Home » Review » Berita » Di Yogyakarta, Pondok Pesantren Khusus Waria Juga Diancam
Front Jihad Islam (FJI) saat menggerebek Ponpes Waria Al-Fatah. Foto: Detik.com

Di Yogyakarta, Pondok Pesantren Khusus Waria Juga Diancam

Di Yogyakarta kembali terjadi tindakan intoleransi. Aksi ini terjadi beberapa hari setelah peserta kampanye anti kekerasan terhadap perempuan mendapat intimidasi dari panitia Gerakan Menutup Aurat (Gemar) (baca: Di Yogyakarta, Gerakan Membela Perempuan pun Ditindas Kelompok Islam).

Kali ini menimpa Pondok Pesantren (Ponpes) Waria Al-Fatah di Desa Jagalan, Banguntapan, Bantul. Ponpes yang sejak 2008 digunakan kelompok waria di Yogyakarta untuk belajar Islam digerebek oleh sekitar 20 anggota Front Jihad Islam (FJI) pada Jumat, (19/2) pukul 13.30 WIB.

Mereka datang untuk menyegel dan menutup Ponpes tersebut. Tapi karena di lokasi sudah banyak aparat dan aktivis HAM, mereka urung melakukannya. Mereka akhirnya hanya menitip surat permohonan untuk meminta klarifikasi atas kebenaran rencana Ponpes tersebut membuat fikih waria serta isu peredaran minuman keras dan narkoba di Ponpes itu.

Sebelum FJI datang ke Ponpes, beredar ancaman penyegelan dan penutupan Ponpes melalui layanan pesan Whatsapp. Pesan itu merupakan undangan kepada anggota FJI untuk berkumpul di markasnya dan kemudian dilanjutkan dengan aksi penyegelan dan penutupan Ponpes.

Pesan itu juga diterima oleh Shinta Ratri, pengasuh Ponpes tersebut. Akibatnya Shinta dan beberapa santri yang tinggal bersamanya ketakutan. Shinta akhirnya menghubungi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta dan beberapa aktivis HAM. Tak lama kemudian mereka berdatangan. Selanjutnya mereka berdiskusi dan merumuskan langkah apa yang mereka akan lakukan.

Setelah berdiskusi, keputusan yang diambil adalah mengosongkan Ponpes tersebut. Santri yang ada dievakuasi ke rumah warga lainnya. Sementara Shinta bersama Aditya Arief Firmanto dari LBH Yogyakarta melapor ke Polisi Sektor (Polsek) Banguntapan, Bantul, untuk mendapat perlindungan. Beberapa aktivis lain menginformasikan ancaman itu ke aparat pemerintah. Mulai dari RT, RW, kelurahan, dan kecamatan.

“Kami dari LBH Yogyakarta dan beberapa teman aktivis lain berbagi tugas. Saya mendampingi mama Shinta melapor ke polisi. Teman-teman lain melapor ke RT, RW, kelurahan dan kecamatan,” ujar Aditya saat diwawancarai Madina Online lewat telepon pada Jumat (19/2).

Menurut Aditya, kepolisian sendiri saat mendapat laporan Shinta dan dirinya langsung mengirim personelnya ke lokasi pesantren. Termasuk didalamnya Kapolsek Kompol Suharno. Menurut informasi yang ia dapat, aparat pemerintahan mulai RT, RW, kelurahan, dan pihak kecamatan juga mengirim utusan mereka. Sehingga saat sekitar 20 anggota FJI datang ke Ponpes siang itu, para aparat itulah yang mereka temui dan beberapa aktivis HAM.

“Saat anggota FJI datang Pak Suharno menemui mereka. Kapolsek itu bertanya tentang tujuan mereka datang ke Ponpes. Kepada Kapolsek mereka bilang bahwa mereka hanya ingin melakukan tabayyun. Mereka mendapat informasi Ponpes itu sedang menyusun buku fikih waria dan juga isu beredarnya minuman keras dan narkoba di sana,” papar Aditya.

Aditya melanjutkan, “Itu jawaban yang mengada-ada. Karena di situ sudah ada aparat saja mereka mengatakan itu. Mereka mencoba untuk mengalihkan isu,” jelasnya.

Menurutnya, setelah berdialog dengan Kapolsek Suharno FJI menyerahkan surat untuk Shinta sebagai pengelola Ponpes. Surat itu dititipkan ke aparat desa.

Shinta dan Aditya tetap di Polsek saat Kapolsek menuju ke lokasi Ponpes. Mereka ingin membuat laporan terhadap ancaman tersebut. Menurut Aditya, tidak cukup kepolisian hanya sekadar mengamankan lokasi. Kepolisian, lanjutnya, tetap harus mengusut dan menindak pelaku ancaman melalui pesan Whatsapp itu. Terjadi atau tidak penyegelan itu oleh FJI, tetap pelaku penyebar ancaman itu harus diusut dan ditindak secara hukum.

“Ancaman itu mengakibatkan ketakutan mama Shinta dan santri-santrinya. Kami minta polisi mengusutnya. Saat Kapolsek pergi menuju lokasi Ponpes, kami melakukan Berita Acara Penyidikan (BAP),” imbuh Aditya.

Shinta dan Aditya melaporkan pihak yang menyebarkan ancaman tersebut dengan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan KUHP Pasal 335 dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 29 junto Pasal 43 Ayat 3.

“Karena ancaman itu dilakukan melalui media sosial kami juga menyertakan pelanggaran terhadap UU ITE pasal 29 junto pasal 43 ayat 3,” kata Aditya.

Menurutnya, saat mereka belum menyelesaikan BAP tiba-tiba penyidik menerima telepon yang ternyata dari Kapolsek yang berada di lokasi Ponpes. Penyidik diminta menunda BAP-nya hingga Kapolsek kembali ke kantor.

Saat Kapolsek datang Shinta dan Aditya diminta ke ruangannya. Saat itulah Kapolsek meminta Shinta dan Aditya agar tidak melanjutkan laporannya. Alasannya, berdasarkan pembicaraannya dengan FJI, mereka tidak akan menyegel Ponpes itu. Mereka hanya akan melakukan tabayyun.

Shinta dan Aditya menolak permintaan itu. Kapolsek juga tetap menolak untuk menerima laporan itu. Kapolsek bersikukuh bahwa FJI hanya mau melakukan tabayyun sehingga tidak ada alasan untuk dilaporkan. Alasan lainnya, Polsek Banguntapan tidak punya perangkat dan tim yang menangani kejahatan dunia maya (cyber crime). Sehingga mereka tidak bisa mendeteksi siapa pengirim pertama pesan itu.

“Itu alasan yang mengada-ada karena jelas ancaman itu ada dan mengatasnamakan FJI dengan alamat kumpul di markas DPP FJI. Dan faktanya, pada waktu yang mereka tentukan anggota FJI datang ke lokasi. Walaupun akhirnya mereka tidak melakukan penyegelan dan penutupan,” ucap Aditya.

Aditya melanjutkan, “Kalau terkait tim cyber mestinya mereka bisa berkoordinasi dengan Polres atau Polda. Tidak ada alasan kalau mereka memang mau menindaklanjuti kasus ini,” sambungnya.

Kapolsek Suharno bergeming. Setelah lama berdebat, akhirnya Shinta dan Aditya memutuskan untuk pulang.

Aditya juga memasalahkan aparat desa yang tidak mau menyerahkan surat yang diberikan FJI untuk Shinta sebagai pengelola Ponpes. Mereka katakan akan menyerahkan surat itu nanti dalam forum klarifikasi yang akan difasilitasi oleh kecamatan.

“Ini yang menjadi tanda tanya kami. Ada apa? Kenapa mereka tidak mau menyerahkan surat itu. Surat itu buat klien kami. Jangan-jangan sebenarnya ada apa-apanya,” ujar Aditya.

Shinta sendiri membantah tuduhan FJI bahwa Ponpes yang ia kelola sedang menyusun fikih waria dan beredar minuman keras dan narkoba. Terkait fikih waria, menurut Shinta, itu informasi yang diplintir oleh wartawan panjimas.com.

Sebelumnya dia diwawancarai wartawan Panjimas. Dia kaget saat mengetahui media itu menyampaikan sesuatu yang tidak ia katakan.

“Pernyataan saya diplintir. Saya tidak pernah bicara seperti itu. Saya percaya sama mereka karena waktu datang dan wawancara baik dan sopan. Tapi beritanya justru diplintir,” kata Shinta (Reppler.com, 19/2).

Saat Aditya ditanya apakah Shinta akan memperkarakan Panjimas.com, ia menjawab belum ada pembicaraan dengan penggelola Ponpes itu. “Nanti akan kami diskusikan dulu dengan tim karena teman-teman di LBH sedang rapat kerja (raker),” ucapnya.    

Reaksi Kaukus Pancasila DPR RI

Menanggapi adanya ancaman terhadap pesantren waria di Yogyakarta, Kaukus Pancasila DPR RI melalui siaran persnya menyesalkan tindakan itu. Mereka prihatin atas perlakuan buruk yang selama ini dialami oleh kelompok Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT). Menurut mereka, selama ini telah terjadi stigma dan provokasi kebencian yang dapat mengakibatkan potensi kekerasan dan diskriminasi terjadi secara terus-menerus.

“Peristiwa intoleransi yang dialami oleh Pondok Pesantren Al Fatah di Banguntapan, Yogyakarta, menunjukkan bukti akibat dari stigma dan provokasi kebencian yang terus bergulir tanpa penanganan yang tegas dari pemerintah,” demikian bunyi siaran persnya.

Anggota Kaukus yang juga anggota Komisi 8 dari Fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati menegaskan bahwa kelompok LGBT adalah juga warga negara yang sah. Mereka selayaknya mendapat perlindungan. “Terlepas dari perdebatan medis maupun agama, kelompok LGBT sepatutnya memperoleh perlindungan dan rasa aman sebagaimana warga negara lainnya,” imbuhnya.

Anggota Kaukus lainnya KH. Maman Imanulhaq menyesali tindakan yang menyebarkan kebencian terhadap pesantren waria. Menurut Maman, tindakan itu justru menghapuskan pilihan-pilihan positif yang tersisa bagi mereka. “Inisiatif seperti yang dilakukan oleh Ponpes Al Fatah merupakan inisiatif yang semestinya dikembangkan untuk mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin,” ujar Maman.

Kaukus Pancasila mengingatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menjalankan Nawacita nomor tiga. Negara harus hadir untuk mewujudkan toleransi serta memastikan para kepala daerah dan birokrasi pusat dan daerah mewujudkan sumpahnya untuk menegakkan Pancasila dan konstitusi.

Selanjutnya, mereka mengimbau agar pemerintah melakukan langkah-langkah agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali. Berikut himbauan mereka:

  1. Agar pemerintah, khususnya pemerintah daerah, memastikan perlindungan kepada seluruh warga negara, tidak terkecuali kelompok LGBT, dari segala bentuk diskriminasi maupun kekerasan atas dasar apapun;
  2. Agar Kepolisian RI segera mengambil tindakan tegas, sesuai Surat Edaran tentang Ujaran Kebencian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah atau menindak para pelaku penyulut kebencian, diskriminasi maupun kekerasan terhadap kelompok LGBT;
  3. Agar Kementerian Pendidikan dan Kementerian atau lembaga negara terkait mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan prinsip negara hukum serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuhnya toleransi di tengah-tengah masyarakat serta kesatuan dan persatuan, bukan sebaliknya.

Warsa Tarsono

Komentar