Home » Review » Isu Media » Miss Indonesia dan Soal Kemaksiatan
(Tulisan ini telah dimuat di Majalah Madina No. 2, Tahun 1, Februari 2008)

Rencana penyelenggaraan final puncak Miss Indonesia 2008 saat ini terkatung-katung. Akibat desakan masyarakat, beberapa fraksi di DPR, dan MUI, Gubernur Suma­tra Selatan (Sum-Sel), Syahrial Oesman, bulan lalu membatalkan kesediaan daerahnya menjadi tuan rumah acara tersebut pada pertengahan Juni nanti.
 

Miss Indonesia dan Soal Kemaksiatan

Semula pemerintah berargumen bahwa malam final ratu kecantikan itu perlu diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan promosi pariwisata Visit Musi 2008. Wakil Gubernur Sum-Sel Mahyuddin NS, berargumen bahwa acara itu perlu diselenggarakan untuk memperkenalkan Sum-Sel kepada investor sebagai lumbung energi nasio­nal dan lumbung pangan.
 
Acara Miss Indonesia sebenarnya adalah kontes kecantikan yang disponsori kelompok Media Nusantara Center (MNC) bersama perusahaan komestik Sari Ayu.  Mereka yang terpilih sebagai Miss Indonesia akan menjadi duta bagi seluruh program social responsibility perusahan induk RCTI itu dan duta sosial bagi UNICEF. Tahun ini, untuk pertamakalinya, acara itu diselenggarakan di luar Jakarta, dan dengan melibatkan dana negara.
 
Namun kecaman yang menguat dari masyarakat, DPR dan MUI Sum-Sel akhirnya meluluhkan rencana Pemerintah Daerah tersebut. Kelompok masyarakat yang menamakan diri Masyarakat Sum-Sel Anti-Sipilis (sekularisme, pluralisme, liberalisme), misalnya, mendemo DPRD  dengan menyerahkan 1.800 tanda tangan masyarakat untuk menolak pelaksanaan Miss Indonesia. Mereka menganggap, acara itu bertentangan dengan syariat Islam.
 
Dalam rapat paripurna DPRD akhir 2007, fraksi Partai Golkar dan PKS juga menolak rencana tersebut, karena dianggap menghamburkan dana APBD hampir Rp 2 miliar.
 
MUI Sum-Sel juga bersuara. Dengan keras, Ketua MUI Sum-Sel Kiai Sodikun meminta agar pemerintah membatalkan  niat itu, mengingat pemilihan ratu ke­cantikan seperti itu banyak maksiatnya, sehingga bisa menimbulkan musibah­.
 
Sayangnya, dalam proses ini sang ulama sempat terpeleset lidah. Dalam protesnya itu ia juga berkata: “Kendati Indonesia dikenal sebagai negara nomor dua dalam hal pornografi dan pornoaksi, ya kalau bisa tidak termasuk Sum-Sel. Kalau mau dijalankan, pindahkan saja ke Bali, yang sudah terbiasa dengan kemaksiatan.’’
Walau berita ini tersiar melalui berbagai media, kasus keseleo lidah ini tidak sempat mengundang kemarahan serius. Ada yang menyayangkan tapi juga memaklumi.
 
Sayangnya lagi, sang Ketua MUI belum menyatakan penyesalan karena ucapannya itu. *

Komentar