Home » Review » Isu Media » Setara Institute: Membiarkan Intoleransi Sama dengan Merawat Bibit Terorisme
Foto: radarpena.com

Setara Institute: Membiarkan Intoleransi Sama dengan Merawat Bibit Terorisme

Setara Institute baru saja merilis laporan ‘Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2015’ (18/01) di Jakarta. Setara memberikan alarm terkait tingginya kasus intoleransi di Indonesia dan suburnya benih terorisme.

Dalam rilis yang Madina Online terima, lembaga yang concern terhadap isu demokrasi, hak asasi manusia, dan perdamaian ini mengingatkan pemerintah juga masyarakat bahwa intoleransi adalah bibit terorisme.

Ketua Setara Institute, Hendardi, mengatakan bahwa terorisme adalah puncak dari sikap intoleran. Salah satu contohnya teror bom di Jalan MH Thamrin.

“Teror bom di MH Thamrin menunjukkan adanya kaitan antara persoalan intoleransi sebagai pemicu awal terorisme,” ujarnya, saat konferensi pers di Cikini, Jakarta. Karena itu, Hendardi mengajak berbagai elemen masyarakat untuk secara berkelanjutan memerangi praktik intoleransi dan terorisme.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos. Menurutnya, memerangi intoleransi sama dengan memerangi terorisme.

“Memelihara dan membiarkan intoleransi sesungguhnya sama dengan merawat dan memelihara bibit-bibit terorisme yang pelan tapi pasti akan kita panen buahnya,” paparnya.

Bonar membedakan dua jenis sikap intoleran: intoleransi dalam bentuk pasif dan aktif. Sikap intoleran pasif tak berujung pada tindakan, hanya berupa pikiran yang tak toleran. Sedangkan sikap intoleran aktif selain dalam pikiran juga ucapan dan tindakan.

Ada berbagai tahap, lanjut Bonar, sikap intoleran seseorang berujung pada aksi terorisme. Mulai dari pemahaman dan sikap intoleran kemudian ia bergabung dengan kelompok garis keras dan menjadi ekstermis lalu melakukan aksi terorisme. Menurutnya, urutan ini tak selalu berurutan.

“Kalau sikap-sikap intoleran terus dibiarkan, tindakan terorisme akan merajalela. Pencegahan harus dimulai dari munculnya intoleransi di masyarakat,” jelasnya.

Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani, menyebutkan beberapa contoh seperti Muhammad Abduh di Cirebon dan Bahrun Naim. Sosok yang terakhir diduga terlibat dalam aksi teror di Jalan MH Thamrin.

“Mereka sebelumnya tergabung dalam organisasi masyarakat intoleran. Setelah merasa tidak puas dengan ormasnya, mereka memilih pindah ke kelompok ekstrem-radikal yang membenarkan aksi kekerasan hingga terlibat terorisme,” urainya.

Seirama dengan Hendardi dan Bonar, Hasani menegaskan bahwa untuk memberantas terorisme salah satunya harus dengan membereskan berbagai kasus intoleransi yang cukup tinggi presentasenya di Indonesia.

Meningkatnya Intoleransi

Dalam catatan Setara Insitute, sepanjang tahun 2015 ada 197 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan 236 bentuk tindakan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dibandingkan dengan tahun lalu, angka ini menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan.

Pada 2014, jumlah pelanggaran lebih sedikit: 134 peristiwa, dan tindakan pelanggaran sejumlah 177 tindakan. Setara membedakan antara peristiwa dan tindakan. Dalam satu peristiwa (event) bisa saja terjadi berbagai bentuk tindakan (act).

Peristiwa tertinggi terjadi pada bulan Juni dengan 31 kasus. Dilanjutkan Oktober dengan 27 peristiwa. Tertinggi ketiga terjadi di bulan Januari dan Februari dengan masing-masing 2 peristiwa.

Sebaran peristiwa pelanggaran kebebasan beragama yang tertinggi terjadi di Jawa Barat dengan 44 peristiwa. Disusul Aceh dengan 34 peristiwa, Jawa Timur (22 peristiwa), DKI Jakarta (20 peristiwa), dan Yogyakarta (10 peristiwa).

Dari 236 tindakan pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi pada 2015, 94 tindakan dilakukan aktor-aktor penyelenggara negara. Sejumlah 135 tindakan lainnya dilakukan aktor-aktor non-negara. Dibandingkan tahun lalu, tindakan pelanggaran yang dilakukan aktor negara mengalami peningkatan tajam. Dari 39 menjadi 100 tindakan pada 2015.

Untuk pelanggaran yang melibatkan negara sebagai aktor, terdapat 17 institusi negara yang berkontribusi melakukan tindakan pelanggaran kebebasan beragama pada 2015. Tiga besarnya adalah Pemerintah Kabupaten/Kota (31 tindakan), Kepolisian (16 tindakan), dan Satpol PP (15 tindakan).

Warga menjadi aktor dominan tindakan pelanggaran kebebasan beragama, sebagaimana pantauan Setara pada tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini warga tercatat melakukan 44 tindakan pelanggaran. Berikutnya Aliansi Ormas Islam dan Front Pembela Islam/FPI (masing-masing 13 tindakan), Majelis Ulama Indonesia (12 tindakan), dan tokoh masyarakat (dengan 8 tindakan)

Dari sisi korban, pelanggaran kebebasan beragama 2015 menimpa beragam kelompok korban. Yang paling besar adalah jamaah Syiah. Mereka menjadi korban dalam 31 peristiwa. Dilanjutkan dengan warga dan umat Kristiani (masing-masing 29 peristiwa), umat Islam (24 peristiwa), aliran keagamaan (14 peristiwa), dan jamaah Ahmadiyah (13 peristiwa).

Kendati dalam sembilan tahun terakhir, dalam catatan Setara, tahun 2015 bukan yang tertinggi dari segi peristiwa maupun tindakan pelanggaran kebebasan beragama, tapi jika dilihat secara kumulatif terjadi 1867 peristiwa dengan 2498 tindakan pelanggaran. Ini berarti terjadi 17 lebih peristiwa tiap bulan atau hampir enam tindakan pelanggaran per-minggu. Para pelaku sebagian besar peristiwa itu tidak diadili secara fair dan memenuhi rasa keadilan, bahkan ada yang masih tak tersentuh ranah hukum.

Ini alarm buat masyarakat, utamanya pemerintah, masih banyak pekerjaan rumah dalam hal kebebasan beragama/berkeyakinan yang perlu kita benahi bersama-sama.

Pengumpulan data dalam laporan Setara ini dilakukan dengan check-list dan analisis dokumen kebijakan; pengumpulan dan analisis data sekunder peristiwa dan tindakan; focus group discussion internal, dan wawancara mendalam dengan berbagai otoritas negara, tokoh, dan masyarakat di tingkat daerah di 20 wilayah provinsi yang ditentukan secara purposif (baca juga: Setara Institute: “Pemerintah Belum Serius Tanggani Kasus Kebebasan Beragama”). []

Komentar