Home » Review » Berita » Praktik Nikah Beda Agama Takkan Surut dengan Putusan Diskriminatif MK
jawapos.com

Praktik Nikah Beda Agama Takkan Surut dengan Putusan Diskriminatif MK

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan uji materi (judicial review) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Khususnya Pasal 2 ayat 1 terkait nikah beda agama.

Putusan MK ini jelas melanggengkan diskriminasi terhadap pasangan nikah beda agama. Penolakan MK ini tak menyusutkan praktik nikah beda agama di masyarakat. Bahkan cenderung meningkat. (Baca: Nikah Beda Agama di Luar KUA Sah)

Bagi MK sendiri,  pasal 2 ayat 1 dalam UU itu yang menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu” sama sekali tak melanggar konstitusi.

Redaksi dalam UU itu memang tampak tak bermasalah. Tapi dalam implementasinya, pasangan beda agama diperlakukan sebagai warga kelas dua. Mereka tak bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara. Setara dengan pasangan seagama.

Pasangan nikah beda agama tak bisa mencatatkan pernikahan mereka itu di Kantor Urusan Agama (KUA) lantaran ganjalan UU ini. Yang juga dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tak membolehkan nikah beda agama.

Mereka hanya bisa mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil. Itu pun dengan syarat yang rumit dan mempersulit mereka. Sebagian mereka akhirnya menikah di luar negeri. Sebagai warga negara yang sah, mereka berhak mendapat buku atau akta nikah dari KUA.

Buku/akta nikah adalah prasyarat untuk mendapat akta lahir anak. Akta lahir di antara syarat utama untuk anak mendaftar sekolah, mendapat ijazah, dan kartu tanda penduduk. Tanpa itu, istri dari pasangan ini pun lebih mudah diceraikan suaminya dan ia tak bisa menuntut apa-apa.

Menurut konselor sekaligus pelaku nikah beda agama, Ahmad Nurcholish, putusan diskriminatif MK itu tak akan mengurangi fenomena nikah beda agama di negeri ini. Masyarakat Indonesia, lanjutnya, sudah sejak lama mempraktikkannya hingga saat ini.

“Penolakan MK itu menandaskan bahwa para elite hukum dan juga agamawan belum siap menerima perbedaan dan kepelbagaian yang berkembang di tengah masyarakat. Hal itu tak akan mengubah praktik nikah beda agama di masyarakat,” ujar penulis buku Menjawab ‘101 Masalah Nikah Beda Agama’ ini.

Sekurangnya ada lima alasan yang melandasi pernyataan pendiri lembaga Harmoni Mitra Madani ini. Pertama, pasangan beda agama tetap bisa menikah dengan dua cara sesuai hukum masing-masing agamanya. Misalnya, pasangan Islam-Kristen. Keduanya tetap bisa menikah dengan cara Islam melalui akad nikah. Lalu dengan cara Kristen melalui pemberkatan.

“Kedua cara ini tak mengharuskan salah satu di antara mereka pindah agama. Yang Muslim tidak akan dibaptis. Yang Kristen juga tidak akan di-muallaf-kan. Ini hanya dapat dilakukan dengan pembimbing pernikahan (penghulu) dan pendeta yang memiliki pemahaman bahwa nikah beda agama tidak dilarang dalam agama,” tuturnya.

Kedua, setelah menikah mereka tetap bisa mencatatkan pernikahannya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DKPS) untuk mendapatkan kutipan akta nikah. Hanya saja, lanjutnya, hanya pernikahan yang dilakukan secara non-Islam yang akan dicatatkan. Yakni Kristen, Katolik, Buddha atau Khonghucu. Hindu melalui Parisada Hindu Dharma Indonesia sudah menolak nikah beda agama dalam sidang MK.

“Di akta nikah itu tidak tercantum identitas agama pasangan tersebut,” jelas aktivis Indonesian Conference on Religion and Peace ini.

Ketiga, meski yang dicatat hanya pernikahan non-Islam, Kristen misalnya, tidak otomatis yang muslim menjadi Kristen. Begitu juga sebaliknya.

“Sebab ia tidak akan dibaptis menjadi Kristen. Begitu pula yang Kristen tetap pada kekristenannya. Ia juga tidak diminta untuk mengucapkan dua kalimat syahadat,” katanya.

Keempat, setelah berkeluarga, keduanya pun dapat mencantumkan identitas agama masing-masing di kartu keluarga (KK) sesuai yang tersemat di KTP.

“Jadi di KK nanti ada Islam, Kristen, dan seterusnya,” imbuhnya.

Kelima, Kutipan akta nikah dari DKPS itu status hukumnya sama dengan buku nikah yang dikeluarkan KUA.

“Kutipan akta nikah juga bisa untuk membuat KK, akta lahir anak, dan sebagainya,” jelasnya.

Putusan MK itu tak menyurutkan Nurcholish dan lembaganya untuk membantu pasangan yang ingin melakukan nikah beda agama.

“Saya dan teman-teman di ICRP maupun di Harmoni Mitra Madania akan tetap memberikan konseling, advokasi, dan fasilitasi terhadap (calon) pasangan beda agama di seluruh Indonesia,” tandasnya.

Hal senada ditegaskan Ketua Setara Institute, Hendardi. Menurutnya, UU ini tak memberi ruang bagi mereka yang ingin menikah beda agama. Ini menimbulkan diskriminasi akibat kebijakan pencatatan yang diskriminatif.

“MK melakukan diskriminasi pada  perkawinan beda agama,” paparnya seperti dilansir Bergelora.com.

Hendardi memprediksi, di masa mendatang nikah beda agama akan tetap banyak yang melakukannya. Hal ini karena kebebasan memilih pasangan adalah hak setiap warga negara.

“Semestinya ada mekanisme lain yang memungkinkan pengakuan nikah beda agama sehingga tidak ada lagi warga yang terdiskriminasi,” tandasnya.

Sebelumnya, Damian Agata Yuvens, Rangga sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, Anbar Jayadi, dan Luthfi Saputra melayangkan gugatan dan permohonan uji materi tentang nikah beda agama ke MK. Dalam permohonan yang dilayangkan pada 2014 itu, para pemohon merasa hak-hak konstitusional mereka berpotensi dirugikan dengan berlakunya syarat keabsahan perkawinan menurut hukum agama.

Mereka menganggap pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan ini bertentangan dengan UUD 1945. Khususnya pasal 27 ayat 1, pasal 28B ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28E ayat 1 dan 2, pasal 28I ayat 1, dan pasal 29 ayat 2 UUD 1945.

Mahkamah sendiri menganggap pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan sama sekali tak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak melanggar konstitusi.

“Mahkamah berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum dan menolak seluruh permohonan yang diajukan pemohon. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan dicatat sesuai aturan perundangan bukan suatu pelanggaran konstitusi,” ujar Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat pembacaan putusan di Gedung MK, Kamis (18/6/2015).

Sebagai lembaga tinggi negara, alih-alih menjamin hak konstitusional warganya, MK malah melanggengkan diskriminasi terhadap pasangan nikah beda agama yang sudah berlangsung lama.

Pengawal konstitusi yang mengklaim sebagai lembaga peradilan modern dan terpercaya ini gagal menjadi pilar yang mengokohkan semangat demokrasi dan kebhinekaan Indonesia.

Achmad Rifki

Komentar