penelusuran Ahmad, tidak ditemukan informasi yang cukup tentang Nawawi. Karena itu, menurut Ahmad, bisa disimpukan, bahwa kelompok Nawawi tidak berinduk ke ABI. Dan itu semakin diperjelas oleh pemilik kontak yang tertera di website milik SJ Nawawi.

“Iya, kami memang tidak tergabung dalam ABI atau juga IJABI,” kata pemilik nomor bernama Adi via telepon kepada Redaksi Madina Online, Rabu (26/8).

Toha Assegaf, pemuka Syiah-ABI Ternate, membenarkan pernyatan ABI Pusat tentang minimnya informasi tentang Nawawi. Apalagi, menurut Toha, Nawawi sulit ditemui karena selalu dikatakan sedang pergi ke Jawa, bahkan sebelum fatwa sesat itu terbit. Jamaah SJ yang pernah ia temui pun tidak bisa menjelaskan dengan baik apa yang diajarkan Nawawi.

“Tapi saya bisa menyimpulkan bahwa ajaran yang disampaikan Nawawi adalah ajaran yang diyakini kelompok masyarakat tertentu di Ternate yang diajarkan secara turun-menurun,” kata Toha kepada Redaksi Madina Online, Rabu (26/8). Ajaran itu menekankan kecintaan kepada anggota keluarga Nabi, seperti Nabi Muhammad sendiri, Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Namun, Toha belum bisa mendeteksi pandangan Syiah apa yang diajarkan Nawawi.

Terlepas dari apakah kelompok SJ Nawawi tidak menginduk kepada ABI, Toha ikut menyesalkan dengan terbitnya fatwa sesat pada kelompok itu. Baginya, sudah seharusnya MUI meminta keterangan terlebih dahulu kepada ABI atau IJABI sebelum fatwa sesat itu diterbitkan. “Kami tidak pernah diundang dan diajak bicara MUI terkait ajaran yang disebarkan Nawawi,” kata Toha.

Meski fatwa sesat telah diterbitkan, namun Toha tidak khawatir fatwa itu akan menyulut masyarakat Ternate untuk melakukan kekerasan kepada umat Islam Syiah secara umum di Ternate, sebagaimana yang terjadi di sejumlah tempat. Sebab, menurutnya, MUI tidak cukup berpengaruh di tengah umat Islam Ternate.

“Umat Islam Ternate lebih mendengar fatwa yang diterbitkan Mufti Kesultanan Ternate. Dan sejauh ini, Mufti Kesultanan belum menerbitkan fatwa apapun tentang Syiah”, tutup Toha.

Irwan Amrizal

Komentar