Home » Review » Isu Media » Bom Thamrin, Khilafah Islam dan Upaya Menghancurkan Legitimasi Jokowi
Presidan Jokowi saat memantau lokasi aksi terorisme ISIS. Foto: cnnindonesia.com

Bom Thamrin, Khilafah Islam dan Upaya Menghancurkan Legitimasi Jokowi

Oleh Ade Armando*

Pemboman di Thamrin akhir pekan lalu sudah hampir pasti dilakukan kelompok-kelompok Islam radikal. Beberapa nama teroris yang teridentifikasi jelas-jelas adalah mereka yang memang pernah memiliki perkara hukum terkait dengan aktivitas radikalisme keagamaan. Laporan Majalah Tempo terbaru memberikan rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa nama-nama yang terkait dengan aksi Thamrin itu adalah mereka yang berbaiat pada Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Jadi hampir pasti ini terkait dengan gerakan internasional teroris ISIS yang semula berkembang di Suriah dan Irak namun kemudian menyebarkan terornya ke seluruh dunia. Nama yang disebut-sebut sebagai otak penyerangan ini adalah tokoh ISIS asal Indonesia, Bahrun Naim. Dalam kurang dari setahun terakhir pun diidentifikasi ada 384 orang warga Indonesia sudah berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS.

Tapi ada satu pertanyaan yang mengganggu: mengapa teror ini dilakukan dengan cara yang terkesan gegabah? Misalnya saja, ada dua teroris yang tewas gara-gara salah menarik pemicu bom. Dengan kata lain, ini terkesan berbeda dengan rangkaian teror yang dilakukan pada awal-awal 2000 lalu (dari bom Bali, kedutaan Australia, Marriot sampai Ritz Carlton).

Kesannya, aksi Thamrin adalah aksi teror yang terlalu dipaksakan. Dilakukan tanpa persiapan yang cukup matang.

Pertanyaannya, kenapa?

Saya percaya, ini dilakukan untuk menimbulkan kekacauan yang akan mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di negara ini. Tujuannya agar menghancurkan legitimasi pemerintahan Joko Widodo.

Masalahnya, ini harus dilakukan dengan segera karena sulit untuk menafikan bahwa di mata rakyat Indonesia, perlahan-lahan pemerintahan Jokowi semakin meningkat kredibilitasnya.

Tujuan utama ISIS adalah menegakkan khilafah Islam. Cita-cita ISIS adalah mengembalikan kejayaan Islam masa lalu di mana hanya ada satu khilafah di bawah kekuasaan khalifah yang kekuasaannya melintasi batas negara-bangsa. Ini adalah sebuah gerakan internasional.

Indonesia tentu adalah sebuah negara yang memiliki posisi vital dalam skenario khilafah Islam. Dukungan umat Islam terhadap gerakan ini akan memberi kekuatan yang dibutuhkan untuk menguasai Asia Tenggara.

Wacana khilafah Islam sudah cukup lama terdengar sebelum ISIS. Organisasi Hizbut Tahrir mengumandangkan cita-cita bukan saja negara Islam, tapi sebuah Khilafah Islam. Namun berbeda dengan ISIS, organisasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia lebih percaya pada gerakan kebudayaan, gerakan ideologis atau bahkan gerakan politik. ISIS memotong proses yang memakan waktu lama itu dengan menggunakan kekerasan.

Bisa dikatakan ISIS dan HTI atau organisasi seperti FPI atau FUI memiliki cita-cita serupa: menaklukkan dunia di bawah kekuasaan Islam. Bagi mereka, Islam adalah kebenaran satu-satunya yang akan membawa kesejahteraan pada dunia dan karena itu umat Islam wajib mengalahkan semua kalangan non-Muslim untuk menerima kebenaran Islam.

Perbedaannya, bagi ISIS, penaklukan itu harus dilakukan dengan senjata dan kekerasan karena mereka percaya sejak dulu pun umat Islam menaklukkan dunia dengan perang dan kekerasan. Yang lain, mungkin tidak seradikal itu.

Sekarang kembali ke pertanyaan: kenapa teror harus dilakukan sekarang?

Seperti saya katakan, saya duga ini terkait dengan meningkatnya kredibilitas pemerintahan Jokowi.

Data terbaru memang menunjukkan, posisi Jokowi semakin kokoh di mata rakyat akibat keberhasilan-keberhasilan pemerintahannya.

Di awal kepresidenannya, Jokowi memang terus didera oleh banyak masalah, yang terutama diakibatkan konflik politik internal dan eksternal. Namun menjelang akhir 2015, Jokowi tampak semakin memiliki posisi kokoh.

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Desember 2015 menunjukkan bahwa dukungan terhadap Jokowi terus menguat. Survei itu menunjukkan secara umum, warga yang menilai bahwa bangsa ini sedang berjalan ke arah yang benar mencapai 72 persen. Ini adalah sentimen positif tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hasil survei Oktober lalu, misalnya, menunjukkan angka itu baru mencapai 60 persen. Ini tentu merupakan modal politik massa yang sangat penting bagi Jokowi.

Survei ini juga menunjukkan bahwa mayoritas warga (63 persen) sangat atau cukup yakin bahwa Presiden Jokowi mampu memimpin Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Perkembangan ini menunjukkan kenaikan signifikan dibandingkan enam bulan sebelumnya (55 persen).

Lebih jauh lagi, hampir 70 persen warga percaya kondisi ekonomi rumah tangga akan lebih baik pada satu tahun mendatang; sementara yang mengatakan lebih buruk hanya 5 persen.

Semua data ini merupakan kabar buruk bagi siapapun yang bercita-cita mendirikan negara Islam dan Khilafah Islam. Apalagi bagi ISIS. Dukungan terhadap gagasan Islam radikal atau eksklusif hanya akan terjadi kalau masyarakat tidak puas dengan kehidupan yang mereka jalani. Karena itu, gagasan-gagasan Negara Islam atau Khilafah Islam hanya bisa tumbuh di masyarakat yang penuh konflik, penindasan, dan ketidakadilan.

Selama ini kalangan Islam radikal –FPI, FUI tapi juga HTI, sebagian KAMMI, sebagian PKS– senantiasa menggambarkan pemerintahan Jokowi sebagai pemerintahan anti-Islam. Sebagian bahkan menyebutnya sebagai pemerintahan thagut (setan).

Sejak masa Pilpres 2014, sudah disebarkan propaganda bahwa Jokowi adalah tokoh yang dibekingi kekuatan Amerika Serikat, Kristen, Yahudi, Tionghoa, dan bahkan komunisme. Bagi saya, ini tidak masuk akal. Namun ada banyak pihak yang percaya bahwa itu benar adanya.

Harus diingat, dalam kontestasi presiden itu, kubu lawan Jokowi didukung oleh sejumlah partai politik Islam: Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan Sejahtera sampai Partai Amanat Nasional. Jadi Jokowi memang sejak awal sudah diposisikan sebagai ‘musuh Islam’.

Setelah memimpin, Jokowi memang seperti memberikan bukti-bukti yang mengkonfirmasi tuduhan bahwa dia akan membawa Indonesia menjauh dari Khilafah Islam yang satu. Pada Juni 2014, di acara pembukaan Munas Ulama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jokowi menyatakan bahwa pendekatan keagamaan yang dijalankan pemerintahannya adalah Islam Nusantara.

Dalam wawancara dengan BBC, Jokowi menyatakan, Islam Nusantara akan menjadi kekuatan untuk melawan berbagai pengaruh ekstrem yang coba ditularkan oleh kelompok-kelompok militan. “Islam Nusantara adalah Islam yang ramah, tidak radikal, inklusif dan toleran,” ujarnya. Jokowi menekankan bahwa Islam di Nusantara menyebar “dengan cara pendekatan budaya, tidak dengan doktrin yang kaku dan keras.”

Jokowi juga menunjuk seorang Menteri Agama yang sangat pluralis, Lukman Hakim Saifuddin. Menteri Agama ini melakukan langkah-langkah dan mengeluarkan kebijakan yang sangat pro keberagaman. Misalnya saja, ia mengizinkan pembacaan ayat Suci Al-Quran dengan langgam Jawa dan langgam etnik lainnya. Contoh lain: Menteri Agama juga secara terbuka menyatakan tak akan melarang warung yang beroperasi di siang hari di bulan Ramadhan.

Tak cukup itu, wakil Jokowi ketika dia menjadi gubernur, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kini menjadi Gubernur di daerah paling penting di Indonesia, DKI Jakarta. Naiknya Ahok –seorang pemeluk Kristen taat– tentu saja menjadi indikasi tentang semakin terbukanya Islam di Indonesia terhadap keberagaman. Ahok sendiri tampak tidak merasa perlu berpura-pura menghilangkan ketidaksukaannya terhadap kelompok-kelompok radikal.

Semangat keberagaman yang dipertunjukkan Jokowi ini bahkan terkesan menular. Kini lahir pemimpin daerah seperti Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi  yang berusaha untuk meleburkan budaya Sunda dan budaya Islam dalam sebuah kesatuan budaya yang harmonis. Sang Bupati bahkan mengeluarkan Surat Edaran pada November lalu yang beirisikan ‘Jaminan Melaksanakan Ibadah Berdasarkan Keyakinan’. Bagi kalangan radikal, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap Islam. FPI terus berusaha menghadangnya. Tapi Dedi tak peduli dan bahkan namanya semakin berkibar.

Berkibarnya Dedi juga memiliki catatan penting karena Jawa Barat selama ini dikenal sebagai provinsi dengan catatan pelanggaran hak beragama tertinggi di Indonesia. Kini Dedi, misalnya, menolak pendirian organisasi Aliansi Nasional Anti Syiah (Annas) di wilayahnya. Demikian juga, di daerah seperti Bogor, terjadi perlawanan terhadap gerakan kaum radikal. Ini, misalnya, terlihat dalam kasus penolakan terhadap berdirinya Annas di kota itu. Gerakan ini semula menyangka didukung oleh Walikota Bima Arya. Namun belakangan mereka justru harus kecewa karena Walikota Bogor secara jelas menyatakan penolakannya.

Di sisi lain, organisasi seperti FPI atau FUI semakin kehilangan popularitas dan mungkin dana. Mereka, misalnya, berusaha menggelar Parade Tauhid di berbagai kota yang semula diharapkan menjadi ajang unjuk kekuatan umat Islam dengan mengundang banyak tokoh Islam dan umat Islam Indonesia. Nyatanya, yang bersedia hadir hanyalah pemuka organisasi yang memang selama ini dikenal radikal. Peserta pawai akbar itu pun jauh dari target semula.

Bahkan ada kesan partai-partai yang semula menolak Jokowi kini mendekat ke Jokowi. Sudah ada sinyalemen bahwa sebenarnya anggota Koalisi Merah Putih  yang masih solid hanyalah Partai Gerindra.

Dengan demikian, di mata kalangan radikal ini terlihat jelas bahwa Indonesia kini sedang berkembang menjadi sebuah negara yang akan semakin menjauh dari harapan akan menjadi bagian dari Khilafah Islam.

Kelompok-kelompok radikal ini, saya percaya, dengan jelas melihat bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan nilai-nilai Islami yang menghargai keberagaman, yang percaya pluralisme, yang menolak sektarianisme dan  eksklusivisme. Indonesia di bawah Jokowi akan menjadi sebuah model yang menjadikan gagasan khilafah Islam tampak tidak menarik. Kecuali daerah seperti Aceh, semangat penegakan Syariah akan semakin tidak populer di Indonesia.

Celakanya, kalangan radikal ini melihat pemerintahan yang tidak bersahabat dengan gagasan Khilafah Islam ini justru menguat dan semakin didukung rakyatnya. Bisa diperkirakan, popularitas Jokowi akan semakin menguat pada tahun-tahun ke depan sejalan dengan tergerusnya beragam rongrongan politik yang mengganggunya selama satu tahun terakhir.

Karena itu, upaya untuk menghancurkan kredibilitas Jokowi ini harus segera dilakukan. Kekacauan dan ketakutan harus diciptakan. Harapannya tentu saja adalah instabilitas politik dan instabilitas ekonomi yang akan merusak keberhasilan Jokowi yang sudah dibangun dengan susah payah.

Mungkin itu yang menyebabkan aksi teror ini dilakukan terlalu cepat. Tidak matang.

Ini, lagi-lagi, bukti bahwa Allah akan terus melindungi bangsa Indonesia.[]

*Ade Armando adalah Pemimpin Redaksi Madina Online dan Dosen Komunikasi FISIP Universitas Indonesia

Komentar