Home » Review » Berita » Pertanyaan dari Penutupan Pesantren  Waria Yogyakarta: Bolehkah Kaum LGBT Beribadat?
Foto: bbc.com

Pertanyaan dari Penutupan Pesantren  Waria Yogyakarta: Bolehkah Kaum LGBT Beribadat?

Bolehkah kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) belajar agama? Bolehkah kaum LGBT beribadah?

Pertanyaan ini mengemuka setelah terdengar kabar penutupan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Fatah di Celenan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, pada Rabu (24/2).

Seperti diberitakan banyak media, penutupan pondok pesantren waria ini terjadi setelah adanya tekanan Front Jihad Islam (FJI) terhadap pimpinan desa setempat.

Tuntutan penutupan itu didasarkan pada tuduhan bahwa Ponpes Al-Fatah tidak memiliki izin. Lokasi pesantren tersebut kebetulan adalah rumah tinggal Shinta Ratri, pengasuh Ponpes Al-Fatah. Selain itu, ada pula tuduhan bahwa di dalam pesantren itu terdapat minuman keras dan ada aktivitas karaoke.

Keputusan untuk menutup pesantren diawali oleh kedatangan 20 anggota FJI ke Ponpes Al-Fatah usai salat Jumat (19/2). Kedatangan mereka untuk menyegel dan menutup Ponpes Al-Fatah. Tapi penyegelan batal dilakukan karena di lokasi sudah banyak aparat dan aktivis HAM yang bersiaga setelah mendengar adanya rencana aksi sepihak tersebut. Para anggota FJI kemudian hanya menitip surat permohonan untuk meminta klarifikasi atas kebenaran rencana Ponpes Al-Fatah membuat fikih waria serta isu peredaran minuman keras dan narkoba di pesantren itu (baca: Di Yogyakarta Pondok Pesantren Khusus Waria juga Diancam)

Tapi cerita ternyata tak berhenti di situ. Pada 24 Februari berlangsung pertemuan yang menghadirkan Shinta, Pimpinan Kecamatan Banguntapan, perwakilan warga, dan pimpinan FJI. Pertemuan Rabu malam itu dilakukan di kantor Balai Desa Jagalan, Banguntapan. Melalui pertemuan itu, diputuskan agar pesantren Al-Fatah dibekukan.

Kuasa hukum Shinta dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta Aditya Arif, menganggap pertemuan itu dilakukan bukan untuk mencari titik temu atau bahkan untuk mencari kebenaran, melainkan merupakan pengadilan sepihak. Menurutnya, Shinta tidak pernah diberi kesempatan untuk mengklarifikasi tudingan soal karaoke dan miras. Karena itu, wajar saja, bila hasil pertemuan itu adalah menutup pesantren tempat para waria belajar agama.

Satu-satunya Pesantren Waria 

Ponpes Al-Fatah sudah berdiri sejak 2008. Pesantren yang didirikan mendiang Maryani, seorang waria, itu semula berada di Kampung Notoyudan, Yogyakarta. Pesantren yang juga dikenal dengan sebutan ‘Pesantren Waria Senin-Kamis’ itu berlokasi di tengah perkampungan penduduk.

Jangan dibayangkan pesantren ini seperti pesantren pada umumnya. Ponpes Al-Fatah sebenarnya adalah kontrakan tempat tinggal Maryani. Tapi kontrakannya itu ia ‘wakafkan’ sebagai lembaga pendidikan bagi teman-temannya sesama waria. Ruang tamu dan bagian tengah rumah dimanfaatkan Maryani sebagai tempat pengajian.

Setiap Ahad dan Rabu malam, para waria dari sejumlah daerah yang menetap di Yogyakarta belajar tata-cara salat, membaca al-Quran, mengaji fikih, dan pengetahuan Islam lainnya. Di pesantren itu, para santri tidak ada yang mondok. Mereka semuanya adalah santri kalong yang pulang ke tempat masing-masing usai belajar. Adapun kegiatan yang sifatnya tahunan adalah ziarah kubur, bakti sosial, kegiatan bulan Ramadhan, Syawalan, dan Hari Raya Kurban.

Ketertarikan Maryani untuk mendalami pengetahuan keislaman dimulai sejak 1997. Ia kerap mengikuti pengajian Mujahadah al-Fattah di bawah bimbingan KH. Hamroeli Harun di Desa Pathuk. Belakangan ia mendirikan Ponpes Al-Fatah karena sejumlah alasan. Pertama, dia kerap dipandang sebelah mata ketika mengikuti pengajian di beberapa tempat. Kedua, ia ingin menyediakan tempat pengajian yang ramah bagi teman-temannya sesama waria.

Pengorbanan Maryani untuk menghidupkan kegiatan di Ponpes Al-Fatah tidak sedikit. Ia harus menyisihkan uang pribadinya dari usaha salon dan makanan miliknya untuk operasional pesantren. Tapi itu kadangkala tidak cukup. Maryani mengaku pernah menghentikan sementara waktu kegiatan Ponpes Al-Fatah karena ia harus mencari uang untuk membayar kontrakan.

Karena dinilai unik, banyak media yang mendatangi dan meliput kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Ponpes Al-Fatah. Dalam percakapannya dengan Tempo, Maryani pernah berkelakar bahwa Ponpes Al-Fatah adalah satu-satunya ponpes waria yang ada di dunia.

Beberapa stasiun televisi nasional kita pernah membuat paket berita tentang Ponpes Al-Fatah. Saat Ramadhan beberapa tahun yang lalu, saya pernah menyaksikan salah satu stasiun televisi membuat feature tentang Ponpes Al-Fatah dan kegiatannya selama Ramadhan. Yang membuat saya senang, feature itu terkesan tidak menghakimi apa yang sudah dilakukan Maryani dan teman-temannya itu. Malah terkesan mengapresiasi.

Benjamin Hegarty, mahasiswa doktoral di Universitas Nasional Australia, sangat terkesan dengan keberadaan Ponpes Al-Fatah. Menurutnya, pesantren waria itu lebih terbuka dan diterima masyarakat sekitar dengan baik. Sementara komunitas transgender di negaranya yang dibina gereja tidak begitu terbuka dengan masyarakat.

Pada 22 Maret 2014 Maryani meninggal dunia. Sejak itu Ponpes Al-Fatah berhenti dari berbagai kegiatan rutinnya. Shinta Ratri yang saat itu adalah ketua santri Ponpes Al-Fatah mengajak santri waria lainnya untuk bersama-sama urun rembug memutuskan nasib Ponpes Al-Fatah.

Akhirnya diputuskan kegiatan Ponpes Al-Fatah tetap dilanjutkan. Hasil lain dari urun rembug itu ialah Shinta Ratri ditahbiskan sebagai pengasuh Ponpes Al-Fatah yang baru. Mengingat kediaman pengusaha kerajian itu daerah Celenan, Bantul, maka seluruh kegiatan Ponpes Al-Fatah pun dipindahkan. Pada 18 April 2014, Ponpes Al-Fatah yang baru resmi dibuka.

Di tempat barunya, kegiatan Ponpes Al-Fatah pun dikurangi. Bila sebelumnya sepekan dua hari, belakangan hanya sepekan sekali. Yaitu, pada Ahad sore. Tercatat jumlah santri waria yang belajar di Ponpes Al-Fatah ada sekitar 26 orang. Di luar daftar resmi itu, cukup banyak waria yang datang untuk mengikuti kegiatan ibadah di Ponpes Al-Fatah, meski hanya sesekali.

Provinsi Ramah Waria 

Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Keluarga Besar Waria Yogyakarta (LSM Kebaya) Vinolia Wakijo menyayangkan sikap penolakan sebagian masyarakat terhadap kehadiran Ponpes Al-Fatah. Padahal pesantren itu digunakan sebagai sarana ibadah dan tempat pengembangan kapasitas pengetahuan dan keimanan kelompok waria sebagai pemeluk agama Islam.

Sosok waria berhijab itu juga mempertanyakan tindakan sebagian kelompok masyarakat itu yang secara tiba-tiba memaksakan kehendaknya untuk menutup secara paksa Ponpes Al-Fatah, walaupun untuk sementara waktu. Baginya, penutupan secara paksa itu adalah bagian dari bentuk kekerasan.

“Mengapa tidak ada dialog dan musyawarah dengan suasana kekeluargaan? Janganlah seperti itu. Kan, bisa dicari solusi yang lebih adil dan lebih manusiawi?” kata Mantan Koordinator Divisi Waria Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Yogyakarta itu kepada Madina Online, Ahad (28/2) via telepon.

Kalau memang benar-benar masyarakat sekitar dikatakan terganggu dengan aktivitas menyimpang yang dilakukan di Ponpes Al-Fatah seperti berkaraoke dan meminum minuman keras, Mami Vin, begitu ia disapa anak-anak asuhnya, meminta agar itu dibuktikan kebenarannya. Aparat pemerintah, menurutnya, jangan hanya menerima laporan sepihak tanpa melakukan kroscek secara fair dan transparan.

“Pemerintah bisa mengirim tim untuk memantau kegiatan di dalam pesantren. Tim itu jangan tinggal di dalam pesantren, tapi secara diam-diam tinggal di rumah masyarakat sekitar pesantren. Biar informasi yang didapat tentang kegiatan di pesantren itu riil dan apa adanya. Tanpa rekayasa,” saran sosok kelahiran Yogyakarta 1958 itu.

Vinolia melihat penutupan Ponpes Al-Fatah itu adalah anomali. Menurutnya, selama ini semua kegiatan yang diselenggarakan kaum waria tidak pernah mendapat ancaman, apalagi dibubarkan. Ia mengakui ketika kaum waria menginisiasi sejumlah kegiatan sering dihinggapi rasa khawatir akan mengundang reaksi negatif dari gerombolan vigilante tertentu. Tapi nyatanya sampai akhir, acara itu berjalan baik dan tertib.

Saat perayaan ulang tahun Kota Yogyakarta, misalnya, kaum waria terlibat dalam karvanal kebudayaan. Begitu juga saat acara perayaan Hari Kemerdekaan RI. Bahkan kaum waria Yogyakarta pernah membuat acara bertajuk Waria on Stage. Lokasi acaranya di pusat Kota Yogyakarta. Persisnya di perempatan Jalan Malioboro dekat Kantor Pos.

“Makanya saya heran dengan penutupan Ponpes Al-Fatah. Sebab selama ini kelompok LGBT yang paling aman dan tidak pernah diganggu di Yogyakarta itu adalah kaum waria,” ungkap Vinolia.

Tahun lalu, sambung Vinolia, teman-teman waria diminta pihak Malioboro Mall, salah satu mal terbesar di Yogyakarta, membuat dan mengisi acara untuk merayakan Hari Valentine. Acara itu sukses dan ramai disesaki pengunjung. Sampai akhir, acara berjalan baik dan tidak ada pihak mana pun yang mengganggu, apalagi membubarkannya.

“Acara serupa tahun ini tidak kami selenggarakan. Karena dalam sebulan ini sikap anti LGBT sedang menguat. Pihak mal mengontak kami untuk memberitahu bahwa acara tahun ini ditiadakan sementara untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Vinolia.

Menurut Vinolia, kaum gay dan lesbi adalah kelompok LGBT yang rentan menjadi korban gerombolan vigilante. Pada 11 November 2000, misalnya, kaum gay dan lesbi mengadakan pertemuan di Kaliurang, Yogyakarta. Tujuan pertemuan itu kampanye sadar bahaya HIV/AIDS serta pagelaran seni-budaya.

Jumlah peserta yang hadir sebanyak 350 orang, dari berbagai daerah dan manca negara. Di tengah acara, gerombolan vigilante dengan atribut Islam mendatangi lokasi dan menyerang secara brutal. Buntut penyerangan itu 25 orang luka-luka dan tiga orang harus dirawat secara intensif.

“Waktu itu saya hadir. Kebetulan anak asuh saya seorang gay. Dia menjemput dan mengajak saya datang ke lokasi. Alhamdulillah, saat itu saya baik-baik saja,” kenang Vinolia.

Vinolia menyatakan bahwa Yogyakarta adalah provinsi ramah kaum waria. Dilihat dari asal-usulnya, para waria yang ada di Yogyakarta itu umumnya bukan asli warga kota itu. Para waria itu berasal dari hampir semua provinsi di luar Yogyakarta. Para waria itu memilih untuk mengadu nasib di Yogyakarta karena kota itu dianggap sebagai provinsi yang paling humanis terhadap waria dibandingkan provinsi-provinsi lainnya.

Belakangan, dalam status akun Facebook Vinolia, Senin (29/2), tertulis bahwa LSM Kebaya mendapat undangan dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Agendanya ‘Rapat Koordinasi Terkait LGBT di Kota Yogyakarta. Tertulis yang menyelenggarakan rapat tersebut adalah Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta.

Alhamdulillah, pertemuan dengan Pemerintah Kota Yogyakarta yang di fasilitasi oleh Kantor Kesatuan Bangsa telah menghasilkan kesimpulan bahwa Kebaya tetap boleh berkarya dengan cara kita dan dijamin keamanannya oleh Walikota Yogyakarta, Polresta Kota Yogyakarta, dan Dandim Kota Yogyakarta,” tertulis di status Facebook Vinolia yang diunggah pada pukul 18.03 WIB.

Lanjutannya, “Secara kronologis kami sudah sampaikan apa yang selama ini sudah kami lakukan dan mendapatkan Standing Aplous dari peserta yang terdiri dari Pemerintahan Kota Yogyakarta. Bapak Walikota Yogyakarta dengan tegas mengatakan akan melindungi kita. Kita dihimbau agar menjaga sikap di sosial media.” []

Irwan Amrizal

Komentar