Home » Review » Berita » Ditekan FPI, Petinggi UI Persingkat Kehadiran Dedi Mulyadi
Dedi Mulyadi saat menjadi narasumber di Univeritas Indonesia. Foto: depokpos.com

Ditekan FPI, Petinggi UI Persingkat Kehadiran Dedi Mulyadi

Radikalisme atas nama agama bukan saja diwujudkan dalam bentuk menembaki orang sipil atau meledakkan bom. Radikalisme dalam bentuk lebih sederhana juga ditunjukkan dengan mengancam mereka yang memiliki cara pandang berbeda.

Ini yang terjadi sehari sebelum bom Sarinah meledak dan aksi penembakan di Thamrin, Jakarta. Ironisnya, ini berlangsung di Universitas Indonesia, sebuah perguruan tinggi yang selama ini dikenal sebagai universitas kelas dunia.

Pada Rabu (13/01) itu, puluhan orang beratribut Front Pembela Islam (FPI) mendatangi kampus UI Depok untuk mengancam agar Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi tidak hadir sebagai pembicara dalam forum diskusi bertajuk “Inspiring Leader” di kampus kuning itu.

Di forum yang diselenggarakan di Pusat Studi Jepang itu, Dedi tidak bicara sendiri. Di situ ada tiga narasumber lain, yakni Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah, peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI Syamsuddin Haris, dan pakar psikologi politik Hamdi Muluk.

Acara itu sendiri berupaya untuk menghadirkan tokoh-tokoh baru yang diharapkan menjadi calon pemimpin Indonesia masa depan. Dedi didaulat menjadi pembicara karena keberhasilannya memimpin Purwakarta selama hampir dua periode.

Namun tentu saja bukan soal keberhasilan Dedi yang dipermasalahkan FPI. Gerombolan itu membenci Dedi karena sang bupati dianggap mengembangkan syirik dengan mencampurkan budaya Sunda dengan Islam. Selama memimpin Dedi memang dikenal berusaha untuk menghidupkan kembali warisan kebudayaan Sunda di wilayah Purwakarta. FPI menganggap, tindakan itu akan mencemari Islam dengan tradisi Sunda.

Karena itulah FPI tidak suka bila Dedi didaulat menjadi pembicara di banyak tempat, termasuk di UI. Pada Rabu itu, gerombolan FPI yang dikabarkan sudah berada di UI sejak pagi sempat memasang dua spanduk yang berisi penolakan kehadiran Dedi di dua titik strategis. Satu di gerbang utama UI dan lainnya di depan gedung Pusat Studi Jepang. Belakangan dua spanduk itu sudah dicopot.

Yang disayangkan, petinggi UI tampak takluk dengan tekanan massa pengacau itu. Petinggi UI melalui satuan pengamanan UI meminta panitia diskusi untuk merombak susunan acara. Perwakilan petinggi UI itu mengatakan perombakan adalah cara “win-win solution” untuk keluar dari situasi yang dianggap genting itu.

“Biar every body happy,” kata perwakilan petinggi UI itu ke Dedi yang sudah menunggu di ruang Direktur Pusat Studi Jepang beberapa jam sebelum acara dimulai.

Ujungnya, Dedi yang semula direncanakan mengikuti diskusi sampai selesai diminta hadir hanya satu jam. Tiga puluh menit untuk pemaparan apa yang sudah ia lakukan di Kabupaten Purwakarta dan selanjutnya menjawab pertanyaan dari peserta diskusi.

Diskusi itu dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Sejam kemudian Dedi pergi meninggalkan aula Pusat Studi Jepang. Sempat beberapa menit Dedi menerima dan menjawab pertanyaan yang diajukan wartawan. Selanjutnya Dedi ‘dievakuasi’ ke mobil miliknya dan dikawal pihak kepolisian meninggalkan UI sampai tol arah Bogor.

Sebenarnya, ketakutan petinggi UI itu tidak perlu. Pasalnya, ratusan personel kepolisian telah diterjunkan untuk mengamankan jalannya diskusi. Tampak puluhan aparat berjaga-jaga di titik-titik penting sekitar areal UI. Yaitu di gerbang utama dan di stasiun UI.

Kapolresta Depok Kombes Pol Dwiyono pun terlihat hadir di lokasi. Ia memerintahkan beberapa anggota gerombolan FPI yang berada di sekitar Pusat Studi Jepang digiring ke gerbang utama UI. Di sana Kombes Pol Dwiyono berdialog dan meminta massa FPI tidak memasuki areal UI.

Usai acara, Dedi mengatakan tidak mempersoalkan durasi waktunya untuk berbicara dan bertemu peserta diskusi itu dipersingkat. Bahkan Dedi berseloroh bahwa itu yang disebut efektivitas.

“Yang penting saya bisa mengikuti acara itu dan bisa menyampaikan hal-hal yang perlu saya sampaikan. Buat apa saya lama-lama di acara diskusi kalau tidak menyampaikan hal yang bermanfaat. Bagi saya tidak ada masalah,” kata kepala daerah yang kerap mengenakan pakaian khas Sunda itu kepada Madina Online Rabu (13/01) di daerah Bogor.

Dedi menyatakan bahwa dirinya sering menghadiri undangan di sejumlah kegiatan dari berbagai pihak di Jawa Barat dan di Jakarta sebagai tamu kehormatan. Ketika menghadiri undangan acara tersebut, Dedi diterima dengan baik warga sekitar tempat acara.

Menurut Dedi, bila ia sampai ditolak hadir biasanya karena acara itu diumumkan di media dan tersebar di sosial media. Sementara di acara yang tidak diumumkan dan tidak tersebar di sosial media Dedi bisa hadir dan diterima. Bahkan Dedi bisa bercengkrama dengan warga sekitar tempat acara.

“Saya hadir di acara Maulid di Bogor akhir tahun lalu. Yang kasih tausiah ustad Solmed. Masyarakat di sana menerima saya dengan baik. Bahkan saya dijemput pakai kuda. Jadi, secara umum masyarakat bisa menerima saya,” ungkap pengagum pemikir Islam Moderat mendiang Gus Dur dan Cak Nur itu.

Dedi menyatakan bahwa boleh saja sebagian kelompok tidak menyukainya. Tapi Dedi mengingatkan, sebagai kepala daerah dia juga punya hak untuk mengelola dan mengatur wilayahnya dengan apa yang menurut pandangannya benar dan baik. Selanjutnya, sebagai negara hukum, adalah tugas aparat kepolisian untuk memastikan hak masing-masing pihak tidak dilanggar oleh siapapun.

Dedi melihat ada hikmah yang bisa ia petik dari ketidaksukaan kelompok tertentu padanya. Salah satunya adalah ia harus lebih sering mendatangi dan berkomunikasi dengan masyarakat. Dengan begitu ia berharap kesalahpahaman tentangnya dan caranya memimpin bisa dijelaskan dengan baik. Tapi Dedi sadar tidak bisa menyapa semua masyarakat.

“Beberapa bulan lalu ada sejumlah penulis yang mendatangi saya. Mereka bilang tertarik dengan pandangan dan kebijakan saya. Mereka ingin menulis buku tentang saya. Saya setuju, tapi saya bilang agar buku itu dibuat lebih jenaka,” kata Dedi yang tampak ramah dan lembut itu. []

Irwan Amrizal

Komentar