Home » Review » Berita » Bogor Dinilai Kota Paling Tidak Toleran
Foto: viva.co.id

Bogor Dinilai Kota Paling Tidak Toleran

Dalam hal toleransi, Bima Arya mendapat tamparan kedua. Setelah sebelumnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) memberi peringatan kepada Walikota Bogor ini yang dianggap melanggar konstitusi terkait larangannya kepada muslim Syiah untuk menggelar peringatan Asyura, kini Setara Institute menyatakan Bogor, kota yang dipimpin Bima, sebagai kota yang paling tidak toleran.

Selain Bogor ada sembilan kota lainnya yang masuk dalam 10 besar kota paling tidak toleran. Kota-kota itu adalah Bekasi, Banda Aceh, Tangerang, Depok, Bandung, Serang, Mataram, Sukabumi, Banjar, dan Tasikmalaya. Skor indeks toleransi kota-kota tersebut antara 4 sampai 5,21. Bogor memperoleh nilai paling tinggi 5,21.

Hal itu terungkap dari rilis Setara Institute yang diterima Madina Online, setelah Setara melakukan kajian dan indexing terhadap 94 kota yang ada di Indonesia. Kajian dan pengindeksan dilakukan dalam rangka Hari Toleransi Internasional yang diadakan setiap 16 November. Sementara kajian dilakukan sejak 3 Agustus hingga 13 November 2015 lalu.

Tujuan kajian dan pengindeksan ini adalah untuk mempromosikan kota-kota yang dianggap berhasil membangun dan mengembangkan toleransi di wilayahnya masing-masing. Diharapkan keberhasilan satu daerah dapat menjadi pemicu bagi kota-kota lain untuk turut bergegas mengikuti, membangun dan mengembangkan toleransi di wilayahnya.

Selain 10 besar kota paling tidak toleran, Setara juga menghimpun 10 besar kota yang mempunyai tingkat toleransi tinggi. 10 Kota tersebut adalah Pematang Siantar, Salatiga, Singkawang, Manado, dan Tual dengan skor masing-masing 1,47. Disusul oleh kota Sibolga, Ambon, Sorong, Pontianak, dan Palangkaraya dengan skor masing-masing 1,59.

Metode Penelitian

Indeks Kota Toleran adalah laporan pertama Setara Institute yang disusun dengan mengutamakan praktik-praktik toleransi terbaik kota-kota di Indonesia. Kajian dilakukan dengan memeriksa seberapa besar kebebasan beragama/berkeyakinan dijamin dan dilindungi.

Pengukuran menggunakan paradigma negative rights, sesuai dengan karakter kebebasan beragama/berkeyakinan yang merupakan rumpun kebebasan sipil politik yang diukur secara negatif. Semakin negara (baca:pemerintah kota) tidak mencampuri urusan kehidupan beragama/berkeyakinan maka semakin toleran suatu kota.

Selain pendekatan negative rights, Indeks Kota Toleran juga memeriksa tindakan positif pemerintah kota dalam mempromosikan toleransi, baik yang tertuang dalam kebijakan, pernyataan resmi, respons atas peristiwa maupun saat membangun budaya toleransi di masyarakat.

Pengukuran indeks dilakukan dengan menggunakan kerangga Grim dan Finke yang dimodifikasi dengan variabel lain. Yaitu, komposisi penduduk berdasarkan agama. Dari empat variabel ini diturunkan menjadi enam indikator.

Variabel pertama, regulasi pemerintah, yang di dalamnya ada indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan peraturan diskriminatif. Variabel kedua, tindakan pemerintah. Terdiri dari indikator pernyataan pemerintah dan respons pemerintah atas suatu peristiwa.

Variabel ketiga, regulasi sosial. Indikatornya adalah peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Dan variabel keempat, demografi agama. Indikatornya komposisi penduduk berdasarkan agama.

Setelah menentukan indikator, Setara melakukan pembobotan terhadap indikator-indikator tersebut. Hal ini dilakukan untuk memenuhi keberimbangan masing-masing variabel berdasarkan signifikansi pengaruh terhadap kemajuan toleransi di suatu kota.

Sebagai contoh, indikator RPJMD berbeda bobotnya dengan indikator perda diskriminatif. RPJMD sebagai sebuah rencana pembangunan hanya diberi bobot 2 karena masih terbatas perencanaan yang belum tentu direalisasikan.

Sedangkan keberadaan perda diskriminatif, sejak perda tersebut disahkan dan diberlakukan, maka perda tersebut telah menjadi instrumen diskriminasi atas warga. Jadi untuk indikator ini diberi bobot 4, karena signifikansi pengaruhnya yang kuat terhadap maju-mundurnya toleransi di sebuah kota.

Berikut ini adalah bobot keenam indikator tersebut. Untuk RPJDM bobotnya 2, perda diskriminatif bobotnya 4, tindakan pemerintah bobotnya 3, respons pemerintah terhadap peristiwa intoleransi bobotnya 3, peristiwa bobotnya 4, dan demografi agama bobotnya 3. Sehingga totalnya 19.

Sementara untuk penilaian masing-masing indikator diberikan dengan skor 1 sampai 7. Skor 1 untuk nilai terbaik (paling toleran) dan 7 untuk nilai terburuk (paling tidak toleran). Akumulasi nilai yang diperoleh dari enam indikator tersebut kemudian dibagi dengan angka 19 yang diperoleh dari total bobot yang ditetapkan pada enam indikator tersebut. Hasil pembagian inilah yang kemudian menjadi skor akhir untuk masing-masing kota yang diuji.

Dengan perhitungan tersebut Bogor memperoleh nilai 5,21. Angka terbesar dibanding nilai kota-kota lainnya sehingga Bogor menjadi kota paling tidak toleran. Kontribusi terbesarnya dari variabel dua dan tiga, yaitu tindakan pemerintah dan regulasi sosial.

Reputasi yang buruk dari seorang Bima Arya. Seorang walikota bergelar doktor ilmu politik yang sebelumnya selalu menyuarakan demokratisasi.[]

Warsa Tarsono

 

Komentar