Home » Review » Isu Media » Setara Institute: “Pemerintah Belum Serius Tanggani Kasus Kebebasan Beragama”
FPI Ormas Islam yang sering mencedrai kebebasan beragama dan berkeyakinan. Foto: liputan6.com

Setara Institute: “Pemerintah Belum Serius Tanggani Kasus Kebebasan Beragama”

Beberapa lembaga yang memperjuangkan isu-isu hak asasi manusia secara rutin mengeluarkan laporan tahunan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di antaranya, Setara serta The Wahid Institute yang sedang merampungkannya, dan dalam waktu dekat akan menggelar rilis resminya.

Dalam tiap laporan tahunan kebebasan beragama dan berkeyakinan selalu ada catatan atau rapor merah serta pekerjaan rumah pemerintah yang belum purna. Begitu pun dalam duet kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla di tahun 2015.

Pada 2015 pemerintah terkesan lamban dalam menanggulanggi kasus-kasus kebebasan beragama. Banyak kasus warisan masa lalu yang masih tetap menggantung. Belum tersentuh sama sekali. Di antaranya, pembangunan gereja di Bekasi dan Bogor serta pengungsi Syiah dan Sampang, Madura, dan Ahmadiyah di Transito, Nusa Tenggara Barat.

Belum lagi ditambah dengan kasus-kasus teranyar seperti pembangunan masjid di Kota Bitung, Sulawesi Utara, pembakaran serta pembongkaran gereja di Aceh Singkil, juga aksi sweeping Front Pembela Islam terhadap Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi.

Tentu, kita patut apresiasi beberapa terobosan berupa terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait Peraturan Daerah diskriminatif juga Surat Edaran Kapolri tentang ujaran kebencian serta berbagai pernyataan tegas dari presiden dan jajarannya untuk melindungi hak minoritas. Tapi ini saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan tindakan yang lebih konkret sesuai konstitusi dan jalur hukum.

Apalagi isu kebhinekaan dan peran negara untuk melindungi segenap warganya di antara yang menjadi prioritas pemerintah seperti termaktub dalam Nawacita. Tapi isu ini, bagi sebagian kalangan, masih diperlakukan ibarat anak tiri. Hak dasar masyarakat belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Kenapa ini terjadi? Apa saja pekerjaan rumah pemerintah di 2016? Bagaimana dinamika kehidupan beragama di Indonesia? Apakah lebih baik dari tahun sebelumnya? Peran apa yang bisa dimainkan masyarakat sipil untuk mendorong pemerintah lebih tegas?

Berikut wawancara A. Rifki dengan Peneliti Setara Institute, Halili Hasan, via telepon (29/12):

Kabarnya, Setara Institute sedang menyiapkan laporan kebebasan beragama dan berkeyakinan tahun 2015. Apa dan bagaimana isinya?

Kami baru akan rilis minggu kedua Januari. Seluruh informasi yang mengambarkan situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia kami cover semua. Data seluruh Indonesia, baik dari sumber primer maupun sekunder, kami gunakan semua. Informasi dari media juga kami ambil.

Untuk memperkuat argumentasi terkait dengan hal-hal yang mau kami sampaikan dalam laporan itu, kami melakukan wawancara dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) di 20 wilayah untuk melihat kebijakan di tingkat daerah yang selama ini bersinggungan langsung dengan konflik agama dan kehidupan beragama secara umum. Kami juga wawancara dengan para pengamat atau pakar di tingkat lokal. Kami memilih 20 daerah itu dengan alasan teknis.

Dalam laporan itu kami mengevaluasi kebijakan pemerintah di era Jokowi ini. Kami sedang finishing narasinya.

Bagaimana gambaran situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan secara umum di tahun 2015? Apakah lebih baik atau malah tambah buruk dari sebelumnya?

Dari sisi jumlah kasus yang kami catat, ada peningkatan yang cukup signifikan. Sekitar 20-an tindakan atau kasus. Kami mencatat ada 184 kasus sampai akhir November. Desember sedang kami input ulang. Jadi, sementara ini ada 184 kasus. Secara kuantitatif peningkatan ini cukup signifikan dibandingkan tahun lalu.

Salah satu yang kami analisis, terjadinya penurunan kasus di tahun 2014 itu, antara lain, karena aktor-aktor yang menjadi pelaku pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan itu cenderung menahan diri. Ini mereka lakukan untuk kepentingan elektabilitas di Pemilu.

Kalau secara kuantitatif terjadi peningkatan di 2015, maka itu fenomena yang, dari sisi analisis politik, dapat kita pahami. Secara kualitatif, kami juga belum melihat ada kemajuan signifikan dari pemerintahan ini terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Bukankah ada beberapa terobosan yang pemerintah coba lakukan terkait hal ini?

Memang ada beberapa terobosan yang bisa kita catat. Terutama dalam hal pernyataan-pernyataan publik yang dikeluarkan, utamanya, oleh presiden dan menteri terkait. Dalam hal ini Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan termasuk juga Kapolri. Pernyataan mereka soal perbaikan situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan serta perlindungan hak dan kehidupan beragama dan berkeyakinan di Indonesia itu jauh lebih tegas di tahun 2015. Tapi itu masih sebatas pernyataan publik.

Beberapa langkah positif juga patut kita apresiasi. Misalnya, Menteri Dalam Negeri membuat Surat Edaran ke daerah-daerah untuk klarifikasi beberapa Peraturan Daerah (Perda) diskriminatif yang pada pemerintahan sebelumnya beberapa kali kami persoalkan. Ini kemajuan yang baik. Tapi kinerja pemerintahan ini untuk isu kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam bentuk tindakan konkret dan lebih tegas itu belum terlihat.

Dalam kasus Singkil, misalnya. Pemerintah lebih banyak mengeluarkan pernyataan verbal saja. Tapi tidak ada tindakan konkret untuk melindungi dan memberikan hak-hak minoritas. Yang terjadi justru eksekusi pembongkaran 10 gereja. Itu nyata-nyata yang terjadi.

Saat kasus Singkil mengemuka di ruang publik, pemerintah, dalam hal ini presiden, sempat memerintahkan atau menginstruksikan secara verbal untuk memproteksi hak-hak minoritas kepada jajarannya, kami sempat berharap bahwa ini akan ada tindakan tertentu. Tapi faktanya tidak juga. Ini persoalan serius di 2015.

Ini evaluasi tahun 2015. Pernyataaan yang agak keras dan tegas memang kita dengar soal perlindungan hak kebebasan beragama ini. Tapi secara umum belum ada tindakan konkret yang membedakan pemerintahan saat ini dengan yang lalu.

Pemerintah saat ini yang sebelumnya kita gadang-gadang akan memberikan harapan baru dan poin itu nyata-nyata tertulis di Nawacita, tapi ternyata masih belum memberikan bukti janjinya. Sepertinya kita masih agak sabar lagi. Tidak tahu sampai kapan.

Bagi sebagian kalangan, masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan serta HAM itu belum menjadi prioritas karena pemerintah masih disibukkan dengan, misalnya, isu-isu ekonomi, politik, hukum. Apalagi isu ini dianggap tidak populis. Komentar Anda?

Kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah satu dari sekian hak dasar yang perlu mendapat perhatian serius. Kami, Setara Institute, melihat bahwa isu ini tidak bisa dipandang sebagai hak kelas dua. Di bawah ekonomi, misalnya. Bahkan ini lebih fundamental dari sekadar persoalan ekonomi. Kondisi dan dinamika kebebasan beragama dan berkeyakinan ini akan merefleksikan seberapa serius sesungguhnya kita merawat, menjaga, dan melindungi sesanti dan jargon nasional kebangsaan kita: Bhineka Tunggal Ika.

Kalau kita tidak menjamin Bhineka Tunggal Ika itu maka ia menjadi omong kosong belaka.

Klaim bahwa kita bhineka perlu dibarengi dengan komitmen serius, menjadi concern bersama kita, tindakan kolektif kita secara politis dan yuridis untuk menjamin dan membangun kehidupan yang damai (peaceful collective) dalam keanekaragaman agama dan keyakinan. Jadi, ini isu serius.

Beberapa pemerintah daerah memang berupaya untuk menunjukkan kerukunan secara simbolik dengan melakukan festivalisasi kerukunan. Seakan-akan mereka rukun. Secara simbolik ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai penganut agama, lalu mereka difoto bersama, kemudian dipasang iklannya.

Ini, misalnya, yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor beberapa waktu lalu. Itu sifatnya hanya simbolik saja. Tapi ketika kita melihat hal yang lebih substantif, tensi yang selalu tinggi di dalam relasi mayoritas-minoritas itu menunjukkan kita masih jauh dari apa yang diidamkan oleh para pendiri negara (founding fathers).

Bung Karno, misalnya, selain mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara, beliau selalu menegaskan agar di Indonesia tidak ada egoisme agama-agama. Beliau mengidamkan adanya hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan.

Jadi, ekonomi itu penting. Tapi kita tidak boleh menganggap isu agama dan keyakinan itu isu nomor dua di bawah ekonomi. Tidak bisa itu! Ini ujian kemampuan kita untuk hidup berdampingan dalam keanekaragaman.

Dalam Nawacita, isu kebhinekaan dan peran negara untuk melindungi segenap warganya di antara yang menjadi prioritas pemerintah saat ini. Tapi kenapa isu ini seperti anak tiri?

Dalam catatan Setara Institute, di Nawacita itu memang ada beberapa poin yang membahas mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan. Janji Nawacita itu ada yang makro dan mikro. Bicara HAM itu merupakan bagian dari janji makro atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Selain Nawacita, ada banyak janji lain yang sifatnya umum. Misalnya, Presiden Jokowi menjanjikan kehidupan HAM yang lebih baik. Yang lain, misalnya, revitalisasi kesadaran atau pendidikan kewarganegaraan. Ini juga janji yang harus ditunaikan.

Kalau itu ditunaikan, saya yakin kehidupan keberagamaan kita menjadi lebih baik. Karena selama ini persoalan-persoalan agama yang muncul di Indonesia tidak melulu berkaitan dengan struktur yang lemah, tapi juga ada problem-problem kultural.

Menurut Anda, apakah Presiden Jokowi dan jajarannya sudah melupakan janji-janji di Nawacita itu?

Untuk mengatakan bahwa mereka melupakan, saya kira, kita butuh waktu. Ini tahun pertama. Tahun pembuktian sangat awal bagi mereka. Dalam kepemimpinan Jokowi-JK pembuktiannya masih bersifat verbal. Tapi itu jauh lebih tegas dibandingkan pemerintahan yang lalu. Ini cerita baik buat kita semua masyarakat sipil yang menginginkan keberpihakan pemerintah yang lebih tegas.

Jadi, harapan baru telah mereka janjikan. Sekarang pernyataan-pernyataan yang menegaskan janji itu mulai keluar. Beberapa terobosan juga ada. Walaupun kasus-kasus kebebasan beragama di daerah-daerah masih muncul itu patut kita catat dan highlight. Ini baru tahun pertama mereka. Kita perlu lihat tahun kedua nanti. Bagaimana tren kebijakan yang akan mereka ambil.

Kalau tahun kedua ternyata situasinya sama, saya khawatir kita akan kembali pada stagnasi pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam dua kepemimpinan beliau. Kalau tahun kedua mereka tidak cukup menunjukkan bukti dan komitmen konkret untuk menunaikan janji-janji itu, saya kira, pada akhirnya masyarakat akan sampai pada taraf berhenti berharap.

Jadi, masih ada waktu bagi pemerintah saat ini untuk memperbaiki situasi kebebasan beragama dan membuktikan janji-janjinya, ya?

Ya, kita harus terus dorong agar presiden dan jajarannya melakukan pembuktian yang lebih konkret. Para elemen masyarakat sipil harus melakukan upaya untuk mendorong terus kepada pemerintah: presiden, menteri dalam negeri, menteri agama, kapolri untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih tegas dan konkret.

Pembuktian yang dijanjikan pemerintah untuk mewujudkan harapan baru lebih banyak di tingkat retorika. Di tingkat yang lebih konkret belum terlihat. Beberapa hal yang lebih konkret kita tunggu, misalnya, terhadap kasus-kasus yang selama ini sudah muncul di banyak tempat. Di antaranya, pembangunan gereja di Bekasi dan Bogor serta pengungsi Syiah dan Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sampang, Madura. Kemudian juga kasus-kasus anti-minoritas yang mengemuka di banyak daerah. Kasus-kasus seperti ini harusnya diselesaikan secara konkret.

Kalau itu pengusiran, para korban harus dipulihkan dan dikembalikan ke tempat asalnya. Kalau itu penyerangan, maka para pelaku harus ditindak secara hukum. Bukan malah yang diserang yang dikriminalisasi. Begitu juga hal lain sejenis itu yang masih kita tunggu tindakan nyata dari pemerintah ini.

Tindakan-tindakan konkret untuk berbagai kasus itu memang belum terlihat. Pengungsi Ahmadiyah, di Transito, NTB, misalnya, masih saja begitu. Pengungsi Syiah yang terusir dari kampung halamannya di Sampang yang tinggal di pengungsian juga masih begitu-begitu saja. Kemudian kasus Aceh Singkil, GKI Yasmin di Bogor, dan beberapa masjid yang dipersulit pendiriannya itu belum keliatan tindakan konkret dari pemerintah untuk mengatasi persoalan-persolan itu.

Salah satu masalah yang hingga kini belum juga teratasi adalah adanya gap antara pemerintah pusat dan daerah sehingga banyak kasus belum tertangani secara serius. Dan presiden sebenarnya punya wewenang untuk menginstruksikan para pemimpin daerah agar menyelesaikan kasus-kasus itu. Menurut Anda, apakah posisi Presiden masih belum cukup kuat?

Betul. Ini soal ketegasan pusat terhadap daerah. Satu hal yang patut dicatat, isu agama itu bukan urusan daerah. Soal agama itu urusan pusat. Agama itu bukan urusan yang didesentralisasi melalui otonomi daerah. Ini bukan bagian dari urusan yang boleh ditanggani secara otonom oleh daerah-daerah. Artinya, otoritas utamanya di tangan presiden.

Berbagai problem yang muncul di tingkat daerah ini harus menjadi tanggung jawab pokok pemerintah pusat. Ini yang kita tunggu. Kita ingin pemerintah pusat lebih tegas terhadap daerah-daerah yang tidak serius atau bahkan nyata-nyata tampak membiarkan kasus kebebasan beragama.

Kalau bicara soal otoritas, presiden punya power untuk itu. Yang kita tunggu adalah bagaimana presiden menggunakan otoritasnya untuk “menertibkan” daerah-daerah yang tidak menunjukkan komitmen, kebijakan, dan tindakan konkret yang kompatibel dengan jaminan konstitusional kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Yang juga perlu dicatat di 2015 ini adalah makin keras dan menajamnya konflik kelompok Sunni-Syiah. Bagaimana Anda melihat hal ini?

Betul. Ini sebenarnya sudah dimulai sejak 2014. Tahun 2014 itu sudah mulai muncul gerakan seperti Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS). Dari 2014 awal mereka sudah sangat intensif mengkampanyaken anti Syiah. Kami melihat, pada 2014 ada intensi politik dari kelompok-kelompok tersebut untuk menggunakan isu anti Syiah dalam rangka menggalang dana politik dari, misalnya, Timur Tengah. Tidak hanya Arab Saudi, beberapa kelompok Sunni ekstrem atau kelompok Wahabi di Timur tengah itu sangat senang kampanye anti-Syiah itu.

Menjelang Pemilu 2014 banyak kelompok yang membutuhkan dana politik untuk berkontestasi dalam Pemilu. Salah satu yang mereka pakai adalah isu anti Syiah itu. Dan ternyata gerakan itu sampai sekarang  masih berlanjut.

Ini akan terus menggemuka sejalan dengan apa yang sedang terjadi di Timur Tengah. Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya beragama Islam, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, merupakan arena kontestasi yang menarik dan strategis bagi kelompok di Timur Tengah. Ini yang perlu diantisipasi. Pemerintah harus membaca ANNAS ini sebagai early warning system agar hal ini tidak menjadi perpanjangan konflik Sunni-Syiah di Timur Tengah.

Pemerintah harus memastikan bahwa apa yang secara konstitusional dijamin, dalam hal ini kelompok minoritas seperti Syiah, maka negara harus menjaminnya. Upaya untuk mengalienasi kelompok tertentu dan mencerabut hak-hak mereka itu harus direspons oleh negara dengan tindakan yang memadai. Kalau negara tidak menjaminnya dan lebih membiarkan kelompok minoritas itu, maka negara telah melakukan pelanggaran HAM dalam bentuk pembiaran.

Tahun ini, selain Syiah, kasus terhadap Ahmadiyah juga masih terus berlangsung.

Kenapa itu terjadi?

Isu ini harus kita baca, antara lain, secara ekonomi-politik juga secara struktural. Indonesia, dalam hal ini kaum Muslim di dalamnya, termasuk kelompok toleran dan moderat yang sangat tinggi penerimaannya terhadap mazhab yang berbeda, termasuk terhadap Syiah. Kalau kita baca buku (“Aliran Syiah di Nusantara”, red.) karya Prof. Aboebakar Atjeh, Syiah sudah ada sejak lama.

Kita sudah ratusan tahun menerima mereka. Kalau kemudian ada agenda dan kampanye secara massif untuk menolak keberadaan mereka, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Secara ekonomi-politik, saya melihat ada agenda sistematik untuk memindahkan lokus pertarungan ekonomi-politik di Timur Tengah, terutama antara kelompok Sunni atau lebih tepatnya Wahabi dengan Syiah.

Secara kultural, selama ini kita tidak pernah mempermasalahkan banyak mazhab yang berbeda eksis di sini dan tiba-tiba banyak mempersoalkannya. Ini jangan-jangan ada proses kultural yang mulai tergerus. Ada proses moderasi yang sudah mulai menipis.

Kalau itu yang terjadi, ini pekerjaan yang agak serius. Kita perlu melihat lagi lembaga-lembaga pendidikan. Kita perlu mengevaluasi bagaimana lembaga-lembaga pendidikan itu bekerja secara kultural. Pada mulanya penerimaan kita sangat tinggi terhadap kelompok berbeda tapi sekarang malah mempersoalkan sedemikian rupa bahkan melalui propaganda-propaganda penyesatan, penyerangan, bahkan pembunuhan di beberapa tempat.

Menurut Anda, ANNAS ini sudah bisa dijerat dengan Surat Edaran Kapolri? Dari namanya saja sudah mengandung ujaran kebencian

Sudah bisa.

Kenapa aparat tidak atau belum menindak ANNAS yang sudah mulai punya cabang di beberapa daerah itu?

Berbagai pernyataan pemerintah minimal secara verbal dan lebih lanjut lagi tertuang di atas kertas memang sudah kelihatan. Saya tidak yakin bahwa Surat Edaran Kapolri tentang ujaran kebencian itu tidak berdasarkan instruksi presiden. Ini tidak mungkin dikeluarkan tanpa pengetahuan presiden. Nah, yang sekarang kita tunggu adalah bagaimana tindakan Kapolri dan jajaran aparatnya, termasuk di tingkat daerah untuk secara lebih tegas menindak kelompok-kelompok yang melakukan ujaran kebencian kepada kalangan minoritas itu. Ini harus dibuktikan.

Kalau ada tindakan nyata untuk mempidanakan kelompok-kelompok yang mengucapkan atau mengumbar kebencian kelompok agama yang berbeda ini akan membuktikan bahwa surat edaran tentang kebencian itu memang digunakan untuk membangun kehidupan beragama di Indonesia yang lebih baik. Selama ini surat edaran itu dituduh sebagai alat untuk memproteksi institusi dan aparatur-aparatur negara dari kritik keras publik melalui media sosial.

Untuk membuktikan bahwa surat edaran itu tidak dikeluarkan untuk itu, maka kelompok-kelompok yang mudah anti terhadap yang berbeda itu harus ditindak. Karena itu sudah masuk kategori pidana. Surat edaran itu sebenarnya hanya panduan saja bagi aparat kepolisian untuk pencegahan. Dan landasan hukum yang bisa dipakai, misalnya, KUHP dan UU ITE.

Dengan keluarnya surat edaran, aparat harus lebih berani. Selain untuk keamanan dan ketertiban juga perlindungan minoritas, ini juga secara politis untuk membuktikan bahwa tujuan surat edaran itu dikeluarkan untuk memproteksi institusi dan aparatur negara dari kritik-kritik keras melalui media sosial itu tidak terbukti adanya.

Terkait perayaan Natal kemarin sepertinya ada perkembangan baik. Misalnya, sebelum terjadi aksi pengeboman gereja para teroris yang sudah merencanakannya berhasil diciduk polisi. Menurut Anda, apakah pengamanan perayaan Natal kemarin lebih baik dari sebelumnya?  

Untuk Natal, tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Meskipun kita harus katakan bahwa Natal yang kondusif ini lebih banyak karena partisipasi masyarakat. Dari tahun ke tahun, misalnya, Banser dan Anshor NU ikut menjaga perayaan Natal agar tetap hikmat agar tidak terganggu persoalan-persoalan yang bisa mencederai kerukunan.

Di hampir setiap hari raya keagamaan kelompok minoritas itu selalu ada keterlibatan warga (civic engagement) secara kultural dan sukarela. Di beberapa tempat, meskipun tidak banyak, selalu ada inisiasi-inisiasi keagamaan yang positif untuk ikut mengamankan hari raya kelompok minoritas.

Di level negara, pemerintah memang cukup serius untuk memantau pergerakan kelompok-kelompok ekstremis atau teroris itu langkah positif tahun ini.

Dari uraian Anda masih banyak pekerjaan rumah pemerintah soal kebebasan beragama dan berkeyakinan, apa rekomendasi Setara Institute terkait hal ini?

Kasus 2015 sebenarnya berpangkal pada beberapa regulasi yang probelematik. Yang paling  kentara adalah Peraturan Bersama (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung. Penyerangan Ahmadiyah di banyak tempat itu selalu bersembunyi di balik bendera SKB.

Penyerangan Ahmadiyah, penyerangan tempat ibadah, pemblokiran, penolakan, termasuk di Singkil  yang disebut penertiban tapi faktanya penyerangan itu, semuanya berpangkal pada persoalan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006. PBM ini tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah.

Kalau pemerintah serius akan melakukan perbaikan dan menunaikan janji-janji mereka seperti tertuang di dalam Nawacita itu, salah satu hal yang bisa terus mereka lakukan adalah melakukan harmonisasi regulasi. Konstitusi jelas menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tapi regulasi di bawah cenderung restriktif. Bertentangan dengan jaminan konstitusional itu. Karena itu, dua regulasi, PBM dan SKB, harus menjadi prioritas utama untuk ditinjau ulang.

Kedua, harus ada keberanian pemerintah untuk melakukan reinterpretasi atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah dibuat. Sehingga tidak hanya terlalu berorientasi pada aspek ekonomi. Padahal aspek lain, terutama hak asasi manusia, sosial, dan budaya itu juga harus mendapat fokus. Salah satunya pada isu kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Ketiga, harus ada keberanian menteri terkait untuk mendesak, menginstruksikan, dan mengawal kebijakan konkret di daerah untuk membangun situasi daerah yang kondusif bagi terpenuhinya hak dasar berupa kebebasan beragama dan berkeyakinan. Karena pada dasarnya beberapa kasus itu, antara lain, sangat tergantung pada preferensi-preferensi politik, yuridis, dan pilihan sosio-kultural di daerah-daerah tersebut.

Saya kira, tiga hal tersebut harus menjadi fokus utama pemerintahan Jokowi-JK di tahun 2016. Ini catatan besar rekomendasi kami untuk pemerintah di masa depan. Ini berdasarkan temuan-temuan kami di 2015. Hal-hal lain di luar tiga itu nanti akan kami akan sampaikan dalam rilis resmi kami.[]

Komentar