Home » Review » Berita » Teuku Wisnu: Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, atau Wahabi?

Teuku Wisnu: Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, atau Wahabi?

Oleh Irwan Amrizal

Peningkatan kesadaran keberislaman di sejumlah kota besar di Indonesia tampak telah berlangsung beberapa tahun terakhir. Namun, peningkatan itu justru dimanfaatkan kelompok-kelompok Islam tertentu untuk mengkampanyekan pandangan keislaman yang cenderung tertutup, sempit, dan tidak ramah dengan budaya lokal. Dan kasus Teuku Wisnu adalah puncak gunung es dari kecenderungan itu.

Kasus itu bermula ketika Teuku Wisnu dan Zaskia Adya Mecca muncul dalam satu program dakwah yang ditayangkan Trans TV, yaitu ‘Berita Islami Masa Kini’ (BIMK). Dalam program itu, keduanya didaulat sebagai pembawa acara itu beserta beberapa nama artis yang lain. Sekadar catatan, program ini sendiri sering dibicarakan karena muatan acaranya yang, singkatnya, Wahabi banget!

Kontroversi muncul ketika program itu menampilkan paket informasi yang membicarakan tentang hukum mengirim Surah al-Fatihah bagi umat Islam yang sudah meninggal. Bagi umat Islam di Indonesia dan di sejumlah wilayah umat Islam lainnya, ritual ini lazim dilakukan dan tidak dipandang bermasalah. Masalahnya, isi paket informasi itu mempersoalkan ritual itu dan menganggapnya sebagai praktik yang tidak dilakukan Nabi Muhammad, alias bid’ah. Itu artinya, ritual itu bermasalah.

Pandangan dalam paket informasi itu diamini Wisnu dan Zaskia sebelum break iklan. Bahkan, pandangan itu dipertegas keduanya. (lihat: Teuku Wisnu, Zaskia Mecca dan Keterbatasan Pengetahuan Selebritis Pendakwah)

“Terus terang saya baru tahu sekarang kalau yang namanya Al-Fatihah, saya sering banget membacakan surat Al-Fatihah untuk orang-orang yang sudah meninggal biasanya habis shalat, tapi ternyata Rasulullah tidak menjalankannya,” kata Zaskia. Sementara Wisnu berkata, “Nah itu dia… Poin yang paling penting sebenarnya adalah ada dua syarat diterimanya amalan oleh Allah Ta’ala. Yaitu, yang pertama, ikhlas, dan yang kedua sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Nah ini dia ketika ada yang menyampaikan sesuatu kita harus tanya dulu ada dalilnya atau nggak.”

Beberapa jam usai acara, tanggapan dari masyarakat berdatangan. Mereka melayangkan protes terhadap pernyataan keduanya melalui sosial media, terlebih ke Wisnu. Bahkan ada yang melapor program BIMK ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Apresiasi patut diberikan kepada Wisnu yang dengan rendah hati mau meminta maaf dan tidak berlaku jumawa.

Belakangan, polemik ini merembet ke urusan penyiaran. KPI mengeluarkan sanksi teguran tertulis kedua untuk program BIMK. Dalam surat sanksi yang dikeluarkan KPI, tertulis bahwa program siaran yang berisi perbedaan pandangan atau paham dalam suatu agama wajib disajikan secara hati-hati, berimbang, dengan narasumber yang berkompeten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang Penting, Apa Ritual itu Bermakna

Menanggapi kasus Wisnu di atas, paling tidak ada tiga pembacaan menarik dari Dadi Darmadi, Peneliti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Jakarta. Pertama, Wisnu adalah satu dari sekian publik figur yang belakangan ini menampakkan dirinya ‘menjadi lebih saleh’. Sebelumnya, ada sejumlah nama seperti Rhoma Irama, Harry Mukti, Yuke Sumeru, Gito Rollies, dan lainnya.

“Penting dicatat, pandangan keislaman publik figur yang ‘menjadi lebih saleh’ itu tidak seragam. Dengan demikian, harus ditelusuri apa afiliasi keislaman publik figur itu. Apa, misalnya, ia berafiliasi dengan Hizbut Tahrir (HT), Salafi-Tablighi/Jamaah Tabligh, atau Salafi-Wahabi. Singkatnya, beda afiliasi beda pula pandangan keislamannya,” kata Dadi menggarisbawahi kepada Madina Online via telepon (5/9).

Harry Mukti, misalnya, diketahui berafilisi dengan HT. Bagi HT, Islam akan jaya kembali bila diperjuangkan melalui jalur politik. Karena itu, kelompok ini terus mengampanyekan konsep Khilafah Islamiyah, kekuasaan politik Islam yang terpusat pada wilayah tertentu, sambil menyeru umat Islam untuk meninggalkan konsep negara-bangsa yang mereka tuding sebagai ciptaan Barat untuk memecah-belah umat Islam.

Sementara, lanjut Dadi, Yuke Sumeru dan Gito Rollies diketahui bergabung dengan kelompok Salafi-Tablighi. “Berbeda dengan HT, Salafi-Tablighi sangat ritual minded dan berkeinginan untuk mengejar model kesalehan tertentu. Kelompok ini juga dikenal menjauhi politik, meski bukan berarti mereka tidak berpolitik,” papar Dadi. Belakangan langkah Yuke dan Gito diikuti oleh publik figur-musisi yang lebih muda, seperti Sakti Sheila On 7 dan Reza Noah.

Lalu, bagaimana dengan Teuku Wisnu? Dadi menduga bahwa ia berafiliasi dengan Salafi-Wahabi bila dilihat dari pernyataan-pernyataannya dan siapa gurunya, yaitu Khalid Basalamah. Khalid, dalam video di YouTube yang disaksikan Dadi, mempertanyakan dalil dari ritual keislaman yang tumbuh di masyarakat Indonesia, seperti mengirim Surah al-Fatihah untuk mereka yang sudah meninggal dan ritual lainnya.

Pada titik tertentu, Dadi melanjutkan, ada kesamaan antara Salafi-Wahabi dengan Salafi-Tablighi. Mereka sama-sama mengaku hidup dalam kerangka sunah Nabi dan seluruh tindakan mereka mengikuti apa yang dilakukan para salaf saleh (masa Nabi dan para sahabatnya).

Tapi mereka juga memiliki perbedaan yang cukup tajam. Kelompok Salafi-Wahabi menggunakan konsep ‘sunah’ untuk berargumen kepada kelompok umat Islam di luar mereka yang melakukan ritual yang asing bagi mereka. Mereka bahkan tak sungkan melayangkan kata bid’ah, syirik, dan idiom pejoratif lainnya bagi ritual yang dianggap asing itu yang berujung pada munculnya kontroversi di tengah umat. Sementara Salafi-Tablighi menggunakan konsep ‘sunah’ untuk mereka terapkan dalam praktik keseharian hidup mereka.

“Salafi-Tablighi punya kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang mereka kunjungi. Ini terkait dengan mobilitas mereka untuk berdakwah di berbagai tempat (khuruj). Saya kira, tanpa kemampuan beradaptasi yang baik dan strategi kebudayaan tertentu, sudah pasti kehadiran mereka ditolak,” urai Dadi.

Kedua, menurut kandidat doktor antropologi di Harvard University itu, kecenderungan keislaman di Nusantara, dan juga di wilayah-wilayah umat Islam lainnya, berseberangan dengan pandangan Salafi-Wahabi yang melulu mempertanyakan dalil untuk menjadikan sebuah ritual tampak benar secara normatif. Di Nusantara dan di sebagian besar wilayah umat Islam lainnya, sebuah ritual tidak selalu dilihat dari aspek normatifnya, tapi yang lebih ditekankan adalah apakah ritual itu mempunyai makna, merasa nyaman untuk dijalankan, dan pada ujungnya, ritual itu diharapkan mampu mentransformasi prilaku umat.

Tapi, Dadi mengingatkan, bukan berarti umat Islam yang berbeda pandangan dengan kelompok Salafi-Wahabi itu tidak mengindahkan landasan normatif keislaman, apalagi mengabaikannya. Terlebih yang dipersoalkan kelompok Wahabi itu umumnya persoalan khilafiyah yang masih bisa diperdebatkan status hukumnya. Bukan hal yang sudah jelas juntrungan halal-haramnya.

“Jika anda bertanya pada kiai-kiai NU tentang landasan normatif atau dalil dari ritual ziarah kubur, tahlilan, termasuk mengirim surah al-Fatihah untuk kerabat yang sudah meninggal, dengan mudah para kiai itu menunjukkannya pada anda,” terang Dadi.

Dadi melanjutkan: “Rujukan untuk menjawab pertanyaan itu tidak hanya dikutip dari para ulama yang menyetujui ritual-ritual tadi, tapi juga dari ulama yang menjadi panutan kelompok Wahabi, seperti Ahmad ibn Hambal dan Ibn Taimiyah, yang dalam sejumlah pernyataan keduanya membenarkan ritual untuk mendoakan umat Islam yang sudah meninggal.”

Ketiga, kasus Teuku Wisnu ini adalah cerminan bagaimana kekuatan kapital tertentu memanfaatkan publik figur atau artis yang dianggap popular di tengah masyarakat untuk mengeruk keuntungan tertentu. Dan ini, tandas Dadi, tidak hanya terjadi di industri televisi, tapi juga di kehidupan sosial-politik Indonesia belakangan ini.

Stasiun televisi, bagi Dadi, hampir mustahil tidak mempertimbangkan aspek bisnis ketika merekrut Wisnu menjadi host dalam program BIMK. Ditambah, penampilan Wisnu yang belakangan tampak ‘lebih saleh’ cocok dengan tema program yang diusung. Hal serupa terjadi di ranah politik di mana publik figur atau artis dimanfaatkan oleh partai politik tertentu sebagai vote getter dalam pemilihan legistilatif atau diusung menjadi kepala daerah untuk berkompetisi di pemilihan kepala daerah.

“Jadi, kasus Teuku Wisnu itu tidak berdiri sendiri. Kasus itu juga terkait dengan fenomena sosial-politik yang belakangan sering kita saksikan di sejumlah Pemilu. Meski, tentu saja, peristiwanya tidak sama persis dan pelakunya berbeda,” kata Dadi.[]

Komentar