Home » Review » Berita » Satu Gugatan Dicabut, Konflik di NU Pasca Muktamar Belum Tuntas
PENGUKUHAN PENGURUS BESAR NU

Satu Gugatan Dicabut, Konflik di NU Pasca Muktamar Belum Tuntas

Bagi kalangan yang tidak ingin ada ribut-ribut di Nahdlatul Ulama (NU) pasca muktamar Agustus kemarin, mungkin berita yang salah satunya dilansir Vivanews yang berjudul ‘Gugatan Hasil Muktamar NU Dicabut’ (16/6) menjadi kabar gembira.

Di berita tersebut dikatakan dalam sidang terbuka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berlangsung Rabu (16/6), Ketua Rais Syuriah PWNU Sulawesi Tengah Jamaluddin A. Mariajang melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan yang pernah diajukannya terkait penyelenggaraan Muktamar NU Ke-33 di Jombang awal Agustus silam.

Tapi dicabutnya gugatan itu belum mengakhiri konflik di tubuh NU pasca muktamar, karena masih ada satu gugatan lagi yang masih diproses di pengadilan, yang diajukan oleh 10 Pengurus Wilayah (PW).

“Gugatan itu ada dua. Yang pertama gugatan yang dilakukan oleh Rais Syuriah Pengurus Wilayah (PW) Sulawesi Tengah Pak Jamaluddin A. Mariajang. Itu diajukan oleh satu orang. Ada gugatan yang kedua diajukan oleh beberapa PW dan Pengurus Cabang (PC) yang jumlahnya 10. Nah yang dicabut adalah gugatan satu orang ini. Jadi gugatan kedua masih ada. Tapi dua gugatan ini materinya sama,” jelas Rumadi, sosok yang saat ini didaulat sebagai Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam NU).

Rumadi tidak ingin berspekulasi apakah pencabutan gugatan itu dilakukan justru untuk mengkonsolidasi para penentang muktamar agar fokus pada satu gugatan. Bagi Rumadi, langkah mencabut gugatan, apapun alasannya, tetap harus dihargai.

“Menurut saya pencabutan itu, apapun alasanya, harus dihargai. Mereka punya niat baik agar tidak berlarut-larut mempersoalkan hal seperti ini ke pengadilan. Karena tidak ada manfaatnya; baik manfaat untuk NU juga manfaat untuk warga. Ini hanya akan jadi tontonan yang tidak perlu,” terang Rumadi.

Terhadap gugatan yang dilakukan oleh 10 PW, Rumadi yakin PBNU akan memenangkannya, karena legal standing para penggugat tidak kuat. Menurut Rumadi, yang menandatangani gugatan itu bukanlah orang-orang yang merepresentasikan PW yaitu Ketua Tanfiziyah atau Ketua Rais Syuriah masing-masing PW. Mereka ada yang jabatannya wakil ketua dan sekretaris.

“Hanya ada satu PW yang ditandatangani oleh Ketua Tanfidiyah dan Ketua Rais Syuriah yaitu Papua Barat. Yang lainnya bukan,” tegas Rumadi.

Ia melanjutkan, “Saya masih punya keyakinan, mudah-mudahan yang 10 PW ini akan mengikuti langkah yang dilakukan oleh PW Sulawesi Tengah ini,” lanjut Rumadi.

Untuk itu PBNU saat ini sedang melakukan komunikasi dengan mereka melalui  organ-organ yang ada di NU. Mereka diminta melakukan pendekatan atau berbicara apa manfaat dan mudharat dari gugatan ini.

Menurut Rumadi, sebenarnya ada juga suara yang lebih frontal dalam melawan para penggugat. Misalnya, dengan menggugat balik para penggugat. Tapi setelah dipertimbangkan upaya ke sana tidak akan dilakukan.

“Sebagai wacana sempat terlontar gagasan seperti itu, tapi para kyai sepakat untuk tidak melakukannya. Apa sih manfaatnya? Hanya akan memperlebar masalah saja,” ujar Rumadi.

Sekadar mengingat kembali, Muktamar NU ke-33 di Jombang awal Agustus silam tidaklah berjalan mulus. Sebagian muktamirin menganggap, penyelenggaraan Muktamar ke-33 NU di Jombang, Jawa Timur, pada 1-5 Agustus 2015, cacat hukum. Karena itu beberapa PW melakukan gugatan ke pengadilan.

Gugatan atas dugaan perbuatan melawan hukum ditujukan kepada Said Aqil Siroj selaku Ketua Umum PBNU periode 2010-2015 dan terpilih lagi untuk periode selanjutnya (2015-2020), juga kepada Imam Aziz selaku Ketua Panitia Nasional Muktamar, dan Saifullah Yusuf sebagai Ketua Panitia Daerah Muktamar.

Materi gugatan yang dilaporkan adalah berbagai pelanggaran hukum dalam proses pelaksanaan Muktamar NU. Di antaranya, pemaksaan penerapan sistem Ahlul Halli Wal Aqdi atau Ahwa (pemilihan Rais Aam NU melalui mekanisme musyawarah-mufakat sejumlah kiai senior), dan manipulasi tabulasi anggota Ahwa.

Materi lain gugatan itu ialah adanya peserta siluman atau peserta tak resmi Muktamar, mekanisme persidangan yang tidak prosedural, klaim penerimaan laporan pertanggungjawaban tanpa pemandangan umum peserta Muktamar serta pelaksanaan voting, pengambilan keputusan yang tidak adil.[]

Warsa Tarsono

Foto: okezone.com

Komentar