Home » Review » Berita » Siapa Motor Massa yang Menolak Ahok saat Peresmian RPTRA di Tebet?
Pimpinan pengunjuk rasa (bersorban) bernama Syakir tengah bernegosiasi dengan aparat kepolisian agar diizinkan mendekat ke lokasi RPTRA Tebet yang akan diresmikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada Jumat (21/10). Sumber kompas.com

Siapa Motor Massa yang Menolak Ahok saat Peresmian RPTRA di Tebet?

Jumat lalu (21/10) puluhan orang memenuhi jalan Tebet Barat Raya, Tebet, Jakarta Selatan. Massa tidak beratribut itu bermaksud menolak kehadiran Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang direncanakan akan menghadiri peresmian ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) di Tebet.

Aksi penolakan itu dilakukan sekitar 100 meter dari lokasi peresmian RPTRA. Aksi itu mendapat penjagaan dari aparat kepolisian agar tidak mendekati lokasi peresmian RPRTA.

Para pengunjuk rasa yang mengaku sebagai warga Tebet itu, seperti pantauan detik.com, membentangkan spanduk yang bertuliskan “Tolak Ahok karena Ngomongnya Kasar”, “Usir Penista Alquran, Jakarta Bersih Gubernur Harus Santun” dan “Azab Allah akan Turun Kalau Ahok Bebas”.

Salah satu pimpinan pengunjuk rasa, Syakir menyatakan tak mempermasalahkan pejabat lainnya yang datang. Tapi dia menolak kehadiran Ahok karena Ahok dia nilai telah melecehkan ajaran agama.

“Mau wali kota silakan datang, kami sambut mereka. Kalau Ahok kami tolak. Jadi siapa pun boleh datang, kecuali Ahok. Wagub (Djarot) boleh,” kata Syakir seperti dikutip kompas.com.

Mendengar nama Syakir dalam berita itu terasa tidak asing di telinga saya. Nama Syakir mengingatkan saya pada satu peristiwa anti kebhinekaan yang juga terjadi di Tebet, tepatnya Bukit Duri, setahun lalu.

Berhubung saya belum yakin, saya perlu mengumpulkan informasi untuk lebih memastikannya.

Beberapa menit setelah membaca berita dari kompas.com itu, saya mendapat pesan singkat via aplikasi What’s App. Yang mengirim adalah salah satu anggota Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB JAI).

Dalam pesannya itu, anggota PB JAI tadi menyinggung nama Syakir sambil melampirkan tautan berita kompas.com itu. “Ustad Syakir adalah orang yang melarang keberadaan masjid milik Ahmadiyah di Bukit Duri,” tulisnya pada Jumat Siang (21/10).

Informasi dari anggota PB JAI itu bagai “pucuk dicinta, ulam tiba” buat saya. Informasi itu menguatkan dugaan saya terhadap sosok bernama Syakir sebelumnya. Meski begitu, saya tetap perlu mengujinya dengan mengkonfirmasi yang bersangkutan.

Kepada saya, Syakir mengakui bahwa dirinya terlibat dalam aksi penolakan Ahok dalam acara peresmian RPTRA di Tebet itu. Tapi dia menyangkal bahwa massa yang menolak Ahok itu adalah anggota Front Pembela Islam (FPI), melainkan warga Tebet.

“Ketua aliansi demo bukan ana (saya; red). Ana mewakili atas nama ustad-ustad Tebet yang menolak kedatangan Ahok,” tulis Syakir dalam pesan pendeknya via What’s App pada Jumat sore (21/10).

Intoleransi di Bulan Suci

Saya mendengar ada sosok bernama Syakir pertama kali pada Juni 2015. Saat itu saya ditugaskan untuk meliput keberadaan Masjid An Nur yang dikelola JAI Bukit Duri, Tebet, yang dipersoalkan sekelompok orang. Dan Syakir diketahui menjadi motor sekelompok orang itu.

Saya mencoba mengingatkan Syakir tentang kasus upaya penutupan masjid Ahmadiyah di Bukit Duri, Tebet, itu. Dalam konfirmasinya, Syakir mengakui keterlibatannya itu.

“Iya betul. Beserta kawan-kawan seperjuangan. Beserta warga. Mohon doanya,” tulis Syakir.

Sekedar menyegarkan ingatan pembaca, Masjid An Nur mengalami gangguan keamanan sejak awal Ramadhan. Sejumlah anggota Front Pembela Islam (FPI) bersama sejumlah warga setempat mengancam dan menghalang-halangi anggota JAI Bukit Duri untuk menunaikan salat Jumat di masjid itu, pada Jumat (12/6/2015).

Pengurus Masjid An Nur mencoba bernegosiasi dengan kelompok intoleran itu. Namun tak berhasil dan kelompok intoleran tetap melarang anggota JAI untuk salat Jumat di dalam masjid itu.

Karena terus dihalangi dan tidak ingin terjadi bentrokan, anggota JAI terpaksa menunaikan salat Jumat di tengah jalan, di depan Masjid An Nur. (baca: Kasus Pelarangan Shalat Jumat di Bukit Duri)

Ketua JAI Bukit Duri Aryudi Prastowo menuturkan perjumpaan anggota JAI dengan masyarakat Bukit Duri sudah dimulai sejak tahun 1980-an. Sebelum digunakan sebagai pusat kegiatan JAI Bukit Duri, Masjid An Nur adalah rumah milik salah satu anggota JAI, Adang Hamid, warga keturunan Betawi setempat.

Sang pemilik rumah dengan sukarela mewakafkan sebagian ruangan di rumah bercat putih itu untuk dimanfaatkan sebagai pusat aktivitas JAI. Itu dia lakukan karena saat itu JAI kekurangan tempat untuk berkumpul dan beribadah berjamaah.

Meski diniatkan sebagi pusat kegiatan JAI, pemilik rumah tidak menutup diri dengan warga sekitar. Bila ada warga sesama Muslim yang ingin melaksanakan salat lima waktu, pemilik rumah dengan senang hati mempersilahkannya.

“Sejak dulu, jemaat Ahmadiyah Bukit Duri tidak pernah ada masalah dengan masyarakat sekitar sini,” kata Aryudi kepada Madina Online saat itu.

Dari Aryudi juga diketahui bahwa Syakir melarang seluruh aktivitas anggota JAI di masjid An Nur, mulai dari forum kajian, rapat-rapat, hingga salat lima waktu. Tak hanya melarang, Syakir juga mempengaruhi warga, khususnya umat Islam agar berpandangan negatif terhadap JAI.

Salah satu medium yang digunakan untuk menyebarkan pandangan negatif terhadap JAI adalah mimbar khutbah Jumat. Melalui mimbar khutbah Jumat, ujaran kebencian terhadap JAI disampaikan kepada audiens salat Jumat.

Khutbah yang tak layak itu diulang-ulang di masjid yang berada di kompleks Yayasan Pendidikan Assalafiah, sekitar 20 meter dari masjid An Nur. Kebetulan Syakir adalah salah satu pengurus masjid itu.

Pengurus JAI di Bukit Duri pernah mencoba berbicara dari hati ke hati dengan Syakir. Namun Syakir tetap berkeras melarang seluruh aktivitas JAI.

Syakir juga diketahui punya hubungan yang baik dengan mendiang Ketua DPD Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta Habib Salim Al Attas atau Habib Selon. Syakir adalah murid salah satu petinggi FPI yang pailng menolak keras keberadaan JAI di Indonesia itu dan sering menyampaikan ujaran kebencian terhadap JAI.

Ahad (16/5/2015) FPI menggelar demo kembali tidak jauh dari posisi Masjid An Nur. Demo itu tidak hanya melibatkan anggota FPI semata, tapi juga sebagian warga Bukit Duri dan massa yang mengingingkan JAI dibubarkan.

Dalam orasinya Habib Selon mengajak warga dan masyarakat semuanya untuk melaporkan JAI ke kepolisian, bahkan ke presiden, agar dibubarkan. “Bubarkan dan tolak Ahmadiyah. Kami mau menuaikan puasa dengan tenang,” katanya.

Sampai sekarang Masjid An Nur tidak bisa digunakan sebagai sarana ibadah setelah disegel oleh Pemerintah Adminitratif Jakarta Selatan sejak awal Juli 2015. (baca: Penyegelan Masjid Ahmadiyah Bukit Duri tidak Berdasar)***

Komentar