Home » Review » Isu Media » Ampunan Di Bulan Qurban
(Tulisan ini telah dimuat di Majalah Madina No. 1, Tahun 1, januari 2008)
 
Raja Abdullah dari Arab Saudi, 5 Desember lalu, akhirnya mengampuni korban perkosaan yang dianggap turut bersalah dan dihukum cambuk dan penjara. Untuk sementara, pengampunan ini mengakhiri kasus kontroversial yang menyulut debat panas di Arab Saudi dan mengundang kecaman internasional.

Ampunan Di Bulan Qurban

 
Pengampunan itu diberikan bertepatan dengan dimulainya musim haji 2007. Tapi sumber-sumber Saudi yang dikutip CNN menyebutkan, pengampunan ini tidak terkait dengan awal bulan haji dan Hari Raya Qurban Idul Adha yang menyertainya. Biasanya, Idul Adha menjadi hari ketika pengampunan diberikan.
 
Menurut Menteri Kehakiman Arab Saudi, Abdullah Bin Mohammad al-Sheik­­­h, Raja Abdullah merasa, pengampunan itu adalah yang terbaik bagi semua warga Saudi. Keputusan itu sama sekali tidak menunjukkan merosotnya kepercayaan-diri kerajaan terhadap sistem pengadilan yang ada.
 
Suami korban berterimakasih atas pengampunan ini. Langkah “mulia” itu “akan membantu meringankan tekanan emosional dan psikologis dan penderita­an yang selama ini keluarga kami alami,” katanya. “Ini bukan hal baru, karena kami tahu bahwa Raja akan selalu murah hati.”
Sudah Jatuh, Tertimpa Tangga
Kasusnya sendiri bermula Maret 2006, ketika seorang perempuan dari kota Qatif dan teman laki-lakinya, yang tengah berada dalam satu mobil, diculik, dibawa ke tempat terpencil dan diper­kosa berkali-kali oleh tujuh laki-laki.  Korban, hingga kini hanya diidentifikasi sebagai “Bint al-Qatif” (Perempuan dari Qatif), membawa kasus itu ke pengadilan.
 
Oleh pengadilan Qatif, yang memutus­kan perkara itu pada Oktober 2006, ketujuh pemerkosa dihukum penjara satu hingga lima tahun dan cambuk 80 hingga 1.000 kali. Mereka dianggap bersalah karena menculik. Kasus per­kosaannya sendiri tidak dapat dibuktikan.  Para hakim menolak bukti rekaman video tilpon genggam di mana para penye­rang ketahuan sedang “beraksi”.
 
Tapi Bint al-Qatif juga dinyatakan bersalah. Menurut para hakim, ia dan kawannya ditemukan “dengan pakaian mereka tidak dikenakan” dan “melakukan hubungan tidak sah.” Ia dihukum cambuk 90 kali.
 
Merasa tidak puas, dan atas dukung­an Abd al-Rahman al-Lahem, pengacara­nya yang juga dikenal sebagai aktivis HAM, korban naik banding. Tapi, alih-alih diringankan, di tingkat banding, per­te­ngah­an Nopember lalu, hukuman si korban malah dilipatgandakan menjadi cambuk 200 kali dan 6 bulan penjara.  Sebabnya, si korban dan pengacaranya cuap-cuap ke media massa sehingga memberi tekanan kepada penga­dilan. Izin praktik pengacaranya juga dicabut.
 
Beberapa minggu kemudian, peme­rintah melarang korban dan pengacara­nya bicara kepada wartawan. Tapi peme­rintah sendiri bebas merilis versi mereka.  Kementerian Kehakiman, 20 dan 24 November lalu, menerbitkan dua pernyata­an yang menyatakan bahwa perempuan itu tidak berpakaian dalam sebuah mobil sebelum pemerkosaan dan bahwa keduanya sudah mengakui kesalah­an mereka.
 
Al-Lahem menolak tuduhan ini, yang menurutnya banyak didasarkan atas cerita para pemerkosa. Katanya, baik korban perempuan maupun laki-laki tidak pernah mengakui perbuatan yang dituduh­kan itu. Ia juga bermaksud menuntut Kementerian Informasi dan Kebudayaan yang telah mendistribusikan pernyataan Kemerterian Kehakiman kepada media massa lewat Badan Pers Saudi yang dioperasi­kan oleh negara.
 
Baik al-Lahem maupun korban tidak pernah diberi salinan tuduhan yang diaju­kan kepadanya, sekalipun mereka sudah memintanya berkali-kali. Aneh­nya, salinan itu dibocorkan ke Alsaha, sebuah website konservatif.
Tabu
Korban, pengacara dan suaminya memang bicara kepada pers.  Sesuatu yang tabu di kerajaan ini.
 
Kata al-Lahem, ia mulanya tidak mau “meramaikan” kasus ini. Tapi pelipat­ganda­an hukuman untuk korban di bulan November mendorongnya untuk cuap-cuap. Katanya, ia tadinya berharap semua­nya bisa berjalan tanpa kontro­versi.  Lalu ia akan minta pengampunan Raja Abdullah, yang sudah terbiasa memberi pengampunan kepada banyak aktivis HAM yang dipenjara.
 
Al-Lahim berharap, kasus ini bisa mengubah sistem pengadilan Arab Saudi.  “Kami ingin menggarisbawahi kejahatan-kejahatan perkosaan di Arab Saudi dan bagaimana hal itu diadili di pengadilan,” tambahnya. “Ini era baru bagi kita semua.” Ia juga menyatakan, akibat kasus ini, ia mendapat ancaman pembunuhan.
 
Bint al-Qatif sendiri bertemu dengan reporter Associated Press Nopember lalu.  Ia menggambarkan hukuman untuknya sebagai “kejutan besar”. Ia mengaku sulit tidur dan ketika bicara, tangannya terus bergetar.
 
Dalam wawancara dengan Human Right Watch, Desember 2006, ia menceritakan bagaimana ia diperlakukan di peng­adilan: “Di sessi pertama, [para hakim] bertanya pada saya, ‘Kamu punya hubungan apa dengan laki-laki ini? Mengapa kamu meninggalkan rumah? Apakah kamu mengenal laki-laki ini?’  Mereka meminta saya untuk mencerita­kan situasinya. Mereka sering berteriak pada saya. Mereka menghina. Mereka tidak mengizinkan suami saya masuk ke dalam ruangan mendampingi saya.  Seorang hakim menyatakan pada saya bahwa saya pembohong karena saya tidak ingat tanggal [kejadian] dengan baik. Mereka terus berkata, ‘Mengapa kamu meninggalkan rumah? Mengapa kamu tidak bilang kepada suami kamu [ke mana kamu pergi]?'”
 
Sebelum diperkosa, korban adalah siswi sebuah sekolah menengah atas.  Karena perkosaan itu, ia berhenti sekolah.  Qatif adalah sebuah kota kecil, dan identitas para korban perkosaan diketahui di tingkat lokal.
 
Sang suami, yang menolak diidentifikasikan secara publik, baru mengetahui kasus perkosaan atas istrinya empat bulan sesudah peristiwa itu sendiri terjadi, ketika para pemerkosanya koar-koar tentang pemerkosaan itu di Qatif. Tapi ia tidak menceraikan istrinya, yang dapat dilakukannya jika ia mau. Ia memilih membantunya memenangkan kasus ini.
 
Ia menilpon satu stasion teve Leba­non untuk membela istrinya, ketika seorang mantan hakim kerajaan, dalam acara teve itu, mengklaim bahwa si perempuan “telah mengkhianati per­kawinannya” dengan menemui seorang laki-laki yang bukan muhrimnya “secara rahasia” dan mengakui kesalahannya.
Sekalipun keduanya sudah menikah, mereka tinggal di kediaman terpisah. Pesta pernikahan mereka belum digelar.
Kecaman Internasional
Kasus ini membuat geram para aktivis HAM. Mereka menyatakan, perlakuan terhadap si korban dan pembela­nya mengharuskan kita mempertanya­kan sistem pengadilan Saudi. “Sistem itu harus diubah dari atas sampai bawah,” kata Alyami, Direktur Eksekutif Center for Democracy and Human Rights in Saudi Arabia, yang berbasis di Washington.
 
Awal Desember, Human Rights Watch merilis pernyataan agar Kementerian Kehakiman “berhenti menerbitkan pernyataan-pernyataan yang merusak nama baik perempuan muda yang menjadi korban perkosaan, yang bicara kepada publik mengenai kasusnya dan yang berusaha memperoleh keadilan.”
 
“Reaksi Kementerian Kehakiman terhadap kritik atas keputusan mereka yang tidak adil ini sungguh memuakkan,” kata Farida Deif, peneliti pada divisi masalah kaum perempuan pada Human Rights Watch. 
 
Deif mewawancarai korban pada Desember 2006.  Laporannya ber­tentang­an dengan versi para pejabat Saudi.  Kepada Deif, korban mengisah­kan, ia pernah memberikan foto dirinya kepada seorang teman laki-laki.  Beberapa tahun kemudian, ketika ia berusia 19 tahun dan akan segera kawin, ia minta supaya fotonya dikembalikan.  Keduanya lalu sepakat bertemu di sebuah sudut kota Qatif. Tapi sebuah mobil lain mencegat mobil yang ditumpangi keduanya ketika mereka berada dalam jarak 15 menit dari rumah korban. “Dua orang laki-laki keluar dari mobil mereka dan berdiri di kedua sisi mobil kami,” katanya. “Laki-laki yang berdiri di sisi saya membawa pisau. Saya berteriak.” Dari situlah keduanya lalu diculik dan diperkosa.
 
Sebelum pengampunan diberikan, persisnya pada 3 Oktober, Raja Abdullah mengumumkan reformasi sistem pe­ngadilan. Ia menjanjikan dibentuknya pengadilan-pengadilan khusus dan pelatihan para hakim dan pengacara.
 
Sejauh ini, para hakim tidak mengikuti aturan-aturan prosedural yang sama dan menjatuhkan hukuman yang amat beragam untuk kasus yang sama. Mereka kadang juga melarang tersangka didampingi penasihat hukum.
 
Pengampunan Raja Abdullah seakan membenarkan tuntutan Alyami.  “Kecaman internasional terhadap keputusan yang sewenang-wenang dan barbarik ini akan memaksa raja mengampuni si perempuan atau meringankan hukuman penjara baginya,” katanya akhir November lalu.  Tapi itu tidak akan mengubah sistem yang ada. *

Komentar