Home » Review » Isu Media » Sensor, Umat, dan Kebebasan

(Tulisan ini telah dimuat di Majalah Madina No. 2, Tahun 1, Februari 2008)

Para sineas muda meminta masyarakat diberi kewenangan untuk menentukan sendiri pilihan dalam menonton. Mereka percaya tak perlu ada LSF. Tidak realistis?

Sensor, Umat, dan Kebebasan

Kata orang, salah satu hal penting yang membedakan film India dan Indonesia adalah soal imej polisi. Di Bollywood, polisi tampil sebagai kekuatan yang korup, licik, jahat; sementara di Indonesia, sebaliknya – serba bersih. Tapi sebetulnya ada satu film di sini yang berusaha melabrak tabu itu. Judulnya, Long Road to Heaven. Dalam salah satu adegan, digambarkan penyuapan polisi.

Bagi mereka yang pernah menonton film buatan sutradara Enison Sinaro itu, tentu tahu bahwa adegan itu akhirnya tidak pernah sampai ke layar lebar maupun televisi. Masalahnya, sebelum beredar, citra buruk polisi itu keburu dipotong Lembaga Sensor Film (LSF).

Itu adalah salah satu kasus yang dipersoalkan kelompok sineas Masyarakat Film Indonesia (MFI). Mereka – yang dimotori pembuat film muda seperti Mira Lesmana, Riri Reza, Nia Dinata, Rudi Sudjarwo – baru saja mengajukan Judicial Review UU Perfilman 1992 agar LSF dibubarkan. Bagi mereka, LSF adalah sebuah kekuatan buatan Orde Baru yang anti-demokrasi dan mengekang hak asasi manusia.

Bisa dibilang, MFI dibentuk oleh para sineas yang menyelamatkan perfilman Indonesia. Dua tokoh utamanya, Mira Lesmana dan Riri Reza, adalah orang-orang yang membuat penonton Indonesia kembali ke gedung bioskop setelah mati suri selama beberapa tahun menjelang 2000, dengan Petualangan Sherina. Mereka – dan sejumlah sineas muda lainnya — dikenal sebagai pembuat film independen yang komitmennya terhadap perkembangan perfilman Indonesia tidak sekadar basa-basi.

Usia organisasi ini masih sangat muda. Mereka terbentuk saat kontroversi kemenangan film Ekskul dalam Festival Film Indonesia 2006. Atas dasar tuduhan adanya pelanggaran hak cipta, MFI berhasil memaksa piala Citra yang diberikan pada film itu ditarik kembali. Saat itu, MFI sudah berulangkali menyatakan bahwa yang jadi sasaran utama protes mereka bukanlah film Ekskul, melainkan kebobrokan sistem penataan perfilman di Indonesia.

Pembubaran LSF rupanya adalah agenda kedua. Menurut UU, setiap film – baik untuk bisokop, televisi, layar tancap, ataupun yang dalam format VCD/DVD —  harus disensor oleh lembaga yang dipimpin Titie Said ini, sebelum diedarkan di Indonesia. Hukumnya wajib, dengan ancaman pidana sampai Rp 500 juta. LSF yang berada dalam jajaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata bisa memotong atau menolak sama sekali film yang diperiksanya.

Kewenangan LSF yang sangat besar ini dianggap MFI dapat menumpulkan kreativitas sekaligus berpotensi membungkam suara kritis masyarakat. Banyak pentolan MFI yang memang karya-karyanya harus mengalami pemotongan yang menurut mereka ’serius’. Alasan yang digunakan LSF sendiri beragam: dari soal seks sampai ’kekhawatiran akan membangkitkan luka lama’.

Salah seorang anggota MFI yang paling pahit pengalamannya dengan LSF adalah Rudi Sudjarwo. Filmnya Mengejar Matahari, mengalami pemotongan dalam adegan perkelahian yang dianggapnya penting. Poster untuk filmnya, Sembilan Naga, harus ditarik dari peredaran karena memuat tagline ’manusia terbaik di Indonesia adalah seorang penjahat’. Terakhir, filmnya Dendam Pocong sama sekali ditolak oleh LSF karena adegan-adegan sadistis tragedi Mei 1998. Buat Rudi, urusannya bukan cuma soal pengekangan kreativitas, namun juga uang miliaran rupiah.

MFI berargumen bahwa masyarakat seharusnya diberi kepercayaan untuk melakukan seleksi sendiri. Karena itu, MFI menyarankan LSF dibubarkan saja dan diganti dengan badan klasifikasi usia penonton yang dibentuk sendiri oleh masyarakat perfilman. MFI mengharapkan Indonesia meniru AS. Di sana ada lembaga yang menilai setiap film yang akan diedarkan dan memberi kode rating yang menandakan siapa yang boleh menonton film itu. Sebagai contoh film dengan rating G berarti semua umur, PG berarti ’anak harus didampingi orangtua’, atau X berarti ’anak-anak sama sekali tidak boleh masuk’.

Bila sistem klasifikasi penonton yang diterapkan, MFI berharap tiga tujuan sekaligus tercapai. Pemerintah tidak bisa membungkam kritik lewat film, masyarakat sineas tumbuh subur kreativitasnya, sementara masyarakat dididik menjadi dewasa menentukan sendiri pilihan. Jelas dan tegas.     

Bulan lalu, Mahkamah Konstitusi sudah menyelenggarakan beberapa kali sidang untuk mendengarkan penjelasan MFI dan berbagai pihak yang dianggap berkepentingan. Dengan segera terlihat, tidak banyak yang mendukung upaya MFI. Bahkan persatuan artis film (PARFI) dan sinetron (PARSI) menganggap tuntutan MFI sebagai berlebihan. Apalagi para tokoh agama.

Persoalannya, tuntutan MFI memang terlihat seperti tidak memahami suasana psikologis (sebagian) masyarakat Indonesia. Berbagai kelompok Islam, misalnya, sempat mempersoalkan beredarnya film-film Virgin, Buruan Cium Gue, serta Detik Terakhir yang sudah melewati LSF. Menteri Pariwisata dan Kebudayaan, Jero Wacik, berujar: ‘’Ada LSF saja kita masih sering mendapat pengaduan dari masyarakat, apalagi kalau dihapus.’’

Pandangan untuk mengganti LSF dengan sistem klasifikasi usia penonton ditanggapi dengan skeptis. Di Indonesia, LSF juga memiliki kewajiban memberikan rating bagi klasifikasi penonton. Namun semua orang tahu, sistem ini sama sekali tidak jalan. Berbeda dengan AS, gedung bioskop Indonesia membiarkan anak-anak menonton dengan leluasa film-film yang jelas diberi label sebagai ’17 Tahun ke atas’.

Film nasional seperti Quickie Express, misalnya, yang berkisah tentang perusahaan gigolo dan sarat dengan muatan seks, bisa disaksikan di gedung-gedung bioskop Jaringan 21 oleh anak-anak bercelana pendek. Bahkan tagline film ini yang sempat terbaca di poster-poster besar di dalam bioskop adalah: ’’Selama Ada Kemaluan, Pasti Ada Jalan’’.

Titie Said juga membantah bahwa lembaganya menyensor dengan semena-mena. Sebagai contoh, sepanjang tahun 2007, hanya ada satu film nasional yang ditolak LSF, dan itupun dengan alasan terlalu sadistis. Film Dara menampilkan seorang wanita pembunuh kejam yang menghabisi korbannya dengan gergaji, dan dagingnya disajikan sebagai makanan di restorannya. ’’Apakah adegan semacam itu tidak perlu disensor?’’ tanyanya.

Tokoh senior periklanan dan radio di Indonesia, Fachri Muhammad, menyarankan MFI berhenti menuntut pembubaran LSF. ’’Kalau hendak memperbaiki sistem perfilman, kita tentu semua mendukung,’’ ujarnya. ’’Tapi kalau isunya adalah pembubaran LSF, MFI langsung akan berhadapan dengan umat Islam.’’

Karena itu, menurut anggota Dewan Pers, Amir Effendi Siregar, yang sebaiknya menjadi tujuan adalah perombakan UU Perfilman dan beragam peraturan turunan yang memang dilahirkan di era Orde Baru. UU itu sendiri tak banyak mengandung muatan anti demokrasi, tapi juga tidak memuat rambu-rambu  yang dapat mencegah pemerintah untuk semana-mena melarang ini dan itu karena alasan pelanggengan kekuasaan.

Terbukti, dengan mengatasnamakan UU, pemerintah membuat peraturan yang menghambat potensi film sebagai medium kritik. Dalam Peraturan Pemerintah 1994, LSF bukan saja ditugaskan memotong adegan-adegan seks, tapi juga adegan-adegan yang dianggap mengandung kritik sosial yang memojokkan seseorang atau satu golongan. Sebagai contoh film dokumenter Tragedi Semanggi karya Tino Saroengallo, The Army Forced Them To Be Violent harus dibongkar judulnya menjadi Student Movement. Selain itu, semua adegan pemukulan mahasiswa oleh polisi pun harus dihapus. Mengingatkan pada Orde Baru?

Jadi, barangkali soalnya ada di peraturan pemerintah. Aktor Dedy Mizwar menganggap LSF mungkin bermasalah, tapi bukan sumber masalah. “Dalam beberapa hal, LSF memang perlu diperbaiki. Tapi jika LSF dibubarkan, saya kuatir adegan seks dan sadisme di layar perak akan membanjir,’’ katanya.

Keputusan MK belum keluar. Apa pun hasilnya, MFI akan berjalan terus. Menurut Mira, mereka sudah siap kalah. “Tapi ini memang bukan akhir segala-galanya.’’

***

Kiri tidak OK di Orde Baru 

Di zaman kekuasaan Soeharto, per­filman Indonesia dikendalikan ketat. Sensor dilakukan bukan hanya oleh BSF (pendahulu LSF), tapi juga badan kekuasaan lain. Di luar soal materi seks, alasan penyensor­an pun bisa sangat mengada-ada. Berikut sejumlah contoh.

* Romusha (1972) dilarang beredar oleh Departemen Penerangan – meskipun sudah diloloskan BSF – karena penggambaran kekejaman tentara Jepang dikuatir­kan mengganggu hubungan dengan Jepang. 

* Kematian Seorang Pegawai Negeri harus berubah judul menjadi Renung­kan­lah si Mamad (1973), karena dianggap menimbulkan gambaran yang salah menge­nai kehidupan pegawai negeri. 

* Saijah dan Adinda (1975) ’tertunda’ peredarannya selama 10 tahun karena  penguasa pribumi digambarkan menghisap rakyat, sementara tokoh Max Havelaar  digambarkan sebagai pejabat Belanda yang idealis. 

* Inem Babu Seksi harus berubah judul menjadi Inem Pelayan Seksi (1976).

* Wasdri (1977) dilarang diproduksi karena menggambarkan penderitaan hidup  seorang buruh pikul secara berlebihan

* Yang Muda Yang Bercinta (1977), tertahan peredarannya enam tahun oleh pe­nguasa militer – meski sudah dilolos­kan BSF — karena dianggap menghasut masya­rakat dan mengajarkan teori  pertentangan kelas dari paham komunisme. Pembuatnya, Sjuman Djaja, memang kerap dituduh sebagai simpatisan kaum kiri. Baru beredar pada 1983.

* Bung Kecil (1978), tertahan per­e­darannya selama lima tahun karena menggambarkan perlawanan orang muda idealis yang membela kaum buruh. Juga ada dugaan pelarangan itu  terkait dengan anggapan bahwa film ini dapat diasosiasikan dengan Bung Karno. 

* Bandot Tua harus berubah judul menjadi Cinta Biru (1978); karena kata ”Bandot” dinilai bermakna negatif. Yang juga dibabat: adegan-adegan yang mengo­lok kehidupan pensiunan jenderal.

* Koruptor, Koruptor harus berubah berubah judul menjadi menjadi Petualang, Petualang (1978). Tertahan di LSF selama enam tahun, karena mengandung banyak kritik sosial.

* Arjuna Mencari Cinta harus berubah judul menjadi  Mencari Cinta (1978), karena penggunaan nama Arjuna diang­gap menghina tokoh pewayangan dalam budaya Jawa.

* Tinggal Landas harus berubah judul menjadi Tinggal Landas Buat Kekasih (1984), karena Indonesia saat itu berada dalam proses tinggal landas pemba­ngunan.

* Duta Besar menjadi Suami (1978), karena judul asli dianggap dapat men­dis­kreditkan para Duta Besar, mengi­ngat tokoh utamanya memiliki hubungan gelap.

*l Kabut Ungu di Bibir Pantai (1981) dilarang di Jawa Timur, karena kisah film ini didasarkan pada skandal yang benar-benar terjadi dengan melibatkan perwira polisi di daerah itu.

*l Perawan Desa (1981), mengalami perubahan besar-besaran: dari perubah­an judul (yakni Balada Sum Kuning) sampai penambahan adegan di bagian akhir untuk menciptakan kesan bahwa keadilan sebenarnya berlaku di Indo­nesia. Film ini sejak awal kontroversial, karena didasarkan pada kisah nyata perkosaan terhadap seorang penjual jamu yang pelakunya adalah anak-anak pejabat. Dalam naskah aslinya, para pemerkosa hidup bebas. Mengikuti perintah BSF, film itu menambahkan adegan kecelakaan, dan saat melihat mereka berlumuran darah, korban pemerkosaan berujar: ‘’Mereka sudah memperoleh hukuman setimpal.’’

*l Fatimah harus berubah judul menjadi Budak Nafsu (1983), karena nama Fatimah dapat diasosiasikan dengan nama anak Nabi Muhammad Saw. 

* Buah Hati Mama (1983), menga­lami pemotongan pada dialog  kakek yang  berteman dengan tokoh oposisi.  

* Matahari-Matahari (1985), menga­lami pemotongan habis dalam adegan dan dialog yang menampilkan kesenjangan sosial. Tertahan di LSF selama enam tahun, sebelum akhirnya diedarkan pada 1991.

* Kiri Kanan OK harus berubah judul menjadi Kanan Kiri OK (1989), karena kata ’Kiri’ dapat diasosiasikan dengan Partai Komunis Indonesia.

* Nyoman dan Presiden diminta berubah menjadi Nyoman dan Merah Putih (1989). Alasan Departemen Pene­rangan, presiden adalah institusi yang tidak boleh digunakan sembarangan. * 

***

Yang Diprotes MFI

MFI menuduh LSF secara semena-mena merusak kreativitas para sineas, dan sekaligus menghambat hak publik untuk menikmati karya-karya para pembuat film tersebut secara utuh. Berikut adalah kasus-kasus penyensoran LSF yang disertakan dalam dokumen permohonan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi.

Student Movement  (Tino Saroengallo)

Film dokumenter yang menyajikan rekaman kasus tragedi Semanggi 1998 ini semula berjudul The Army Forced Them to be Violent, yang menurut LSF ’terlalu memojokkan aparat’. Selain melakukan perubahan judul, LSF juga mengapus adegan polisi dan tentara memukul dan menendang demonstran. MFI menganggap, dengan tindakannya itu, LSF berusaha menutupi sejarah, karena film itu sekadar menyajikan rekaman fakta. 

Gie (2005, Riri Riza)

Film yang menampilkan riwayat Soe Hok Gie ini, mengalami penghilangan adegan ciuman selama lima detik antara dua pe­me­ran utama, Nicholas Saputra dan Wulan Guritno. Menurut MFI, adegan cium­an itu sama sekali tidak liar, dan sekadar untuk menyajikan sisi alamiah dari tokoh Gie yang kikuk mengahadapi wanita. MFI menuduh, LSF memotong adegan itu hanya karena ada anggota LSF yang menganggap Gie ‘’tidak mungkin melakukan ciuman’’.

Long Road to Heaven (2005, Enison Sinaro)

Film yang berkisah tentang kasus Bom Bali 2002 ini mengalami beberapa pemotongan: adegan penyogokan polisi dan adegan para teroris salat berjamaah dan membaca Al-Quran. MFI menuduh LSF menu­tupi sejarah dan menghilangkan keutuhan informasi yang hendak disampaikan.

Berbagi Suami (2006, Nia Dinata)

Film tentang poligami ini mengalami pemotongan adegan ‘malam pertama’ seorang istri muda selama 13 detik. MFI menganggap LSF  meng­hilangkan adegan penting yang meng­gambarkan ketakutan si pera­wan – dimainkan penyanyi Shanty – saat menghadapi hubungan seks pertamanya. Shanty menganggap, penonton kehi­lang­an kesempatan menyaksikan kemam­puannya menyajikan pendalam­an peran.

3 Hari untuk Selamanya (2007, Riri Riza)

Film ini dibabat sensor selama sekitar 100 detik dalam adegan hubungan seks. MFI menganggap, penghilangan itu mengakibatkan terganggunya keutuhan karakter yang ingin ditampilkan.

Ungu Violet (Rako Prijanto)

Film ini mengalami pemotongan pada adegan ciuman antara Dian Sastrowardoyo dengan Rizky Hanggono. LSF berpan­dangan, adegan ini harus diperpendek untuk menjaga agar film ini tak menjadi ‘pelajaran berciuman’ bagi penonton.

Sembilan Naga (2006, Rudy Soedjarwo)

Poster iklan film ini disensor LSF karena memuat tagline: ’manusia terbaik di Indo­nesia adalah seorang penjahat’. Selain itu, penampakan pusar lelaki dalam poster tersebut dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Akibatnya tepat di gambar pusar itu, ditambahkan huruf X merah. 

Jakarta International Film Festival (JIFFEST)

MFI memprotes keputusan LSF untuk menolak keikutsertaan beberapa film asing dalam festival film tahunan itu, yakni tiga film tentang Timor Timur: Timor Loro Sae, Tales of Crocodile, dan Passabe pada JIFFEST 2005, serta film tentang Aceh, berjudul The Black Road pada JIFFEST 2006. 

MFI menuduh LSF menghalangi kebenaran sejarah serta melanggar Undang-undang Perfilman karena Undang-undang itu sendiri menyatakan kewajiban penyensoran oleh LSF dikecualikan untuk karya-karya asing dalam festival film internasional.

***

Deddy Mizwar:

“Tidak Anti- Pemerintah” 

Bagi yang tak mengenalnya, aktor senior Deddy Mizwar memang sering mengejutkan. Ketika MFI tahun lalu melakukan kampanye meno­lak hasil FFI 2006, Deddy termasuk tokoh yang mengembalikan piala Citra yang diperolehnya. Tapi kemudian, ia bersedia diangkat sebagai Ketua Badan Pertimbangan Perfilman Nasio­nal – lembaga yang dibentuk atas amanat Undang-undang Perfil­m­an. Akibat­nya, ia pun dikeluarkan dari MFI.

Kini, dalam kontroversi LSF, ia pun terlihat agak berseberangan dengan para sineas muda yuniornya. Menurut­nya, dalam beberapa hal tugas dan wewenang LSF perlu diperbaiki, namun jangan sampai dibubarkan. Ia merasa bahwa kehadiran sebuah lembaga yang menjadi wasit di Indonesia masih sangat diperlukan, terutama untuk mencegah menyebarnya materi seks dan kekerasan.

Di sisi lain, Deddy rupanya agak tidak nyaman dengan posisi MFI. ‘’Mereka itu kan anti-pemerintah, sementara saya tidak begitu,’’ katanya. ‘’Saya tidak menganggap bahwa segala sesuatu bentukan pemerintah dengan sendirinya salah. Jawaban atas persoal­an perfilman bukanlah dengan membubarkan LSF.’’ 

Bagi Deddy, perbedaan pendapat tidak seharusnya diwujudkan dalam permusuhan. ‘’Kalau tidak sependapat, ya nggak apa-apa. Tapi kan tidak berarti harus menjadi musuh.’’

Karena itu, yang harus dilakukan sekarang adalah berkarya. ‘’Kalau mau berpolitik, ya ke partai saja. Atau bikin LSM. Kalau saya sih, bikin film saja.’’ * 

Komentar